Ilustrasi oleh The Conversation

Orang Kaya dan Ketimpangan

Pekan lalu, majalah Forbes kembali merilis 50 orang terkaya Indonesia. Budi dan Michael Hartono, pemilik pabrik rokok Djarum dan Bank BCA, tetap menjadi orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 35 miliar (sekitar 507,5 triliun), disusul pemilik pabrik rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo (Rp 133 triliun), Eka Tjipta Widjaja (Rp 126 triliun), dan Sri Prakash, dan Antonie Salim.

Yang menarik, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang memburuk, kekayaan mereka masih menunjukkan peningkatan signifikan. Jika tahun lalu kekayaan 50 orang terkaya Indonesia USD 126 miliar, tahun 2018 naik menjadi USD 129 miliar atau Rp 1.844,7 triliun. Ya, hampir sama dengan APBN kita tahun 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun, atau 13,5% dari Produk Domestik Bruto Rp 13.588 triliun.

***

Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia yang dirilis Forbes tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2018 cukup baik. Diperkirakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi masih di sekitar 5%, yang artinya secara umum, transaksi ekonomi di seluruh negeri ini naik 5%.

Hal itu juga terlihat dari income per capita yang telah tumbuh mencapai Rp 51 juta per tahun. Angka ini mencerminkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 50 juta, berarti rata-rata warga Indonesia berpendapatan di atas Rp 4,2 juta, lebih 10 kali lipat di atas  garis kemiskinan. Tahun 2018, garis kemiskinan adalah Rp 401 ribu per bulan atau Rp 4,81 juta per tahun.

Lantas, apakah itu berarti masyarakat kita sudah sejahtera? Sudah tak ada lagi yang miskin? Ternyata, kenyataannya sama sekali tidak. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 masih 9,8 persen atau 25,5 juta penduduk. Jumlah yang sangat besar. Ya, pertumbuhan ekonomi ternyata belum secara signifikan mengangkat ekonomi orang-orang kecil. Inilah yang disebut paradok ekonomi.

Mengapa terjadi paradok ekonomi? Penyebabnya adalah penguasaan ekonomi hanya oleh segelintir orang saja. Dus, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sedikit orang kaya saja.  Ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup tajam, antara kaum the have dan the have not.

Saat ini, ketimpangan ekonomi Indonesia memang  sudah cukup parah. Hal itu terlihat dari  rasio gini yang telah mencapai 0,39. Bahkan di beberapa kota mencapai 0,43, yang berarti ketimpangannya sudah sangat dalam. Rasio gini adalah suatu angka bernilai 0 – 1, di mana 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Ketimpangan ekonomi tampak pada  penguasaan aset atau kekayaan. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia (INFID) mencatat bahwa kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.  Menurut survey mereka, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Bahkan, 10 persen orang terkaya menguasai  75,7 persen kekayaan nasional. Kondisi ini membuat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di urutan keenam terburuk di dunia, sebagaimana  dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017.

Ketimpangan juga tampak pada penguasaan tanah. The Institut for Global Justice (IGJ) mencatat, 175 juta hektar atau sekitar 93 persen daratan dikuasai oleh pemodal swasta/asing (2015). Sebanyak  0,2 persen penduduk menguasai 56 persen lahan. Hal yang sama terungkap dari penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang mencatat bahwa 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Apa sebenarnya penyebab ketimpangan ekonomi? Pertama, fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan besar dalam perekonomian.  Selama ini, pemerintah lebih banyak menyerahkan urusan ekonomi kepada pasar, dengan pandangan bahwa pasar memiliki kemampuan self regulating dan self  controlling. Nyatanya,  free competition dan market fundamentalism telah mendorong  pelaku pasar yang kuat untuk mendistorsi pasar sehingga memperoleh keuntungan yang besar.

Kedua,  orientasi pemerintah yang hanya pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, trade off dari pertumbuhan adalah pemerataan. Orang-orang miskin berada pada sektor pertanian yang kontribusinya terhadap ekonomi (PDB) tidak terlalu besar (16%). Pemerintah lebih mementingkan sektor yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, yaitu industri  dan perdagangan. Kebijakan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati “kelas atas” saja,  sehingga justru membuat ketimpangan semakin lebar.

Ketiga, political capture yang kuat, di mana orang-orang kaya  mampu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka. Ini terlihat dari banyak  terungkapnya KKN antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif, seperti kasus e-KTP, UU Minerba, impor daging, dan sebagainya. Keempat, ketimpangan infrastruktur antara di kota dan desa yang menyebabkan high cost economy di pedesaan dan daerah terpencil. Kelima, sistem perpajakan yang tak mampu meredistribusi kekayaan.

Kelima hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, sebelum ketimpangan semakin dalam. Jika terlambat, hal-hal buruk bisa terjadi, dan memulihkannya butuh dana dan waktu yang jauh lebih besar. Wallahu a’lam.




Ilustrasi oleh conference com mx

Fintech dan Hak Asasi

Pekan-pekan ini, dunia financial technology (fintech) diramaikan oleh demonstrasi nasabah di Jakarta dan laporan  kepada Lembaga Bantuan  Hukum (LBH). Dalam waktu dua pekan, sedikitnya ada 1.300-an laporan tentang praktik nakal collection fintech yang masuk, tidak termasuk 2.000-an laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Para nasabah melapor karena merasa menjadi korban intimidasi, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh perusahaan fintech. Yang dialami nasabah bermacam-macam. Ada yang diintimidasi oleh collector fintech, dicaci-maki, dan diminta foto telanjang. Ada juga yang foto pribadi dalam smarphonediakses dan disebarkan, dan ada juga penagihan dilakukan terhadap  kontak-kontak di smartphone (baca: HP).

Yang menarik, laporan tersebut bukan hanya ditujukan kepada satu perusahaa fintech. LBH mencatat  laporan-laporan nasabah itu ditujukan kepada 89 platform fintech. Hampir semua adalah fintech yang bergerak dalam peer to peer lending.

Platform umumnya menawarkan kredit cepat tanpa agunan dan tanpa survey. Platform hanya melakukan survey melalui teknologi dengan cara diperbolehkan mengakses berbagai informasi penting nasabah. Bahkan, kontak dalam smartphone nasabah.

Inilah awal dari bencana ini. Begitu kredit nasabah bermasalah atau macet, fintech menggunakan berbagai cara untuk menagih. Sebagian nasabah mengaku kontak-kontak dalam handphone-nya dihubungi untuk mengingatkan kewajiban nasabah. Ada yang penagihan disebar ke berbagai pihak dengan tujuan mempermalukan nasabah jika tidak segera membayar tagihannya.

Pengaduan lain berkaitan dengan denda harian yang sangat besar. Keterlambatan pembayaran langsung dikenakan denda yang dihitung setiap hari, sehingga tiap hari membesar. Ada yang dendanya Rp 50.000 rupiah per hari untuk pinjaman yang besarnya antara Rp 600.000 hingga Rp 1.500.000,-. Bunganya juga sangat tinggi hingga 62,5% sebulan, meskipun umumnya berkisar 20-30 persen per bulan.

Fakta menarik lainnya adalah kebanyakan fintech di Indonesia adalah illegal. Dari sekitar 300 platform fintech yang beroperasi di Indonesia, tercatat hanya 60-an yang memiliki izin operasional dari OJK. Menurut data pada OJK per Oktober 2018, ada 182.895 rekening pemberi pinjaman uang berbasis teknologi ini. Peminjamnya mencapai 2.805.026 rekening dengan nilai pinjaman mencapai 15,99 triliun.

***

Tindakan para platform fintech yang mengakses data-data pribadi nasabah  untuk  mengintimidasi dan memanfaatkannya untuk mempermalukan nasabah harus menjadi pelajaran bagi OJK. Sebab,  diperkirakan platform fintech yang bergerak pada peer to peer lendingakan berkembang sangat pesar. Diperkirakan,  omzet tahun depan bisa mencapai Rp 40 triliun.

Banyaknya platform illegal serta perlindungan nasabah, khususnya hak asasi nasabah, harus menjadi perhatian serius pemerintah (OJK). Sebab, jika tidak segera dicegah dan dilakukan tindakan tegas, hal itu akan membahayakan masa depan fintech itu sendiri.

Kasus akses data pribadi dan menggunakannya untuk kepentingan tertentu seperti ini mirip dengan kasus Cambridge Analytica yang disebut-sebut berperan besar dalam kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Menurut informasi Facebook Inc., terdapat sekitar 80 ribu  akun facebook yang dibobol, sekitar 1 juta di antaranya dari Indonesia.

Konsultan dan analis Cambridge Analytica yang berkantor pusat di Inggris itu pun menjadi sorotan. Pembonolan data itu sebagian besar digunakan untuk kepentingan politik tersebut dianggap telah merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Facebook sebagai penyedia jasa teknologi informasi pun harus bertanggung jawab terhadap hal ini.

Dalam konteks Indonesia, fintech nakal yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini bisa  dikenai  hukuman pidana dan perdata. Misalnya,  melanggar undang-undang (UU) informasi dan transaksi elektronik (ITE), penyalahgunaan data nasabah dan melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik di media elektronik.

Oleh sebab itu, sebelum kasus seperti ini akan membesar seiring perkembangan fintech, penegakan hukum harus dilakukan. OJK harus berani memberi sanksi berat penutupan terhadap fintech nakal yang melanggar Pasal 47 Peraturan OJK No. 77, meskipun fintech ini belum masuk dalam POJK No 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, nasabah yang dirugikan juga harus berani melaporkan para platform nakal tersebut kepada pihak kepolisian.  Aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah tegas dengan penuntutan dan hukuman maksimal atas berbagai tindak pidana teknologi di bidang keuangan ini.

Satu hal yang tidak kalah penting, DPR atau pemerintah harus segera menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sempat diinisiasi. Ini untuk mengantisipasi pengambilan secara illegal data-data pribadi melalui teknologi informasi untuk kepentingan apa saja, bisnis atau politik, yang akan merugikan masyarakat.*




Membedah Isu Kesehatan dalam Kampanye Politik Pilpres 2019

Berita yang mendominasi pandangan publik pada sektor kesehatan mendekati pemilu 2019 lebih banyak terkuras pada isu pengelolaan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang mengalami defisit arus kas (cashflow) pada tahun 2018 sebesar 16,5 Triliun. Isu ini membuat publik ‘mengabaikan’ isu penting lainnya, seperti rendahnya cakupan vaksinasi MMR di beberapa area di Indonesia akibat isu kehalalan vaksin, sekaligus bahasan mengenai kesenjangan akses pelayanan kesehatan yang saat ini masih perlu perhatian besar.

Isu kesehatan dalam kampanye politik, terutama di Indonesia cenderung menjadi isu perifer apabila dibandingkan dengan isu pendidikan dan ekonomi, terutama setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Isu kesehatan juga masih sering dipersempit menjadi kualitas pelayanan kesehatan, padahal penanganan masalah kesehatan hanya bisa dilakukan secara multi-sektoral, tidak semata-mata tanggung jawab otoritas kesehatan.

Berkaca dari masalah tersebut, dalam visi-misi kedua pasangan capres-cawapres yang berlaga tahun depan, nampaknya tidak banyak hal baru yang ditawarkan, bahkan terkesan business as usual. Pembangunan kesehatan yang merupakan tuntutan dari SDGs (Sustainable Development Goals) menghendaki pembangunan yang berkelanjutan dan terukur, seharusnya dapat diadopsi dalam visi-misi kandidat.

Contoh mudahnya, persoalan stunting dan kesehatan ibu-anak (KIA) yang sering diungkit petahana dalam janji kampanyenya, butuh waktu yang panjang dan strategi yang berkelanjutan. Amat tidak rasional apabila diklaim dapat diselesaikan dalam waktu satu periode pemerintahan.

Lebih lanjut, soal konsep pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat. Kedua kandidat sadar bahwa tidak bisa terus-menerus mempertahankan konsep pembangunan kesehatan dengan paradigma sakit (kuratif). Itu sudah disadari, namun pada kenyataannya, dalam menanggapi kasus defisitnya BPJS, kedua kandidat masih menjajakan janji-janji populis tanpa memberikan komitmen yang jelas soal program preventif-promotif.

Untuk menanggapi isu ini, hemat saya, para kandidat harus menunjukkan terobosan dengan menawarkan program yang lebih operasional-konkrit. Empowerment dan community engagement (gotong royong) sebagai modal sosial bangsa Indonesia, harus diutilisasi dalam mendorong program-program kesehatan yang filosofinya preventif dan promotif. Namun sangat disayangkan, persoalan kesehatan pada materi kampanye kedua kandidat memang masih terkesan balapan jargon dan sangat populis, tanpa disertai substansi yang konkrit.

Di sisi lain, meskipun menawarkan program terobosan akan memberikan daya tarik tersendiri, menjamin keberlanjutan kebijakan pembangunan kesehatan jauh lebih penting. Pasalnya, membangun sektor kesehatan harus dimulai dari hulu ke hilir, tidak mungkin bisa secara ekslusif diklaim sebagai kesuksesan periode pemerintahan tertentu.

Setelah mengamati visi dan misi kedua kandidat, berikut ulasan singkat saya atas keduanya. Sebagai petahana, Kandidat nomor 01 memang terlihat lebih operasional dengan menyentuh isu seperti stunting dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA). Pasangan ini juga sudah menyebutkan perhatiannya pada kesenjangan akses pelayanan kesehatan, dengan berjanji untuk menambah cakupan PBI-KIS untuk warga miskin.

Namun belum ada misi yang menjamin keberlanjutan program JKN, termasuk menyusun roadmap lanjutan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Publik perlu mendapat informasi mengenai strategi yang ditawarkan pasangan ini agar kedepan BPJS tidak lagi defisit.

Sementara kubu Kandidat 02, menawarkan janji-janji yang sama normatifnya. Dalam visi-misinya, Kedua Kandidat juga menjanjikan hal yang sama, yaitu memperluas akses, memperbaiki status gizi, menekan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB). Menariknya, isu tata kelola JKN untuk menghindari defisit cash flow hanya menjadi isu yang diangkat salah satu Kandidat. Ada salah satu kandidat sudah mulai menyelipkan asas solidaritas dan gotong-royong sebagai filosofi kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat, meskipun belum jelas implementasinya.

Terakhir, saya mengharapkan agar kedua kandidat mulai menyadari bahwa harus ada sinergi antara pembangunan kesehatan dengan pembangunan di aspek lainnya, seperti ekonomi dan pendidikan. Isu kesehatan seharusnya muncul di sektor-sektor ini, namun rupanya ini luput dari perhatian keduanya. Injeksi isu kesehatan juga harusnya terlihat dari bagaimana strategi yang ditawarkan kandidat dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

Selain itu, saya mengharapkan ada pernyataan yang jelas soal keberpihakan kedua kandidat pada isu rokok, termasuk apakah kedua kandidat akan meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Isu distribution of power dalam pembangunan kesehatan juga masih bisa dieksplorasi, terkait dengan bagaimana kedua kandidat berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal kebijakan dalam sektor kesehatan. (*)




Ilustrasi oleh HR Excellency

Rapat dan Smart Talk Trap

Dibandingkan organisasi lain, perguruan tinggi memiliki kondisi yang unik. Sistem manajemen yang collegial dipilih dikarenakan jabatan maupun keilmuan anggota organisasi dibandingkan pemimpinnya relatif sama. Sama-sama doktor, sama-sama guru besar, bahkan sering terjadi sama-sama satu almamater dari S1 hingga S3-nya. Hal inilah yang mengakibatkan perlu seni (manajemen) kelas tinggi agar pemimpin dapat mengelola perguruan tinggi secara efektif.

Hal-hal yang bersifat strategis biasanya didiskusikan melalui rally meetings sebelum keputusan diambil dan dijalankan, sedangkan hal yang bersifat teknis biasanya cukup satu atau dua kali rapat. Yang menjadi persoalan adalah apakah frekuensi rapat sebanding dengan banyaknya keputusan yang dibuat, terlebih yang diimplementasikan?

Bila kita melihat jadwal pejabat di organisasi dalam sebuah institusi pendidikan tinggi, umumnya Senin hingga Jum’at dipenuhi oleh jadwal rapat. Dari pagi hingga sore, bahkan hingga malam, juga dipenuhi oleh jadwal rapat. Terkadang beberapa pejabat pada saat yang sama menerima undangan lebih dari satu. Rapat di tingkat program studi, rapat departemen, rapat fakultas, rapat lintas fakultas (task force), bahkan rapat tingkat universitas. Semakin banyak rapat yang harus dihadiri, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan seberapa penting nilai sosial seseorang di sebuah universitas. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa banyak kontribusi kita dalam pengambilan keputusan yang dirapatkan?

Kita tentu sepakat bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Partisipasi dalam rapat menyebabkan opportunity lost dalam berkarya. Melalui tulisan ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan aktifitas rapat yang telah kita lakukan, apakah sudah efektif dan apa yang perlu kita benahi.

Smart-Talk Trap

Sejak pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tertinggi (doktor), kita dibesarkan oleh iklim akademik yang menilai penguasaan pengetahuan melalui bahasa yang artikulatif dan kompleks, baik verbal maupun non-verbal. Menurut dua professor Stanford University, Jeffrey Pfeffer dan Robert I. Sutton, besar kemungkinan rapat di kalangan akademisi akan dipenuhi oleh peserta rapat yang artikulatif, ide-ide yang menarik, dikemas dengan bahasa yang ilmiah. Hal ini akan meningkatkan kompleksitas permasalahan yang dibahas dan kaburnya solusi yang ditawarkan, ujung-ujungnya rapat lanjutan akan diagendakan. Kedua profesor tersebut menamakannya smart-talk trap (Harvard Business Review, May-June, 1999).

Tidak hanya di perguruan tinggi, fenomena ini juga banyak terjadi pada institusi lain, bahkan yang berorientasi laba. Tentunya opini ini tidak dibuat untuk menyudahi diskusi atau rapat yang rutin diselenggarakan maupun melarang berbicara secara artikulatif. Sebagai akademisi, mengungkapkan pendapat secara artikulatif tentunya dibutuhkan untuk menginspirasi dan mengarahkan tindakan yang tepat. Yang dilarang adalah rapat dilakukan untuk menjadi pengganti tindakan.

 Rekomendasi

Lebih lanjut, Pfeffer dan Sutton (1999) menyatakan ada 5 karakteristik yang dapat menghindarkan organisasi dari smart-talk trap. Pertama, memiliki pemimpin yang tahu dan juga melakukan pekerjaan. Dengan pemimpin yang terlibat secara aktif dalam tri dharma perguruan tinggi dibandingkan membicarakannya akan mengurangi knowing-doing gap. Hal ini mengarah pada karakteristik yang kedua, diskusi tidak didominasi bahasa yang kompleks melainkan konsep yang sederhana, sehingga keputusan dapat dilaksanakan lebih efektif. Ketiga, menggunakan “bagaimana” lebih sering dibandingkan “kenapa.” Bila rapat didominasi pertanyaan kenapa, maka peserta rapat akan menyibukkan diri untuk meyakinkan peserta lain untuk sependapat dengannya dibandingkan bagaimana ide tersebut dapat dijalankan. Hal inilah yang menjadikan rapat dilakukan secara bersambung, tanpa ada keputusan yang jelas. Keempat, menutup diskusi dengan sebuah keputusan adalah keharusan. Mem-follow up hasil rapat dengan menentukan mengawasi secara reguler pelaksanaannya menjadikan keputusan tidak hanya menjadi dokumen tertulis, namun ada tindakan yang mengiringi. Terakhir, keputusan yang dilaksanakan biasanya kurang optimal karena kondisi telah berubah sehingga dibutuhkan banyak penyesuaian. Itu lebih baik dibandingkan dengan tertundanya bahkan tidak adanya keputusan yang menjadikan permasalahan organisasi menggantung.

Penulis menyadari bahwa sebelum keputusan diambil, masukan dari berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda tentunya dibutuhkan agar keputusan yang diambil nantinya dapat diimplementasikan dengan smooth. Mengingat frekuensi rapat yang relatif tinggi, perlu dipikirkan kembali mekanisme rapat agar diskusi yang dilakukan menghasilkan keputusan yang berdampak bagi kita. Apakah isu yang diangkat perlu melibatkan semua unsur pimpinan atau cukup diputuskan internal? Bila cukup diputuskan di tingkat fakultas atau unit kerja, biarlah pimpinannya yang memutuskan sebagai bagian dari empowerment. Apakah jenis rapat hanya sosialisasi atau membutuhkan diskusi yang intens? Bila hanya sosialisasi, cukup via PPT yang dikirimkan via email dan bila ada tanggapan silahkan diajukan dalam mailing list tertentu. Yang terpenting adalah, apakah isu yang dibahas memiliki relevansi tinggi dengan strategic objectives kita? Bilamana tidak, perlu dipikirkan kembali urgensi diadakannya rapat. Dan banyak hal lain yang perlu diatur kembali, sehingga efektifitas rapat kembali tinggi dengan hasil akhir yang siap dilaksanakan dan berdampak strategis bagi kita.




Ilustrasi oleh Lensakaltara

Digital Divide: Sisi Lain Kampanye Pemilu Melalui Media Sosial

Selamat datang musim kampanye!!! Begitulah kira-kira masyarakat dalam menyambut masa pemilihan umum Presiden tahun 2019. Tentunya dalam waktu dekat akan marak alat peraga yang dipasang di setiap sudut strategis sebuah daerah. Namun, beberpa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan main tentang kampanye dengan memanfaatkan media sosial yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Tentunya hal ini menarik para peserta pemilihan umum termasuk calon legislatif untuk menggunakannya dengan berbagai pertimbangan, diantaranya lebih murah dan lebih longgar, walaupun para calon peserta Pemilu tersebut juga menekankan bahwa media sosial bukanlah sebagai tumpuan sepenuhnya dalam menjaring suara dalam Pemilu (Jawa Pos, 18/10).

Di era digital ini, kampanye di media sosial merupakan alat komunikasi yang memang dirasa paling efektif untuk mendongkrak suara, memobilisasi pendukung (supporter) serta mempengaruhi opini publik (Stier, 2018). Berbagai kajian tentang kampanye di media sosial pun telah banyak dilakukan, mulai yang berfokus bagaimana mendesaian komunikasi yang tepat untuk pengguna berbagai macam platform media sosial yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda hingga nilai popularitas sebuah akun seorang politisi yang tidak beriringan dengan kesuksesan atau kemenangan dalam pemilihan umum (Bright, et al., 2017).

Dalam PKPU tersebut, aturan berkampanye di media sosial menyangkut: 1)pembatasan akun media sosial yang digunakan untuk setiap jenis aplikasi; 2)bentuk dan materi kampanye dalam media sosial yang menyangkut tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan kesemuanya; 3)pendaftaran akun resmi media sosial peserta Pemilu; 4)tata cara periklanan media dalam jaringan beserta bentuk dan materi iklannya. Selain itu juga terdapat larangan-larangan kampanye kepada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran  yang menyangkut tentang: 1) pemblokiran segmen dan waktu; 2)program sponsor dalam format dan segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu; 3)penjualan spot iklan yang tidak dimanfaatkanoleh salah satu peserta Pemilu. Sementara itu PKPU ini juga memuat kewajiban untuk media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran untuk: 1) menyiarkan Iklan kampanye Pemilu dalam durasi tertentu dengan mempertimbangkan rasa adil, berimbang dan tidak memihak ke salah satu calon peserta.

Tentunya untuk dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi melalui media sosial, jaringan internet beserta infrastruktur pendukung menjadi kuncinya. Di sisi para calon legislatif maupun calon pemilih, dengan lanskap geopolitik Indonesia dan kualitas infrastruktur digitalnya yang tidak merata, kemajuan komunikasi internet yang pesat di daerah perkotaan tentu bebeda dengan yang ada di area terpencil. Hal ini menyebabkan adanya ketidakrataan informasi yang didapat dan dinikmati oleh warga negara.

Digital Divide dan Hak Dasar Warga Negara

Adalah Kesenjangan Digital atau Digital Divide yaitu kondisi yang menggambarkan kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, kelompok masyarakat dan area geografis pada tingkat ekonomi sosial yang berbeda dalam hal akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau telematika dan penggunaan internet untuk berbagai aktifitas sehari-hari (OECD, 2001). Isu kesenjangan digital (digital divide) inilah yang perlu mendapatkan perhatian diluar hingar bingar pesta demokrasi.

Mengenai isu TIK tentunya hal ini kontra dengan amanah UUD 1945 Pasal 28C yangmewajibkan Negara untuk memberikan hak kepada warga negaranya untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, haruslah dimaknai sebagai sebuah hak yang tidak hanya berfokus atau beririsan dengan masalah pendidikan, tapi lebih sebagai ke hak fundamental yang dapat memperbaiki kualitas seorang warga negara.

Pada akhirnya kesenjangan digital ini bukanlah sebuah fenomena melainkan merefleksikan kondisi kesenjangan lainnya termasuk kondisi pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, pangan dan lain sebagainya (Kurbalija, 2014) . Untuk itu perlu dipikirkan kembali oleh Negara untuk selalu memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk turut serta mensukseskan pesta demokrasi yang ujung-ujungnya dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur menghapus kesenjangan digital.