Pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sedang terjadi serta faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang memiliki peran sebagai pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank merupakan lembaga financial intermediary. Dana yang telah dihimpun dari pihak ketiga akan disalurkan untuk pembiayaan masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbakan dalam penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana lebih untuk mendukung pihak lain yang membutuhkan investasi.
Besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang terus meningkat daripada deposit yang ada pada BUS akan menyebabkan konsekuensi meningkatnya risiko yang haus ditanggung oleh bank itu sendiri. Salah satu risiko yang dialami BUS adalah risiko pembiayaan bermasalah atau macet yang dicerminkan pada rasio Non Perfoming Financing (NPF).
Menurut Dhani Gunawan selaku Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK dalam berita “OJK Sasar NPF Perbankan Syariah 3%” menilai bahwa kondisi yang dialami bank Syariah sangat bergantung pada sektor riil di suatu negara. Ikut serta peran pemerintah pun dibutuhkan dengan komitmen untuk melakukan strategi agar penyerapan anggaran belanja daerah lebih ditingkatkan sehingga sektor riil akan tumbuh.
OJK juga telah memberikan kebijakan dan stimulus untuk perbankan Syariah dengan adanya pelonggaran financing to value, restrukturisasi pembiayaan yang terkendali, dan penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) agar dapat meminimalizir risiko pada bank (Kania, 2015).
OJK beroptimis bahwa pada tahun 2017 NPF bank Syariah akan menurun hingga 3%. Namun kenyataan yang terjadi adalah rasio NPF meningkat hingga mendekati 5% yakni 4,77%. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa saja penyebab yang mempengaruhi NPF pada industri bank Syariah, padahal pemerintah dan pihak OJK sudah melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisirnya.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan bahwa penilaian sebuah kinerja keuangan industri perbankan Syariah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil. Hal ini memberikan arti kebijakan yang diberikan bank Syariah dilandaskan oleh kondisi perekonomian negara itu sendiri baik dalan sektor riil maupun sektor moneter.
Faktor-faktor eksternal merupakan faktor dari luar bank yang tidak bisa dikendalikan manajemen perbankan dan sangat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.
Terjadinya Pembiayaan bermasalah atau NPF berdampak jangka panjang bagi industri perbankan syariah. Tidak tercapainya salah satu fungsi utama bank syariah yaitu belum maksimalnya pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Sehingga bank syariah akan kesulitan untuk berkembang, beroperasi secara moderat, dan mengurangi kepercayaan nasabah sehingga dapat membuat bank bangkrut.
Faktor Makro Ekonomi yang Mempengaruhi NPF
Industrial Production Index (IPI)
IPI merupakan indikator ekonomi yang disajikan secara bulanan untuk mengetahui ukuran output riil dalam industri baik pada bidang manufaktur,listrik, pertambangan, dan gas dimana relatif terhadap tahun dasar.
Inflasi
Inflasi merupakan peningkatan harga pada suatu barang secara terus menerus yang dimana terjadi secara meluas dan dapat mengakibatkan barang lainnya naik harga, bukan hanya pada satu atau dua barang saja.
Nilai Tukar (Kurs)
Kurs adalah harga satu mata uang yang diukur dengan mata uang lain. Beberapa hal yang menjadi ketentuan kurs diantaranya yaitu interaksi antara rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank sentral, dan lembaga keuangan swasta. Kurs berfluktuasi untuk menyamakan kuantitas valuta asing yang diminta dan yang ditawarkan.
Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
SBIS merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia yang didasarkan pada prinsip Syariah dengan memiliki jangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan dalam mata uang rupiah. Mekanisme yang dilakukan Bank Indonesia
Metode dan Hasil
Penelitian ini menggunakan teknik analissi data Error Correction Model (ECM) dengan variabel bebas berupa IPI, inflasi, nilai tukar, dan SBIS. Sedangkan variabel terikat adalah NPF. IPI adalah proksi untuk Produk Domestik Bruto (PDB).
Diantara keempat faktor eksternal tersebut, hanya inflasi yang berpengaruh terhadap NPF. Ketika inflasi meningkat maka rasio NPF juga akan meningkat dan sebaliknya. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga return yang akan diterima perusahaan atau penjual sebagai debitur akan menurun. Akibat penurunan imbal hasil ini, perusahaan sulit membayar pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dampak lain diberikan ketika terjadi inflasi, penurunan pendapatan riil masyarakat, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban kepada bank karena sebagian dari pembayaran tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah lebih baik dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan inflasi karena berdampak pada perbaikan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, dimana bank-bank tersebut terus menerus terancam kebangkrutan. Bagi industri perbankan syariah diharapkan dapat lebih bijak dalam menempatkan likuiditas dananya, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Selain itu, mereka harus melihat portofolio pelanggan dengan cermat.
Penulis : Puji Sucia Sukmaningrum, S.E., CIFP
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/23647
Cyntia Ikramina, Puji Sucia Sukmaningrum (2021). Macroeconomic Factors on Non-Performing Financing in Inodesian Islamic Bank: Error Correction Model Approach. JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1): 34-50; ISSN 2442-6563, e-ISSN 2525-3027
