Pernikahan dini merupakan fenomena yang berkaitan dengan kondisi social ekonomi di negara berkembang. Pernikahan dini dapat diartikan juga sebagai pernikahan anak. Fenomena tersebut semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun sehingga menjadi fokus target Sustainable Development Goals poin ke-5. Angka prevalensi pernikahan dini di Indonesia terbilang tinggi. Survey Ekonomi Nasional tahun 2018 mencatat bahwa terdapat sekitar 1.2 juta remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2002-2017 melaporkan bahwa terdapat 10% perempuan Indonesia hamil sebelum usia 18 tahun. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mentargetkan penurunan angka prevalensi pernikahan dini dari 11.2% pada tahun 2018 menjadi 8.74% di tahun 2024 melalui RPJMN 2020-2024 sehingga pada tahun 2030 dapat ditargetkan angka pernikahan dini berada pada 6.94%.
Pernikahan dini di Indonesia merupakan hal yang umum terjadi, mengingat bahwa pernikahan secara kultur tradisional merupakan bagian dari tanggungjawab keluarga bukan keinginan individu, sehingga keluarga memegang peranan penting untuk menentukan sebuah pernikahan dibandingkan keinginan anak. Secara global, Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, sehingga kondisi sosio kultural sangat berkaitan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Konstruksi sosial pada masyarakat muslim membuat pernikahan dini didefinisikan sebagai tindakan mencegah zina pada kalangan remaja. Selain itu, konsep menjaga keperawanan hingga terjadi pernikahan juga mendasari terjadinya pernikahan dini di Indonesia.
Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang kompleks serta dapat menimbulkan dampak secara fisik, termasuk juga psikologis. Remaja putri sangat rentan mengalami kematian ibu, kematian anak, keguguran, dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah karena pengetahuan terkait maternitas masih sangat minim, serta organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Dampak lain adalah remaja putri dihadapkan pada kondisi putus sekolah, kecemasan, korban kekerasan dalam rumah tangga, hingga trauma untuk menjalani kehidupan. Melihat dampak pernikahan dini yang begitu luas kepada remaja putri, maka sangat penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk konsekuensi jangka panjang pernikahan dini. Remaja putri tetap diperbolehkan bersekolah menjadi satu alternative untuk meningkatkan kualitas hidup remaja putri sehingga tetap bias bersaing mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.
Artikel ini ditulis untuk menyajikan analisis keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan pernikahan dini di Indonesia. Uraian artikel penelitian ini dinilai penting bagi pengambil kebijakan kependudukan untuk memberi sasaran kebijakan yang jelas dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.
Hasil analisis menemukan bahwa perempuan lulusan SLTA memiliki risiko 0.396 kali dibanding perempuan lulusan SLTP ke bawah untuk mengalami pernikahan dini. Sementara perempuan lulusan perguruan tinggi memiliki risiko 0.091 kali dibanding perempuan lulusan SLTP ke bawah untuk mengalami pernikahan dini. Informasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin kecil kemungkinannya untuk mengalami pernikahan dini. Di sisi lain dua variabel lain yang juga ditemukan sebagai faktor risiko, yaitu status kesejahteraan dan status bekerja.
Hasil temuan ini memberi informasi sasaran yang jelas bagi pemerintah untuk mengurangi kejadian pernikahan dini di Indonesia. Direkomendasikan pada pemerintah untuk menetapkan sasaran yang fokus pada mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan miskin untuk kebijakan penurunan kejadian pernikahan dini di Indonesia.
Penulis: Ratna Dwi Wulandari
Tautan asli artikel bisa didapatkan di:
