Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur untuk mengukur pencapaian pembangunan ekonomi dari suatu periode ke periode-periode berikutnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah,tetapi juga seluruh komunitas. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memberdayakan seluruh komponen masyarakat khususnya swasta untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Desentralisasi pemerintahan mulai dipraktekkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Kewenangan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan otonomi daerah dimulai peran yang sangat penting. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditunjuk untuk menciptakan aspek tersebut kemerdekaan di daerah dengan prinsip otonomi daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ekonominya bagus. Hal tersebut terlihat dari persentase pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tinggi. Tak hanya itu, saat ini tingkat konsumsi energi fosil di Indonesia terus meningkat. Artinya visi menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan segera tercapai.
Pertumbuhan Jawa Timur selama periode 2001-2015 tumbuh rata-rata 5,36%, di atas pertumbuhan rata-rata nasional itu hanya 4,86%. Dalam teori ekonomi makro, dari segi pengeluaran, pendapatan daerah bruto adalah jumlah yang banyak variabel termasuk investasi. Investasi itu sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi dari swasta bisa berasal dari dalam dan luar negeri (luar negeri). Investasi merupakan salah satu variabelnya yang dapat mendongkrak perekonomian suatu daerah. Investasi dapat berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, mengembangkan usaha atau menambah kapasitas dan menambah jumlah kegiatan barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan peningkatan pengeluaran dan pendapatan. Investasi merupakan salah satu variabel yang dapat mendongkrak perekonomian suatu daerah. Ini dapat mencakup investasi modal untuk membuka bisnis baru, memperluas bisnis atau menambah kapasitas dan menambah jumlah kegiatan barang dan jasa yang akan banyak menyerap tenaga kerja dan meningkat peningkatan pengeluaran dan pendapatan.
Jadi, investasi itu akan mendongkrak pendapatan perkapita warga sekitar. Pertumbuhan pendapatan per kapita membuat orang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi kebutuhan sekunder dan tersier dapat terpenuhi. Inilah yang akan terjadi memicu berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan domestik bruto regional (PDB), seperti tolok ukur pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari peran belanja pemerintah dalam sektor layanan publik. Belanja pemerintah daerah diukur dengan total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam APBD. Semakin besar bidang belanja produktif pemerintah maka semakin meningkat laju perekonomian di suatu daerah. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam mengatur perekonomian. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah melaksanakan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan biaya untuk membangun proposisi dan infrastruktur yang berguna untuk pembangunan. Pengeluaran pemerintah terkait erat ke anggaran (APBD) karena secara langsung akan mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Begitu, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Dalam empat tahun terakhir, penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan. Ini bisa terlihat dari pencatatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat realisasi tersebut penanaman modal dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp38,5 triliun, naik Rp10,3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Wakil Kepala BKPM Yus’anin di Jakarta, Minggu (31/10), kata BKPM. Data, investasi dalam negeri pada tanaman pangan dan perkebunan adalah yang terbesar, mencakup 76 proyek dengan nilai total sebesar Rp 4,5 triliun, disusul investasi di bidang pengangkutan, penyimpanan dan telekomunikasi yang terdiri dari 13 proyek dengan total nilai Rp 3,1 triliun, sedangkan investasi dalam negeri terdiri dari sektor industri makanan dari34 proyek dengan nilai Rp 2,8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi mencakup 20 proyek senilai total 1,4 triliun; dan investasi di sektor jasa lainnya sebanyak 33 proyek senilai total Rp1,1 triliun. Lokasi investasi dalam negeri terutama berada di Kalimantan Tengah (Rp 2,8 triliun,dengan 23 proyek); Jakarta (Rp 2,5 triliun, 27 proyek); Jawa Barat (Rp1,9 triliun, 41 proyek); Kalimantan Timur (1,8 triliun, 20 proyek) dan Jawa Timur (Rp1,8 triliun, 30 proyek).
Penulis: Muryani, Desti Ratna Widyaningrum
Informasi detail dari tulisan ini dapat dilihat pada:
https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/535
