Keterlibatan militer dalam dunia bisnis dan politik di Indonesia unik untuk diteliti sebab adanya doktrin fungsi ganda yang membenarkan adanya keterlibatan perwira militer dalam urusan ekonomi. Selain itu, kemiliteran Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa terdapat sekitar 1.520 perusahaan berada di bawah kendali mereka. Dengan demikian direksi perusahaan yang memiliki koneksi militer dapat menggunakan kekuatan militer dan politik mereka secara berlebihan untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Maka dengan basis setting politik di Indonesia, penelitian ini melihat bagaimana koneksi militer yang dimiliki suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusannya dalam memilih auditor.
Koneksi politik pada suatu perusahaan memegang peran dalam keputusan pemilihan auditor. Berdasarkan studi internasional, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih auditor dari perusahaan Big4 sebagai upaya untuk menyakinkan investor bahwa mereka tidak menyalahgunakan koneksi yang mereka miliki. Selain itu personel yang memiliki latar belakang militer juga dinilai memegang etika, nilai disiplin, dan kontrol diri yang kuat. Atas dasar nilai yang mereka pegang teguh, mereka akan cenderung mempertimbangkan kualitas audit dan memiliki preferensi auditor dari perusahaan Big4 untuk mendapatkan jaminan kualitas yang lebih baik pada pelaporan keuangan perusahaannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia cenderung memiliki cost of debt yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Sehingga perusahaan yang memiliki koneksi politik akan cenderung memiliki disclosure yang lebih rendah karena beberapa keuntungan yang mereka dapat melalui koneksi mereka. Bahkan menurut Transparency International (2014), Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 175 negara, yang mana peringkat tersebut juga melibatkan index tingkat korupsi. Dengan kondisi demikian, perusahaan dengan koneksi politik akan cenderung mengurangi tingkat transparansi mereka di hadapan publik, dengan cara memilih auditor dari perusahaan non Big4 daripada Big4 untuk mendapatkan hasil kualitas audit yang lebih rendah.
Sejak akhir 2004, telah terjadi periode reformasi militer di Indonesia setelah rezim pemerintahan presiden Suharto. Reformasi ini dipicu oleh tuntutan untuk transparansi yang lebih besar dan pengawasan publik pada kemiliteran, termasuk sumber anggarannya. Beberapa poin penting dari adanya reformasi militer ini mengurangi keterlibatan militer dalam politik dan restrukturisasi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari bisnis yang dikelola militer. Dengan adanya reformasi militer ini mengurangi kekuasaan militer dan keterlibatannya dalam bidang politik dan kegiatan pengambilan keputusan. Situasi demikian dapat menyebabkan dua kemungkinan keputusan bagi perusahaan berkoneksi militer, yang pertama adalah dengan memilih auditor dari perusahaan Big4 untuk memberikan sinyal pada pasar bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Yang kedua, setelah reformasi mereka bisa saja tetap memilih auditor yang berasal dari non Big4 sebab dirasa sedikitnya manfaat yang akan diterima jika harus merubah preferensi untuk memilih auditor dari perusahaan Big4, sebab auditor dari perusahaan Big4 akan mengenai biaya audit yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak konflik agensi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi militer memiliki kualitas tata kelola yang rendah karena adanya konflik kepentingan antara dewan direksi yang memiliki koneksi dengan yang tidak memiliki koneksi.
Penelitian ini melibatkan data keuangan perusahaan pada tahun 2003-2017 yang didapatkan melalui ORBIS, dan data pemilihan auditor yang didapatkan melalui database ICMD. Sampel akhir yang digunakan sebesar 3.473 setelah mengeluarkan perusahaan finansial dari sampel. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan regresi logistic. Studi ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi militer secara signifikan berasosiasi negatif dengan pemilihan auditor Big4 pada masa sebelum adanya reformasi militer. Namun, setelah periode reformasi militer, hasil penelitian juga menunjukan bahwa perusahaan dengan koneksi militer menunjukan hasil yang signfikan negatif. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi militer akan cenderung memilih auditor yang berasal dari perusahaan non Big4. Dengan demikian, studi ini menunjukan adanya perbedaan yang signifikan dalam preferensi pemilihan auditor antara perusahaan yang memiliki koneksi militer dengan yang tidak memiliki koneksi militer.
Penulis: Iman Harymawan, Ph.D.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://www.emerald.com/insight/0268-6902.htm Harymawan, I. (2020). Military reform, militarily-connected firms and auditor choice. Managerial Auditing Journal, Vol. 35 No. 6, 2020. DOI : 10.1108/MAJ-04-2019-2258
