Sejak awal periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melontarkan wacana bagi public mengenai pemindahan ibukota dari DKI Jakarta menuju wilayah lain yang mampu menyokong pertumbuhan Indonesia. Relokasi ibukota Indonesia, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, sudah pasti bukan lagi rumor. Indonesia sedang bersiap untuk membangun fasilitas dan infrastruktur di Kalimantan sebagai ibu kota baru Indonesia. Relokasi modal Indonesia dari Jakarta akan menjadi pembangunan jangka menengah nasional dari 2020 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana politik apa yang ingin dicapai pemerintah dalam menggerakkan modal Indonesia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis van Dijk di Kompas. com news pada bulan Agustus 2019. Berdasarkan hasil yang telah dianalisis, ditemukan bahwa tujuan politik pemerintah dalam memindahkan ibukota baru dari Jawa ke Kalimantan dimotivasi oleh kesetaraan ekonomi, konsep kota pintar, lokasi geografis, dan upaya untuk mentransfer masalah dari Jawa ke Kalimantan. Penulis menyimpulkan bahwa wacana memindahkan ibukota Indonesia hanya menjual mimpi buatan kepada publik. Biaya memindahkan ibukota ke Kalimantan membutuhkan biaya yang besar dan kuat. Apalagi kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus atau defisit.
Menurut Thrillist, Jakarta juga terlibat dalam tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor, berkontribusi pada bahaya kemacetan. Studi Stop-Start Index Magnatec oleh Castrol menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota dengan kemacetan lalu lintas terbanyak di dunia, dengan rata-rata 33.240. Ini berdampak pada kualitas udara di Jakarta yang mengkhawatirkan. Jakarta berada di peringkat 171 (angka terendah) beberapa kali sebelumnya. Level ini menunjukkan bahwa udara di Jakarta tidak sehat. Transportasi, yang sangat padat di Jakarta, adalah salah satu sumber polusi udara di Jakarta; sisanya adalah industri dan domestik. Tidak mengejutkan bahwa fokus Pemerintah pada pengurangan emisi melibatkan transportasi.
Di Jakarta, pertumbuhan kepemilikan mobil naik menjadi 9,93% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2015). Selama lima tahun sebelumnya, pengembangan kendaraan bermotor telah mencapai 5,35% per tahun. Ketika dirinci menurut jenis mobil, pertumbuhan yang paling besar dalam kendaraan penumpang adalah 6,48% per tahun. Setelah itu adalah sepeda motor, yang menyaksikan perkembangan 5,30% per tahun. Biaya mobil naik 5,25% per tahun. Akhir-akhir ini, bus-bus turun 1,44% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2018).
Upaya yang dilakukan termasuk menyelesaikan aturan genap ganjil dan menyerukan truk-truk besar di jalan tol lingkar luar Jakarta berusia di bawah sepuluh tahun. Di pusat semua rencana adalah transportasi kendaraan di jalan-jalan Jakarta. Ini tentu saja dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan mobil dan meningkatkan efisiensinya. Pembatasan pada truk diusulkan karena truk berat dianggap memancarkan asap hitam tebal dari knalpot mereka. Asap hitam dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap polusi Jakarta.
Jakarta padat dan tersendat kronis. Beberapa menggambarkan lalu lintas Jakarta sebagai “mimpi buruk kota” yang paling penting dari kota. Kurangnya skema transportasi pemerintah yang layak dan dapat diandalkan (dan merata) telah mengakibatkan jumlah yang tidak layak dari mobil penumpang pribadi individu di jalan raya. Sejumlah besar mobil tidak boleh disalahkan di kota-kota terdekat seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi — yang menambah kemacetan saat ini — tetapi lebih pada Jakarta itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa kota ini telah terlibat dalam studi transportasi yang tak terhitung jumlahnya sejak pertengahan 1980-an, kebijakan lalu lintas dan transportasi yang pasti masih sangat kurang.
Bagi suatu negara, sektor ekonomi sangat vital. Karena berbagai sektor ekonomi, kebutuhan negara dapat dipenuhi. Selain itu, alasan ekonomi harus dipertimbangkan untuk rencana relokasi ibukota Indonesia karena Jakarta harus terus digunakan sebagai modal yang akan ditinggalkan. Selain itu, banyak bangunan pemerintah harus ditinggalkan.
Jakarta masih berpengaruh dalam siklus ekonomi Indonesia. Banyak yang mengklaim ekonomi lebih merata dengan pergerakan modal. Ini bukan hanya tentang Jawa. Memindahkan modal juga diharapkan akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia. Salah satu dampak atau efek yang terjadi pada modal baru adalah efek berganda atau efek berkelanjutan yang disebabkan oleh berbagai investasi.
Penghapusan modal juga mempengaruhi inflasi. Ini hanya karena proyek selesai secara bertahap, sehingga pengaruhnya tidak terlalu penting tergantung pada tahap perencanaan untuk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, ekonomi diharapkan tumbuh dalam lima tahun. Ini berdasarkan contoh-contoh dari negara lain yang juga telah memindahkan ibukota mereka. Efek pertumbuhan negara-negara ini mungkin lebih lama (sekitar sepuluh tahun kemudian).
Penulis: Rahma Sugihartati, Daniel Susilo, Teguh Dwi Putranto
Artikel lengkap bisa dilihat di: Rahma Sugihartati, Daniel Susilo, Teguh Dwi Putranto, Discourse About the Government’s Political Goal to Move the Capital of Indonesia, International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 12, Issue 10, 2020.
