Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dengan menyediakan layanan yang memadai dan efisien bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis Internet telah menciptakan sistem birokrasi pemerintah yang baru. Sistem ini membangun interaksi yang transparan dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat sehingga sistem birokrasi dapat diminimalkan. Melalui implementasi proses ini, pemerintah lebih nyaman untuk memperoleh pendapatan lokal dari pajak, seperti layanan pajak.
Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menciptakan sistem pendukung yang disebut SISMIOP dalam meningkatkan interaksi antara BAPENDA dan semua area di Banyuwangi. Studi ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung untuk meningkatkan interaksi antara BAPENDA dan Desa.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei, eksplorasi, dan tindakan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan triangulasi.
Pada tahap pertama yang dalam prosesnya memerlukan waktu sebulan penuh, para peneliti melakukan survei untuk menemukan, mengungkapkan, dan mengurai masalah kinerja Sistem Manajemen Informasi Objek (SISMIOP) antara BAPENDA dan Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui tiga (3) tahap, yaitu: observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahapan proses analisis, peneliti menggunakan software NVIVO 11 sebagai alat analisis untuk mendukung proses triangulasi.
Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa dalam realisasi penerimaan PBB untuk semua desa di Kabupaten Banyuwangi melibatkan empat (4) pihak yaitu Bank, BAPENDA, Distrik, dan Desa. Keempat entitas ini saling terkait dan masing-masing memainkan peran penting. Proses bisnis ini dimulai dengan Bank. Bank adalah pihak yang menerima transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, baik pribadi atau dikumpulkan melalui desa. Bank akan selalu mencatat setiap transaksi penerimaan pembayaran. Data hasil dari catatan-catatan itu langsung ke database sistem yang digunakan oleh BAPENDA.
Pihak BAPENDA akan mulai memeriksa data yang diperoleh dari Bank. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyamakan penerimaan pembayaran oleh Bank dengan catatan UN yang beredar disimpan oleh BAPENDA. Hasil dari pengecekan adalah bahwa datanya sama atau tidak sama. Jika datanya sama, maka hasilnya akan langsung dimasukkan ke OCVPSS sebagai laporan yang akan dapat diakses langsung oleh Kabupaten dan Desa. Jika datanya tidak sama, akan ada penerimaan yang terkoordinasi antara BAPENDA dan Bank. Bank akan melakukan penyesuaian koordinasi dan hasil perbaikan akan secara otomatis memperbarui basis data BAPENDA. Data akan diperiksa oleh BAPENDA sampai catatan benar. Data penerimaan data pembayaran PBB dapat diakses kapan saja oleh Kabupaten dan Desa. Data laporan akan digunakan oleh Kabupaten dan Desa sesuai dengan minat masing-masing.
Sistem pelaporan yang ditawarkan adalah dalam bentuk situs web, ditujukan untuk semua perangkat desa, dan kecamatan di Banyuwangi. Analisis kebutuhan perangkat keras telah dipenuhi baik oleh BAPENDA atau Desa dan Kecamatan yang akan menjadi pengguna di situs web realisasi pelaporan penerimaan. Diharapkan melalui sistem ini, pelaporan realisasi pendapatan PBB di semua desa di Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih akurat dan menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
Penulis oleh: A A Gde Satia Utama
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga
Informasi terkait penelitian tersebut dapat secara lengkap dilihat dan diunduh pada laman website sebagai berikut: https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/127-vol-9-iss-5
