Koneksi politik dalam bisnis telah menunjukkan minat yang cukup besar dari para peneliti. Studi sebelumnya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan ini memperoleh beberapa manfaat seperti opini audit yang menguntungkan (He et al., 2017), dan kinerja perusahaan yang lebih tinggi (Brockman et al, 2013; Lee et al., 2014). Namun, koneksi politik juga memiliki kerugian seperti biaya audit yang tinggi (Bliss et al., 2011; Gul, 2006; Wahab et al., 2011).
Sebagai contoh, perusahaan yang terhubung secara politis memiliki risiko inheren yang lebih tinggi karena ketika perusahaan dapat mengamankan pembiayaan modalnya dengan menggunakan koneksi politik mereka, mereka kurang memiliki kebutuhan untuk memberikan informasi akuntansi berkualitas tinggi (Harymawan & Nowland, 2016). Hal tersebut membuat auditor harus lebih berupaya meningkatkan kualitasnya, yang direpresentasikan sebagai biaya audit yang tinggi. Sebaliknya, komisaris independen cenderung menurunkan biaya audit yang dibebankan karena perannya dalam memantau operasi perusahaan.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah bisnis dan politik yang tidak terpisahkan. Sejak akhir 1970-an, koneksi politik dalam bisnis Indonesia meningkat secara substansial, dengan kroni Soeharto sebagai pusatnya. (Harymawan et al., 2019). Setelah jatuhnya Suharto, muncul harapan untuk firma yang tidak memiliki koneksi politik. Lebih dari setengah perusahaan yang terhubung secara politis dihancurkan karena mereka tidak mampu mempertahankan bisnisnya. Namun, bisnis Indonesia belum sepenuhnya membebaskan diri dari hubungan ini, karena perusahaan lama Suharto berhasil merekonsolidasi bisnis mereka dan memulai hubungan baru dengan politisi dan pejabat pemerintah setelah pemerintahan Suharto (Winters, 2013).
Pendanaan partai politik di Indonesia berasal dari tiga sumber yaitu: internal (kontribusi anggota), hibah negara, dan eksternal (Mietzner, 2015). Partai politik tingkat nasional membutuhkan dana sekitar 3,5 juta USD per tahun, sementara sumbangan anggota dan sumbangan negara masing-masing hanya 43 ribu USD (Barid et al., 2018). Jadi politik sangat terlibat dalam bisnis, karena sumber dana pusatnya berasal dari sektor swasta. Di sisi lain, sebuah bisnis mendapat kemudahan terkait dengan peraturan khusus sebagai tanda terima kasih.
Harymawan, Putra, Ekasari, dan Sucahyati melakukan riset di tahun 2019 dengan melibatkan 961 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2014 – 2018. Data keuangan diperoleh dari database ORBIS, sedangkan data non-keuangan diperoleh secara manual dari laporan tahunan, dan laporan keuangan,perusahaan yang dapat diunduh di www.idx.co.id
Hasil analisis mengungkapkan bahwa koneksi politik (komisaris independen) memiliki hubungan positif (negatif) dengan biaya audit, di mana hubungan komisaris independen mendominasi hubungan koneksi politik. Kami juga mendokumentasikan bahwa hubungan koneksi politik dengan biaya audit terutama berasal dari dewan direktur, CEO, dan afiliasi dari organisasi tertentu dilemahkan oleh kehadiran komisaris independen. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari jenis koneksi politik, komisaris independen sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh koneksi politik, sehingga menghasilkan biaya audit yang lebih rendah.
Penulis: Iman Harymawan, Ph.D.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2020/159-vol-11-iss-8
Harymawan, I., Putra, F.K.G., Ekasari, W.F., Sucahyati, D. Are Independent Commissioners Able to Mitigate Higher Audit Fees in Politically Connected Firms? Evidence from Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity, and Change.
