UNAIR NEWS – Dalam rangka menumbuhkan sinergitas antara pemerintah dan akademisi dari perguruan tinggi negeri, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan ke Universitas Airlangga. Agenda tersebut dilaksanakan di Aula Kahuripan 301, Kantor Manajemen UNAIR pada Jumat (13/12/19) bersama Wakil Rektor II Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin serta ahli keuangan dan administrasi UNAIR yang diwakili oleh Prof. Dr. Soegeng Soetedjo, SE., Ak., C.A., CMA., CfrA. dan Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si.
Dr. Madyan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran UNAIR untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap kelembagaan BAKN menjadi langkah utama untuk memaksimalkan fungsi dan tugas dari BAKN. “Bersama Prof. Soegeng dan Dr. Falih mari kita bersama-sama mendiskusikan kemungkinan dan kebijakan terbaik bagi kelangsungan BAKN,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua BAKN Marwan Cik Hasan menimpali bahwa kunjungan DPR-RI ke UNAIR merupakan bentuk ruang dialog antara instansi negara dan tokoh-tokoh ahli. “Anggota kami berisi wakil-wakil dari setiap fraksi di DPR. Kami mengawasi dan mengurus jalannya administrasi kepegawaian seluruh instansi negara yang memakai uang negara,” katanya.
Dalam rekomendasi utama, Prof. Soegeng membukanya dengan mengingatkan kembali fondasi dasar tugas dan wewenang BAKN. “BAKN hendaknya mengklarifikasi temuan pemeriksaan BPK, bukan menguji kredibilitas pemeriksaan BPK. Tentunya dengan asumsi utama bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” ungkap Prof. Soegeng.
Rekomendasi utama UNAIR sendiri terletak pada dua poin utama. Yakni, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pada pemeriksaan keuangan, hendaknya laporan keuangan ditujukan untuk menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang ada.
“Pada pemeriksaan kinerja, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antaranya pemeriksaan aspek ekonomi, kepatuhan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, kepatuhan terhadap pengendalian internal, kepatuhan pada program dan anggaran, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” imbuhnya.
Di sisi lain, Prof. Falih menilai bahwa dialog tersebut harus digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas professional lembaga negara. “Akuntabilitas DPR tidak hanya pada politik, tapi juga harus punya akuntabilitas professional. Langkah lanjut dialog ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan menjadi fungsi pengendalian,” ungkapnya.
Berdasar rekomendasi tersebut, baik Marwan, Ahmad Syaikhu dan M. Sarmuji, S.E., M.Si. selaku perwakilan anggota BAKN mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan pandangan yang konstruktif dan inspiratif bagi penguatan fungsi pengawasan DPR-RI. “Kami memilih UNAIR karena UNAIR menjadi cermin perguruan tinggi yang memiliki mutu pendidikan yang baik. Kami menerima banyak pandangan, rekomendasi, dan saran membangun yang mampu memperkuat BAKN dengan lebih baik ke depannya. Secara keseluruhan ini adalah dialog yang baik,” pungkasnya. (*)
Penulis: Intang Arifia
Editor: Feri Fenoria
