UNAIR NEWS – Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia berusaha mendefinisikan kembali identitas internasionalnya yang telah lama terkaburkan oleh Orde Baru, seperti transisi domestik dan pembangunan ekonomi.
SBY percaya, kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasar pada diplomasi dan multilateralisme yang tidak hanya memenuhi kepentingan nasional, seperti persatuan dan kestabilan nasional, tapi juga mencakup ambisi lebih luas, yaitu perwujudan perdamaian di tingkat kawasan dan global.
SBY lalu mengemukakan idenya untuk membuat Indonesia menjadi negara modern yang berbasis pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi yang adil dan kuat, demokrasi yang modern dan stabil, serta peradaban yang berkembang.
“Dalam konteks ini kami sepakat bahwa Indonesia pada era SBY mengadopsi kebijakan luar negeri yang proaktif dan berprofil global yang dalam implementasinya berfokus pada proyeksi identitas Islam demokratik dan pemenuhan peran aktif dalam institusi internasional,” ujar dosen Hubungan Internasional FISIP UNAIR, Radityo Dharmaputra.
Radityo berargumen, adanya keterbatasan dalam realisasi kebijakan globalis SBY, dikarenakan, terdapat pola budaya stratejik Indonesia yang membatasi. Hal ini, terlihat dari retorika kebijakan luar negeri, dengan orientasi keluar, untuk meningkatkan status internasional Indonesia yang terikat oleh struktur identitas budaya stratejik Indonesia serta penekanan pada orientasi kebijakan luar negeri, yang cenderung defensif dan melihat ke dalam.
Lewat tulisan ini, Radityo menggunakan logika posstrukturalis mengenai struktur diskursif dan bagaimana ia mampu membatasi pilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasar logika tersebut, Ia berargumen bahwa narasi budaya stratejik Indonesia membatasi pilihan kebijakan luar negeri SBY.
Berdasar pemaparan di atas, Radityo berharap ada pemahaman baru yang menjadi kontribusi dalam diskursus mengenai kebijakan luar negeri. Secara spesifik, Ia berharap tulisannya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara identitas dan kebijakan luar negeri.
Bukan hanya itu, pada tingkatan teoritis, Radityoberharap dapat memberikan cara pandang baru dalam menganalisis kebijakan luar negeri melalui kombinasi antara analisis diskursus posstrukturalis dengan konsep budaya stratejik.
Sedangkan pada tingkat empiris, Radityo berupaya menambah rujukan dan sudut pandang baru dalam kajian mengenai Indonesia, utamanya mengenai kebijakan luar negeri dan budaya stratejik.
Lebih lanjut harapan terbesarnya adalah agar bermanfaat, tidak hanya bagi masyarakat dan ilmuwan, tapi juga bagi pemerintah. Melalui tulisannya setidaknya para pengambil kebijakan dapat memiliki sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai perumusan kebijakan militer dan luar negeri Indonesia. Pandangan komprehensif ini terkait dengan argumentasi bahwa dalam perumusannya, kebijakan luar negeri dan militer Indonesia tidak akan bisa lepas dari batasan-batasan budaya stratejiknya.
“Jadi untuk melanjutkan keisinya, silahkan lanjutkan ke link dibawah untuk memperdalamnya” tandas Radityo di akhir pemaparan.
Penulis : Fariz Ilham Rosyidi
Editor : Nuri Hermawan
Radityo Dharmaputra, Agastya Wardhana, dan M. Anugrah Pratama, 2019. A Forced Continuity? Tracing Indonesian Strategic Culture in Yudhoyono’s Foreign Policy (224-2014), Tamkang Journal of International Affairs 23/2 P81-139
