UNAIR NEWS – Kementerian Politik dan Strategis (Polstrat) BEM FISIP menggelar diskusi rutinan dengan nama BAKAR SINTE (Bareng Arek-Arek Diskusi Santai). Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu (4/9/2019) di Taman Belakang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR).
Diskusi dengan tajuk “ORBA (Orde Baik) ALA JOKOWI” menghadirkan tiga pemateri yakni M Syahrul Fath AS (Dirjen Agipro Kemenpolstrat BEM FISIP), Stevany Rumbobiar, S. Ked (Mahasiwa Afirmasi Papua), Azzam Daffa Nurfa’iq (Staff Ahli Kastrat Kemenpolstrat BEM FISIP). “Kami melihat bahwasanya terdapat kesamaan antar pemerintahan orde baru dengan pemerintahan Jokowi, maka dari diskusi ini hadir dengan sebutan Orde Baik Ala Jokowi,” ujar Elni Nainggolan Mentri Politik dan Strategis BEM FISIP.
Elni mengatakan indikasi persamaan yang muncul yakni perlambatan akses internet yang sudah dua kali dilakukan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Bahkan untuk yang kedua kalinya hanya wilayah Papua saja yang akses internetnya diperlambat. Selain itu adanya penggunaan pendekatan militeristik yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi terhadap kasus-kasus yang ada di Papua. Pemberitaan di Papua pun terlihat simpang siur karena adanya pemangkasan kebebasan berpendapat rakyat Papua.
“Kenapa yang turun ke Papua harus selalu aparat TNI dan POLRI, kenapa bukan lembaga legislatif saja. Maka dari itu menimbulkan pro dan kontra,” tuturnya.
Diskusi tersebut mengundang pro kontra dari sekitar tiga puluh mahasiswa yang hadir. Ada yang merasa bahwa penanganan pemerintah terhadap isu papua sudah baik namun juga ada yang menganggap bahwa pemerintah kurang tepat menangani isu Papua.
“Namun yang disepakati dalam forum diskusi ini hanya satu bahwa pemerintah harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya media televisi dan media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat ini harus dapat di percaya,” tambahnya.
Penyebaran berita yang tidak benar tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Papua, kondisinya semakin diperkeruh oleh media. Media yang dinilai tidak netral dalam memberitakan isu Papua membuat geram mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kebebasan.
“Semuanya kembali kepada pemerintah, pemerintah yang bisa memberikan perubahan dan ketegasan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rissa Ayu F
Editor : Khefti Al Mawalia
