Menko PMK RI Haturkan Arah Gerak Pemerintah Indonesia dalam Implementasi SDGs di Level Desa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Menko PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy sedang menyampaikan materi sebagai keynote speaker dalam WUACD 2021. (Foto: SS Zoom)

UNAIR NEWS – Hari pertama World Universities Association of Community Development (WUACD) Summit Program 2021 digelar pada Sabtu pagi (18/12/2021). Untuk tahun ini, kegiatan yang dinahkodai UNAIR itu mengangkat tema Community Empowerment, Resilient and Wellbeing. Di awal acara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK RI) Prof. Dr. Muhadjir Effendy hadir selaku keynote speaker yang pertama dalam WUACD 2021.

Prof. Muhadjir menuturkan bahwa resiliensi dalam aspek komunitas dan sumber daya manusia merupakan salah satu alasan utama kesuksesan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Organisasi-organisasi dan kementerian seperti Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI telah bersinergi dalam upaya mitigasi krisis kesehatan yang multidimensional ini.

Namun, Prof. Muhadjir tidak menafikkan bahwa perlu adanya perencanaan yang strategis dan adaptif dalam menghadapi kondisi-kondisi disruptif seperti pandemi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia memandang bahwa harus ada community empowerment, yang realisasinya harus selaras dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen implementasi SDGs telah termaktub dalam Perpres 59/2017.

“Kunci darI berjalannya community empowerment adalah adanya partisipasi dalam komunitas itu sendiri. Di Indonesia, pemberdayaan komunitas dapat diwujudkan dengan pemberdayaan desa. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan bahwa desa adalah komunitas tulang punggung dalam implementasi SDGs,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Melalui Kementerian Desa PDTT RI, Muhadjir menuturkan bahwa Indonesia memiliki 18 poin SDGs yang harus diimplementasikan di desa-desa Indonesia. Keistimewaan dalam konseptasi rencana ini adalah Pemerintah Indonesia mengintroduksikan poin SDGs baru, yakni SDGs No. 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“Dari poin-poin SDGs, diharapkan komunitas desa dapat lebih independen dalam memberdayakan daerahnya. Di aspek ekonomi, kita telah memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan BumDes Bersama menjadi suatu badan hukum agar keuntungan bisnisnya dapat mensejahterakan masyarakat desa,” ujar mantan Menteri Pendidikan RI itu.

Pemerkuatan organisasi-organisasi di level desa sebagai arah gerak implementasi SDGs harus diarusutamakan dengan pendekatan pentahelix. Pendekatan tersebut menurut penjelasan Prof. Muhadjir adalah lima elemen (pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media) saling bersinergi dan maksimalisasi pencapaian tujuan suatu hal. Ia menambahkan dalam hal ini adalah sektor sumber daya manusia yang diperkuat dengan adanya implementasi SDGs di desa, karena yang ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat desa sebagai kunci pemberdayaan.

Penulis: Pradnya Wicaksana

Editor: Nuri Hermawan

Berita Terkait

newsunair

newsunair

https://t.me/pump_upp