UNAIR NEWS – Indonesia dianugerahi dengan kekayaan laut yang amat luar biasa karena terletak pada pertemuan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adanya aliran air dari 2 Samudra dengan iklim yang berbeda ditambah Indonesia yang terletak digaris katulistiwa membuat perairan Indonesia sangat subur sehingga menjadi tempat pemijahan dan lalu lintas banyak ikan ekonomis penting.
Hal tersebut akan sangat disayangkan apabila tidak diiringi dengan manajemen pengelolaan yang tepat. Pemanfaatan potensi perikanan Indonesia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menghadirkan “bencana” bagi laut kaya Indonesia. Itulah yang disampaikan Susi Pudjiastuti dalam Grand Symposium yang merupakan serangkaian acara Airlangga Global Fisheries Summit (AGFS) Jumat (26/11) lalu.
Susi menilai, saat ini paradigma pemanfaatan perikanan Indonesia masih berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Sehingga memaksimalkan produksi penangkapan ikan melalui eksploitasi besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita masih kurang peduli terhadap kelestarian laut dan cenderung menjual kekayaan laut kita kepada asing, hal ini sangat amat berbahaya bagi laut Indonesia dimasa yang akan datang,” ungkapnya yang hadir secara virtual.
Menurut Susi, lemahnya aturan, pengawasan dan monitoring pemanfaatan perikanan menjadi “PR” utama yang harus diselesaikan. Aturan yang ada harus mampu mencakup dan mengintegrasikan sektor-sektor yang memiliki dampak secara langsung terhadap laut yakni industri ekstraktif, perikanan dan lingkungan.
“Karena jika berbicara tentang keberlanjutan pemanfaatan laut 3 sektor ini tidak bisa dipisahkan, selain bagaimana kita menjaga agar pemanfaatan perikanan tidak merusak laut dan ekosistem, kita juga harus mengontrol adanya efluen limbah yang dapat merusak laut,” tutur mantan Menteri KKP 2014-2019 tersebut.
Selain itu, Susi juga menyoroti menyinggung tentang peta pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Pemetaan harus dilakukan untuk menata area pemanfaatan sehingga daerah penting yang menjadi “penyangga” ekosistem bisa tetap terlindung seperti hutan mangrove.
“Yang terjadi saat ini kan kita dorong adanya intensifikasi akuakultur berkelanjutan, kita dorong pemanfaatan potensi perikanan, alhasil banyak mangrove ditebang untuk pembukaan tambak baru,” tandasnya. “Ini kan sebuah kontradiksi, kita yang katanya ingin mengarah ke SDG kok mendestruksi ekosistem demi pembukaan lahan baru?” sindirnya.
Susi Kembali menegaskan, pemetaan potensi dan pemanfaatan perikanan sangat perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan beberapa area di Indonesia menjadi wilayah penting bagi ketersedian populasi ikan dunia salah satunya Laut Banda. Laut Banda menjadi breeding zone ikan tuna sirip kuning.
“68% dari seluruh populasi tuna sirip kuning didunia berasal dari Laut Banda, jika kita tidak melindunginya maka akan membuat populasi tuna sirip kuning tak hanya di Indonesia namun diseluruh dunia akan menurun,” ungkap Susi.
Mengakhiri penyampaiannya Susi mengungkapkan, untuk melakukannya tentu tidak mudah. Diperlukan komitmen dan konsistensi para pemegang wewenang. Tak lupa, sebagai akademisi dan masyarakat Indonesia kita juga harus berpartisipasi aktif guna mensukseskan pengelolaan laut yang berkelanjutan.
“Dan nantinya jika momen ini hanya berhenti pada tahap ruang diskusi saja tidak ada gunanya, setelah ini kalian harus memunculkan program, kalian harus lakukan aksi nyata untuk mewujudkan pengelolaan laut berkelanjutan demi terciptanya SDGs,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ivan Syahrial Abidin
Editor: Nuri Hermawan
