UNAIR NEWS – Kuliah tamu program doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) yang dilaksankan pada Senin (22/11/21) mengangkat tema “Perspektif Kritis dalam Administrasi dan Kebijakan Publik”. Kuliah tamu tersebut menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elestianto Dardak, B. Bus., M.Sc.
Emil menjelaskan bahwa disrupsi merupakan inovasi tanpa henti. Disrupsi pada intinya merupakan sesuatu menjadi tidak lagi relevan atau tidak lagi sesuai. Disrupsi adalah sebab dari adanya inovasi. Semakin cepat inovasi maka semakin banyak disrupsi yang dihasilkan karena disrupsi munculnya karena inovasi.
“Yang membuat disruption semakin kencang adalah inovasi itu sendiri. Misalnya Irreducible services, manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Dan juga hybrid services kemudian menuju automated services, jadi orang-orang mungkin tergantikan oleh mesin disinilah yang mendorong kita untuk e-government, open govrment, dan smart government,” jelasnya.
Selanjutnya, Emil menjelaskan urgensi inovasi dalam kebijakan publik di era disrupsi. Emil mengatakan perlu adanya inovasi-inovasi untuk menyesuaikan dengan digitalisasi. Urgensi tersebut meliputi adanya inovasi baru, inovasi proses kebijakan publik, inovasi administrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem atau perubahan mendasar pada sistem, dan perubahan radikal rasionalitas seperti pergeseran pandangan umum dan mental dari pegawai instansi pemerintah.
“Seringkali yang terjadi, kita go digital tetapi prosesnya masih ruwet, prosesnya masih sama sehingga terjadi menumpuknya berkas pada birokrat dan tidak terjadi proses yang cepat. Inilah yang harus dilakukan inovasi dari segi proses yaitu prosesnya disederhanakan dengan memahami bahwa digitalisasi membuat proses itu menjadi lebih sederhana. Jadi kalau misalkan kita dapat berkas digital dari masyarakat tapi untuk proses internal kita print ulang lagi itu namanya masih kuno,” ucap Emil.
Kemudian, Emil menjelaskan aspek penting implemetasi kebijakan publik yaitu terdapat empat. Pertama, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kedua, prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam proses administrasi. Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Dan keempat, apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksaan kebijakan tersebut.
“Aspek penting implementasi kebijakan publik meliputi siapa saja yang involved policy implementation, admisnistrasinya prosesnya seperti apa, termasuk realita politiknya, sistem bolak-baliknya seperti apa, compliance seperti apa, dan dampak implemetasinya seperti apa,” jelasnya. (*)
Penulis: Wiji Astutik
Editor: Binti Q. Masruroh
