UNAIR NEWS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (UNAIR) melalui Kementrian Analisis Isu Strategis (AIS) mengadakan seminar nasional dengan tema “Inovasi Perumusan Kebijakan Pro Rakyat dalam Pemerintah Jawa Timur” pada Senin (15/11/21). Pada seminar tersebut AIS menghadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur, Anom Suharno, S.H., M.Si.
Pada awal Anom mengatakan bahwa prioritas utama Pemerintah Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19. Terdapat sebelas kebijakan pro-rakyat yang dibuat oleh Pemerintah Jawa Timur. Kebijakan tersebut yaitu program penanganan PMKS, program keluarga harapan plus, layanan kesehatan gratis (TANTISTAS), pendidikan gratis berkualitas (KANTISTAS), pemberdayaan masyarakat desa tertingga menuju desa mandiri.
Ada pula pemberdayaan dan klinik BUMDesa, infrastruktur dasar dan program listrik murah, pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa), pembentukan MJC (Milenial Job Center) dan EJSC (East Java Super Coridor), dan pemberdayaan imam, guru madrasah diniyah, huffad, dan penjaga makam situs budaya (Peri Rumah Penjaga Ibu).
“Program kebijakan Pemerintah Jawa Timur yang pro-rakyat ada sebelas kegiatan, yang menjadi prioritas utama kita yaitu Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Perempuan di Jawa Timur mereka kebanyakan para janda yang bermasalah karena anaknya atau sebagainya, sehingga itu menjadi problem kita,” jelas Anom.
Selanjutnya, Anom menjelaskan keterlibatan Balitbang dalam perumusan kebijakan penyelanggaraan pemerintah daerah melalui hasil penelitian dan pengembangan. Balitbang bertanggungjawab dalam menciptakan kebijakan yang berbasis. Hal ini dikarenakan kebijakan berdasarkan analisis akan mempunyai dampak yang positif, dan keberhasilan program kebijakan dari hasil evaluasi yang sangat ketat basisnya adalah bukti dan data.
“Dasar kosentrasi kita dalam penyelenggaraan kelitbangan yaitu hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di samping kita menjalankan riset dan inovasi juga pemantauan evaluasi kita juga menyelanggarkan atau punya tugas yang istimewa yaitu sebagai pengampu Innovation Government Award (IGA), kemudian indeks daya saing daerah, dan juga indeks pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Kemudian, Anom menjelaskan urgensi penelitian kebijakan yaitu kebijakan publik yang baik harus memiliki formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan dampak kebijakan yang baik. Anom juga menjelaskan bahwa tidak semua penelitian dan pengembangan dapat disajikan kepada pimpinan, perlu suatu dokumen ringkas mengenai informasi dan riset ilmiah (policy brief). Policy brief ini yang nantinya dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan.
“Pemanfaatan policy brief misalnya Optimalisai Digital Marketing di Masa Pandemi dikoordinasikan dengan Asisten 3 Sekdaprov Jatim dan kita menghasilkan keputusan baru. Koordinasi action plan ke BPBD Dinas Sosial yaitu Antara Pandemi dan Cuaca Ekstrem dan kita bisa memberikan mitigasi terjadinya cuaca yang tidak menentu ini,” jelasnya. (*)
Penulis: Wiji Astutik
Editor: Binti Q. Masruroh
