UNAIR NEWS – Seiring dengan lama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun pada pelaksanaannya terdapat bantuan yang tidak layak.
Merespon hal itu, relawan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (UNAIR) yang dikoordinir oleh Ketua BEM Risyad Fahlevi dan Menteri Sosial Politik Rakha Maulana membuat platform aduan mengenai bantuan sosial oleh pemerintah.
Risyad menyebut program kerja ini merupakan program kerja yang bersifat situasional. “Kalau ada hal-hal yang sifatnya insidentil kita bisa cepat tanggap, salah satunya (mengenai. Red) bansos ini,” ujar Risyad, Kamis (26/8/2021).
Permasalahan yang diakomodir dalam proker Lapor Airlangga tak hanya masalah bahan pangan yang tak layak, namun mengenai bansos yang salah sasaran dan masyarakat yang berhak namun tidak mendapatkan bansos.
Rakha menambahkan, tim Lapor Airlangga sudah mulai bergerak dengan menjangkau wilayah sekitar Surabaya secara langsung. Tim ini juga menindaklanjuti laporan yang diterima dengan menghubungi kembali pelapor jika berada di luar Surabaya. Sejauh ini menurut Rakha daerah luar Surabaya yang sudah melapor seperti, Mojokerto, Tuban, dan Probolinggo.
“Kami menghubungi via daring untuk yang luar Surabaya dan Alhamdulillah cukup masif dan beragam laporannya,” terang Rakha.
Per 19 Agustus 2021, beberapa permasalahan yang masuk ke Lapor Airlangga seperti terdapat beberapa RT/RW yang masyarakatnya belum tahu ada bansos yang turun. Rakha menjelaskan, meski Kementerian Sosial RI memiliki link pengaduan sendiri, pihak relawan Lapor Airlangga ingin terjun langsung untuk membantu permasalahan terkait bansos.
“Pemda Jatim juga punya link aduan, tetapi Lapor Airlangga ingin turun sebagaimana mahasiswa pada umumnya untuk membantu masyarakat,” jelasnya.
Laporan yang didapat oleh tim Lapor Airlangga juga beragam sumbernya. Rakha menyebut ada yang melaporkan mewakili lingkungan RT maupun laporan pribadi.
“Alhamdulillah mereka dapat info yang cukup masif karena saat launching Lapor Airlangga ini kita juga mengontak dengan akun info di media sosial daerah, seperti Info Surabaya, Info Lamongan, dan sebagainya” imbuhnya.
Mahasiswa Ilmu Politik tersebut berharap Lapor Airlangga kedepannya akan lebih massif, terlebih pada daerah yang masih minim akses komunikasi digital. Dengan adanya Lapor Airlangga diharapkan dapat memberikan fakta lapangan bahwa link pengaduan harus ada andil dari banyak pihak.
“Jika ada fakta lapangan alur birokrasi yang semruwet, beras tidak layak, berkutu, atau daging ayam busuk, masyarakat bisa langsung lapor. Kita sebagai mahasiswa berusaha menjadi penyambung lidah rakyat pada pemangku kebijakan,” tandasnya.
Rakha menyampaikan, untuk pengaduan yang digagas Lapor Airlangga di bawah koordinasi BEM UNAIR dapat diakses melalui http://bit.ly//PoskoPengaduanDanaBansos atau narahubung di nomor 6287759277129 melalui WhatsApp.
Tindak lanjut dari aduan masyarakat melalui Lapor Airlangga akan dilakukan verifikasi oleh relawan BEM UNAIR. Setelah itu, aduan tersebut diberikan kepada pemerintah baik dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk ditindaklajuti. Selai itu, tim Lapor Airlangga telah membuka pembicaraan dengan staf Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan pejabat Pemprov Jatim. (*)
Penulis : Tata Ferliana W
Editor : Binti Q. Masruroh
