UNAIR NEWS – Kasus pandemi Covid-19 menjadikan kesehatan sebagai barang yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Begitulah ucap Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak B.Bus., M.Sc., dalam sambutannya pada acara konferensi internasional Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) edisi ke-52 (27/10/21). Sebagai penggagas kegiatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNAIR berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian terkini terkait berbagai masalah kesehatan masyarakat.
Selain memberikan berbagai hasil penelitian, FKM UNAIR juga merilis berbagai inovasi serta update terkait ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat dan disiplin yang terkait. Berbagai pendekatan melalui keilmuan tersebut bertujuan agar pandemi dapat segera usai. Maka dari itu juga, APACPH dengan seratus anggotanya berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengembangkan kebijakan dan hukum kesehatan, mengoptimalisasi dana kesehatan global, dan berkomitmen pada politik untuk menciptakan prioritas untuk kesehatan.
Tidak luput juga APACPH memberikan penghargaan bagi tokoh yang berperan dalam kesehatan masyarakat. Salah satu penghargaan yang diberikan yakni APACPH Excellence in Leadership Medallion Award, penghargaan kepada para pemimpin di badan legislatif yang tindakannya secara signifikan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Dr. (HC). Tri Rismaharini, Ir. MT (Walikota Surabaya 2011-2020) dan Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak. (Rektor UNAIR). Rektor UNAIR tersebut merasa sangat bangga menyambut semua peserta untuk menghadiri konferensi internasional Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) edisi ke-52.
“Sungguh suatu pengakuan yang luar biasa bagi Universitas Airlangga (UNAIR) untuk menjadi tuan rumah sebuah event internasional yang sangat bergengsi,” ungkapnya dengan senyuman lebar.
Dalam agenda jumpa pers, Dr. Santi Martini, dr., M.Kes., selaku dekan FKM UNAIR mengajak masyarakat dan pemerintah untuk lebih fokus dan serius dalam melakukan program vaksinasi. Ia memaparkan jika angka vaksinasi di negara tetangga sudah sangat tinggi, sehingga angka kematian relatif sangat rendah. Atas dasar fakta tersebut ia setuju bahwa angka vaksinasi Indonesia harus lebih tinggi lagi.
“Maka dari itu Indonesia (vaksinasinya) kalau bisa harus 80 persen, tidak lagi 70 persen. Agar jika ada yang sakit tidak sampai parah dan tidak akan lagi menjadi beban rumah sakit,” tuturnya.
“Saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di dinas dan segala macamnya, segera vaksinasi. Dengan vaksinasi tersebut kita dapat mengurangi reservoir untuk virus yang akan bermutasi,” imbuhnya.
Menurut Dr. Santi perlu juga untuk membatasi dan mengawasi orang asing dari negara-negara dengan angka penularan yang masih tinggi. Menurutnya semua elemen masyarakat dan pemerintah belajar dari masalah pandemi. Meskipun semua negara telah belajar dari masalah pandemi yang telah berlalu, nyatanya masih banyak negara yang terkesan kaget dalam menanganinya.
“Kita buat list nya sekarang, mumpung kita sudah menurun angka penularannya. Kita jaga bersama upaya dalam setahun lebih ini agar tetap bagus. Negara-negara (red list) tidak boleh sembarangan masuk, jikalau masuk pun harus ketat karantinanya. Jangan sampai kesalahan yang kemarin terulang kembali,” cetusnya.
“Kita dorong juga masyarakat agar lebih patuh untuk mematuhi protokol kesehatan. Setiap tempat umum dan tempat kerja wajib memiliki satgas untuk memantau agar patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian secara random pemerintah harus melakukan swab antigen sewaktu-waktu untuk evaluasi,” pungkasnya (*).
Penulis: Muhammad Ichwan Firmansyah
Editor: Feri Fenoria
