Peran SDM Puskesmas Sebagai Garda Depan dalam Optimalisasi Pelaksanaan PIS-PK

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi oleh pelitasukabumi.com

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-KS) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan kesehatan yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Program ini dilakukan melalui survei keluarga sehat pada setiap anggota keluarga. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-KS) sudah dimulai sejak Tahun 2016 yang dilaksanakan di sembilan Provinsi, pada Tahun 2018 telah ditargetkan untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk Kota Madiun yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Salah satu aspek yang dapat menggambarkan kualitas suatu program tercermin dari hasil kinerja sumber daya manusia sebagai pelaksana program. Oleh karena itu perlu penguatan SDM sebagai wujud pencapaian kualitas kinerja yang maksimal.

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan penggerak sekaligus pelaksana dalam keberhasilan suatu program. Pada PIS-PK, SDM Puskesmas merupakan ujung tombak utama dalam pelaksanaan program ini karena mereka merupakan unit pelaksana kesehatan  dari Dinas Kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Keberhasilan PIS-PK sangat ditentukan oleh SDM Puskesmas. Oleh karena itu perlu penguatan yang mutlak dilakukan untuk tercapainya tujuan program ini dengan semestinya.

Setiap SDM pastinya telah memiliki job desciption yang wajib mereka selesaikan yang selama ini telah menyita waktu yang ada. Dengan adanya PIS-PK yang dibebankan kepada mereka, secara tidak langsung menjadi pekerjaan tambahan yang wajib mereka selesaikan juga. Para SDM Puskesmas harus melaksanakan survei keluarga sehat yang merupakan perwujudan pelaksanaan PIS-PK kepada setiap anggota keluarga tanpa terkecuali di wilayah kerja Puskesmas.

Kepala Puskesmas telah memberikan kebijakan untuk mengerahkan seluruh karyawan medis dan non-medis dalam melakukan survei karena banyaknya jumlah sasaran masyarakat yang akan disurvei. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Puskesmas untuk bisa memaksimalkan hasil survei. Mereka diberi pelatihan dan pengarahan terlebih dahulu sebelum melakukan survei di lapangan. Kebijakan fleksibilitas waktu juga diambil oleh Kepala Puskesmas, Para SDM Puskesmas diberi kebebasan untuk melaksanakan survei di masyarakat sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga para surveyor melakukan survei di jam kosong setelah pelayanan, di luar jam kerja (ketika selesai dari bekerja), atau bahkan pada waktu libur kerja. Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi SDM Puskesmas yang akan mempengaruhi kualitas hasil survei yang dihasilkan.

Faktanya pada pelaksanaan survei keluarga sehat di lapangan, terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan SDM. Pelaksanaan PIS-PK telah menjadi beban tambahan bagi SDM di Puskesmas, SDM Puskesmas yang melaksanakan PIS PK merasa memiliki double job karena harus menyelesaikan pekerjaan utama yang sudah menjadi tupoksi mereka dan melaksanakan survey PIS-PK dalam waktu bersamaan. Masalah ini ditambah lagi dengan belum adanya reward yang memadai untuk mereka. Di sisi lain, pelatihan dan pengarahan yang diberikan kurang maksimal sehingga beberapa SDM kurang mampu memahami definisi operasional pada kuesioner PIS-PK dan hal ini tentunya berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. Masalah lain muncul yaitu kurangnya pegawai yang mampu mengoperasikan sistem olah data PIS PK yang berdampak pada proses input data yang relatif lama.

Fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan kondisi yang terjadi pada SDM Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan PIS-PK ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan. Para regulator tentunya wajib memperhatikan kondisi setiap individu yang berperan dalam program ini. Mereka harus memperhatikan hak dan kewajiban yang wajib mereka penuhi demi keberhasilan program. Jika hal tersebut dipenuhi maka akan terjadi peningkatan kualitas output yang dihasilkan dan output program akan maksimal sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, penguatan SDM wajib dilakukan baik memberikan pendidikan berkelanjutan untuk memperkuat pelaksanaan semua program yang dikerjakan, penguatan motivasi SDM melalui afirmasi (self talk) positif dan pengembangan perspektif jangka panjang tentang pentingnya program PIS PK, menghitung kembali beban kerja pegawai dan pemberian reward yang memadai. Semua hal ini bertujuan untuk mendukung penuh peran SDM Puskesmas sebagai garda depan dalam optimalisasi pelaksanaan PIS-PK.

Penulis: Djazuly Chalidyanto

Informasi lengkap dari artikel ini dapat diakses pada laman berikut: https://www.jphres.org/index.php/jphres/article/view/1839

(Reinforcement of human resources in implementing healthy indonesian program with family approach)

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Replay

Close Menu