UNAIR NEWS – Setelah melakukan kajian diskusi terkait kabar simpang siur kejelasan Pulau Tabuhan, bersama perwakilan masyarakat Wongsorejo serta dosen, akhirnya Keluarga Mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Airlangga di Banyuwangi, mengadakan audiensi bersama Pemerintah Daerah Banyuwangi.
Ditemui UNAIR NEWS pada Rabu lalu (04/03), Bagas Aidi selaku Menteri Sosial & Politik menyatakan, masalah ini bermula karena adanya wacana disewakannya Pulau Tabuhan pada investor asing. Dalam hal ini Paragon Group Singapore.
“Karena adanya hal tersebut muncul banyak pro-kontra, yang dalam hal ini kemudian menyebabkan instabilitas pada iklim sosial-politik Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, kondusifitas pun semakin rentan, kegaduhan semakin terasa dengan meningkatnya intesitas demonstrasi yang terjadi baik dari kelompok LSM, Ormas, maupun mahasiswa di Banyuwangi,” ungkap mahasiswa yang akrab disapa Bagas tersebut.
Sehingga, sambung Bagas, hal tersebut mendasari perlunya mengadakan pergerakan dan audiensi sebagai salah satu upaya awal dari pernyataan sikap akan mengusut tuntas kejelasan masa depan pulau Tabuhan dengan berbagai pergerakan intelektual. Audiensi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekertaris Daerah, Kantor Pemda Kabupaten Banyuwangi.
“Adapun peserta yang mengikuti audiensi dalam hal ini yaitu pihak pemerintah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah (dalam hal ini mewakili Bupati Banyuwangi), Kepala Bappeda, dan Asisten Pemerintah serta 7 Orang perwakilan Keluarga Mahasiswa PSDKU UNAIR Banyuwangi,” lanjutnya
Hal hal yang disampaikan saat audiensi, jelas Bagas, berisi mendesak pemerintah menyetujui tiga tuntutan sesuai dengan hasil kajian. Pertama, menuntut pemerintah kabupaten Banyuwangi segera meredam konflik yang terjadi serta merestabilisasikan iklim politik dan sosial masyarakat dalam aktivitas Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
“Kedua, menuntut Pemerintah menyampaikan secara terbuka dengan asas transparansi berkaitan dengan muatan perjanjian (MoU) dengan pihak Paragon Group selaku investor kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi, terutama pada masyarakat yang mengklaim sebagai kelompok paling terdampak,” jelasnya.
Sedangkan ketiga, lanjutnya, menyetujui rekomendasi program yang dicanangkan oleh Keluarga Mahasiswa PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Hal itu, guna bersama mencari kompromi hingga tidak ada lagi kesalahpahaman dan simpang siur masa depan Pulau Tabuhan menjadi jelas.
“Hasil akhir yang didapat dari audiensi tersebut yaitu Pemda menyetujui seluruh tuntutan yang disampaikan, sebagai bukti dengan menandatangani naskah pernyataan sikap KM UNAIR Banyuwangi. Adapun rencana tindak lanjut dengan menggelar FGD guna mempertemukan masyarakat, mahasiswa, serta pemerintah guna bersama menemukan kompromi terbaik hingga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan banyuwangi dapat membaik,” pungkasnya.
Penulis: Athiya Adibatul Wasi
Editor: Nuri Hermawan
