Tahun 2019 adalah tahun target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai cakupan semesta pelayanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian kami berusaha mengungkap tingkat kepercayaan pekerja kesehatan dan masyarakat awam terhadap sistem kesehatan yang baru diterapkan dan penerimaan mereka tentang kebijakan asuransi kesehatan ini.
Salah satu elemen penting dari sistem pelayanan kesehatan ini adalah penggabungan semua bentuk asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah di bawah satu badan pengelola jaminan kesehatan nasional, yaitu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kami mulai dengan lima hipotesis yang jelas:
H1. Individu yang mendukung partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menerima dan mendukung JKN lebih positif dari pada mereka yang tidak.
H2. Peserta yang mengevaluasi layanan kesehatan Indonesia secara lebih positif akan lebih mungkin untuk mendukung JKN.
H3. Peserta dengan tingkat keadilan yang dirasakan lebih tinggi akan lebih mungkin untuk memiliki dukungan yang kuat dan positif untuk JKN.
H4. Peserta dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada kualitas layanan kesehatan akan memiliki penerimaan yang lebih tinggi terhadap kebijakan JKN.
H5. Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada sistem dan institusi kesehatan akan mengarah pada penerimaan yang lebih positif terhadap kebijakan JKN.
Untuk menguji hipotesis tersebut, kami mengumpulkan data dari partisipan awal (n=308) dan tenaga kesehatan (n=95) dengan menggunakan survei online. Peserta berusia 18 tahun atau lebih direkrut melalui iklan yang dipasang di platform media sosial. Partisipan diundang untuk berpartisipasi secara sukarela dan sebagai apresiasi kami atas waktu yang telah diluangkan, partisipan diberi kesempatan untuk diikutkan dalam undian berhadiah voucher belanja. Karena sampel dipilih sendiri tanpa ada proses pengacakan, para peneliti tidak dapat menentukan keseimbangan gender sehingga lebih banyak partisipan perempuan.
Skala penerimaan kebijakan dibuat dan divalidasi untuk tujuan penelitian. Ini diukur sebagai berikut: Belief in just world; keyakinan pada layanan perawatan kesehatan; keyakinan pada institusi dan sistem layanan kesehatan; evaluasi umum kualitas pelayanan kesehatan; dan dukungan atau afiliasi pada partai politik tertentu.
Orang awam dan petugas/tenaga kesehatan menyelesaikan survei yang sama (namun dengan penulisan aitem yang sedikit berbeda), tetapi data dianalisis secara terpisah. Analisis data dilakukan dengan teknik linear mixed effect atau multilevel modeling dengan mengasumsikan bahwa sampel penelitian memiliki struktur. Kami mengasumsikan ada variasi antara tenaga kesehatan yang dokter (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi) dengan yang non-dokter (perawat, psikolog, apoteker, tenaga kesmas, dll.) sekaligus mengasumsikan bahwa sampel partisipan awam juga berjenjang, yaitu peserta BPJS dan yang bukan peserta BPJS.
Analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara orang awam dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mengevaluasi layanan kesehatan sebagai tidak adil atau tidak setara, khususnya di antara mereka yang memiliki skor lebih tinggi dalam skala belief in just world. Hal ini nampaknya menunjukkan bahwa semakin idealis petugas kesehatan, semakin kecewa mereka dalam realitas sistem pelayanan kesehatan yang mereka gawangi saat ini.
Orang awam menunjukkan bahwa persepsi atas kualitas pelayanan kesehatan serta keyakinan pada institusi kesehatan berkaitan dengan penerimaan kebijakan JKN. Satu temuan menarik adalah bahwa afiliasi politik tidak berkaitan dengan penerimaan JKN pada partisipan awam.
Tenaga kesehatan dan orang awam menunjukkan kecenderungan yang sama, di mana mereka yang mengevaluasi layanan kesehatan pasca-JKN secara lebih positif juga akan lebih cenderung menyetujui JKN. Temuan ini, sekali lagi, mendukung sifat pragmatis umat awam ketika menanggapi kebijakan JKN. Karena itu, sangat mungkin bahwa jika pemerintah menekankan keuntungan pribadi yang mungkin didapat peserta apabila bergabung dalam skema keanggotaan BPJS Kesehatan, orang awam akan menjadi lebih tertarik untuk mendaftarkan diri dalam skema tersebut.
Selama ini, BPJS Kesehatan telah menggunakan jargon gotong royong untuk mempersuasi masyarakat untuk bergabung dengan skema dan membayar iuran tepat waktu. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa dengan menjadi anggota BPJS Kesehatan dan membayar iuran tepat waktu, berarti anggota BPJS juga membantu sesamanya.
Namun efektivitas kampanye ini harus diselidiki lebih lanjut karena jika evaluasi orang awam terhadap JKN benar-benar pragmatis daripada altruistik atau ideologis, kampanye ini mungkin justru menghasilkan resistensi dan menghambat ekspansi kepesertaan JKN. Sifat pragmatis dari evaluasi masyarakat awam tentang JKN mungkin juga menjadi sinyal bahwa publik Indonesia rentan terhadap kampanye populis para politisi, yang terbukti membawa lebih banyak bahaya daripada manfaat bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.
Penelitian kami memiliki banyak keterbatasan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti lainnya yang tertarik pada topik serupa. Kami merekrut partisipan dengan mengedarkan undangan berpartisipasi melalui media sosial dan IMS, sehingga penelitian ini menimbulkan masalah self-selection bias, yang berpotensi mengarah pada estimasi yang bias.
Selain itu, meskipun kami menyediakan semua material penelitian, termasuk data mentah dan skrip analisis, kami tidak merencanakan dengan baik ukuran sampel kami atau melakukan pra-registrasi hipotesis kami. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian, kami menyarankan para peneliti untuk merencanakan ukuran sampel mereka dengan benar sebelum pengumpulan data dan melakukan pra-registrasi sebelum mengambil dan menganalisis data.
Penulis: Rizqy Amelia Zein
Informasi lengkapnya dapat diakses melalui laman berikut
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHG-05-2019-0028/full/html
