Mengulik Pemberdayaan dan Pemeriksaan Ibu Hamil di Lima Negara ASEAN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi oleh Feri Fenoria Rifa'i

UNAIR NEWS – Tantangan bagi negara berkembang dalam dunia kesehatan masih sangat banyak dan terus diusut oleh tim peneliti di bidang kesehatan dari tiap negara. Salah satu tantangan yang cukup riskan adalah mengenai kesehatan reproduksi, anak, ibu, dan bayi yang baru lahir. 

Dalam hal ini, ASEAN memiliki enam negara yang telah bergabung dalam Countdown hingga 2015. Namun sayangnya, hanya dua dari enam negara ini yang mampu mencapai Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDG) 4 yaitu penurunan angka kematian anak oleh Kamboja dan Indonesia, serta MDG 5 yaitu penurunan kematian ibu oleh Kamboja dan Laos.

Susy Katikana Sebayang S.P., M.Sc., Ph.D, salah satu dosen FKM UNAIR PSDKU di Banyuwangi bersama Ferry Efendi S.Kep.Ns., M.Sc., PhD., dan Erni Astutik S.K.M., M.Epid. dari Universitas Airlangga mengulik hubungan antara pemberdayaan perempuan dengan pemeriksaan ibu hamil (Antenatal Care/ANC) melalui studi data hasil Survei Kesehatan Demografis (Demographic and Health Surveys/DHS). 

Analisis DHS pada 31 negara menyatakan bahwa perempuan dengan status pemberdayaan yang tinggi memiliki probabilitas yang lebih tinggi pula untuk menghadiri empat atau lebih kunjungan ANC dan memiliki petugas terlatih saat melahirkan. Di negara Kamboja, perempuan yang tidak melakukan ANC berpotensi enam kali lebih besar untuk mengalami kematian neonatal, yakni dalam kurun waktu 28 hari setelah melahirkan. Meski begitu, negara-negara lain di ASEAN memiliki tingkat jumlah perempuan yang melakukan ANC empat kali atau lebih yang bervariasi, mulai dari 55% hingga 87,8%.

Hingga saat ini, Susy berpendapat bahwa masih terlalu sedikit perhatian yang dlakukan untuk menemukan bukti hubungan pemberdayaan perempuan dengan kesehatan ibu dan anak di negara ASEAN.  Padahal, pemberdayaan perempuan terbukti memiliki hubungan positif dengan indikator kesehatan ibu dan layanan kesehatan. Pemberdayaan perempuan harus lebih ditekankan untuk mencapai jumlah minimal ANC.

“Ibu yang usianya masih remaja memiliki akses yang lebih buruk untuk pemeriksaan kehamilan daripada ibu golongan usia dewasa, terutama ibu yang masih remaja dengan tingkat pendidikan sedang memiliki peluang yang lebih kecil untuk memeriksakan kehamilannya 4 kali atau lebih di Kamboja, sementara ibu usia remaja pada kelompok yang partisipasi kerjanya rendah di Myanmar memiliki peluang lebih rendah untuk memeriksakan kehamilannya pertama kali pada trimester pertama,” ungkap Susy lebih lanjut.

Harapan dari penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan perhatian lebih bahwasanya masalah ini bukan sekedar masalah kesehatan biasa. Kurangnya akses perempuan terhadap informasi kesehatan juga harus diwadahi dalam bentuk media yang informatif, terutama di negara Kamboja, Myanmar, dan juga Indonesia.

Penulis: Tsania Ysnaini Mawardi

Editor: Nuri Hermawan

Hasil studi secara lengkap dapat dilihat melalui link berikut:

https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03630242.2019.1593282?journalCode=wwah20

Berita Terkait

Nuri Hermawan

Nuri Hermawan

Leave Reply

Close Menu