UNAIR NEWS – Indonesia merupakansalah satu negara dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Meskipun begitu, belum banyak penelitian yang membahas distribusi industri dan karakteristik perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia.
Hal itulah yang melatarbelakangi Iman Harymawan, Ph.D dan tim melakukan sebuah penelitian. Penelitian itu dilakukan untuk mengetahui jenis dan karakteristik perusahaan dengan direktur yang terhubung secara politis di dewan perusahaan.
Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang terhubung politis secara signifikan berbeda dan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politis. Ukuran perusahaan menjadi faktor penentu penting dalam menjalin hubungan politik di Indonesia.Perusahaan yang besar semakin tinggi kemungkinannya memiliki koneksi politik.
“Ketika misalnya mantan anggota DPR menjabat kursi komisaris di suatu perusahaan, dapat disimpulkan perusahaan itu memiliki koneksi politik. Itu cara kita mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki koneksi politik atau tidak,” jelasnya.
Ukuran perusahaan menjadi satu-satunya karakteristik yang secara signifikan mempengaruhi sebuah perusahaan terhubung secara politis. Di Indonesia, perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung membangun hubungan politik untuk mendukung bisnis mereka.
Semakin besar ukuran perusahaan akan memerlukan koneksi yang besar pula. Perusahaan yang besar membutuhkan banyak support untuk aksesibilitas keuangan, diversifikasi (penganekaragaman produk, Red), perizinan dan sebagainya.
Penelitian itu sekaligus membuktikan bahwa perusahaan akan mendapat benefit yang lebih banyak dengan membuat hubungan politik ketika berada di regulated market. Regulated market atau regulated industry sendiri adalah industriyang banyak diatur oleh pemerintah, contohnya perusahaan-perusahaan pada sektor pertanian, pertambangan dan insfratruktur.
“Kami menduga, perusahan-perusahaan yang berada di bawah regulasi pemerintah akan menjadi perusahaan yang memiliki koneksi politis. Jadi kalau diatur pemerintah, perusahaan akan mencari koneksi bagaimana dia akan mem-bypass aturan-aturan itu,” katanya.
Diketahui, setelah masa reformasi, koneksi politik di Indonesia semakin menyebar di berbagai industri. Artinya tidak lagi terpusat pada regulated industry saja karena banyak individu yang saat ini memiliki kekuasaan sendiri.
Studi sebelumnya menemukan bahwa perusahaan dengan hubungan politik di negara berkembang menerima beberapa manfaat khusus dari koneksi mereka.Perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik itu otomatis mendapatkan keuntungan, seperti informasi, networking, dan lain-lain.
Perubahan peta kekuasaan politik yang terjadi akan mempengaruhi proporsi dan sumber hutang perusahaan yang terhubung secara politis. Harga saham perusahaan yang terhubung secara politis juga terpengaruh oleh masalah kesehatan atau berita dari politisi yang terhubung.
Hubungan politik yang terjalin juga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan dan hasilnya. Meskipun begitu, tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan politik yang terjalin dengan kinerja perusahaan, struktur hutang, dan likuiditas perusahaan.
“Dengan adanya temuan ini, ketika OJK memiliki kebijakan untuk mengungkapkan aktivitas politik suatu perusahaan, maka perlu melirik bagaimana aktivitas politik perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar,” pungkasnya. (*)
Penulis: Erika Eight Novanty
Editor : Nuri Hermawan
Reference : Iman Harymawan, Dian Agustia and Ardyan Kusuma Agung (2017). Characteristics of politically connected firms in Indonesia. Problems and Perspectives in Management (open-access) , 15 (4), 17-23.
