Salah satu kendala terbesar dalam proses pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang adalah kebutuhan akan sumber dana yang besar untuk membiayai proyek pembangunan. Hanya mengandalkan pendapatan nasional seperti pendapatan pajak, non-pajak dan hibah tidak akan cukup. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber pendanaan dari luar negeri menjadi alternatif. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pihak luar dapat berupa utang luar negeri. Jika suatu negara terus menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran nasional, hal ini dapat menyebabkan akumulasi hutang dalam jangka panjang. Hutang akan membebani suatu negara untuk membayar bunga pinjaman pada setiap tahunnya dan membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo. Krisis global 2008 dan krisis Yunani menjadi bukti akan bahaya hutang terhadap perekonomian.
Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekspansi yang bertujuan untuk meningkatkan output ekonomi dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran negara. Menurunkan pajak kurang populer di negara-negara dengan ekonomi berkembang karena hal ini akan mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah adalah dengan meningkatkan pengeluaran, tetapi ini tergantung pada pemasukan yang diperoleh negara. Jika pendapatan negara tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran, maka cara termudah dan sering digunakan adalah meminjam, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tidak hanya itu, Sistem anggaran di banyak negara menganut sistem di mana pengeluaran suatu negara akan diperkirakan sebelumnya, dan sumber pendanaan untuk membiayai semua pengeluaran ini akan diperhatikan sesudahnya (budget deficit system). Sistem ini memiliki kecenderungan untuk membiarkan pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan yang diperoleh. Sekalipun negara menerima kurang dari pendapatan yang diharapkan, pengeluaran besar akan terus dilakukan dan hal ini berpotensi menciptakan defisit anggaran yang substansial. Mengatasi defisit ini, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan yang mencakup pencetakan uang atau mencari pinjaman dari sumber internal maupun eksternal.
Dalam pandangan beberapa cendekia Muslim, negara dapat mengambil pinjaman jika Baitul Maal (pemerintah) tidak memiliki aset yang cukup untuk membiayai kebutuhan darurat yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan. Ada beberapa pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengambil pinjaman. Pertaman, pemerintah wajib untuk memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya di masa depan. Kedua, pemerintah untuk menjamin bahwa pinjaman harus bebas dari bunga (interest). Ketiga, pemerintah memprioritaskan mengambil pinjaman dari sumber internal daripada sumber eksternal; lebih didahulukan mengambil pinjaman dari lembaga atau negara Islam.
Selain itu, hutang tidak ditujukan untuk kebutuhan yang ditangguhkan dan tidak mengambil pinjaman yang melebihi kebutuhan. Ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar kembali, penundaan tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh menganggap mengambil pinjaman sebagai kebiasaan. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan instrumen pembiayaan Islam yang telah mendukung pembangunan ekonomi dan sosial komunitas Muslim baik di masa lalu dan di masa sekarang. Pemerintah diharapkan tidak menyianyiakan potensi dari sumber-sumber pendanaan Islam ini.
Penulis : Dr. Imron Mawardi, SE., MSi
Informasi lebih detail untuk penelitian ini dapat dilihat di:
http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7436
Mawardi, I., Widiastuti, T., Anova, D. F., Al Mustofa, M. U., Ardiantono, D. S., & Insani, T. D. (2019). Public Debt as a Source of Financing for Government Expenditures in the Perspective of Islamic Scholars. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 285–290.
