Santi Martini : Pemimpin Harus Paham Konsep Sehat WHO

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Dr. Santi Martini dr., M.Kes saat memaparkan materinya di Aula Amerta lantai 4, Gedung Menejemen, Kampus C, pada Kamis (5/9/2019). (Foto : istimewa)

UNAIR NEWS – Kesehatan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Hal itu, juga menjadi bahasan pokok dalam acara Diskusi Pakar Universitas Airlangga yang digelar pada Rabu (04/09/2019) di Aula Amerta, Lantai 4, Kantor Manajemen Kampus C.

Dalam acara tersebut, Dr. Santi Martini dr., M.Kes mengatakan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Sehingga, jika hal itu tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah bencana.

“Mewujudkan kesehatan itu menjadi suatu prioritas, apalagi ke depan kita akan menghadapi bonus demografi dengan usia penduduk 15-64 tahun, akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun atau lebih dari 65 tahun. Sehingga kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, bonus itu tidak akan menjadi bonus namun akan menjadi sebuah bencana,” tuturnya.

Dia juga menambahkan bahwa calon pemimpin daerah harus mengedepankan paradigma sehat bukan malah sebaliknya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya promotif dan preventif. Promotif dan preventif merupakan upaya pencegahan terhadap suatu penyakit.

“Kalau sekarang, kita sering dengar BPJS itu selalu mengalami kerugian, karena memang kita bergerak ke hilir, sehingga yang harus kita lakukan sebetulnya adalah bergerak dari hulu. Sehingga upaya promotif dan preventif itu menjadi prioritas,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan calon pemimpin masa depan harus memperhatikan  indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Hal itu penting karena pada tahun 2018, kota metropolitan seperti Surabaya tidak dapat menembus posisi 10 besar.

“Kota-kota di Jawa Timur tidak ada yang masuk 10 besar dalam hasil IPKM tahun 2018, hanya satu kota yang masuk yakni kota Blitar, hal ini juga menjadi tantangan bagi kepala daerah yang akan datang,” tuturnya.

Sebagai penutup, dia mengatakan bahwa calon kepala daerah harus memahami konsep sehat dari World Health Organization (WHO). Hal tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para calon kepala daerah untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia.

“Sehat dengan standar WHO itu sangat komprehensif, dan upaya promotif serta preventif menjadi prioritas, sehingga semua masalah BPJS dapat terlewati. Karena apabila bapak ibu hanya bingung dengan masalah BPJS berarti bapak ibu memikirkan penduduk sakit,” pungkasnya. (*)

Penulis: Dita Aulia Rahma

Editor: Khefti Al Mawalia

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).