Penentu Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perawat
Kurangnya kepuasan klien ditemukan dalam layanan rumah sakit. Data studi pendahuluan di dua rumah sakit di Kalimantan Selatan, Indonesia menunjukkan […]
AIP
Optimalisasi Peran APIP Daerah sebagai Upaya Preventif dalam Tindak Pidana Korupsi
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, secara konsisten telah mengatur mengenai posisi APIP,
Peningkatan Luas Trabekula dengan Pemberian Hidroksiapatit Cangkang Kepiting
Pencabutan gigi dapat menyebabkan resorpsi tulang alveolar sebanyak 1,5 – 2 mm dalam arah vertikal dan 40%-50% dalam arah horizontal
The effectiveness of hydroxyapatite from crab shells in increasing the area of bone trabeculae
Tooth extraction can cause alveolar bone resorption of 1.5 – 2 mm in the vertical direction and 40% -50% in
Wewenang Lembaga Kepresidenan dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN oleh DPR
Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada saat menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konstitusi di
Prediktor Pengetahuan Tentang Tanda Bahaya Kehamilan di Wilayah Pedesaan
Berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu telah dilakukan di berbagai negara, tetapi sampai saat ini angka kematian ibu masih
Predictors of knowledge about pregnancy danger in rural areas
Various efforts to reduce maternal mortality have been carried out in various countries. However, the maternal mortality rate still one
Determinan Pemanfaatan Rumah Sakit di Kalangan Masyarakat Miskin Perkotaan Indonesia
Masyarakat miskin perkotaan adalah kelompok yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kelompok masyarakat ini cenderung berpendidikan rendah karena mereka
Determinants of hospital utilization among Indonesian urban poor communities
Urban poor is a group that must receive serious attention from the government. This group of people tends to be
Perkembangan Gugatan Pelanggaran Hukum setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Keberadaan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan salah satu sarana perlindungan hukum masyarakat atas tindakan (handeling) yang