UNAIR NEWS – Isu-isu mengenai big data dan data analytics cepat atau lambat akan sangat dibutuhkan oleh pemimpin organisasi. Big data dan data analytics dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Hal tersebut dapat diterapkan oleh para kepala daerah untuk mengintegrasikan data-data yang dimiliki.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD menyampaikan bahwa data kependudukan dapat disinergikan dengan program pembangunan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Prof Badri dalam hal ini berfokus pada KTP Digital yang dapat disinergikan oleh Dirjen Dispendukcapil bersama kepala daerah lainnya.
Prof Badri menganalogikan KTP digital semacam membership card. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki masing-masing WNI, ada keseragaman layanan yang akan diterima oleh seluruh WNI sejak hidup hingga meninggal.
“Namun antar daerah baik provinsi, kota, ataupun kabupaten bisa mendiferensiasikan dirinya dengan tambahan layanan publik berdasarkan keunggulan daerah masing-masing,” jelasnya.
Data Terintegrasi
Misalnya, apabila seorang WNI tinggal di daerah Surabaya yang memiliki start up atau usaha yang besar untuk menghidupi 10.000 penduduk Surabaya, Kepala Daerah Surabaya dapat memberikan penawaran layanan yang akan diintegrasikan dengan NIK.
Kemudian data tersebut dihubungkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dapat dihubungkan pula dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk kepentingan pajak kendaraan bermotor dan BPJS.
“Tak hanya itu, data juga dapat dihubungkan dengan RSUD, BPJS, Dinas Penanaman Modal, BPR, Badan Pertanahan hingga pendidikan dasar dan menengah bagi putra-putrinya,” jelasnya.
Bagi kepala daerah yang ingin mempertahankan statusnya sebagai daerah lumbung pangan nasional, NIK bisa digabungkan dengan pupuk bersubsidi. KUD terdekat dapat menyalurkan pupuk subsidi penggilingan gabah di BUMD atau BUMDES.
“Kemudian juga bisa untuk pendidikan dasar dan menengah atau beasiswa pendidikan tinggi bagi putra putri para petaninya,” tambahnya.
Pelayanan yang terintegrasi dan customize akan meningkatkan daya saing antar daerah. Tak hanya itu, hal tersebut juga akan menjadi program unggulan masing-masing kepala daerah sesuai dengan membership card yang dimiliki.
“Secara agregat, inovasi pelayanan publik di Indonesia juga akan meningkat,” terangnya.
Karena masing-masing kepala daerah akan berlomba-lomba memberikan layanan publik kepada penduduknya. Seiring meningkatnya kepuasan penduduk, perekonomian daerah juga akan ikut meningkat sehingga pajak juga akan meningkat.
“Selama ini kita menjadi daerah tambang data yang cuma-cuma dari raksasa dunia seperti Google, Facebook, Instagram, Tiktok, hingga Samsung atau Apple,” ungkapnya.
Sudah saatnya pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memaksimalkan potensi data kependudukan yang dimiliki untuk membangun daerah dan Indonesia secara inklusif. Inklusifitas akan menjadi pondasi yang kuat dalam meraih Indonesia maju 2045.
“Tentunya nanti akan dibarengi dengan cyber security yang hebat agar fraud dapat diminimalisir,” imbuhnya. (*)
Penulis : Sandi Prabowo
Editor : Binti Q. Masruroh
