Problem khas pada negara kepulauan seperti Indonesia adalah pembangunan yang belum merata antar wilayah. Indonesia termasuk negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yaitu 17.504, meskipun yang berpenghuni baru sekitar 12,38% atau sebesar 2.342. Dengan panjang bujur mencapai 5.110 km, menjadikan beberapa wilayah memilik jarak yang sangat jauh dari pusat pemerintahan. Salah satu dampaknya adalah kecepatan pembangunan antar wilayah tidak sama.
Problem ini juga berdampak pada pembangunan bidang kesehatan. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan belum merata di semua pulau. Hal ini berakibat pada terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah. Mewujudkan equity dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi tugas pemerintah yang belum selesai.
Selama ini studi di berbagai negara tentang disparitas penggunaan layanan kesehatan lebih banyak berfokus pada studi disparitas antara perkotaan dan pedesaan. daerah. Fakta penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 2 wilayah tersebut. Sebuah penelitian sebelumnya di Indonesia melaporkan bahwa perempuan muda di perkotaan lebih mungkin untuk datang ke layanan kesehatan persalinan dibandingkan perempuan di pedesaan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa jika suatu daerah memiliki banyak daerah perkotaan, maka pemanfaatan pelayanan kesehatannya lebih baik daripada daerah yang didominasi oleh daerah pedesaan.
Disparitas akibat pembangunan yang belum merata ini juga mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Daerah dengan pergerakan ekonomi yang baik cenderung memiliki aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Studi sebelumnya yang menganalisis disparitas regional dalam penggunaan layanan kesehatan melaporkan bahwa kondisi ini masih ada. Terdapat beda tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan antar pulau di wilayah Indonesias barat hingga ke timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya disparitas regional pelayanan persalinan di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nasional pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan di Indonesia adalah 72,0%. Tiga wilayah dengan peringkat tertinggi berada di wilayah Jawa-Bali dengan 89,5%, wilayah Sumatera 73,5%, dan wilayah Kalimantan 69,1%. Studi ini menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antara semua wilayah dibandingkan wilayah Papua, kecuali wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah Jawa-Bali memiliki potensi 3 kali lebih besar untuk menggunakan fasilitas kesehatan untuk persalinan dibandingkan wilayah Papua. Sementara itu, wilayah Maluku memiliki pemanfaatan yang lebih rendah dibandingkan wilayah Papua.
Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan persalinan di Barat cenderung lebih baik dibandingkan di Timur. Kondisi ini sejalan dengan proses pembangunan di Indonesia yang juga cenderung menunjukkan disparitas antara wilayah Barat dan Timur. Kondisi ini mencakup pembangunan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini membuktikan bahwa secara spasial, kondisi geografis di suatu wilayah turut menciptakan disparitas antarwilayah, termasuk dalam pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya di Indonesia, disparitas antar wilayah juga terjadi di beberapa negara lain. Sebagai contoh sebuah studi di Iran menemukan perbedaan regional di Iran pada layanan kebidanan dan ginekologi dan hubungannya dengan tingkat kematian anak dan bayi. Disparitas regional di Iran juga terjadi pada pelayanan kesehatan untuk anak dan remaja. Studi di Korea juga menemukan hasil yang sama. Pemerintah Korea mengakui adanya disparitas layanan kesehatan di fasilitas, peralatan yang berdampak pada hasil kesehatan neonatal, yaitu meningkatnya jumlah neonatus berisiko tinggi.
Pemahaman tentang etiologi disparitas antar wilayah dalam pelayanan kesehatan persalinan dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di semua masyarakat. Analisis disparitas antar daerah bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas, yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengambil kebijakan di daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan persalinan bagi perempuan di daerahnya.
Beberapa studi tersebut pada akhirnya merekomendasikan untuk memfasilitasi aksesibilitas layanan yang dibutuhkan bagi perempuan, terutama mereka yang berusia reproduktif. Disamping itu juga diperlukan sikap proaktif. Tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil sekaligus memotivasi mereka untuk memberikan fasilitas kesehatan, termasuk melibatkan suami dalam komunikasi tentang persalinan.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi disparitas antar daerah dalam akses fasilitas kesehatan. Pemerintah sedang mengembangkan beberapa layanan kesehatan untuk menjangkau beberapa wilayah di Indonesia bagian timur yang aksesnya terbatas. Beberapa inovasi tersebut adalah rumah sakit keliling, dokter terbang, ambulans laut, serta kebijakan anggaran khusus untuk wilayah Papua. Selain disparitas antar wilayah, penelitian ini juga menemukan 9 faktor lain yang menjadi pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan secara bermakna. 9 determinan tersebut adalah tempat tinggal, usia, tingkat pendidikan, paritas, status kekayaan, asuransi, otonomi kesehatan, mengetahui tanda bahaya kehamilan, dan pemeriksaan kehamilan.
Penulis: Ratna Dwi Wulandari
Sumber: Laksono, AD., Wulandari, RD., (2021). Trends In the Sciences 18(21):387
Link artikel: https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/387
