Penyebaran misinformasi dan berita bohong (hoaks) sangat masif di masyarakat terutama melalui media sosial. Menurut hasil survey yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 87,5% (n = 1,116) responden mendapatkan berita hoaks melalui media sosial. Hoaks di bidang kesehatan merupakan salah satu jenis hoaks yang paling banyak menyebar dan menduduki posisi tertinggi ketiga setelah hoaks di bidang sosial politik dan SARA.
Penyebaran berita hoaks kesehatan semakin masif ketika masa pandemi Covid-19 berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebaran 5,221 hoaks antara tahun 2020 s/d 2021 dengan Facebook sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks. Lebih memprihatinkan lagi, hampir seperlima dari berita hoaks ini berimplikasi pidana. Hal ini berarti tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh berita hoaks serius.
Keberadaan berita hoaks sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat berada dalam posisi yang rentan perpecahan, instabilitas dan gangguan kesehatan dikarenakan berita bohong yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam posisi ini, tenaga kesehatan khususnya apoteker memegang kendali dalam menangkal penyebaran misinformasi dan berita hoaks di masyarakat. Bahkan jika ditelusur lebih dalam, mencegah masyarakat untuk jatuh ke dalam berita hoaks yang merugikan kesehatan merupakan bentuk tanggungjawab moral apoteker.
Apoteker selama ini menempati posisi strategis di masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat. Keberadaan apotek sebagai tempat praktek profesi apoteker selama ini menjadi wahana untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait masalah kesehatan dan kefarmasian. Namun demikian, belum ada studi yang mengangkat potensi apoteker dalam menangani penyebaran berita hoaks di media sosial. Oleh karena itu, peneliti dari Fakultas Farmasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang dipimpin oleh apt. Andi Hermansyah mengidentifikasi potensi apoteker sebagai pihak yang berperan penting dalam menangkal penyebaran misinformasi dan berita hoaks seputar isu kefarmasian.
Peneliti kemudian melakukan Focus Group Discussion yang melibatkan 41 apoteker di empat kota di Indonesia yaitu Surabaya, Banyuwangi, Semarang dan Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apoteker memiliki motivasi yang kuat dalam menangkal penyebaran berita hoaks. Seorang informan menyatakan bahwa apoteker berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang farmasi. Informan tersebut melanjutkan karena jika bukan apoteker maka siapa lagi yang akan menjalankan peran tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan fakta yang menarik bahwa status sosial sebagai apoteker memungkinkan informan apoteker untuk mengklarifikasi berita hoaks di lingkungan sekitar.
Disamping itu, diketahui terdapat informan apoteker yang membuat program khusus untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari hoaks. Sayangnya program tersebut tidak berjalan langgeng karena kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Lebih lanjut, penelitian tersebut menyatakan apoteker memiliki bekal keilmuan yang cukup dalam menjawab misinformasi seputar farmasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika diantara informan apoteker mampu membuat konten di media sosial untuk mengklarifikasi berita hoax di masyarakat.
Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa peran proaktif apoteker dalam menangkal misinformasi dan berita hoax seputar kesehatan dan kefarmasian sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Meskipun demikian peneliti menyarankan agar apoteker perlu memperhatikan waktu dan kesempatan untuk mengklarifikasi berita hoaks agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Penulis: Andi Hermansyah
Penelitian ini dimuat di Pharmacy Education Journal dengan judul “Exploring pharmacist experience and acceptance for debunking health misinformation in the social media” dan dapat diakses di link berikut https://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/view/1400
