Korelasi antara perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan konservasi keanekaragaman hayati, khususnya masalah yang berkaitan dengan akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati telah menginspirasi negara kaya keanekaragaman hayati seperti India untuk menyediakan kerangka hukum nasional untuk mengatasi masalah tersebut. India telah mengeluarkan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati tahun 2002 sebagai tanggapan atas komitmennya untuk menerapkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya.
Undang-undang ini diundangkan tidak hanya untuk mengatur keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk mencegah praktik biopiracy. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara terkaya dalam keanekaragaman hayati, kerangka hukum untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan keanekaragaman hayatinya sesuai dengan prinsip-prinsip CBD masih kurang memadai.
Istilah ‘biopiracy’ bukanlah istilah hukum, tetapi telah digunakan oleh banyak sarjana hukum untuk menjelaskan penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait (GRTK) oleh pihak lain tanpa persetujuan dan kompensasi dari pemelihara dan pemilik sumber daya tersebut, dan mengamankannya melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya melalui paten dan perlindungan varietas tanaman (PVP). Praktik ‘biopiracy’ telah terjadi di banyak negara, terutama di negara berkembang yang kaya keanekaragaman hayati seperti India, dan Indonesia. Namun, pendekatan dan reaksi hukum kedua negara untuk mengatasi masalah tersebut berbeda.
Baik Indonesia maupun India merupakan pihak dalam sejumlah hukum internasional, terutama Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs), Convention on Biological Diversity (CBD), dan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). ). Namun dibandingkan dengan Indonesia, India seringkali memainkan peran penting dalam negosiasi forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menangani masalah sumber daya genetik terkait HKI, dan mengadvokasi kepentingan negara berkembang.
Menariknya, India berada di garis depan dalam perjuangan melawan penyalahgunaan keanekaragaman hayati melalui jalur hukum hukum. India telah memulai dan mengajukan litigasi terhadap eksploitasi keanekaragaman hayati yang tidak sah, seperti dalam kasus Kunyit, Basmati dan Pohon Nimba dan berhasil mengubahnya menjadi subjek perhatian internasional.
Selain itu, setelah ratifikasi perjanjian internasional tersebut, India telah memberlakukan undang-undang baru yang dikenal sebagai Biodiversity Act of 2002. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasinya . UU ini menjadi legislasi penting tentang tata kelola keanekaragaman hayati negeri ini. Itu diberlakukan terutama untuk mematuhi komitmen India di bawah CBD dan ITPGRFA, dan kebutuhan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip baru CBD yang ‘akses dan ‘berbagi manfaat’ dengan cara yang adil dan setara sebagai konsekuensi dari pengakuan hak-hak masyarakat lokal atas tradisional pengetahuan (TK) menjadi hukum nasional India. Kemudian, negara ini mengeluarkan aturan pelaksanaan pada tahun 2004. Selanjutnya, setelah India meratifikasi Protokol Nagoya pada tahun 2012, Pedoman Nasional tentang Access and Benefit Sharing (ABS) diundangkan pada tahun 2014.
Indonesia juga menghadapi masalah ‘biopiracy’, seperti kasus Shiseido, Megalara Garuda (LIPI, 2012), dan Ornithoptera Goliath – spesies kupu-kupu asal Papua. Banyak praktik ‘biopiracy’ terkait dengan masalah izin akses orang asing dengan menyalahgunakan visa perjalanan untuk masuk ke dalam hutan teritorial Indonesia. Sayangnya, sebagian besar kasus tidak terdokumentasi dengan baik dibandingkan dengan India.
Literatur terkait praktik ‘biopiracy’ biasanya ditemukan di surat kabar nasional dan lokal. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ‘biopiracy’ ini. Meskipun negara ini telah meratifikasi semua perjanjian multilateral Internasional di atas, dan berkewajiban untuk membuat hukum nasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam CBD dan Protokol Nagoya, undang-undang nasional tersebut masih dalam bentuk RUU.
Untuk itu, penting bagi negara kaya keanekaragaman hayati untuk menerapkan prinsip-prinsip CBD dan Protokol Nagoya dalam menyediakan undang-undang nasional tentang akses dan pembagian manfaat dari penggunaan keanekaragaman hayati. Undang-undang nasional ini tidak hanya untuk tata kelola keanekaragaman hayati tetapi juga untuk mencegah praktik ‘biopiracy’. Meskipun beberapa tantangan dalam implementasinya, ketentuan di bawah Undang-Undang Keanekaragaman Hayati India mampu mencegah praktik melanggar hukum tersebut.
Salah satu tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut adalah penyediaan dokumentasi TK terkait keanekaragaman hayati dalam bentuk TKDL. Ini dianggap sebagai perlindungan defensif, namun, pengalaman India menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki kelemahan yang melekat. Terlepas dari kesulitan praktis untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut, pendekatan ini dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi ‘biopiracy’. Dokumentasi ini cenderung mengorbankan masyarakat lokal dan mengingkari hak mereka atas pengetahuan dan inovasi mereka.
Badan Nasional, seperti CISR India yang memiliki tanggung jawab untuk menantang paten tidak sah yang diberikan di luar negeri melalui litigasi diperlukan. Badan tersebut sangat penting tidak hanya untuk mencegah paten yang tidak sah yang diberikan di luar negeri karena menggunakan bagian dari keanekaragaman hayati dan TK terkait yang berasal dari wilayah nasional, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya hayati di wilayahnya sesuai dengan Prinsip CBD. Hal ini juga untuk menunjukkan bahwa hukum mampu ditegakkan dengan baik.
Sehingga, Indonesia perlu belajar dari India tentang bagaimana mengatur kekayaan keanekaragaman hayatinya dengan memberlakukan undang-undang nasional yang spesifik dan komprehensif serta aturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh CBD dan Protokol Nagoya. Undang-Undang Keanekaragaman Hayati India dan aturan pelaksanaannya bukannya tanpa kelemahan, tetapi memiliki banyak kekuatan untuk mengatur akses dan pembagian manfaat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mencegah ‘biopiracy’. Indonesia dapat mengadopsi beberapa ketentuan substantif yang dapat diimplementasikan dengan baik. Sudah saatnya Indonesia mengambil pendekatan hukum yang serius untuk mencegah praktik ‘biopiracy’ sebelum keanekaragaman hayati kita habis.
Penulis: Nurul Barizah
Link jurnal: http://aunilo.uum.edu.my/Find/Record/id-langga.100097
