UNAIR NEWS – Pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor yang sangat penting untuk membantu pembangunan Sumber Daya Manusia. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan kuliah tamu pada Selasa (30/11) yang membahas isu tersebut dengan mengunggah tema “Impacts of Further Liberalisation of Health and Education Services on The Economies of ASEAN”.
“Jadi liberalisasi lebih lanjut berarti sudah terjadi liberalisasi terhadap prosedur dan kebijakan di layanan kesehatan dan pendidikan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apakah hal tersebut membantu perkembangan sosial ekonomi,” terang Emeritus Professor Kaliappa Kalirajan dari Crawford School of Public Policy, Australian National University selaku pembicara dalam kuliah tamu tersebut.
Professor Kaliappa menjelaskan pertama-tama harus mengecek tujuan utama dari ASEAN Economic Community (AEC) 2025, yakni untuk membangun ekonomi yang kohesif dan berintegrasi tinggi. Dibutuhkan fokus terhadap strategi pada level nasional maupun regional untuk memfasilitasi konvergensi perkembangan manusia di seluruh wilayah.
“Pengembangan SDM sangat penting karena menjadi penentu perkembangan sosial dan ekonomi. Kaitan antara perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial tersebut dapat diperkuat melalui seperangkat ukuran kebijakan,” sambungnya.
Ukuran kebijakan yang utama adalah kelancaran fungsi dari layanan kesehatan dan pendidikan yang sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan perkembangan manusia. Dengan kekurangan modal manusia dan fisik yang dihadapi oleh sebagian besar negara anggota ASEAN, pembuat kebijakan akan merasa kesulitan untuk mencapai keseimbangan antara seperangkat layanan kesehatan dan pendidikan dengan modernisasi terkait kedua layanan tersebut.
“Umumnya kita mengkonsumsi apa yang negara kita produksi. Tapi dengan adanya globalisasi kita juga dapat mengkonsumsi hal yang tidak kita produksi. Memahami konsep sederhana tersebut, memungkinkan melalui liberalisasi perdagangan dan investasi di layanan kesehatan dan pendidikan dapat membantu mempermudah masalah tersebut,” jelasnya.
Pembuat kebijakan menyadari bahwa kerja sama dengan daerah merupakan hal yang krusial untuk melengkapi dan menambah rencana aksi nasional dalam rangka mencapai tujuan daerah seperti AEC Blueprint 2025. Maka dari itu, menjadi suatu hal yang penting untuk mengimplementasikan liberalisasi lebih lanjut di layanan kesehatan dan pendidikan pada tingkat daerah.
Kaliappa Kalirajan melanjutkan bahwa diperlukan peningkatan dalam beberapa hal untuk mengimplementasikan liberalisasi lebih lanjut di tingkat daerah. Hal tersebut yakni mempromosikan Public-Private Partnerships secara nasional maupun daerah, menghormati komitmen daerah, pemindahan dari pemasukan dan larangan operasional dalam investasi internasional terkait layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan program pelatihan dan pendidikan umum untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan terkait layanan kesehatan dan pendidikan.
“Dengan langkah-langkah liberalisasi tersebut diharapkan dapat mengeliminasi kekakuan yang menghalangi sistem tersebut dalam mengeluarkan potensinya untuk berkontribusi dalam peningkatan perkembangan manusia,” pungkasnya.
Penulis: Tyas Ratna Manggali
Editor: Nuri Hermawan
