Tantangan besar bagi pemerintah Indonesia adalah kondisi geografi yang luas. Pemerintah sendiri telah menetapkan 143 dari 514 kabupaten (27,8%) sebagai kabupaten tertinggal dan terluar, yang telah ditargetkan untuk menerima sumber daya tambahan untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan. Indonesia mengalami perubahan yang besar, termasuk pada penyusunan kebijakan untuk mencapai Jaminan Kesehatan Nasional.
Kebijakan yang bersifat desentralisasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menangani pembiayaan jaminan kesehatan warganya. Jaminan Kesehatan Nasional telah dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kesehatan di Indonesia. Namun, akses ke layanan kesehatan tetap timpang. Kebijakan ini diharapkan untuk warga dapat menggunakan layanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten asal, khususnya yang iurannya disubsidi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, banyak orang ‘mengabaikan’ layanan kesehatan di Kabupaten asalnya untuk mengakses layanan kesehatan wilayah lain (bypassing), meskipun jaminan kesehatan tidak mencakup layanan tersebut.
Dalam mengakses layanan kesehatan di luar wilayahnya, tentu harus mengeluarkan biaya lebih karena layanan ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pertanggungan jaminan kesehatan (dari Kabupaten) mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk mencari perawatan di luar Kabupaten asal mungkin merupakan ekspresi dari preferensi untuk layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Adanya perilaku ini, dan kurangnya studi tentang topik ini, memotivasi Peneliti untuk melakukan studi agar lebih memahami faktor yang terkait dengan apa yang disebut fasilitas kesehatan di luar kabupaten.
Penelitian yang dilakukan oleh tim dosen Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mengidentifikasi perilaku (melewatkan pelayanan kesehatan di kota/kabupaten domisili untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di kota/kabupaten lainnya) dari kelompok masyarakat yang tinggal di perbatasan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah ada JKN, banyak masyarakat justru memilih menggunakan fasilitas kesehatan yang berbayara. Prediktor utama dari perilaku bypassing ini adalah pendidikan dan akses yang buruk ke fasilitas kesehatan di Kabupaten asal. Tampaknya hal ini menjadi cara masyarakat perbatasan mengekspresikan preferensi fasilitas kesehatan mereka. Hasil penelitian juga menemukan bahwa alasan terpenting untuk mencari perawatan di daerah lain sebagian besar karena geografis. Sebaliknya, perlindungan asuransi kesehatan tampaknya tidak menjadi prediktor yang signifikan. Pemerintah daerah dan pusat harus terus melanjutkan peran untuk mengurangi ketimpangan dalam akses ke fasilitas kesehatan di kabupaten-kabupaten yang memiliki tantangan geografis di Indonesia.
Penulis: Dini Aftin
Informasi detail dari artikel ini dapat dilihat pada publikasi ilmiah di:
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihaa104/6121608
