Kesehatan untuk semua (Health for all) adalah agenda Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Universal Health Coverage muncul sebagai kebijakan yang membantu memastikan adanya penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan pribadi yang lebih baik. Di Indonesia, agenda ini berusaha diwujudkan melalui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejak 2014. Sebagai sebuah kebijakan yang massif merubah sistem kesehatan di Indonesia, JKN menjadi topik yang selalu banyak diperbincangkan. Pengkomunikasian kebijakan kesehatan ini menjadi sangat penting karena dengan prinsip gotong royong, JKN tidak mungkin berhasil tanpa dukungan penuh semua elemen masyarakat.
Media sosial saat ini menjadi salah satu strategi komunikasi kesehatan, termasuk tentang JKN. Media sosial menyediakan berbagai manfaat dan peluang untuk meningkatkan literasi. Media sosial juga dapat diadopsi dalam pengembangan keterampilan diskusi, baik dalam konteks lokal maupun global, yang selanjutnya memberikan peluang untuk lebih memahami konsep literasi jaminan kesehatan dan memfasilitasi pertumbuhan norma dan keterampilan sosial.
Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga menunjukkan potensi yang tinggi dari media sosial untuk mengkomunikasikan kebijakan sekaligus mempengaruhi masyarakat untuk mendukung JKN. Facebook, media sosial yang digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian ini, menyediakan media tukar pemikiran, mencari informasi, hingga berbagi cerita tentang pengalaman menggunakan JKN.
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan pengambil kebijakan dalam mengelola komunikasi kebijakan JKN. Pertama, pemberitaan di media massa mempengaruhi respon positif maupun negatif masyarakat pada JKN. Kedua, faktor demografi yaitu tempat tinggal diidentifikasi sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan masyarakat pada JKN. Ketiga, pengguna Facebook memiliki peningkatan keingintahuan tentang prosedur pembayaran, dan juga kejelasan tentang manfaat yang diperoleh dari membakyar premi BPJS Kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, tim peneliti merekomendasikan adanya tenaga kesehatan yang professional untuk berpartisipasi secara aktif melalui media sosial sebagai sumber informasi terkait dengan benar. Melalui media sosial, tenaga kesehatan diharapkan juga menyadari potensi risiko lainnya, termasuk informasi yang buruk atau pelanggaran dalam batasan profesional dan privasi pasien yang mungkin mengakibatkan kelalaian hukum. Keanggotaan BPJS Kesehatan perlu dipromosikan sebagai upaya peningkatan perawatan, dan juga menyediakan kebutuhan individu dan masyarakat. Penting bagi Pemerintah untuk mendukung semua pemangku kepentingan, mulai dari manajemen sistem kesehatan hingga semua staf, termasuk dokter, perawat, dan administrator.
Penulis: Dini Aftin
Informasi detail dari artikel ini dapat dilihat pada publikasi ilmiah di:
