Interdependensi antarbangsa yang kompleks saat ini menyebabkan negara tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara komprehensif tanpa melibatkan aktor lain, termasuk aktor non-pusat. Meskipun negara tetap menjadi aktor penting, globalisasi menciptakan perubahan dalam cara negara beroperasi. Hubungan global sekarang ditandai oleh polisentris, tata kelola berlapis-lapis, yang pada gilirannya membuka kemungkinan otoritas sub-negara untuk terlibat dengan entitas eksternal di luar negara (Scholte, 2005). Tata kelola semacam ini telah membentuk “globalisasi dari bawah” dan bertentangan dengan globalisasi dari atas melalui kegiatan yang disponsori negara.
Kota memiliki peran yang semakin besar untuk dimainkan di era globalisasi ini, karena masalah global yang kompleks, terutama masalah lingkungan. Kota mengalami kesulitan menghadapi globalisasi karena kecepatan pertumbuhan penduduk, tekanan ekonomi, penggunaan lahan yang berlebihan, dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang melepaskan polutan ke udara. Ini tidak mengherankan, karena pembangunan ekonomi bersifat antropo-sentris, bukan ekosentris, yaitu, pembangunan ekonomi berpihak pada manusia dan bukan lingkungan (Eckersley, 2010). Untuk mengatasi masalah ini, kota-kota di seluruh dunia melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi kooperatif melalui diplomasi. Selain itu, banyak ibu kota negara tidak dapat menangani berbagai tugas dan oleh karena itu perlu mendelegasikan sebagian beban mereka ke kota lain. Kota-kota bukan ibu kota negara di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Surabaya adalah contoh kasus yang bagus, karena sangat serius dalam menangani masalahnya. Terbukti dari upayanya dalam mengurangi emisi karbon, menciptakan lebih banyak ruang publik, meningkatkan pengelolaan sampah, dan menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan. Surabaya adalah contoh cemerlang bagaimana sebuah kota dapat menjadi aktor global dalam diplomasi lingkungan. Sekali pun demikian masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena masih banyak tantangan ke depan.
Artikel ini berfokus pada peran non-ibu kota, seperti Surabaya, dalam membentuk kerja sama internasional terkait dengan masalah lingkungan. Kami menggunakan Surabaya sebagai contoh dan memperlakukannya sebagai aktor non-negara karena: “kotamadya/kota, tidak seperti daerah, bukanlah bagian dari kekuasaan negara. Karena karena sifatnya yang berbeda, mereka adalah bagian dari kekuatan publik yang dapat dianggap sebagai kekuatan perantara antara negara dan masyarakat sipil” (Kuznetsov, 2014). Kami berpendapat bahwa sebagai pemerintah non-pusat, sebagai kota sekunder dan sebagai aktor non-negara, Surabaya telah berhasil memberikan contoh yang baik dengan secara proaktif terlibat dalam diplomasi lingkungan dan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang hidup yang lebih hijau bagi kehidupan warganya. Sejak tahun 2000-an, Surabaya telah meningkatkan perannya sebagai pemain global dalam hubungan internasional dengan menggunakan isu lingkungan sebagai penggeraknya.
Dalam dekade terakhir, kota Surabaya telah menemukan kembali dirinya melalui perkembangan penghijauan yang pesat. Munculnya kota dalam diplomasi mewakili dunia multi-sentris di tengah dunia yang berpusat pada negara, di dalam diplomasi pasca-Westphalia. Dengan menggunakan Surabaya sebagai studi kasus dan mengkaji bagaimana kota tersebut mengatasi tantangan lingkungan, kami akan menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab. Kami akan fokus pada upaya walikota untuk mendesentralisasikan Surabaya dengan melakukan diplomasi kota yang membumi dan berorientasi pada masyarakat, terutama dalam masalah lingkungan. Hal ini membalikkan anggapan bahwa diplomasi adalah semata-mata pekerjaan para diplomat dan elit politik, dengan tidak banyak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang berada di tingkat akar rumput. Artikel ini menunjukkan bahwa Surabaya sebagai kota sekunder telah berhasil menciptakan ruang hidup hijau dan mencapai target SDGs melalui diplomasi lingkungan aktif melalui keterlibatan multilateral, kemitraan bilateral, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Surabaya sebagai kota sekunder memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya merupakan mesin penting bagi pembangunan nasional. Meskipun Jakarta adalah ibu kotanya, Surabaya adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Surabaya telah menjalin hubungan perdagangan dengan banyak kota lain di dunia, pasar tenaga kerja yang besar, banyak pusat keunggulan, konsentrasi pengetahuan yang tinggi, berbagai lembaga sosial ekonomi dan pendidikan, serta menawarkan kualitas hidup yang lebih baik daripada kota-kota nasional lapis ketiga lainnya.
Dengan memanfaatkan keunikan dan kelebihannya, Surabaya dapat menjadi model pembangunan kota-kota lain di tingkat nasional dan menginspirasi kota-kota tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena Surabaya berkembang pesat menjadi kota sekunder yang ramah masyarakat, Surabaya perlu memastikan diri sebagai kota yang sehat secara ekologis dan sosial. Dengan memelihara ciri-ciri humanistiknya, Surabaya dapat meningkatkan kedudukan lingkungannya dan dengan demikian menghasilkan pembangunan ekonomi. Mengatasi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan sampah yang buruk, Surabaya kini bergerak menuju kota hijau. Aktor non-negara telah memberikan kontribusi bagi keberhasilan Surabaya dalam menangani masalah lingkungan.
Penulis: Baiq Wardhani dan Vinsensio Dugis
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://brill.com/view/journals/bjgs/7/2/article-p236_236.xml?language=en
Greening Surabaya: The City’s Role in Shaping Environmental Diplomacy. Bandung Journal of Global Studies, Volume 7: Issue 2, Pages: 236–258. DOI: https://doi.org/10.1163/21983534-00702005
