UNAIR NEWS – Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf genap memasuki masa pemerintahan satu tahun pada Selasa (22/10/2020). Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Fahrul Muzaqqi, S.IP., M.IP., menyoroti dua hal penting yang dianggapnya saling dinamis mengiringi kepemimpinan selama dua belas bulan itu.
Pertama, dosen yang lahir pada 7 Oktober 1983 tersebut menyoroti desain kepemimpinan atau visi misi program yang telah dijalankan. Mengingat kembali, pasca pelantikan tahun lalu Jokowi menyampikan lima program prioritas. Di antaranya, pembangunan sumber daya manusia, infrastuktur, pemangkasan regulasi lewat UU Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi ke bidang manufaktur dan jasa modern. Dosen asal Jepara itu memberikan apresiasi karena hampir semua program tersebut telah dan sedang direalisasikan meski di tengah kondisi pandemi.
“Setidaknya sebagian besar program sedang berjalan, bahkan pembangunan infrastuktur menunjukkan capaian yang signifikan sejak awal periode kedua,” terangnya.
Sementara itu, poin kedua yang disampaikan adalah faktor di luar kepemimpinan yang tidak direncanakan sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19. Fahrul –sapaan akrabnya– menilai pandemi yang menjadi tantangan besar dalam kepemimpinannya saat ini menunjukkan angka kesembuhan yang berbanding lurus dengan peningkatan kasusnya di level lokal. Karena itu, dia memberikan catatan penting kepada pemerintah untuk memberikan fokus lebih terhadap memperkecil penularan dan memperbesar angka kesembuhan.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperbesar keduanya,” tekannya.
Stabilitas Politik
Salah satu capaian bagus menurut dosen mata kuliah Elite Politik itu adalah Jokowi mampu merangkul kekuatan yang sebelumnya berada di pihak oposisi. Menurutnya, hal itu menjadi stabilitas politik tersendiri yang memberikan kekuatan besar bagi parlemen dan peluang bagi Jokowi untuk merealisasikan visi misinya.
Meski begitu, Fahrul menganggap bahwa hal itu memiliki nilai minus yang dapat menyebabkan kontra produktif. Pasalnya, apabila pengelolaan kebijakan yang diambil pemerintah kurang bagus, maka pengesahan itu akan mudah dilakukan karena lemahnya oposisi.
“Contoh kontra produktif dapat dilihat pada UU Omnibus Law kemaren, pihak oposisi yang menentang perundang-undangan hanyalah dua partai,” ucapnya.
UU Omnibus Law
Kebijakan dalam penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang baru-baru ini disahkan dan menuai perdebatan publik adalah UU Omnibus Law. Fahrul mencermati bahwa trobosan itu sebenarnya memiliki niat bagus untuk ekonomi yang lebih terbuka dan mencapai Indonesia Maju. Di sisi lain, dia menuturkan bahwa pembahasannya terkesan terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat sehingga berakhir dengan banyak protes.
Kinerja Menteri
Ditanya perihal kinerja para menteri, Fahrul menyoroti beberapa kebijakan para menteri yang menurutnya perlu dilakukan evaluasi. Di antaranya kebijakan dalam hal penanganan pandemi, percepatan ekonomi, dan pemenuhan layanan dasar.
“Entah ketiga menteri yang bersangkutan nantinya perlu di-reshuffle atau tidak, saya rasa presiden pasti punya catatan khusus tersendiri,” terangnya.
Terakhir, Fahrul menyebutkan tiga hal yang diharapkan akan mendapat perhatian khusus untuk empat tahun ke depan. Tiga hal itu adalah penyeimbangan tuntutan pasar dengan proteksi di bidang ekonomi; pertahanan pada kedaulatan pangan, perbatasan, dan ancaman teroris; serta desain pemenuhan kebutuhan warga dalam pendidikan, kesehatan, dan pangan dengan melakukan akurasi data untuk meminimalkan salah sasaran dalam pengimplementasiannya. (*)
Penulis : Nikmatus Sholikhah
Editor: Feri Fenoria
