Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. United Nation Development Programme menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin jika konsumsinya dibawah $2 per hari. Menurut mazhab Hanafi dalam Amalia (2010), miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari – hari.
Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, Hambali dan Maliki, mereka menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
Suatu negara yang pemerintahannya baik, tentu saja menginginkan agar seluruh masyarakatnya sejahtera, meskipun kesejahteraan tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Paling tidak, masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, mendapatkan hak keamanan dan yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan itu tidak dapat dicapai begitu saja. Perlu adanya kerja keras, kesungguhan, dan juga kebersamaan. Banyak yang berfikir bahwa kesejahteraan diukur dengan kekayaan, pendapatan. Padahal tidak hanya itu, kesehatan dan pendidikan juga menjadi indicator yang penting dalam kesejahteraan tersebut.
Berbicara mengenai kesejahteraan, seseorang tidak seharusnya bergantung sepenuhnya terhadap negara dalam hal ini yaitu pemerintah melalui APBN. Adanya sinergitas antara semua pihak harus dilakukan seperti dengan individu dan swasta. Selain APBN, terdapat sumber pemasukan yang harus dipertimbangkan juga, mengingat di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Bagi orang muslim yang mampu, tentu saja wajib mengeluarkan zakat. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43 berikut: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’”. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah SWT kepada umat muslim.
Zakat terdiri atas dua macam, yaitu zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah, berupa bahan makanan pokok yang dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat maal (harta) bermacam-macam, ada yang berupa zakat profesi, zakat perniagaan, zakat peternakan, pertanian. Zakat maal yang bisa disalurkan dalam bentuk zakat produktif maupun konsumtif diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan.
Suatu penelitian menemukan bahwa ternyata terdapat pengaruh negatif antara dana ZIS di BAZNAS Indonesia, belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal itu berarti jika zakat, belanja pendidikan, kesehatan mengalami peningkatan maka kemiskinan akan berkurang. Begitu pula secara simultan, ketiganya secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, telah terbukti bahwa dana ZIS, belanja pendidikan dan kesehatan harus dikelola dengan optimal supaya tujuan negara dalam mengurangi kemiskinan juga tercapai dengan optimal.
Secara parsial, berikut alasan dana ZIS dapat mengurangi kemiskinan:
- Mampu meningkatkan pendapatan mustahiq, sehingga menurunkan angka kemiskinan (Amalia, 2010 dan Latifah, 2013)
- Meskipun terdapat kesenjangan antara pengumpulan dan pendistribusian pada LAZ, tetapi pendistribusian tersebut dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, terjadi peningkatan kesejahteraan mustahiq (Ismifaroh, 2012).
- Peran LAZ yang amanah menyebabkan loyalitas muzakki, sehingga tidak hanya zakat, adanya infaq, sadaqah yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya menyebabkan penurunan angka kemiskinan (Latifah, 2013).
Pendidikan merupakan instrumen yang penting dalam mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Ryandono (2008) menyebutkan bahwa pendidikan dalam jangka panjang dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Pendidikan yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas suatu negara. Dengan pendidikan yang baik, maka dunia industri yang sedang membutuhkan terobosan teknologi baru agar lebih efisien dalam produksinya dapat terpenuhi teknologi yang dibutuhkan berkat sumber daya manusia yang dimiliki memiliki pendidikan yang baik.
Tidak hanya sebagai solusi atas kebuntuan yang dihadapi oleh dunia industri, melainkan pendidikan juga telah dianggap sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk mengangkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Investasi jangka panjang tersebut haruslah didukung oleh semua pihak. Pentingnya investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Peran dari pemerintah pusat dalam menentukan arah pendidikan yang diinginkan sangatlah vital terutama mengatur anggaran yang digelontorkan pendidikan rakyatnya agar dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan program yang telah disusun.
Selain dana ZIS dan anggaran untuk pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, anggaran di bidang kesehatan juga harus diperhatikan. Adanya peningkatan status kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Sebagaimana menurut Herianingrum (2019) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Peran pemerintah dalam memperbaiki serta membangun kesehatan warga negaranya dapat dimulai dari memberikan himbauan, penyuluhan, pelatihan hingga menganggarkan dana untuk kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.
Penulis: Sri Herianingrum
Artikel lengkapnya dapat diakses pada link jurnal berikut ini:
