UNAIR NEWS – Beberapa minggu ini, media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan permintaan maaf beruntun dari banyak artis dan influencer. Permintaan maaf tersebut muncul akibat unggahan mereka yang dianggap kurang peka terhadap isu penolakan RUU Omnibus Law yang tengah diperjuangkan masyarakat. Belum lagi wacana pemerintah mengenai puluhan milyar anggaran promosi pariwisata yang ditujukan untuk influencer. Melalui fenomena tersebut, apakah memang benar influencer memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap masyarakat? Lalu bagaimana seharusnya etika influencer dalam berkarya?
Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Nisa Kurnia Illahiati, S.Sos., M.Med.Kom, industri kreatif influencer saat ini memang tengah berkembang dan menancapkan pengaruh yang begitu kuat bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial.
“Kalau dilihat dari sejarahnya, awal fenomena influencer memang pertama muncul sebagai propaganda doktrin ideologi di era Perang Dunia II. Hingga kini mengalami pergeseran yang membuatnya lebih berorientasi pada identitas dan ekonomi.” ungkap Nisa.
Pengaruh influencer kemudian semakin menguat karena secara tidak langsung menyasar aspek sosial dan psikologis pengikutnya. Secara garis besar pengaruh tersebut hadir karena influencer selalu dianggap sebagai ideal person yang memiliki values tertentu.
Pengikut influencer kemudian akan merasa semakin terikat dengan idolanya karena ingin meraih imajinasi mereka akan standar ideal tertentu. Akhirnya, ruang dan identitas virtual dianggap sebagai hal yang penting bagi pengguna media sosial.
“Influencer pengaruhnya begitu besar. Makanya harus berhati-hati dalam bersikap. Apa yang mereka buat hasilnya belum tentu sama dengan niat awal mereka. Begitu juga dengan idealisme, influencer tidak dapat mengontrol arah tren dan keinginan netizen.” paparnya.
Karena itu, Nisa juga menyoroti bagaimana influencer seharusnya bersikap dan beretika dalam berkarya. Pekerjaan influencer sendiri belum diakui secara legitimate di antara masyarakat karena belum memiliki struktur pasti maupun asosiasi yang mengawasi dan mengatur kode etik. Hingga kini, standar etika dan perilaku umumnya dipegang oleh influencer itu sendiri, yang tentunya antar satu dengan yang lain memiliki standar dan idealisme yang berbeda.
Terbatasnya ruang etik dalam ranah influencer tersebut akhirnya membuat masyarakat yang harus aktif mengontrol konten mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Namun, Nisa sendiri berharap para influencer tetap memperhatikan dasar kemanusiaan dalam berkarya. Perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Karena kita sendiri tidak akan tahu efek dari setiap unggahan yang dibuat.
Nisa menjelaskan bahwa ruang virtual tidak memungkinkan adanya dialog interaktif dua arah untuk mengonfirmasi setiap informasi. “Konten tentang body shaming misalnya, mungkin maksud awal adalah untuk hiburan dan senang-senang. Tapi jika ada viewers yang memiliki psikologis rapuh, kontenmu berpeluang menimbulkan stres dan keinginan untuk bunuh diri. Karena bagi pengikut, setiap konten yang kalian unggah seringkali dianggap sebagai kebenaran dan rujukan.” ungkapnya.
Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan influencer adalah kredibilitas dalam berbagi informasi. Kredibilitas diperlukan agar influencer tetap dipercaya dan menghindari beredarnya informasi yang salah. Influencer pun hendaknya tidak malu untuk mengakui dan mengoreksi kesalahannya.
Transformasi ruang virtual di Indonesia sendiri belum sepenuhnya sempurna sehingga baik pengguna maupun pelaku media sosial hendaknya terus mendewasakan diri. “Untuk netizen jangan menjadi hakim yang terlalu mudah percaya dan mengkritisi tanpa mengetahui faktanya. Karena saya yakin influencer di Indonesia tengah dan akan terus berproses mendewasakan dirinya.” ujarnya.
Karena industri tersebut akan terus berkembang secara massif di masa depan, Nisa juga berharap ke depannya terbentuk asosiasi dan pedoman etik bagi influencer di Indonesia. (*)
Penulis: Intang Arifia
Editor: Feri Fenoria
