Kajian media digital dan peranannya dalam pembentukan citra politisi perempuan begitu kuatnya tumbuh di Indonesia pasca Reformasi (Byerly & Ross, 2008; Dewi, 2012; Heryanto & Mandal, 2003; Nuswantoro, 2017; Susilo, 2016; Susilo & Putranto, 2018). Munculnya sejumlah politisi perempuan yang popular, seperti Susi Pujiastuti, Khofifah Indarparawangsa, Sri Mulyani, dan lain-lain menarik perbincangan public, bukan sekadar nerkaitan dengan peran mereka dalam pemerintahan, tetapi juga perilaku keseharian mereka yang dinilai tidak lepas dari karakternya sebagai perempuan.
Dalam artikel ini, secara khusus, peneliti menuliskan bagaimana aksi–aksi netizen turut serta membentuk citra dan opini atas politisi perempuan dalam kontestasi Pemilukada 2018. Abuse power dan sisi–sisi domestik politisi perempuan menjadi medan kajian utama dalam artikel ini. Metode yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis dengan pendekatan tematik dan teoretis pada kajian politik lokal Indonesia, election, digital media, dan women studies (Butler, 1988; Good, 2004; Herring, 2013; Heryanto, 2005, 2008; Heryanto & Mandal, 2003; Wang, Li, Yuan, Ye, & Wang, 2016; Žižek, 2009) .
Perempuan menjadi subjek Politik di Asia Tenggara dapat dilacak dari bagaimana perempuan kadang-kadang digunakan sebagai “alat” dari laki-laki untuk mengendalikan politik atau untuk mendapatkan pengakuan dari politisi laki-laki lainnya (Lihat David, 1989; Eagly, 1995; Mama, 2017; Nagel , 1998; Paludi & Denmark, 2018).
Cory Aquino menggunakan nama keluarga almarhum suaminya ketika ia muncul untuk memimpin People Power dan EDSA Revolution di Filipina dan diakui oleh Kardinal Sin, Uskup Agung Metro Manila. Megawati Sukarnoputri, mengadopsi nama ayahnya, Sukarno untuk mencapai legitimasi sebagai politisi, pemimpin partai, dan menjadi presiden Indonesia. Pelindung yang sama juga digunakan oleh Khofifah Indar Parawansa sebelum dia memasuki politik, dia mengadopsi nama suaminya, IndarParawansa sebagai nama keluarganya. Berdasarkan pengkodean dan analisis pada bagian komentar pada data, beberapa netizen mengetahui jika Khofifah mengadopsi nama suaminya.
Netizen sadar bahwa Khofifah sebagai wanita masih terbayang oleh suaminya dalam politik. Analisis data juga menunjukkan bagaimana netizen mengkritik tindakan Khofifah sebagai Menteri Sosial yang mengunjungi Kyai Muslim Pria (Kyai) di Tebuireng, Jombang, dan EastJava pada Oktober 2017. Khofifah membentuk Tim 17 (Tim 17), terdiri dari 17 Kyai sebagai legitimatornya sebelum dia menyatakan akan memasuki pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Bahkan berita itu tidak secara eksplisit menyatakan tentang pemilihan Jawa Timur 2018, 85% netizen berkomentar terkait visi Khofifah yang akan berjalan dalam pemilihan Jawa Timur 2018. Netizen dengan preferensi politik terhadap Jokowi, presiden Indonesia, 92% dari mereka cenderung menyetujui tindakan Khofifah untuk mencari legitimasi dari Kyai bahkan ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial.
Reaksi berbeda dari warga negara yang mengaitkan preferensi politik pribadinya dengan oposisi, 100% mempertanyakan motif Khofifah sebagai menteri aktif yang mengunjungi Kyai di Jawa Timur. Sekitar 37% bagian komentar dari netizen yang berafiliasi dengan oposisi menyerang identitas Khofifah sebagai wanita. Politik masih dianggap sebagai arena manusia, ditunjukkan oleh tindakan Khofifah yang meminta legitimasi dari Kyai. Dia dianggap sebagai kekuatan yang tidak berdaya dan negosiasi ulang dengan seorang pria (Kyai) untuk mendapatkan kekuatan dan dukungan dari pria tersebut. Hak istimewa dari seorang pria juga telah menunjukkan bagaimana Khofifah masih menggunakan nama suaminya untuk nama keluarganya bahkan ketika suaminya meninggal pada tahun 2014. (*)
Penulis: Daniel Susilo & Rahma Sugihartati
Artikel lengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini:
https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7564
