UNAIR NEWS – Belakangan ini wacana pemberlakuan New Normal di Indonesia begitu gencar terdengar di media-media massa. Mencuatnya kabar tersebut menarik perhatian banyak pihak, terutama pakar-pakar ilmu sosial. Menanggapi hal tersebut, dosen Sosiologi FISIP UNAIR Novri Susan, Ph.D, dalam webinar “New Normal dan Potensi Konflik Sosial di Indonesia” pada (10/6/2020) menegaskan bahwa konflik sosial berpotensi terjadi.
Novri menjelaskan bahwa kondisi pandemi saat ini memberikan pengaruh sosial-ekonomi yang begitu besar. Imbasnya, berbagai pihak harus beradaptasi, mulai sisi produktivitas hingga konsumsi, serta mendesain rencana bertahan yang matang.
“Pandemi Covid-19 merupakan fenomena global, yakni variabel yang tidak dapat dikendalikan siapapun. Artinya ini bukan variabel politik,” ungkap dosen yang sering memakai topi koboi itu.
Hal itu, lanjut Novri, karena variabel yang muncul ini bukan diciptakan oleh modernisme atau pembangunan. Sekali lagi, variabel politiknya nanti berkaitan dengan konsep kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
Pandemi ini hadir secara global dan memberi konsekuensi pada masyarakat. Konsekuensi sosiologisnya, yakni memukul kapasitas sosial-ekonomi masyarakat pada segala lapisan. Tentu dengan level-level konsekuensi yang berbeda.
“Sebanyak dua juta pekerja di-PHK, sisanya yang lain dirumahkan tanpa gaji dan ada yang hanya dibayar separuh. Disitu kapasitas proses sosial-ekonomi berkurang, seperti iuran, tentunya akan memukul harga diri, martabat, dan sebagainya,” tandasnya.
Selanjutnya, menurut Novri imbas lain terjadi pada sektor perdagangan dan industri wisata. Sekitar 17 juta pekerja pariwisata mengalami penurunan hingga 70 persen kapasitas sosial-ekonomi. Pendapatannya pun bisa 0 dan bahkan minus.
Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh negara. Lalu, pada sektor sumber daya mengalami penurunan dan kelangkaan. Contohnya pada awal pandemic, yakni kelangkaan perlengkapan kesehatan.
“Menurunnya, produktivitas berakibat pada minimnya hasil produksi. Hal ini tentu berdampak pada kekuatan ekonomi masyarakat dan industri,” imbuhnya.
Sosiolog, menurut Novri, dapat berkontribusi untuk mencipatakan ketahanan pangan dan ekonomi melalui desa. Hal ini dapat menjadi variabel baru untuk mengubah kedaulatan desa yang dimanifestasikan kedalam konteks tata negara.
“Pandemi juga mencipatakan norma baru berbasis protokol kesehatan, namun tidak sesederhana itu. Anjuran protokol kesehatan itu perlu adaptasi internal yang masif,” jelasnya.
“Dari data penelitian kami, implementasi protokol kesehatan sudah mencapai 70 persen, sedangkan 30 persen lainnya masih akan digencarkan karena juga butuh waktu untuk menggugah kesadaran orang,” tambahnya.
Berkaitan dengan physical distancing, budaya orang Indonesia itu modal sosialnya berbasis pada silaturahmi, jabat tangan, cangkruk, dan angkringan. Jika hal tersebut diubah pada jarak fisik, maka harus diubah kesadaran dan mentalnya, maka dari itu dibutuhkan waktu yang panjang dan kesabaran.
Benturan-benturan dapat terjadi kedepannya, dan tentunya harus di antisipasi. Dalam konsep Habermas, negara selalu mengajukan proposal konsep, dalam konteks negara demokrasi harus ada partisipasi publik untuk berkontribusi.
“Nantinya akan ada dialektika pemerintah dan publik, untuk menciptakan perubahan dan kesepakatan baru yang disetujui,” ujar Novri.
Mengingat kondisi saat ini, masyarakat juga harus menjaga stabilitas sosial-ekonomi secara bersama-sama. Salah satu contohnya dengan mengikuti anjuran pemerintah dan saling bahu-membahu, tujuannya supaya konflik sosial dapat dihindari dan pandemi cepat berlalu.(*)
Penulis: Muhammad Wildan Suyuti
Editor: Feri Fenoria Rifa’i
