Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014) Indonesia berusaha untuk mendefinisikan kembali identitas internasionalnya yang telah lama terkaburkan oleh permasalahan peninggalan Orde Baru seperti transisi domestik dan pembangunan ekonomi. Pada pidato pertamanya di hadapan DPR pada 15 Agustus 2005, SBY mengemukakan pandangannya mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.
Ia percaya bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasar pada diplomasi dan multilateralisme yang tidak hanya memenuhi kepentingan nasional seperti persatuan dan kestabilan nasional, tapi juga mencakup ambisi lebih luas, yaitu perwujudan perdamaian di tingkat kawasan dan global. SBY juga mengemukakan idenya untuk membuat Indonesia menjadi negara modern yang berbasis pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi yang adil dan kuat, demokrasi yang modern dan stabil, serta peradaban yang berkembang. Dalam konteks ini para penstudi sepakat bahwa Indonesia pada era SBY mengadopsi kebijakan luar negeri yang proaktif dan berprofil global yang dalam implementasinya berfokus pada proyeksi identitas Islam demokratik dan pemenuhan peran aktif dalam institusi internasional.
Namun, sekalipun terdapat kesepakatan bahwa kebijakan luar negeri SBY lebih aktif dan cenderung globalis dibandingkan periode sebelumnya, terdapat narasi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu “punching below its weight”. Bahwa, kebijakan luar negeri Indonesia tidak mampu untuk memenuhi potensi yang ada. Hal ini salah satunya terlihat bahwa pada beberapa pemerintahan seperti Sukarno (1945-1965) dan Suharto (1991-1998) Indonesia dalam kebijakan luar negerinya lebih asertif. Namun, visi proaktif dan retorika globalis SBY belum mampu untuk diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang menunjukkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat internasional. Beberapa penulis berargumen bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara visi dan realisasi dalam kebijakan luar negeri SBY yang di antaranya terjadi karena lemahnya kondisi domestik dan/atau kurangnya sumber daya yang mendukung.
Kami berargumen bahwa penting untuk melihat wacana mengenai ketidaksesuaian antara visi dan retorika dengan praktik kebijakan luar negeri melalui analisis yang berbeda dengan para penulis terdahulu. Daripada berfokus pada tantangan domestik dan keterbatasan sumber daya, kami berargumen bahwa adanya keterbatasan dalam realisasi kebijakan globalis SBY dikarenakan terdapat pola budaya stratejik Indonesia yang membatasi. Hal ini terlihat dari retorika kebijakan luar negeri dengan orientasi keluar untuk meningkatkan status internasional Indonesia terikat oleh struktur identitas budaya stratejik Indonesia yang menekankan pada orientasi kebijakan luar negeri yang cenderung defensif dan melihat ke dalam.
Kami berangkat dari asumsi bahwa identitas nasional Indonesia mempengaruhi pilihan kebijakan luar negerinya, hal ini dibuktikan dengan melacak sejarah pembentukan budaya stratejik Indonesia. Selain itu, dalam tulisan ini penulis menggunakan logika posstrukturalis mengenai struktur diskursif dan bagaimana ia mampu membatasi pilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasar logika tersebut kami berargumen bahwa narasi budaya stratejik Indonesia (diindikasikan dengan adanya tendensi untuk menolak aliansi militer degnan negara lain; berfokus pada aspek defensif kebijakan militer dan luar negeri; dan untuk membatasi campur tangan negara lain) membatasi pilihan kebijakan luar negeri SBY. Konsekuensi lanjutan dari argumentasi tersebut adalah bahwa sekalipun SBY memiliki visi globalis dan internasionalis ia harus memoderasi pandangannya untuk mengikuti pola budaya stratejik Indonesia. Dengan demikian, retorika globalisnya memiliki kecenderungan untuk dihindari guna mengakomodasi kebijakan stratejik yang lebih berorientasi ke dalam.
Berdasar pemaparan di atas, kami berharap ada pemahaman baru yang dapat menjadi kontribusi kami dalam diskursus mengenai kebijakan luar negeri. Secara spesifik kami berharap tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara identitas dan kebijakan luar negeri. Bukan hanya itu, pada tingkatan teoritis, kami harap dapat memberikan cara pandang baru dalam menganalisis kebijakan luar negeri melalui kombinasi antara analisis diskursus posstrukturalis dengan konsep budaya stratejik. Sedangkan pada tingkat empiris, kami berupaya menambah rujukan dan sudut pandang baru dalam kajian mengenai Indonesia, utamanya mengenai kebijakan luar negeri dan budaya stratejik. Lebih lanjut harapan kami adalah agar tulisan ini juga dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat dan ilmuwan, tapi juga bagi pemerintah. Melalui tulisan ini setidaknya para pengambil kebijakan dapat memiliki sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai perumusan kebijakan militer dan luar negeri Indonesia. Pandangan komprehensif ini terkait dengan argumentasi tulisan ini bahwa dalam perumusannya kebijakan luar negeri dan militer Indonesia tidak akan bisa lepas dari batasan-batasan budaya stratejiknya. (*)
Penulis: Radityo Dharmaputra,
Jurnal ini ditulis bersama bersama dua mahasiswanya Agastya Wardhana (mahasiswa Magister Hubungan Internasional) dan M. Anugrah Pratama (mahasiswa Sarjana Hubungan Internasional yang baru saja lulus).
Link artikel lengkap di atas dapat dilihat di http://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=10274979-201910-201911120002-201911120002-81-139
