UNAIR NEWS – Hari pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 semakin dekat. Isu-isu tentang pembentukan kabinet yang masih dibayang-bayangi oleh Megawati dan adanya gerakan membatalkan pelantikan masih ramai menjadi pemberitaan akhir-akhir ini.
Menanggapi isu yang sedang santer dibicarakan, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Fahrul Muzaqqi, S. IP., M. IP., memberikan analisisnya. Menurutnya, pelantikan presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin sudah sesuai dengan konstitusional.
Kemungkinan-kemungkinan yang sumir terhadap pelantikan presiden seperti pembatalan pelantikan akan menjadi inkonstitusional. Penundaan yang sempat ramai diberitakan dibeberapa media juga memiliki kelemahan seperti kekosongan kekuasaan (status quo). Negara dalam konteks tersebut juga dapat memiliki risiko yang cukup besar.
Kepastian hukum terhadap pelantikan presiden juga perlu diwujudkan. Tahapan pemilihan umum (pemilu) oleh KPU hingga menuju pelantikan harus dilakukan.
Penentuan siapa yang mengisi menteri dikursi kabinet Jokowi-Ma’ruf secara normatif menjadi hak prerogatif presiden. Presiden dalam konteks ini memiliki hak secara otonom menentukan siapa yang layak dalam mengisi jabatan menteri selam lima tahun kedepan. Namun, perlu diketahui bahwa pengaruh partai juga tidak bisa diabaikan.
“Satu sisi perpolitikan Indonesia adalah multipartai yang juga salah satunya tidak bisa dilepaskan terutama partai koalisianya,” ungkapnya.
Hal itulah yang menjadi tantangan presiden Joko Widodo. Presiden harus menyikapi secara proporsional dan mampu menentukan siapa yang layak menduduki kursi menteri dalam lima tahun mendatang.
Fahrul, sapaan karibnya, juga memberikan pendapat bahwa presiden Joko Widodo untuk selalu mencermati kebutuhan visi dan misinya. Visi dan misi tersebut akan terjawab salah satunya siapa yang layak mengisi kursi menteri.
Tekankan SDM
Joko Widodo pada kepemimpinan sebelumnya menekankan visi Indonesia Emas 2045 adalah visi yang harus dikuatkan pasca pelantikan. Fahrul menegaskan bahwa kepemimpinan Joko Widodo setelah dilantik menjadi pondasi awal menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini menjadi kekuatan utama. Penguatan SDM menjadi pondasi pembangunan jangka panjang menuju keemasan Indonesia pada 2045.
“Jika sebelumnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, sekarang manusia harus memanfaatkan infrastruktur tersebut,” ujarnya.
Bonus Demografi yang akan dihadapi Indonesia menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menentukan pembangunan berkelanjutan. Terutama masalah pendidikan menjadi salah satu cara pembangunan berkelanjutan yang dapat dilakukan. Pembiayaan terhadap pendidikan dengan memberikan beasiswa akan menghasilkan setidaknya tenaga manusia yang kompeten dibidangnya.
Selain itu, kesadaran warga dalam bernegara juga harus selalu ditingkatkan. Indonesia yang multikultur secara tidak langsung menjadi alat pemersatu untuk kehidupan bernegara yang lebih baik.(*)
Penulis : Aditya Novrian
Editor : Khefti Almawalia
