UNAIR NEWS – Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Segala aspek penting dalam pertumbuhan harus dipantau dengan baik demi terciptanya sumber daya manusia masa depan yang bermutu. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah pendidikan.
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) UNAIR ikut turun tangan mendampingi warga Wongsorejo, Banyuwangi, dalam melaksanakan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dikemas dalam kegiatan pengabdian masyarakat, para dosen dan mahasiswa FH UNAIR fokus memberi pendampingan dan penyuluhan pada warga setempat terkait perlindungan anak.
Selain melibatkan dosen dan mahasiswa, kegiatan ini juga melibatkan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) dan Organisasi Pemuda Pecinta Alam Wongsorejo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat luas. Selain itu, kondisi Desa Wongsorejo dengan akses terbatas pada sarana kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu alasan khusus.
“Di sana hanya ada satu sekolah dasar dengan akses yang sangat sulit. Untuk bisa sampai ke sana, harus melewati jalan yang tidak beraspal, terjal, dan hutan gersang,” ujar Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, salah satu mahasiswa yang turut berpartisipasi.
Selain akses yang sulit, tenaga pengajar di sana juga sangat terbatas. Di sekolah tersebut hanya ada tiga orang guru tetap yang dibantu oleh beberapa guru honorer. Di sana, kegiatan berfokus pada pengenalan berbagai profesi, kegiatan berkelompok, dan pengetahuan umum melalui kegiatan sederhana.
“Anak-anak di sana sangat antusias dengan kehadiran kami. Mereka senang karena akhirnya ada teman untuk berdiskusi dan bermain games bersama,” tutur Fairuz.
“Walaupun di awal masih banyak diam, akhirnya anak-anak di sana bisa lebih aktif dan mau bicara,” lanjutnya.
Selain memberi edukasi untuk anak-anak, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga melibatkan ibu-ibu warga setempat. Para ibu di sana juga diajak untuk memperkaya pengetahuan terkait perlindungan anak melalui penyuluhan. Hal ini dibenarkan oleh Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.selaku dosen FH UNAIR.
Dwi Rahayu menuturkan bahwa ibu-ibu setempat sangat antusias menyambut kegiatan ini dan dapat merasakan pentingnya pemenuhan hak anak. Sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang mencoba meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya hak-hak anak untuk pembangunan desa.
“Sesuai dengan program yang digagas oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami harap warga bisa menginisiasi pelaksanaan program dengan menggandeng pihak desa dan sekolah setempat,” ujar Dwi Rahayu.
Karena sulitnya akses ke sekolah, program pengmas ini juga menawarkan untuk berbagi pengetahuan secara online. Tentu bukan hal mudah, karena akar masalah kerentanan atas upaya maju perlindungan hak anak terkait dengan perampasan hak tanah dan keterbatasan pengairan untuk pertanian dan kesejahteraan ekonomi warga. Itu sebabnya, program strategis lanjutan untuk membantu warga terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu komitmen politik sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.(*)
Penulis : Sukma Cindra Pratiwi
Editor : Binti Q Masruroh
