UNAIR NEWS – Belakangan ini, pencemaran mikroplastik di perairan Surabaya kerap menjadi sorotan bagi sejumlah praktisi maupun organisasi pemerhati lingkungan. Salah satunya adalah Common Seas, sebuah organisasi nirlaba asal Bristol, Inggris, yang bekerja untuk mengurangi sampah plastik atau polusi sampah plastik di kawasan perairan dunia.
Kali ini, organisasi tersebut menyasar perairan Indonesia terutama di Surabaya setelah sebelumnya bergerak di Yunani dan Makedonia. Hal itu disebabkan oleh kondisi perairan yang kian memprihatinkan akibat kandungan mikroplastik. Yakni, potongan plastik berukuran kecil dengan kandungan berbahaya dari limbah industri. Selain mengancam organisme perairan, keberadaan mikroplastik dapat berdampak bagi kesehatan manusia.
“Dalam kunjungan ke Surabaya, Common Seas juga menyempatkan diri untuk bertandang ke Universitas Airlangga guna menjalin kerjasama terkait penanganan mikroplastik di perairan. Mereka diwakili oleh Jo Royle selaku managing director serta Samanta Skrivere yang merupakan salah satu peneliti di Common Seas,” ujar ahli hukum bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Fakultas Hukum (FH) UNAIR, Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Bertempat di Kantor Manajemen UNAIR pada Selasa (3/9), pembahasan mengenai kerjasama itu turut dihadiri Dr. Santi Martini dr., M.Kes (Fakultas Kesehatan Masyarakat); dan Dr. Endang Dewi Masithah Ir., MP (Fakultas Perikanan dan Kelautan). Selain itu, pihak Common Seas juga mengemukakan ketertarikannya dalam penelitian milik Dosen Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Nita Citrasari S.Si., M.T. yang membahas mikroplastik.
“Mereka senang karena UNAIR sudah memiliki penelitian tentang mikroplastik. Namun, penelitian milik Ibu Nita dari FST itu dirasa masih sangat mendasar dan beberapa peralatan yang digunakan belum memadai. Standar alat yang digunakan dalam meneliti mikroplastik berjenis mantaned sementara FST menggunakan planktoned,” terang Iman.
Iman menjelaskan, selain dengan UNAIR, Common Seas juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) untuk fokus pada pengurangan sampah mikroplastik di Surabaya yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti plastik dan popok. Melalui kerjasama itu mereka berniat untuk merancang based line studies guna mengkaji regulasi, implementasi serta kepatuhan pengelolaan sampah.
“Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat menemukan alternatif permasalahan dan regulasi yang memungkinkan masyarakat Surabaya untuk mengurangi plastik. Sebab, sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang produsen dalam menggunakan plastik. Ada dua cara sebetulnya, melarang produsen atau konsumen. Namun, kebijakan seperti itu juga harus disertai dengan insentif,” kata Ketua Departemen Hukum Internasional itu.
Endang menambahkan, dari segi keamanan pangan, plastik yang sudah terkumpul atau terdegradasi menjadi mikroplastik dapat masuk ke pencernaan organisme di perairan seperti kerang dan ikan sehingga menjadi sumber kontaminasi bagi tubuh manusia. Dihubungi secara terpisah, Nita selaku peneliti mikroplastik juga memberikan tanggapan. Menurutnya, penelitian ini berfungsi sebagai keberlanjutan lingkungan hidup di perairan.
“Air harus memiliki kualitas sesuai peruntukannya sehingga di Indonesia ada regulasi mengenai kelas air. Sebagai contoh, air kelas satu digunakan sebagai bahan baku air minum. Lingkungan di sini posisinya ada di tengah hukum serta perikanan. Kami menggunakan regulasi untuk menjaga kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan seluruh ekosistem. Mikroplastik belum memiliki regulasi tetapi sangat berbahaya,” tutup Nita. (*)
Penulis : Nabila Amelia
Editor : Khefti Al Mawalia
