Perekonomian Indonesia masih dalam tahap pemulihan, proyek pemindahan ibu kota masih menimbulkan keberatan dan keraguan di banyak kalangan, harga barang-barang pokok mengalami kenaikan, utang negara meningkat, dan rasio penerimaan pajak menurun. Beberapa kondisi itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak persoalan melingkupi kehidupan bangsa ini.
Namun, di tengah himpitan berbagai masalah tersebut, belakangan ini, publik dihebohkan oleh berita soal anggaran fantastis terkait penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR (Rp 48,7 miliar) dan pengaspalan jalan di area sekitar gedung DPR (Rp 11 miliar). Ulah DPR tersebut jelas memperluas masalah yang dihadapi bangsa ini dan sekaligus menciptakan gerak mundur dalam perjalanan bangsa ini menuju cita-cita kehidupan bersama yang maju, makmur, dan adil.
Signifikansi lembaga legislatif
Padahal, lembaga legislatif, yang di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki peran yang amat sangat signifikan dalam sistem demokrasi. Kemajuan dan kemunduran suatu negara demokrasi amat sangat bergantung pada kualitas lembaga legislatif atau lembaga perwakilan itu. Mengapa? Demokrasi secara umum didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.
Berdasarkan definisi umum itu, kata perwakilan dalam “Dewan Perwakilan Rakyat” sudah cukup menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga yang paling merefleksikan gagasan kedaulatan rakyat. DPR paling berperan dalam mengoperasikan gagasan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Posisi penting dan strategis dari DPR itu membuat ia memerankan kekuasaan yang besar, yang sering kali dianggap lebih besar dibanding lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga eksekutif dan yudikatif.
Ciri lain yang sering dialamatkan pada DPR adalah perannya sebagai “mata dan telinga rakyat.” DPR bertugas untuk melihat dan mendengarkan aspirasi dan persoalan dari rakyat, yang selanjutnya direspons dalam bentuk pembuatan undang-undang (UU), kebijakan, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan bersama.
Melihat peran signifikan DPR dalam negara demokrasi, maka, adalah suatu persoalan yang sangat serius ketika kualitas lembaga DPR itu rendah. Di Indonesia, persis itulah yang terjadi. Etika dan integritas dari anggota DPR kita kian dipertanyakan. Lembaga DPR dinilai lebih banyak menuntut hak daripada menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Rendahnya kualitas DPR di negeri ini membuat publik menganggap bahwa DPR itu lebih berposisi menjadi bagian dari masalah daripada menjadi bagian dari solusi. Kasus proyek gorden untuk rumah dinas anggota DPR dan pengaspalan jalan di area DPR adalah penegasan atas anggapan negatif publik terhadap DPR itu.
Ketidakpekaan dan irasionalitas
Sufmi D. Ahmad, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, menjelaskan bahwa anggaran Rp 48,7 miliar untuk gorden itu dikarenakan sejak tahun 2015 gorden di rumah dinas anggota DPR tidak pernah diganti. Di rumah anggota DPR sekarang, ada yang gordennya masih ada, ada yang tidak ada. Selain itu, anggaran Rp 11 miliar untuk pengaspalan jalan di area gedung DPR ditujukan agar kompleks DPR terkesan baik saat dikunjungi oleh delegasi dari 40 negara pada Juli 2022 (Detiknews, 28/3/2022).
Berdasarkan penjelasan dari Wakil Ketua DPR di atas, terlihat adanya ketidakpekaan dan irasionalitas. Pertama, ketidakpekaan. Jumlah anggaran Rp 48,7 miliar untuk gorden rumah dinas DPR dan Rp 11 miliar untuk aspal jalan di area DPR menunjukkan perilaku manja dan hedonis dari para legislator kita, serta sekaligus ketidakpekaan terhadap kehidupan rakyat banyak yang sedang susah.
Para legislator menuntut agar segala keinginan mereka dipenuhi, bukan dengan uang gaji mereka, tetapi dengan APBN yang adalah uang rakyat. Di tengah kondisi kehidupan rakyat kebanyakan yang masih susah di masa pandemi covid-19, sementara tingkat penghasilan anggota DPR tetap stabil, mereka sama sekali tidak rela berkorban mengeluarkan seperak pun dalam memenuhi kebutuhan di rumah, tempat mereka tinggal sehari-hari. Para anggota DPR hidup nyaman karena segala kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi di atas penderitaan rakyat, yang sejatinya adalah tuan mereka sendiri.
Ketidakpekaan itu juga terlihat apabila membandingkan kualitas kerja lembaga DPR dengan tuntutan mereka terhadap berbagai jenis fasilitas. Berbagai hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap lembaga negara sering menunjukkan lembaga DPR berada pada posisi terbawah. Persepsi publik ihwal kinerja DPR itu rendah. Dalam konteks itu, para legislator kita seharusnya malu bahwa kinerja mereka sangat bobrok di tengah melimpahnya berbagai materi dan privilese yang mereka terima. Maka, tugas utama DPR saat ini adalah bukan menuntut dan menambah berbagai hak, tetapi menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat dengan sebaik mungkin.
Kedua, irasionalitas. Pernyataan Sufmi D. Ahmad di atas bahwa pengaspalan jalan di area sekitar DPR agar kompleks parlemen terkesan baik saat dikunjungi oleh delegasi dari 40 negara pada Juli 2022, adalah suatu pernyataan yang dangkal. Alasan tersebut susah diterima secara akal sehat. Sejarah mengajarkan bahwa kehormatan dalam arti sejati bukanlah karena kepemilikan berbagai materi dan fasilitas, tetapi adalah karena kualitas karya yang hasilnya membawa manfaat bagi banyak orang.
Berdasarkan itu, apabila lembaga DPR ingin mengesankan para delegasi dari berbagai negara yang mengunjungi DPR, maka yang dipresentasikan dan dipromosikan bukanlah gedung DPR yang mewah, melainkan hasil kerja DPR yang telah membawa manfaat bagi kehidupan rakyat. Bahan yang dipresentasikan adalah, misalnya, produk undang-undang yang berguna bagi rakyat, proses pembuatan undang-undang yang melibatkan partisipasi publik, dan perilaku responsif DPR dalam mendengarkan aspirasi dan persoalan rakyat. Itulah kehormatan sejati yang akan menimbulkan kesan positif dimata orang lain.
Irasionalitas itu juga terlihat apabila dihubungkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Apabila ibu kota di beberapa tahun ke depan memang jadi pindah, maka pengaspalan jalan di area DPR tidak memiliki manfaat jangka panjang. Sulit untuk menemukan urgensi dari rencana pengaspalan jalan di area DPR. Tindakan tersebut justru adalah contoh pengeluaran sumber daya untuk tujuan yang tidak produktif.
Dihentikan
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah suatu pilihan yang bijak bagi lembaga DPR untuk menghentikan rencana proyek tersebut. Melihat jumlah anggaran yang fantastis dari kedua proyek tersebut saja sudah menimbulkan kecurigaan yang luar biasa di publik. Publik menanti langkah yang diambil DPR ke depan. Satu hal perlu diingat di sini, bahwa, biasanya apabila sesuatu dipaksakan, berarti ada udang dibalik batu, ada hal lain yang disembunyikan. Hal yang disembunyikan itu misalnya ada kalangan tertentu yang terlibat dalam proyek itu dan mengambil keuntungan, alias korupsi.
Menghentikan proyek kontroversial seperti ini juga adalah kesempatan bagi DPR untuk pelan-pelan memulihkan kembali citra mereka di hadapan rakyat. Agar DPR tidak selalu dinilai sebagai lembaga yang lebih banyak menuntut hak daripada menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Agar DPR tidak selalu dinilai sebagai bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi dalam kehidupan berbangsa. Jika tidak dihentikan, maka cap negatif bahwa DPR adalah sumber masalah bangsa dan bahkan perluasan masalah bangsa terus akan bertahan.
Penulis: Ransis Raenputra, Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
