Salah satu fungsi utama negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.Fungsi tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintah tersebut tentu saja dibutuhkan dana yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai belanja negara. Di Indonesia, belanja pemerintah tersebut dapat digolongkan menjadi belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal. Selain belanja negara, APBN juga terdiri daripendapatan negara, yang utamanya bersumberdari pajak. Sejak tahun 2008 penerimaan pajaktelah tumbuh dari Rp 566 triliun menjadi Rp 1.339triliun pada tahun 2017 (BKF, 2019). Pada APBNtahun 2018 tercatat target penerimaan pajakmencapai 85 persen dari total penerimaan Negarayang direncanakan (BKF, 2019).
Dalam hubungan antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak terdapat beberapa pandangan yang berbeda.The spend-tax hypothesis menyatakan bahwa belanja pemerintah mempengaruhi pendapatan pajak, sebaliknya taxspendhypothesis berpendapat bahwa penerimaan pajaklah yang menentukan besarnya belanja pemerintah. Terdapat juga pandangan bahwa pendapatan pajak dan belanja pemerintah saling mempengaruhi satu sama lain yang disebut dengan fiscal synchronization. Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan kausalitas antara belanja pemerintah dan pendapatan pajak di berbagai negara juga ternyata memberikan hasil yang berbeda-beda.
Dengan demikian, apakah pandangan yangberlaku secara empiris di Indonesia?Bagaimanahubungan kausalitas antara belanja pemerintah dan penerimaan perpajakan di Indonesia?Apakahbelanja pemerintah menjadi faktor penting yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak?Berbagai pertanyaan inilah yang ingin dijawab oleh penulis dengan melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data triwulanan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun 2001-2017.Dari data realisasi APBN tersebut digunakan 3 variabel yang terdiri dari variabel terikat yaitu realisasi penerimaan pajak dan variabel bebas yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah dan gross domestic bruto(GDP).
Oleh karena data penelitian merupakan data time series maka untuk melakukan penelitian harus dicari terlebih dahulu metode yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. Dalam hal ini maka pengujian dapat dilakukan dengan beberapametode, antara lain granger test untuk menguji hubungan kausalitas belanja pemerintah dan penerimaan pajak, serta partial adjustment model(PAM) dan error correction model (ECM) untuk menguji pengaruh belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini juga digunakan pengujian impulse response VAR untuk mengetahui dampak penerimaan pajak terhadap shock yang terjadi pada belanja pemerintah danGDP. Adapun analisis data akan dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.
Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas secara umum realisasi belanja pemerintah ternyata berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia, namun hal ini tidak berlaku sebaliknya. Hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan realisasi belanja pemerintah ternyata sesuai dengan pandangan bahwa belanja pemerintah untuk belanja barang dan modal akan langsun dikenakan pajak pertambahan nilai sehingga meningkatkan nilai penerimaan pajak. Di sisi lain, pengeluaran belanja barang dan modal juga akanmeningkatkan penghasilan sektor swasta yang akan meningkatkan pajak penghasilan. Atas belanja pemerintah dalam bentuk belanja pegawai juga akan dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan pegawai ini pada gilirannya juga akan dibelanjakan oleh para pegawai sehingga akan dikenakan pajak pertambahan nilai yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.
Dari berbagai pengujian yang dilakukan ternyata realisasi belanja pemerintah dan GDP terbukti secara empiris berpengaruh terhadap penerimaan pajak.Dari perbandingan metode pengujian PAM dan ECM, dapat disimpulkan bahwa model PAM lebih tepat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel belanja pemerintah dan GDP terhadap penerimaan pajak. Hal ini didasari fakta bahwa metode PAM memberikan hasil Adjusted R2 yang tertinggi. Simpulan yang dihasilkan oleh metode PAM juga lebih sesuai dengan teori ekonomi dimana perubahan GDP lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak daripada perubahan belanja pemerintah saja.
Penulis: Tria Sandi Kurniawan
Link: https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/212
