UNAIR NEWS – Deklarasi Juanda pada tahun 1967 lalu mampu menempatkan Indonesia pada posisi kuat dalam dunia maritim internasional. Puluhan tahun kemudian, tepatnya saat periode pertama kepemimpinan Jokowi, dirumuskan konsep Global Maritim Fulcurm (GMF) untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor maritim. Namun, pada periode kedua sekarang ini, tampaknya kondisi maritim Indonesia mengalami penurunan.
Merespons hal itu, Departemen Hubungan Internasional menggandeng Caksa Studi Global Strategis (CSGS) menyelenggarakan webinar internasional bertajuk Beyond Indonesia’s Global Matirime Fulcrum: Prospect and Challenges. Turut hadir Prof. Pankaj Jha, Joko Susantom, M.Sc., dan Ibrahim Khalilul Rohman, Ph.D., dalam webinar yang berlangsung pada Rabu malam (16/12/2020).
Salah serorang pemateri Joko Susanto, M.Sc. menilai bahwa GMF Indonesia mengalami pola from booming to bouncing. Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR) itu menerangkan kondisi booming terjadi ketika Presiden Joko Widodo mengenalkan kebijakan poros matirim untuk kali pertama dan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Namun, saat ini kondisi maritim Indonesia mengalami bouncing karena ada beberapa isu terkait skandal korupsi, pertanyaan menganai masa depan global maritim, dll.
“Kenapa GMF mengalami penurunan? Tentu karena ada kekurangan dalam structural imperative,” terangnya dalam webinar yang dimoderatori Irfa Puspitasari, M.A.
Salah satu dari kekurangan tersebut, menurut Joko adalah tidak terpenuhi atau terlaksananya teori Mahan dengan baik. Teori tersebut menyebutkan bahwa akar kekuatan bidang maritim suatu negara berada pada kekuatan sisi global ekonomi. Meski Indonesia mulai mengembangkan pengaplikasian teori itu, Joko melihat bahwa data ekspor ekonomi menunjukkan angka yang tidak terlalu mendukung kebijakan maritim dan masih kalah dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand.
“Salah satu negara yang berhasil menerapkan teori mahan adalah USA. Kita bisa lihat mereka bertransmormasi dengan cepat dimana pada abad ke-19 tidak begitu paham tentang dunia maritim, namun sekarang justru menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan laut,” jelasnya.
Meski begitu, Executive Director di Emerging Indonesia Project (EIP) itu menerangkan ada beberapa PR yang perlu dikerjakan pemerintah untuk menguatkan kembali kebijakan maritim. Di antaranya adalah membangun gagasan tentang revatilisasi struktur fundamental dan meningkatkan GMF sebagai blue economic.
Penulis : Nikmatus Sholikhah
Editor : Feri Fenoria
