UNAIR NEWS – Melihat semakin rendahnya cakupan imunisasi dan pelayanan triple eliminasi di era pandemi Covid-19, Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat (GELIAT) Universitas Airlangga (UNAIR) bekerja sama dengan UNICEF dan S3 Kesehatan Masyarakat UNAIR menggelar webinar nasional pada Sabtu (15/8/20). Membawakan topik yang bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Era Pandemi Covid 19 Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, webinar tersebut menghadirkan empat pembicara dan satu panelis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Saat situasi pandemi, tidak sedikit masyarakat yang merasa takut pergi ke fasilitas kesehatan untuk memberikan imunisasi pada anaknya. Hasil survei GELIAT UNAIR pada 38 kab/kota menunjukkan bahwa hambatan tertinggi imunisasi dan triple eliminasi adalah beban tenaga kesehatan yang lebih banyak mengurusi Covid-19.
“Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus berupa imunisasi. Sebelum anak dilahirkan, ibu juga perlu dilindungi dengan triple eliminasi untuk hiv civilis dan hepatitis,” ungkap Prof. Dr. Tri Martiana, dr., Dekan FKM UNAIR ketika memberikan sambutan.
Cakupan Imunisasi Rendah
Salah seorang pembicara yakni Kolonel CKM dr. Achmad Yurianto, Dokter dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki target cakupan imunisasi per provinsi yakni 46,5%. Namun begitu, pada bulan Juni 2020 cakupan tertinggi hanya mencapai 43,8% (Jawa Tengah).
Sedangkan Jawa Timur sendiri, hanya sebesar 43% dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta-an jiwa. Pada Juni 2020, semua provinsi mengalami penurunan cakupan IDL yang cukup signifikan dibandingkan dengan Juni 2019.
“Seperti Lampung yang angkanya (Covid-19, red) tidak terlalu tinggi pun, juga mengalami tekanan (imunisasi, red) yang luar biasa, ini yang menjadi problem kita,” ujar dr. Yuri.
Kab/Kota Berperan Penting
Menurut dr. Yuri, seharusnya di level provinsi yang menjadi kontrol terhadap pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal), mestinya harus membreakdown per kabupaten kota. Sehingga gambaran-gambaran tentang kebijakan tidak lagi sentralistik.
Hal tersebut harus dipelajari lebih detail kembali, terkait bagaimana gambaran implementasi kebijakan nasional pada level kabupaten/kota untuk cakupan imunisasi. Karena kabupaten/kota merupakan pelaksanan tatanan operasional dari setiap kebijakan nasional.
“Ada resiko KLB PD3I pada masa pandemi Covid-19. Risiko akan semakin besar jika tidak ada interfensi secara spesifik terkait dengan kebijakan operasional pada kabupaten kota,” terang dr. Yuri.
Komunikasi adalah Strategi Paling Penting
Imunisasi tidak boleh dihentikan, maka komunikasi menjadi strategi paling penting yang dapat dilakukan. Hal itulah yang merubah strategi pemerintah secara nasional sekarang, dengan mengedepankan upaya untuk mengedukasi masyarakat.
“Karena masyarakat kita obsesinya sekarang adalah tentang ancaman Covid-19, nah tentunya komunikasi inilah yang menjadi penting,” jelasnya.
Hal mendasar dalam mengedukasi masyarakat yakni pertama tidak boleh sentralistik, karena harus ada sinergitas antara kearifan lokal dengan cara mengedukasinya. Kedua, tidak boleh tetap bertahan pada jalur birokrasi, karena edukasi itu harus bisa dilaksanakan oleh semua orang. Termasuk peran tokoh, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi kunci penting yang harus dikelola dengan baik.
Kekebalan kelompok hanya dapat dicapai dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di semua tingkatan. Pelayanan imunisasi harus menjadi prinsip dasar yang harus dipahami seluruh masyarakat bangsa, tidak hanya tenaga kesehatan. Pemerintah mendorong untuk menjadikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) supaya bisa menjadi fokus utama pemerintah daerah
“Meski imunisasi ditengah pandemi, imunisasi harus tetap berjalan. karena Imunisasi merupakan pondasi masa depan bangsa. Imunisasi juga merupakan hak setiap anak untuk sehat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ulfah Mu’amarotul Hikmah
Editor : Binti Q Masruroh
