UNAIR NEWS – Dalam upaya menuju kampus ramah difabel, memerlukan berbagai sektor dalam tindakannya. Pemerintah dan masyarakat adalah dua sektor penting yang dapat menghentikan masalah disabilitas di Indonesia, dalam hal ini adalah deskriminasi terhadap orang dengan disabilitas.
President Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Dr. Dina Afrianty dari La Trobe University berbagi pengalaman Australia dalam melawan segala bentuk diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Yakni dalam acara Simposium Nasional bertajuk “Menuju Kampus Ramah Difabel” yang diadakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR), Rabu (18/9/19).
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Aula Nanizar Zaman Joenoes Fakultas Farmasi Kampus C UNAIR, Dina menyampaikan bahwa Australia termasuk salah satu negara maju yang mempunyai kebijakan sangat inklusif terhadap disabilitas.
Meski memerlukan perjalanan panjang dalam menghapuskan deskriminasi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Baik dari individu, komunitas, maupun petinggi negara.
Sistem Hukum yang Bagus
Negara Australia mempunyai sistem hukum yang sangat bagus. Di sana, pemerintah menerapkan sistem hukum dimana tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap individu. Siapapun. Baik berdasarkan ras, agama, gender, seksualitas, dan disabilitas. “Di sana, disabilitas dianggap sebagai bagian dari identitas individu,” ucap Dina.
Indonesia, sejatinya sudah peduli akan masalah itu. Dibuktikan, Indonesia sudah menandatangani UN-CRPD (Convention on the Rights of Person with Disabilities) pada tahun 2007. Berisi prinsip-prinsip dasar yang harus diberikan negara kepada penyandang disabilitas. Tahun 2011, Indonesia sudah meratifikasi, artinya membuat UN-CRPD menjadi undang-undang. Lalu, tahun 2016 Indonesia membuat undang-undang penyandang disabitas yang jauh lebih komprehensif lagi.
“Artinya, pemerintah Indonesia itu sudah seserius itu memeberikan komitmen, memberikan penyandang disabiitas akses terhadap seluruh pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain,” tambahnya.
Dukungan Masyarakat yang Kuat
Sementara itu, masyarakat merupakan salah satu sektor yang dekat dalam kehidupan orang dengan disabilitas, baik lingkungan rumah, sekolah, dan tempat umum. Dukungan diberikan dalam bentuk perhatian dan juga sikap tanpa diskriminasi.
“Seperti kasus Scarlett (tidak diterima di instansi pendidikan keinginannya, Red), support dari masyarakat yang begitu kuat, ketika kasusnya sampai ke media, ke publik, support untuk Scarlett itu sangat banyak,” terangnya.
Dalam hal pendidikan, artikel 24 UN-CRPD mengharuskan setiap negara yang punya undang-undang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, tidak boleh ada lagi yang menolak, beralasan tidak punya fasilitas, saranan prasarana, dan lain-lain. Salah satunya universitas, wajib untuk menyiapkan akomodasi. Akomodasi itu mencakup cara ketika masuk kelas, duduk dan berinteraksi secara bebas independen, serta mandiri dengan teman-temannya.
“Universitas wajib memeberikan support kepada mahasiswa tersebut dengan mengidentifikasi apa saja kebutuhannya,” ujarnya.
Dukungan dari Orang Tua
Orang tua juga mempunyai peran untuk mendorong anak punya kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri akan menumbuhkan sikap berani pada anak, anak tidak takut, serta anak juga dapat menyuarakan haknya ketika terjadi diskriminasi.
“Sehingga Scarlett pada usia yang sangat muda tadi, begitu percaya diri dan dia yang maju untuk memidanakan protes pada sekolah yang ia inginkan tapi menolaknya itu,” ungkapnya. (*)
Penulis : Ulfah Mu’amarotul Hikmah
Editor : Binti Q Masruroh
