Hari TB Sedunia, Dosen FKM Soroti Problem Penanganan Penderita di Indonesia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi: Ulfah Mu’amarotul Hikmah
Ilustrasi: Ulfah Mu’amarotul Hikmah

UNAIR NEWS – Tuberculosis (TB) merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara nomor dua tertinggi dalam kasus TB di dunia setelah India.

Berdasar laporan WHO pada 2017, diperkirakan ada 1,02 juta kasus TB di Indonesia. Namun, baru terlapor ke Kementerian Kesehatan sebanyak 0,42 juta kasus. TB yang masih menjadi epidemi di dunia juga merupakan penyebab kematian nomor satu di antara penyakit menular lainnya.

Dengan permasalahan tersebut, Hari Tuberculosis Sedunia (HTBS) tahun 2019 mengangkat tema secara global yakni “Its time”. Sejalan dengan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Indonesia mengambil tema peringatan HTBS tahun 2019, yaitu “Saatnya Indonesia Bebas TBC, Mulai dari Saya” dengan aksi: Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh (TOSS TBC). Deteksi dini dan pencegahannya.

Pemerintah juga menyoroti secara tegas pada program Indonesia bebas TBC tahun 2030. Hal itu juga sejalan dengan Kementerian Kesehatan yang menargetkan 1 juta skrinning TB hingga akhir 2019.  Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat mencapai eliminasi TB.

Bertepatan dengan HTBS, dosen Epidemiologi Penyakit Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Prof., Dr. Chatarina Umbul Wahyuni dr., M.S., M.P.H. menyatakan bahwa permasalahan TB belum habis. Banyak faktor yang memengaruhinya. Misalnya, usaha penemuan kasus belum maksimal dan ketidakpatuhan masyarakat yang terkena TB untuk meminum obat secara rutin sehingga menyebabkan resistan terhadap obat tersebut atau biasa dikenal dengan istilah MDR.

”Faktor itu yang seharusnya cepat untuk diidentifikasi. Penemuan kasus TB sudah dicoba melalui penelitian dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembentukan kader dan pelatihan untuk memahami gelaja dini TB. Hal ini diharapkan supaya kader dapat menangkap masyarakat yang dicurigai atau berisiko,” ungkapnya.

”Setelah ditangkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan apakah masyarakat tersebut positif TB atau negatif. Namun, permasalahan juga sering terjadi di pelayanan kesehatan yang kurang memadai, karena permasalahan itu saling berkorelasi dan berkelanjutan,” tambahnya.

Prof. Dr. Chatarina juga menjelaskan bahwa sudah banyak penelitian dan pelatihan dilakukan. Seperti penelitian dan pemberdayaan oleh mahasiswa, pelatihan pada kader, dokter swasta, dan bidan desa. Namun, hasilnya seringkali tidak diimplementasikan secara maksimal.

”Melakukan skrinning sangat efektif untuk dilakukan, terutama pada orang yang berisiko tinggi seperti penderita HIV dan masyarakat daerah kumuh. Namun, alangkah lebih baik, jika melakukannnya juga pada orang yang tidak diduga. Seperti pada orang tua. Karena, TB bisa terjadi pada siapapun,” imbuhnya.

Seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam penekanan angka TB. Bukan hanya pemerintah, namun juga dinas sosial. Seluruh masyarakat dapat berisiko terkena TB. Karena itu, pengetahuan, kesadaran, dan paham akan TB sangat diperlukan.

”Harusnya masyarakat tidak hanya tahu permasalahan TB. Namun, juga harus tahu gejala indikasi, pencegahan, dan adanya kesadaran diri untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Masyarakat tidak perlu takut dan malu karena sebenarnya TB bisa sembuh total,” pungkasnya. (*)

 

Penulis: Ulfah Mu’amarotul Hikmah

Editor: Feri Fenoria Rifa’i

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).