Dosen UNAIR Sarankan Beberapa Hal Kurangi Penderita Diare Jawa Timur

Read more about the article Dosen UNAIR Sarankan Beberapa Hal Kurangi Penderita Diare Jawa Timur
Ilustrasi Artikel Ilmiah oleh Feri Fenoria

UNAIR NEWS – Pemerintah diharapkan memperhatikan sejumlah faktor dalam mengurangi jumlah penderita diare di masyarakat Jawa Timur. Yakni, perlu bagi pemerintah memperhatikan persentase penduduk dengan akses sanitasi yang baik. Kedua…

Continue ReadingDosen UNAIR Sarankan Beberapa Hal Kurangi Penderita Diare Jawa Timur

OJK Teken Kerja Sama dengan UNAIR Edukasi Masyarakat Soal Jasa Keuangan

Read more about the article OJK Teken Kerja Sama dengan UNAIR Edukasi Masyarakat Soal Jasa Keuangan
Rektor UNAIR Prof Moh Nasih (lima dari kiri) usai tanda tangan MoU dengan Lembaga Jasa Keuangan Jawa Timur. (Foto: Aditya Gita Rohmatullah)

UNAIR NEWS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FK-LJKD) Jawa Timur menggelar Pelatihan Literasi dan Inklusi (PETIK) di Universitas Airlangga. Pelatihan dengan…

Continue ReadingOJK Teken Kerja Sama dengan UNAIR Edukasi Masyarakat Soal Jasa Keuangan

Adakan 13th Korea-ASEAN Joint Symposium 2019, FST Tutup dengan Tanda Tangan MoA

UNAIR NEWS – Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga dipilih menjadi penyelenggara seminar Internasional The 13th Korea-ASEAN Joint Symposium 2019. Seminar yang dibuka langsung oleh dekan FST yang sekaligus…

Continue ReadingAdakan 13th Korea-ASEAN Joint Symposium 2019, FST Tutup dengan Tanda Tangan MoA

Adrian: Surabaya dan Jawa Timur Bisa Jadi Pertimbangan Pemerintah soal Ibu Kota Baru

Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan daerah lain di Jawa untuk menggantikan Jakarta. Misalnya saja, Surabaya atau kota-kota lain yang berada di Jawa Timur. Sebab diakuinya, bila hingga saat ini Jawa masih menjadi primadona, baik dalam aspek pembangunan, infrastruktur, geopolitik, geostrategis maupun geokultural.

Continue ReadingAdrian: Surabaya dan Jawa Timur Bisa Jadi Pertimbangan Pemerintah soal Ibu Kota Baru