Pendidikan Perbatasan Indonesia-Malaysia, Cukupkah?

UNAIR NEWS – Perubahan pendidikan konvensional menjadi digital nampaknya berkembang pesat saat-saat ini. Namun, jika ditengok ke bagian perbatasan Indonesia, nampaknya pendidikan digital yang masif dilakukan di kota metropolitan dan daerah sekitarnya belum berlaku di sini. Entikong adalah salah satu daerah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat- yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Tak heran jika jalur perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang berada di Entikong disebut sebagai jalur sutera karena bus dari Indonesia-Malaysia atau sebaliknya dapat masuk ke dua negara tanpa harus menyebarangi lautan. Jalur sutera ini pada satu sisi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Entikong. Pendidikan merupakan salah satu di antara sorotan yang harus pemerintah perhatikan baik dari segi pelayanan terhadap siswa, ketersediaan tenaga pendidik, dan fasilitas belajar.

Seperti yang dilansir oleh sejumlah media, Kalimantan Barat masih membutuhan setidaknya 15 ribu guru untuk mencukupi kebutuhan minimal tenaga pendidik (Tribun Pontianak, 2017). Terdapat setidaknya 70 ribu guru di Kalimantan Barat yang terbagi menjadi 45 ribu guru PNS dan 25 ribu guru honorer. Meskipun begitu, ketersediaan tenaga pendidik tampaknya tidak terlalu menyebar dengan merata. Seperti halnya yang dirasakan oleh beberapa sekolah di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, mendapat jalur sutera rasanya tidak menguntungkan dalam hal pendidikan. SMK Yayasan Lintas Batas, MTs Istiqomah, dan MI Istiqomah yang bermukim di Entikong mengalami penderitaan yang sama dalam hal tenaga pendidik.

Sekolah-sekolah ini mati-matian mencari guru yang bisa mengisi mata pelajaran tertentu. Sekolah ini terpaksa mengambil guru dari luar sekolah yang sudah mendapatkan amanah di sekolah tertentu. Alternatif yang mereka pakai adalah menjadikan guru dari sekolah lain sebagai guru terbang untuk mengisi mata pelajaran tertentu. Persoalan ini mungkin dapat teratasi dengan adanya program Guru Garis Depan (GGD) yang ditempatkan di Sekolah Garis Depan (SGD). Sekolah Garis Depan meliputi sekolah-sekolah di lokasi 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Program SGD dan GGD merupakan perwujudan dari program Nawacita ke-3 yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan target pembenahan tahun 2016 lalu, ada sebanyak 114 SGD yang menjadi sasaran dengan 11 unit sekolah baru (7 SMA, 2 SMK, dan 2 SLB) serta 103 revitalisasi (27 SD, 30 SMP, 25 SMA, 18 SMK, 3 SLB) (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian soal SGD dan GGD adalah Sanggau, Kalimantan Barat. Dari data jumlah pendaftar GGD di Kalimantan Barat, terdapat setidaknya 1492 guru untuk Sanggau, Bengkayang, dan Sambas. Jumlah pendaftar ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendaftar GGD di 48 kabupaten/kota lainnya.

Adanya program GGD di daerah 3T seharusnya mampu untuk menjadi alternatif pemerataan guru. Selain, harus adanya advokasi pemuda calon pendidik lainnya dari daerah yang bersangkutan. Akibatnya jika pemerataan guru di daerah 3T tidak dapat ditanggulangi, siswa-siswi bahkan tidak akan mendapatkan hak penuh mereka untuk belajar karena tidak adanya efektifitas pembelajaran di sekolah. Yang terjadi di dusun Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat adalah siswa-siswi terpaksa tidak menerima pelajaran di jam sekolah karena guru mata pelajaran tersebut tidak masuk atau memang tidak tersedianya guru pengampu mata pelajaran tersebut. Tidak jarang saya mendapati siswa-siswi SMK YLB keluar kelas, bermain bola, nongkrong di depan kelas, atau bolos. Mungkin, siswa-siswi ini sudah lelah menghadapi kondisi sekolah yang seperti itu.

Saat ini, kemendikmud telah mengalokasikan sebanyak Rp. 1,7 T untuk tunjungan guru daerah khusus. Namun, dalam pengelolaan dana tersebut sudah diserahan langsung ke pada pemerintah setempat. Agaknya, perlu dilakukan pembenahan terhadap penggunaan dana untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan sekolah di daerah Rp. 3 T. Meskipun pada kenyataannya pemerintah mengurangi alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi 416,09 T, alokasi dana tersebut untuk daerah malah meningkat sebanyak 0,12% (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).Memaksimalkan tunjangan guru non-PNS bisa jadi dapat memberikan ketertarikan guru-guru perbatasan untuk tetap di daerah. Kurangnya tenaga pendidik di daerah penyebabnya bisa jadi karena perbandingan guru yang akan pensiun dan tersedianya calon guru timpang. Tahun 2015 yang lalu saja, Kalbar dikatakan memiliki 11.000 guru yang memasuki masa pensiun. Bukan tidak mungkin bila mengandalkan transfer guru melalui GGD, tapi usaha dari pemerintah Entikong sendiri harus mampu menempa regenerasi guru dari dalam sendiri.

Bila tidak, ketergantungan untuk mencari guru dari luar daerah akan terus terjadi. Upaya ini tentu dilakukan salah satunya dengan penguatan peran STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di Entikong dan pelatihan untuk sumber daya manusia sekolah sebagai calon penerus guru. Penting untuk diketahui bahwa, adanya insitusi pendidikan yang berfokus pada pengajaran akan membantu dalam proses mencetak guru sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivatior, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator (Amri, 2013). Oleh karenanya, dalam menyiapkan kualitas pendidikan, perlu adanya generator tenaga pendidik baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Jalur Sutera antara Indonesia-Malaysia di Entikong tidak menjamin semua kebutuhan masyarakat terpenuhi terutama untuk kebutuhan pendidikan. Dengan adanya program nawacita yang telah terselenggara di Indonesia untuk 3T, diharapkan mampu untuk mengirimkan lebih banyak guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang kurang tenanga pendidik. Percayalah bahwa daerah 3T dapat berdaya dari orang-orang di dalamnya. Indonesia perlu bangga telah dapat mengakomodir kebutuhan rakyatnya dalam hal pendidian meskipun masih perlu proses pembenahan sekarang dan ke depannya.




Menunggu Kiprah Nyata Ksatria Muda Airlangga

UNAIR NEWS – “Bagi mahasiswa baru, selamat datang di kampus impianmu”. Tempat yang akan menemanimu dalam waktu yang tak lama. Jangan percaya kalau jadi sarjana itu tujuan utama dalam studi. Tak ada yang istimewa dari acara wisuda. Berjejer rapi lalu digeser toga kemudian foto bersama keluarga. Sungguh itu adegan yang menjemukan dan tak layak untuk dirindukan. Terlebih, jangan meyakini bahwa IP (Indeks Prestasi) tinggi itu segalanya.

Kampus beda dengan kekolah, dimana yang bernilai tinggi selalu dapat pujian. Hal ini pula yang menjadi pembeda antara sekolah dan kuliah. Saat sekolah, orientasi kalian adalah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari kelas 1 naik ke kelas 2, 3, dan seterusnya atau bisa dikatakan bahwa tujuan kalian sekolah adalah untuk sekolah lagi (dari SD ke SMP menuju SMA). Namun di bangku kuliah semuanya berbeda, mahasiswa harus dipaksa untuk menempa diri, sehingga saat memasuki pasca kampus tidak gagap dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

Secara umum, ketika telah lulus, seorang mahasiswa dapat menjadi empat jenis. Pertama, manusia yang bekerja pada lingkup pengembang profesi yang linier dengan studinya (praktisi), contoh: kuliah jurusan ilmu hukum setelah itu menjadi pengacara, kuliah jurusan akuntansi setelah itu menjadi bankir, dan sebagainya. Yang kedua, manusia yang bekerja menjadi akademisi, artinya mahasiswa tersebut telah ahli  secara keilmuan karena mendalami studinya. Contoh: kuliah jurusan ilmu politik lalu menjadi peneliti pada lembaga survey, dosen sesuai disiplin ilmunya, dan sebagainya.

Ketiga, manusia yang menjadi pengusaha (enterprenuer), entah jenis usahanya sesuai dengan ilmu yang dipelajari, seperti contoh: kuliah jurusan budidaya perairan kemudian membangun usaha ternak lele, kuliah jurusan kedokteran lalu menjadi importir alat-alat medis, dan lain-lain. Atau bisa jadi usahanya tidak berhubungan sama sekali dengan studinya di kampus. Yang keempat adalah manusia pengangguran, yaitu seorang mahasiswa yang setelah lulus tidak tahu akan menjadi apa dan harus bagaimana.

Akan menjadi seperti apa seorang mahasiswa nantinya itu kembali lagi pada perjuangan masing-masing. Di kampus, kalian merdeka seutuhnya, tidak lagi diatur oleh orang tua atau guru, kalian sendiri lah yang harus mengatur hidup kalian, mulai dari makan apa, berangkat ke kampus jam berapa, mengerjakan tugas dimana, dan seterusnya. Itu sebabnya biarkan petualangan membawamu ke sana kemari. Kampus memberi kamu pengalaman yang tak dapat kamu peroleh di mana-mana. Karena di kampus, segala ruang pengembangan diri tersedia, ratusan komunitas, atau organisasi yang mewadahi kebutuhan mahasiswa bisa ditemukan.

Untuk mereka yang ingin mendalami studinya secara akademis, tersedia berbagai lembaga penelitian di tingkat fakultas dan universitas. Bagi yang ingin mengembangkan kemampuan berwirausaha, ada pula pusat pengembangan profesi & kewirausahaan yang secara rutin mengadakan workshopnya. Atau bagi mereka yang ingin menempa ideliasme secara idelogis atau biasa disebut “aktivis” pun juga tidak sulit. Organisasi adalah sangkar yang indah dan memikat untuk anak muda yang berani.Setidaknya, organisasi membimbing keyakinan untuk percaya kalau kebenaran itu bukan retorika kosong. Organisasi adalah kuliah yang sesungguhnya. Kamu bukan diajarkan untuk meraih prestasi, tapi kamu dibimbing untuk memahami bahwa dasar hidup itu adalah solidaritas dan hubungan interpersonal (softskills).

Dalam organisasi, kalian akan belajar mengenai 4 komponen manajemen diri, yaitu PAOC. Planning, atau perencanaan adalah pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Organizing atau pengkoordinasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Actuating atau Realisasi merupakan tahap eksekusi semua rencana yang telah dibuat dan dibagi tugasnya. Dan terakhir Controlling atau Pengawasan yaitu serangkaian proses koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman

Oleh karenanya, saran saya sebagai mahasiswa baru, jelajahilah segala ruang pengembangan diri di kampus, di semester pertama kuliah ikutilah semua organisasi yang membuatmu tertarik, jangan batasi dirimu karena takut tidak ada waktu, itu adalah omong kosong yang menghantui otakmu. Manajemen waktu akan berjalan dengan sendirinya, tidak dapat dipelajari jika kalian tidak mencoba batas maksimal, “learning by doing”. Di semester kedua, usahakan kalian mulai memilah mana organisai yang sekiranya cocok untuk pengembangan dirimu ke depan, danana organisasi yang akan kamu jalani dengan lebih serius.

Di semester ketiga, saatnya membuktikan bahwa kamu adalah bagian penting dalam organisasi yang telah kamu pilih, berkontibusilah secara maksimal, sehingga pada semester selanjutnya kalian telah siap mengelola organisasi tersebut secara mandiri. Satu hal penting lagi, sekaligus menjadi pentup, bahwa organisasi akan mengajarkan budaya asah, asih, asuh. Dalam organisasi proses pertama adalah menempa diri atau proses penyesuaian (asah), lalu kalian akan diajarkan bagaimana caranya berkontribusi secara aktif dengan sesama (asih), lalu yang terakhir saatnya bagi kalian untuk mengelola organisasi, dan mengajarkan pada adik tingkatmu apa yang selama ini kamu pelajari (asuh).

Penulis: Galuh Teja Sakti (Presiden BEM Universitas Airlangga 2018)




Dilema Pendidikan Dokter, Butuh Perhatian Khusus

HARI Kamis (19/7/2018) lalu ratusan orang yang tergabung dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) melakukan demonstrasi di depan pintu Barat Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Alasan mereka berdemo adalah untuk meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan polemik ijazah mereka yang ditahan oleh pihak kampus.

Menurut para dokter muda itu, ijazahnya ditahan oleh pihak kampus karena mereka belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang sebelumnya bernama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). UKMPPD yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyatakan bahwa tata cara ujian kompetensi adalah syarat mahasiswa kedokteran untuk memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Menurut PDMI, ijazah kelulusan dengan sertifikat profesi itu memiliki tupoksi berbeda. Ketika dokter muda dinyatakan lulus yudisium, seharusnya sudah mendapatkan ijazah. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2013 mensyaratkan UKMPPD sebagai exit exam mahasiswa kedokteran dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi sebagai pengganti ijazah.

Pendidikan kedokteran adalah pendidikan yang sangat krusial, karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Kualitas pendidikan kedokteran menjadi harga yang tidak bisa ditawar untuk menghasilkan kualitas dokter bermutu. Kita sebagai manusia tentu ingin diri dan keluarga kita ditangani oleh seorang dokter kompeten dan professional ketika sedang sakit atau dalam keadaan nyawanya terancam.

Persoalan di atas merupakan contoh dari carut-marutnya pendidikan kedokteran di Indonesia yang sudah berlarut-larut dan didiamkan. Masih banyak masalah krusial yang telah diketahui pemerintah terkait dengan pendidikan kedokteran di Indonesia, namun pemerintah masih bergeming. Masalah tersebut sangat mungkin akan menjadi “bom waktu” yang bisa mengancam generasi Indonesia.

Life-saving manusia memang tanggungjawab seorang dokter. Tetapi bagaimana menghasilkan dokter yang berkualitas, adalah tanggungjawab pemerintah. Pemerintah memiliki hak prerogatif untuk menyeleksi calon dokter ini sejak masih mahasiswa.

Mulai dari hulu (proses pendirian Fakultas Kedokteran dan proses penerimaan mahasiswa baru) sampai di hilir (pendidikan kedokteran berkelanjutan bagi dokter) menjadi kewajiban pemerintah.

Saat ini sudah banyak pakar dan stakeholders yang dilibatkan dan dimintai saran terkait dengan pengembangan pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan Indonesia. Pemerintah memiliki bekal lebih dari cukup, hanya saja belum tereksekusi.

Stop Pendirian FK Baru

Hingga saat ini, jumlah kampus Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia mencapai 86 FK. Sebanyak 75 FK diantaranya sudah menghasilkan lulusan dokter, sedangkan 11 FK masih belum meluluskan dokter.

Pada September 2017, pemerintah secara resmi telah mencabut moratorium pendirian FK baru. Alasan pencabutan itu karena adanya peningkatan akreditasi dari delapan kampus FK yang terakreditasi C menjadi B. Persentase akreditasi menjadi 20 FK terakreditasi A, 44 FK terakreditasi B, 22 FK terakkreditasi C dan akreditasi minimal (Sumber: LAM PT KES).

Alasan kedua, ini yang sering disampaikan pemerintah adalah masalah rasio dokter. Hingga saat ini jumlah dokter di Indonesia bisa dikatakan cukup. Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 21 Juli 2018 mencapai 128.351 orang. Artinya, satu dokter melayani 2.025 penduduk (dengan asumsi penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 260 juta jiwa).

Jika asumsi tersebut benar, maka jumlah ini sudah mendekati rasio ideal dokter seperti yang disyaratkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 1 berbanding 2500. Seorang dokter melayani 2.500 jiwa. Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan rasio dokter di Indonesia mencapai 1 : 2000 dan konon itu sudah tercapai.

Hal yang seharusnya memerlukan perhatian khusus adalah terkait belum meratanya distribusi dokter. Jadi bukan rasio dokternya. Selama ini, pendirian FK baru dan penempatan dokter-dokter masih terpusat di Pulau Jawa.

Maldistribusi dokter ini sering terjadi karena minimnya insentif dan fasilitas di luar Jawa, utamanya di pulau-pulau terpencil, sehingga para dokter berpikir dua kali untuk mengabdi di pulau-pulau terpencil tersebut. Padahal seharusnya hal ini tidak menjadi masalah jika hak yang diperoleh dokter seimbang sesuai dengan kewajiban beban kerjanya.

Selama ini, pemerintah terkesan sangat mudah membuka Fakultas Kedokteran (FK) baru, sedangkan hasil akreditasi dan hasil UKMPPD-nya masih jauh dari harapan. Banyaknya pendirian FK baru dengan tanpa adanya seleksi secara ketat, justru akan menjadi beban bagi negara dimasa mendatang.

Merujuk pada keterangan Ketua KKI, Prof. Bambang Supriyatno pada diskusi “Menata Cetak Biru Sumber Daya IPTEK DIKTI Menuju Indonesia Emas” pada bulan Desember tahun lalu, ada 2.500 dokter muda yang gagal lulus UKMPPD. Jika merujuk rasio ideal satu dokter diharapkan melayani 2.000 penduduk, tentu saja jika ini terus dibiarkan maka akan menjadi problem nasional yang serius. Belum lagi ditambah dengan pertumbuhan dokter muda di Indonesia yang diperkirakan pertambahan itu mencapai 12.000 dokter muda pada tahun 2018 ini (Kepala BPPSDM Kemenkes).

Kesehatan adalah bagian dari ketahanan nasional, dan masalah ini tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa tahun 2019 nanti Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan SDM yang dimaksud oleh Presiden itu, tentu sangat berkaitan erat dengan pendidikan dan kesehatan. Kita dapat memulai menata masalah ini semua mulai dari peningkatan kualitas dokter (di Indonesia) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di negeri yang terdiri 17.500 pulau ini. Semoga bisa. (*)

Editor: Bambang Bes




PKKMB AMERTA, Antara Cita-Cita dan Realita

UNAIR NEWS – Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB merupakan serangkaian kegiatan yang mengenalkan mahasiswa baru terkait kehidupan kampus baik ditingkat jurusan, fakultas, hingga universitas. PKKMB Universitas atau yang sering disebut dengan PKKMB AMERTA adalah kegiatan ditingkat universitas yang bertujuan untuk menanamkan cinta almamater Universitas Airlangga kepada mahasiswa baru. Namun keberadaan PKKMB AMERTA terkadang menjadi delik permasalahan yang terus menjadi perdebatan setiap tahunnya. Kegiatan dengan panitia terbanyak ini selalu menjadi sorotan ketika memasuki ajang kaderisasi bergengsi mahasiswa dilingkungan Universitas Airlangga.

Perjalanan PKKMB AMERTA telah menginjak usia yang ke 5 tahun sejak tahun 2014 pertama kali dilaksanakan. Proses disetiap tahunnya selalu mempunyai cerita masing-masing. AMERTA 2016 (belum menjadi PKKMB AMERTA) mengajarkan kepada seluruh panitia AMERTA tentang kesiapan, kedisiplinan, ketangguhan, serta kesabaran dalam menghadapi perubahan konsep yang terjadi. Ditambah lagi keadaan Badan Eksekutif Mahasiswa saat itu sedang terjadi permasalahan internal yang berakibat pada hubungan koordinasi panitia PKKMB AMERTA dengan semua pihak luar. Terlebih, saat itu banyak sekali pihak-pihak pemangku kebijakan yang masih belum memahami urgensi kegiatan AMERTA.

Dari hal itu, AMERTA 2016 belum mendapatkan legalitas kegiatan secara resmi oleh pihak Rektorat, sehingga banyak sekali fakultas yang menanyakan urgensi kegiatan tersebut seperti apa. Ditahun ini pencapaian terbesar panitia adalah mampu mengundang Ibu Khofifah selaku Menteri Sosial yang juga alumni FISIP Universitas Airlangga dalam kegiatan penutupan AMERTA Sanjivani. Kehadiran Gubernur Jatim terpilih itu ke Universitas Airlangga adalah hal yang sangat langka. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan AMERTA juga mempunyai peran penting dalam membangun sinergitas alumni.

Perkembangan yang terlihat sangat signifikan pada tahun 2017 yakni diberikannya legalitas kegiatan PKKMB AMERTA dengan SK Rektor serta mulai adanya koordinasi pembahasan konsep AMERTA secara terintegrasi yang melibatkan setiap perwakilan fakultas.  Meski demikian, kondisi tersebut belum mengubah banyak hal, termasuk anggaran kegiatan. Dalam hal penganggaran kegiatan pun, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan panitia harus lihai dalam mengatur keuangan.

Dibalik tantangan itu, PKKMB AMERTA 2017 telah melahirkan paradigma baru bahwa kegiatan OSPEK universitas jauh dari kegiatan perpeloncoan dan lain sebagainya. AMERTA Candradimuka adalah langkah kongkrit panitia dalam melahirkan calon generasi bangsa yang mampu berfikir kritis dalam menanggapi isu kebangsaan. Sedangkan AMERTA ABISEKA merupakan kegiatan inagurasi serta apresiasi tertinggi yang diberikan kepada mahasiswa baru karena telah menjalani serangkaian kegiatan PKKMB. Kegiatan AMERTA ABISEKA terbukti ampuh membawa energi positif ketika Piu Padi seorang alumni UNAIR membawakan beberapa lagu untuk mahasiswa baru.

Tentu salah satu tujuan kegiatan AMERTA yakni untuk mendekatkan mahasiswa baru dengan alumni UNAIR. Teriakan “Ospek Lagi, Ospek Lagi, Ospek Lagi” membuat hampir seluruh panitia menangis betapa perjuangan mereka telah terbayarkan karena antusias dari mahasiswa baru yang begitu tinggi. Tujuan-tujuan lain seperti menanamkan cinta tanah air, cinta almamater merupakan cita-cita yang harus diwujudkan dan didukung oleh seluruh pihak universitas.

Realita yang terjadi pada tahun 2018 tentu berbeda dengan realita PKKMB AMERTA pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini ada pengurangan alokasi waktu yakni 1 hari, dari total 10 hari secara keseluruhan ditahun lalu menjadi 9 hari ditahun ini. Perubahan yang terlihat sederhana justru menghasilkan beberapakali kendala antara seluruh elemen didalamnya yakni ormawa seluruh universitas dengan pihak pemangku kebijakan. Beruntung semua pihak mau mencari solusi atau jalan tengah atas permasalahan ini. Dengan demikian kegiatan AMERTA 2018 didukung oleh seluruh ormawa di unair.

Namun lagi-lagi permasalahan utama yang selalu menjadi kendala adalah waktu, mepetnya seluruh kesepakatan yang telah terjadi mengakibatkan perubahan konsep AMERTA beberapa kali. Sedangkan dengan waktu yang tersisa panitia harus berfikir cepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis seperti perlengkapan konfigurasi, persiapan dekorasi, dan lain sebagainya. Kegiatan yang mempunyai cita-cita mulia ini terkadang masih jauh dari realita yang diharapkan. Ketidakcermatan dalam melihat pola permasalahan yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah PR besar bagi pihak pemangku kebijakan.

Keberpihakan civitas akademika kepada AMERTA sangatlah diperlukan. Dukungan dari semua pihak tentu akan memudahkan panitia AMERTA untuk membuat realita kegiatan yang sama persis dengan cita-cita yang diinginkan. Berbagai kegiatan ospek diuniversitas lain cukuplah menjadi motivasi dan trigger bagi seluruh pihak untuk merasa memiliki kegiatan AMERTA. Semoga AMERTA ditahun ini dan tahun selajutnya dapat melahirkan ksatria-ksatria terbaik Universitas Airlangga yang siap melahirkan karya-karya penelitian, prestasi akademik dan non akademik yang membanggakan Airlangga dan Indonesia. AIRLANGGA TETAP KAU JAYA !!!

Penulis: M. Fairuzzuddin Zuhair (Wakil Presiden BEM Universitas Airlangga 2018)




Kampus dan Terorisme

RASA kemanusiaan kita kembali terguncang oleh tragedi terorisme yang terjadi di Kota Surabaya dan Sidoarjo. Hanya dalam waktu dua hari, bom meledak di empat titik di Kota Surabaya dan satu titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa 28 orang tewas dan 57 orang luka-luka dalam aksi biadab itu.

Kasus ini bukan saja menciderai rasa kemanusiaan yang sifatnya fitrah dalam diri manusia, melainkan juga mencabik-caik potret toleransi umat beragama, sekaligus meluluhlantakkan citra Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang.

Menurut Office of The United Nations High Commisioner of Human Rights dalam rilisnya yang berjudul Human Right, Terrorism, and Counter-Terrorism (2008), terorisme selalu bertujuan  untuk membuat kerusakan besar pada tiga aspek, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum.

Ketiga aspek tersebut tidak akan pernah dapat eksis kecuali dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi. Kendati terorisme memang dapat menjadi ancaman di mana dan bagi siapa saja, namun ia hanya akan memfokuskan bidikannya pada negara-negara demokratis, termasuk Indonesia.

Pada titik inilah sebenarnya kita sudah harus mulai menyadari bahwa toleransi di Indonesia – khususnya dalam hal agama – yang dikemas dalam bhineka tunggal ika: sudah, sedang, dan akan terus mendapat ancaman dari sikap brutal teroris.

Peran Kampus dalam Aksi Teror (?)

Aksi peledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018, dilakukan oleh satu keluarga yang saling berbagi peran. Sehari setelah itu, pihak Universitas Airlangga (UNAIR) memberikan rilis resminya. Pasalnya, Dita Oeprianto, sang kepala keluarga pelaku peledakan bom, dikaitkan dengan kampus UNAIR dimana ia mengaku pernah menjadi almamaternya.

Tentu saja, pihak kampus PTN-BH itu keberatan jika dikaitkan dengan aksi biadab Dita dan keluarganya, sembari menjelaskan bahwa Dita terakhir berstatus DO (dropped-out) karena IPK-nya selalu tidak pernah memenuhi persyaratan.

Memang tidak ada dan belum pernah ditemukan kaitan antara kampus secara institusi dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh (mantan) civitas akademikanya. Selama ini, aksi terorisme selalu diidentikkan dengan motif pribadi atau kelompok tertentu di luar lembaga kampus secara resmi.

Tetapi, yang perlu menjadi perhatian adalah, sekalipun kampus bukan menjadi bagian integral dari aksi terorisme yang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kampus menjadi tempat penyemaian bibit paling subur bagi paham-paham radikalisme yang mengarah pada terorisme. Tentu saja, persemaian itu terjadi secara tidak resmi, non-akademik.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BIN, terdapat 39 persen mahasiswa yang telah terpapar paham radikalisme. Ini artinya paham radikalisme yang menjadi tunas aksi terorisme berpotensi tumbuh subur di lingkungan kampus. Yang menarik, bukan hanya mahasiswa yang terlibat tetapi juga kalangan dosen.

Memberantas Paham Radikalisme dari Kampus

Sebagaian besar yang menjadi incaran penyebar paham radikalisme adalah para mahasiswa yang tidak atau belum memiliki pemahaman agama yang kuat. Kepolosan itulah yang dimanfaatkan oleh peyebar paham radikalisme dengan mencekokinya para mahasiswa dengan ajaran-ajaran “keras” yang mudah membenarkan diri sendiri dan menyalahkan kelompok selain kelompoknya.

Pada tataran pemahaman, ini menjadi bahaya yang sangat laten karena sifatnya tidak kasat mata. Militansi dan kepatuhan seseorang pada radikalisme selalu berpangkal dari kuatnya pemahaman terhadap ajaran yang “keras”.

Lantas di mana peran kampus untuk memberantas paham-paham benih terorisme ini? Pertama, kampus harus terus pro-aktif memberikan edukasi kepada seluruh civitas akademikanya untuk menjauhi atau setidaknya bersikap lebih kritis terhadap ajaran-ajaran radikal.

Kedua, kampus harus sepeka mungkin mendeteksi siapa pun mahasiswa, dosen dan atau karyawannya yang terlibat dalam penyebaran paham radikal. Paham radikal harus ditutup kemungkinannya serapat mungkin dari kampus, karena dengan paham itulah terorisme bisa muncul.

Dan ketiga, kampus harus memberikan ruang selebar mungkin bagi seluruh civitas akademikanya untuk belajar agama secara terbuka dan toleran. Menyediakan sarana-sarana pembinaan kerohanian di kampus, baik berupa pengajian umum, pembinaan secara berkelompok. Diskusi pemikiran agama secara terbuka adalah cara-cara yang bisa ditempuh untuk mencegah paham radikalisme itu masuk.

Pemahaman radikalisme itu bisa terserap karena minimnya counter dari pemahaman yang toleran. Apabila paham-paham toleran lebih mendominasi paparan ajaran agama di kalangan civitas akademika, maka kecil kemungkinan paham radikalisme bisa masuk. Itu artinya kecil juga kemungkin terorisme bisa muncul dari dunia kampus. (*)

Editor : Bambang Bes




Budaya Ilmiah di Keluarga Kekaisaran Jepang

SAYA terkejut ketika beberapa waktu lalu membaca banyak hal terkait dengan kebiasaan yang dilakukan pada keluarga kekaisaran Jepang. Satu hal yang saya garisbawahi itu adalah publikasi tulisan-tulisan mereka pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi. Ini pantas untuk kita teladani.

Sebelumnya, penulis pernah berkunjung ke Jepang karena berhasil mendapatkan grant untuk research internship program, di The International Research Center for Medical Sciences, Kumamoto University. Ketika itu saya masih menjalani studi di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga. Dari program itulah saya benar-benar tahu dan kagum bagaimana etos kerja dan kedisiplinan orang Jepang terhadap sebuah pekerjaan, dalam hal ini penelitian.

Mungkin pembaca juga sama terkejutnya dengana saya, karena Kaisar Hirohito, Kaisar Akihito (Kaisar Jepang saat ini), Pangeran Hitachi (adik Kaisar Akihito), Pangeran Akishino (anak Kaisar Akihito), dan Putri Nori (anak Kaisar Akihito) merupakan seorang peneliti. Mereka fokus pada bidang riset masing-masing, mulai dari biologi kelautan, ornitologi, hingga riset terkait masalah kanker.

Kaisar Akihito meneruskan jejak dari sang ayah, Kaisar Hirohito, untuk mendalami ilmu biologi kelautan atau marine biology. Setelah menelusuri lebih jauh di jagad internet, menemukan lagi berbagai tulisan ilmiah yang ditulis dalam  Bahasa Jepang oleh Kaisar Hirohito.

Sedangkan publikasi ilmiah terbaru dari Kaisar Akihito muncul di jurnal internasional bereputasi tinggi pada tahun 2016 (sebagai first author), Gene (terbitan dari Elsevier, publisher terbesar untuk jurnal ilmiah internasional bereputasi). Tulisan tersebut membahas terkait spesiasi dari dua spesies gobioid, Pterogobius elapoides dan Pterogobius zonoleucus yang berbasis biologi molekuler. Pada jurnal tersebut, sang anak, Pangeran Akishino turut serta sebagai second author.

Penulis mencoba menelusuri publikasi karya Kaisar Akihito di Scopus. Kemudian menemukan h-indeks Scopus berjumlah 3 dan 7 publikasi ilmiah terindeks. Skor ini sudah cukup tinggi, bahkan dibandingkan dengan dosen-dosen pada banyak perguruan tinggi ternama di Indonesia saja, yang mungkin belum memiliki h-indeks Scopus, atau bahkan publikasi ilmiah terindeks Scopus.

Menariknya, Pangeran Akishino jauh lebih produktif dibanding sang ayah. Tulisan terakhirnya terbit pada tahun 2017 terkait penelitian anatomi pada unggas. Sekitar tahun 1990-an, Pangeran Akishino pernah melakukan riset di Indonesia terkait filogenetik berbasis biologi molekuler pada spesies Gallus gallus.

Pangeran Akishino merupakan ornithologist, lulus program doktor di bidang Ornithology dari The Graduate University for Advanced Studies atau Sokendai – Jepang. Selain itu, Pangeran Akishino juga pernah menjadi President dari Yamashina Institute for Ornithology.

Setelah menelusuri Scopus, ternyata Pangeran Akishino juga memiki skor h-indeks Scopus 3 dan 17 dokumen terindeks. Saat ini, afiliasinya pada University of Tokyo, Japan. Tujuh belas dokumen terindeks di Scopus adalah jumlah yang besar jika dibandingkan dengan peneliti atau akademisi di Indonesia.

Berikutnya adalah Pangeran Hitachi, adik dari Kaisar Akihito. Pangeran Hitachi banyak bergerak pada riset terkait kanker. Ia pernah menjadi research associate pada The Japanese Foundation for Cancer Research, serta Honorary President pada instansi yang sama. Pangeran Hitachi mendapatkan Honorary Doctorate dari George Washington University, US dan penghargaan yang sama dari The University of Minnesota, US.

Pangeran Hitachi juga pernah menjadi honorary member dari The German Association for Cancer Research, karena kontribusi signifikannya pada bidang penelitian kanker. Setelah kami telusuri di Scopus, Pangeran Hitachi memiliki skor h-indeks Scopus 2 dan dua dokumen terindeks Scopus.

Kemudian Putri Nori merupakan keluarga kekaisaran Jepang yang terakhir untuk ulasan kali ini. Putri Nori adalah anak Kaisar Akihito, atau saudara perempuan Pangeran Akishino. Putri Nori pernah tercatat sebagai research associate dan appointed researcher di Yamashina Institute for Ornithology, dan spesialisasi risetnya adalah terkait burung raja udang atau kingfishers. Afiliasinya saat ini adalah Tamagawa University, sebagai seorang peneliti. Merujuk pada data di Scopus, Putri Nori memiliki satu dokumen terindeks Scopus yang terbit pada tahun 2016, terkait pada riset filogeni burung.

Teladan Mengejar Ketertinggalan

Setelah mengetahui kebiasaan ilmiah seperti itu, sekarang kita paham bahwa Jepang saat ini sangat leading di bidang sains dan teknologi. Bayangkan, keluarga kekaisaran saja sangat produktif dalam menulis artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.

Jadi, Jepang merupakan negara yang seharusnya kita contoh dalam hal memajukan peradaban bangsa. Setidaknya, hal ini juga bisa menjadi contoh untuk bagaimana kita semakin menggenjot semangat dalam memajukan Universitas Airlangga.

Merujuk pada data yang dirilis oleh scimagojr.com, Indonesia menduduki peringkat ke-55 di dunia. Bahkan kita tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 32), Malaysia (peringkat 34), dan Thailand (peringkat 43).

Sedangkan Jepang sendiri kokoh di peringkat 5 (lima) dengan 2.367.977 dokumen terindeks Scopus. Namun, kita tidak boleh menyerah karena ketertinggalan ini. Masih ada asa bahwa suatu saat Indonesia akan leading pada pengembangan bidang sains dan teknologi.

Fakta-fakta diatas sudah cukup untuk memotivasi kita. Dibalik kemewahan hidup sebagai anggota keluarga dari kekaisaran yang tertua di dunia, mereka tetap produktif mencurahkan tenaga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebenarnya tidak hanya nama-nama yang sudah tersebut diatas dari keluarga kekaisaran Jepang yang memiliki sepak-terjang di bidang ilmu pengetahuan, masih banyak pula yang lainnya di bidang social sciences. Akan tetapi sengaja tidak kami sertakan, karena suatu pilihan saja, bahwa kami memilih anggota keluarga kekaisaran Jepang yang bergerak pada bidang life sciences sebagai teladan.

Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi. Baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Berdasarkan data dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti) tahun 2017, total di Indonesia terdapat sekitar 4.500 perguruan tinggi. Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Ristekdikti masih sangat minim, terlebih lagi dana APBN yang dialokasikan untuk penelitian masih sangat rendah, hanya sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB).

Ganjalan-ganjalan semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah Indonesia harus fokus berbenah secara serius pada sektor pendidikan tinggi dan tidak hanya mengandalkan dana dari APBN. Solusi nyata yang mungkin bisa digerakkan adalah memperkuat kolaborasi-kolaborasi penelitian bertaraf internasional dengan negara-negara maju serta kerjasama dengan sektor swasta.

Saat ini, penguasaan terhadap sains dan teknologi menjadi kiblat untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten serta memacu sebuah bangsa menjadi maju dan disegani oleh bangsa lain. Jika Pemerintah Indonesia tidak segera berbenah, kita bisa menjadi bangsa yang tertinggal. Setidaknya saat ini saja kita sudah tertinggal di sektor penelitian oleh negara-negara tetangga. Semoga catatan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi lebih maju. (*)

Editor : Bambang ES




Tahun Utopia Politik dan Pandangan Indonesia ”Bubar”

BEBERAPA hari ini kita digemparkan oleh sebuah penyataan Prabowo, yang kemudian dinilai fiksi oleh beberapa kalangan. Pernyataan Ketua Umum Gerindra itu mengenai bubarnya Indonesia pada tahun 2030. Ada yang menilai bahwa hal ini bertolak belakang dengan harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang dicanangkan pemerintah.

Di sisi lain, pernyataan ini disambut positif oleh Kapolri Tito Karnavian dan tokoh hukum Prof. Mahfud MD bahwa pernyataan tersebut akan menjadi sumber kekuatan kebangkitan kita.

Seperti dilansir BBC.Com, merujuk pernyataan Prabowo itu, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, rasio begini merupakan masalah tanah nasional yang disebutnya 0,8% merupakan salah satu prasyarat bubarnya Indonesia.

Ketimpangan pola penguasaan tanah itu dinilai menjadi intrik sumber masalah yang diungkapkan, selain menyadur dari tulisan fiksi Ghost Fleet. Dalam makalah yang ditulis Kuntowijoyo yang berjudul ”Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani. Pola-pola penguasaan tanah yang disadurkan pada rekapan data pemerintah setempat itu, mengaburkan jenis pemilik dan penggarap tanah, sebab terdapat unsur yang belum bisa dipetakan secara matematis terhadap masyarakat pedesaan yang menjaga erat kultur mereka.

Pernyataan yang dilontarkan Prabowo pun menghasilkan kontekstualisasi hubungan Negara dengan masyarakat pembangunnya, utamanya masyarakat pedesaan. Dalam mengklasifikasikan struktur pada masyarakat, khususnya pedesaan, saya dihadapkan pada kesulitan dalam melakukan pemetaan unit-unit serta elemen yang menjadi bagian penting dalam masyarakat ini.

Walaupun pemetaan –utamanya masyarakat Jawa– sudah disandarkan pada pola dan kriteria yang saya nilai ajeg, sebab kriteria tersebut tidak melakukan proses adaptasi terhadap mobilitas sosial dan perkembangannya. Hal ini saya buktikan melalui hipotesa awal dengan akhir kesimpulan yang penulis dapatkan. Walau dengan prosentase yang kecil, pengamatan tersebut cukup memberikan catatan kecil terhadap klasifikasi masyarakat pada ranah yang besar.

Menyongsong Tahun Utopis Politik

Cukup absurd juga jika dikatakan bahwa masyarakat kita terklasifikasi menjadi dua poros. Hal ini mengingat dualitas ini cukup labil untuk dikatakan sebagai poros pola dasar dalam pembentukan sosio-kulturalnya.

Apa yang disebutkan oleh Emile Durkheim dalam menilai masyarakat sebagai organisme social, mengindasikan pola perkembangan dan pertumbuhan yang tidak stagnan, pola kekerabatan yang disebut sebagai solidaritas sosial pun mengimplikasikan dualitas yang terkesan sangat dipaksakan.

Sedangkan pembacaan terhadap anomali-anomali yang muncul jarang dibahas, padahal dampak anomali beradaptasi pada membentuk pola struktur anomalinya tersendiri. Dalam masalah ini ada hal menarik dalam esai yang ditulis Kuntowijoyo dalam menganalisis polarisasi yang dijaga erat oleh masyarakat dalam membahas ideologi pertentangan.

Pertama, polarisasi yang terjadi disebabkan oleh pertentangan sosio-ekonomi yang menjerat pemilik dan penggarap tanah. Kedua, ketegangan kultural yang diwakilkan kaum santri dan abangan, ini gambaran gesekan sosio-kultural yang cukup mengganggu. Yang ketiga, polarisasi gabungan sosio-kultural-ekonomi yang cukup bias sebenarnya.

Radikalisasi yang terjadi pada masyarakat, khusunya pedesaan jika menganut penilaian Durkheim, adalah kepemilikan solidaritas mekanik yang disandarkan pada asas persamaan nasib, maupun mata pencaharian.

Pola inilah yang dinilai cukup mengambil jarak dalam tindak-tanduk politik maupun demokrasi kita. Meminjam istilah Pamungkas Dewanto, ada Pola Transaksi Menjalar yang menjaga identitas solidaritas sosial ini, maka tak heran kalau objek sasaran politik masyarakat pedesaan adalah pemangku kewenangan hagemoni mereka. Dan, transaksi ini yang banyak dijaga oleh angkatan diatas saya.

Lalu, masyarakat perkotaan akibat industrialisasi yang berkembang dalam kawasan pusat-pusat pemerintahan menciptakan skema masyarakat beserta politiknya yang egaliter. Unsur heterogen yang diruncingkan oleh spesialisasi pekerjaan mengingatkan akan proses kapitalisme yang dinilai serius oleh Adam Smith, walaupun beberapa orang menganggap Adam Smith dan Wealth of Nation bukanlah pondasi dasar kapitalisme, tetapi keterkaitan kapitalisme terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai kelas, menjelaskan diorama pikiran mereka.

Polarisasi yang mewakili populis masing-masing pun tampak meruncing. Dampaknya, tesis-tesis itulah yang mengilhami isu-isu politik yang kita rasa dan gunakan, baik politik tingkat desa, kota, kampus, hingga Negara, yang sejatinya adalah mengatur kehidupan bernegara termanipulasi oleh kepentingan golongan.

Kasarannya, dualitas itu semakin tersekat. Maka tak heran kalau beberapa masyarakat ada yang merindukan masa-masa orde baru, yang berupaya mengejawantahkan solusi pragmatisasi politik dan demokrasi kita sekarang. Walau ternyata kesalahan itu berulang kembali.

Maka, mengahadapi tahun-tahun politik yang semakin meruncing, dimana beberapa kubu mengindikasikan ketegangan sosial-politik warisan masyarakat, anomali-anomali kebudayaan pun berubah menjadi agregat penting dalam proses kemenangan. Itu harapan mereka. Oleh sebab itu perlakuan yang sejatinya sudah lama kita prediksi akan merepetisi dengan sendirinya.

Sedangkan poin penting mengenai pandangan ”bubarnya Indonesia” adalah peranan kunci dalam menilai kembali budaya millenarianisme. Sebab jika mengacu pada yang dikatakan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib – red) mengenai martabat yang hilang, disanalah pondasi awal pijakan kita yang masih lemah, mengingat keadaan yang terjadi pasca reformasi dari yang seharusnya dapat memberikan wadah baru bagi iklim positif demokrasi, menjelang satu dekade reformasi ini pun tidak memberikan dampak positif. Ayah saya pernah bilang di suatu kesempatan, “Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan kecil, apa itu? Kita masih miskin definisi.” (*)

Editor : Bambang Bes




’Green Politics’ dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan

Dewasa ini, lingkungan alami telah banyak mengalami kerusakan dan terdegradasi. Sehingga sangat perlu untuk diperhatikan kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia. Menyikapi fenomena ini, green politics theory (politik hijau) menjadi salah satu solusi konkret dan menarik untuk dijadikan sebagai instrumen dalam mengkaji, merencanakan program lingkungan, dan mewujudkan kelestarian lingkungan.

Produk politik yang menciptakan regulasi berbasis politik hijau, tentunya akan mengarahkan kita kepada upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan, sekaligus optimalisasi pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan yang eco-friendly.

Dalam politik hijau, lingkungan menjadi sumber daya yang menyediakan bahan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya tersebut setidaknya dibagi dalam tiga sektor, yaitu sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya politik.

Sebagai sumber daya alam, lingkungan menyediakan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia dan atau menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai sumber daya ekonomi, lingkungan dapat menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai penyedia bahan baku atau komoditas ekonomi maupun sebagai penyedia tempat melangsungkan kegiatan ekonomi.

Sedangkan sebagai sumber daya politik, lingkungan dapat mempengaruhi dan berperan dalam proses-proses politik, seperti proses pergantian kekuasaan, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, serta proses pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, politik hijau dapat dikaji dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Namun sebelum melihat contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah, perlu memperhatikan tugas pokok fungsi pemerintah terlebih dahulu. Setidaknya ada empat fungsi pemerintah Indonesia yang dapat dilihat menggunakan kacamata politik hijau ini.

Pertama, fungsi regulative yaitu mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam, termasuk syarat-syarat ketika melakukan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan sebelum melaksanakan eksploitasi, sudah harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai aturan awalnya. Salah satu contoh, pemerintah mewajibkan PT Semen Indonesia melakukan AMDAL sebelum mendirikan pabrik semen dan eksploitasi sumber daya alam di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Kedua, fungsi alokatif. Fungsi ini menempatkan berbagai jenis manfaat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan. Contohnya, pemerintah Indonesia membentuk beberapa kementerian yang tugasnya mengurusi hal ihwal lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. APBN yang didapat dari pajak juga dialokasikan untuk mendorong kinerja dan program-program kementerian tersebut.

Ketiga, fungsi distribusi. Disini pemerintah memberikan berbagai bantuan yang bersifat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Contoh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan 690 paket bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan kepada nelayan sebagai solusi mengatasi maraknya illegal fishing yang merusak lingkungan.

Terakhir, fungsi ekstraktif, yaitu keputusan politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memonopoli penyerapan sumber daya alam untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah melalui Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta perusahaan dibawahnya mengelola langsung eksploitasi sumber daya di pegunungan Kendeng untuk produksi semen.

Kebijakan pemerintah dalam bekerjasama dengan Multinational Corporation (MNC) dan Transnational Corporation (TNC) dalam melakukan industrialisasi menjadi salah satu contoh yang dapat dikaji menggunakan politik hijau ini. Dalam menjelaskan kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan MNC dan TNC sebagai upaya mewujudkan skema industri hulu ke hilir, politik hijau dapat diimplementasikan sebagai dasar dari integrasi skema industri.

Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, jasa terkait, hingga menjadi produk akhir, bahkan sampai pada daur ulang produk industri tersebut. Aspek-aspek lingkunga dalam politik hijau digunakan sebagai alat analisis dan pendorong upaya pemanfaatan alam Indonesia di sektor-sektor lainnya yang menopang kehidupan negara.

Hal tersebut dilakukan dengan upaya mereduksi efek negatif pada lingkungan seminimal mungkin atau bahkan (bila mampu) tidak ada efek samping terhadap lingkungan sama sekali.

Dengan menggandeng MNC dan TNC ini tujuannya untuk menyediakan investasi, promosi produk, dan program industri berbasis eco-friendly yang mendunia. Hal tersebut kemudian menjadi wajar aklau disangsikan, terutama dari segi konservasi dan preservasi lingkungan.

Maka dari itu, alangkah lebih baiknya bila politik hijau mampu hadir sebagai mekanisme kontrol terhadap skema industri hulu ke hilir, sehingga pembangunan yang akan terjadi akan berbasis kepada aspek lingkungan dan sustainable development.

Apabila pembangunan industri di Indonesia menggunakan analisa green politics, maka proses pembangunan tersebut akan dijiwai oleh semangat pelestarian lingkungan. Salah satu sektor kimia hilir yang mampu mendorong ekonomi berkeadilan di Indonesia, antara lain industri barang jadi karet.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, potensi industri barang jadi karet di dalam negeri misalnya, dari hulunya didukung dengan area perkebunan karet terluas di dunia mencapai 3,64 juta hektare. Sedangkan di sektor hilir, yang diantaranya meliputi industri ban, sarung tangan karet, dan komponen otomotif, terdiri dari 308 perusahaan dengan kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun.

Hal tersebut kemudian, dalam prosesnya, jika didukung oleh politik hijau maka akan menjadikan rangkaian proses yang ramah lingkungan dan bahkan nanti ketika produk hilir telah jadi, maka akan sudah siap pula skema daur ulang atau pengolahan sampahnya.

Dengan demikian, sikap ini sangat mendukung penciptaan ekonomi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga kemudian dalam implementasinya, pemerintah akan mengurangi hambatan-hambatan di sektor perindustrian dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. (*)

Editor : Bambang Bes




Menumbuhkan Budaya Luhur Saling Kenal di Kampus

APABILA ada dua perusahaan besar ingin melakukan merger, maka kedua pihak harus membicarakan terlebih dahulu secara serius hal-hal yang menyangkut operasional perusaahaan. Misalnya neraca keuangan, aset perusahaan, piutang dan utang perusahaan, modal perusahaan, dsb, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya.

Para ahli kedua perusahaan itu – kadang dibantu oleh konsultan bisnisnya– mudah menyelesaikan persoalan yang muncul tentang hal-hal tersebut. Namun pembicaraan yang relative sulit adalah soal menggabungkan “Corporate Culture” atau “Organizational Culture: atau budaya organisasi kedua perusahaan, karena masing-masing memiliki kekhasan budaya yang sudah dibangun lama dan agak susah untuk digabungkan. Budaya organisasi ini penting karena menentukan maju tidaknya suatu institusi.

Dalam ilmu manajemen personalia, ada dua macam budaya institusi itu, pertama “Terminal Value” – tujuan yang sudah diinginkan organisasi untuk mencapainya. Misalnya excellence, stabilitas, inovasi, keuntungan, dsb. Yang kedua, “Istrumental Value” yaitu perilaku yang diinginkan oleh organisasi kepada anggotanya untuk melaksanakannya, seperti bekerja keras, kreative, menghormati tradisi, dsb.

Menghormati tradisi termasuk menghormati orang yang lebih senior merupakan nilai–nilai yang diinginkan sebuah organisasi kepada semua orang di dalamnya untuk melaksanakannya. Kalau itu sebuah universitas, maka nilai-nilai tersebut harus dijalankan oleh semua sivitas akademika. Excllence with Morality milik UNAIR juga termasuk nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh semua orang di kampus tersebut.

Pada saat saya masuk Fakultas Ekonomi (sekarang FEB) Universitas Airlangga tahun 1973, saya dan kolega saya saling mengenal dan menghormati para senior, baik di lingkungan fakultas maupun universitas. Budaya ini ditanamkan sejak saya masuk, sehingga saya mengenal beberapa mahasiswa diluar fakultas saya (FE).

Waktu itu saya mengetahui nama-nama professor (Guru Besar) di Fakultas Kedokteran. Misalnya almarhum Prof. Asmino, yang keras mengajarkan disiplin kepada para dokter muda. Juga Prof. Ilyas, Prof. Sudarto dsb. yang beliau-beliau itu tentu tidak mengenal saya.

Saya dan sahabat-sahabat saya juga hafal dengan nama “Jenderal” –atau ketua regu fakultas lain waktu masa perpeloncoan. Senior saya, Prof. Komang Wiarsa Sardjana dari FKH mengaku bahwa dirinya dibentuk jiwanya oleh senior-senior di UNAIR, misalnya Mas Tjuk Sukiadi, dan Mas Husein Suropranoto yang nota bene dari Fakultas Ekonomi.

Mengenal kolega dan senior secara lintas fakultas, waktu itu, menjadi budaya yang sudah “deep rooted in the human heart” atau tertanam dalam-dalam di hati sanubari. Waktu tahun 1985-an saya berangkat ke Duesldorf, Jerman, petugas imigrasi di bandara Sukarno Hatta tidak memeriksa saya dengan seksama, tapi malah menyapa: ”Mas Cholis Ekonomi yang bisa Bahasa Inggris ya?” Saya tanya balik, kok kenal saya? Dia ternyata yunior alumni Fakultas Hukum UNAIR.

Akibat dari budaya luhur tersebut, maka jiwa “esprit de corps” itu sangat tinggi, tidak berfikir sektoral kefakultasan, tapi sudah lebih luas: UNAIR. Ketika saya bertemu dengan kolega, yunior dan senior dari fakultas lain, maka jiwa saya berkata bahwa saya bertemu orang UNAIR.

Sekarang, ketika saya menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi swasta dan menghadapi mahasiswa jaman now, saya agak stress: karena nampaknya budaya mengenal dan menghormati senior itu tidak ada. Bayangkan, ketika ada mahasiswa yang tidak mengikuti Quiz dan harus minta Quiz susulan dari saya dengan membawa surat dari bagian akademik, dan sebelum minta tanda tangan saya, ia bertanya –tanpa kata maaf: “Bapak namanya siapa?”.

Ketika setiap akan selesai kuliah terakhir menghadapi UAS, saya mengedarkan questioner dari pihak akademik tentang kinerja dosen, para mahasiswa juga bertanya nama saya: padahal saya sudah mengajar mereka sebanyak 14 kali pertemuan, dan mereka seharusnya tahu nama saya ketika mengambil mata kuliah yang saya ampu.

Apakah fenomena itu hanya terjadi di wilayah saya mengajar? Ternyata tidak. Bulan Desember 2017 lalu, ketika saya makan di sebuah resto di Bandung, ada dua mahasiswi dari Universitas Pajajaran Bandung menjual bunga dalam rangka mencari dana.

Saya membeli bunga itu sambil memberi info kepada mereka bahwa saya punya sahabat mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, namanya Professor Deddy Mulyana, Ph.D. Mereka menggelengkan kepala, tanda tidak mengenal, dan sepertinya nama itu asing betul baginya.

Padahal, Prof. Deddy Mulyana itu terkenal dimana-mana sampai ke level internasional dan buku-bukunya jadi textbook wajib di berbagai universitas. Beliau juga sering menulis di koran-koran lokal dan nasional.

Saya bertanya lagi ke kedua mojang Periangan itu bahwa dia dari fakultas mana, ternyata kedua mahasiswi itu dari Fakultas Ekonomi Unpad. Tetapi dalam hati saya berkata; itu bukan alasan, karena saya dulu juga dari FE tapi mengenal nama-nama Professor dari FK, FH, dsb.

Ketika hal tersebut saya ceritakan kepada Prof. Deddy Mulyana dan istrinya, saat menjamu makan malam saya, keduanya juga menunjukkan muka kecewa karena melihat kenyataan di Unpad pun mahasiswa satu fakultas juga tidak kenal dengan nama dekannya. Sang Professor sahabat saya itu tersirat mengakui bahwa “Organizational Culture” sudah hilang dari kampus.

Bagaimana di UNAIR? Sama saja. Banyak para mahasiswa yang duduk-duduk di masjid kampus C Mulyorejo, yang ketika saya Tanya: ”kenal beliau itu” ketika ada seorang professor yang sedang lewat, mereka tidak tahu padahal mereka sudah mahasiswa semester hampir akhir.

Kuliah dan Kegiatan Bersama itu Penting

Mengingat pentingnya kita saling mengenal dan menghormati sebagai bagian dari nilai-nilai luhur budaya organisasi, maka kampus seperti UNAIR perlu menggalakkan kegiatan bersama, kuliah bersama yang dihadiri mahasiswa semua fakultas pada awal-awal mereka masuk kampus.

Kegiatan bersama ini akan menumbuhkan esprit de corps yang tinggi dan akan mengenal satu sama lain. Esprit de Corps ini secara umum didefinisikan sebagai ”A feeling of pride, fellowship, and common loyalty shared by the members of a particular group. Perasaan memiliki kebanggaan, persaudaraan, dan kesetiaan bersama terhadap institusi.

Apabila hal ini tidak dijalankan maka perasaan kebanggaan itu hanya bersifat sektoral atau kefakultasan saja. Akibatnya, hanya kenal orang-orang di fakultasnya, itupun kalangan terbatas. Kita lihat yell-yell kebanggaan pun hanya bersifat fakultas, bukan universitas!

Budaya luhur saling mengenal dan menghormati itu sebenarnya adalah bagian dari motto Univeritas Airlangga: “Excellence with Morality” – sehingga sayang kalau itu hanya menjadi slogal retorik belaka manakala mahasiswa tidak kenal dosennya sendiri, manakala mahasiswa tidak pernah menyapa dosennya ketika berpapasan di jalan.

Apabila realita seperti itu sampai terjadi, meskipun seorang mahasiswa tersebut kategori yang pandai, cerdas, IQ-nya 150, dan lulus cumlaude, mahasiswa tersebut Excellence tapi Without (tanpa) Morality. (*)

Editor : Bambang Bes




Menakar Potensi Intelektualitas Generasi Millenial Indonesia

PEMBAHASAN tentang generasi millenial sudah cukup banyak dilakukan. Mayoritas membidik perspektif potensi ekonomi dan optimalisasi kuantitas demografi. Pada kesempatan ini, penulis coba menawarkan perspektif baru, yakni telaah kritis tentang intelektualitas generasi millenial Indonesia.

Ketika kepemilikan modal menciptakan suatu kesempatan untuk mendominasi, maka memahami teori fraksi kelas milik Piere Bourdieu adalah jalan. Teori fraksi kelas ini mengajarkan preferensi estetika kaum muda, yang ditentukan oleh variasi antara modal sosial, modal ekonomi, dan modal kultural.

Di Indonesia, modal kultural merupakan potensi yang sangat relevan dan urgen untuk dimapankan. Dimana modal tersebut merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual setiap orang yang diasah dalam dunia pendidikan.

Sarana alternatif, penguasaan modal kultural (intelektual) sebagai senjata, patut diberikan porsi yang ideal. Ketika melihat realitas hari ini, negara dan generasi muda (generasi baby boomers dan generasi X) tidak mampu menguasai modal ekonomi (alat produksi), modal sosial (diplomatik), serta modal simbolik (pengakuan identittas), maka bisa berdampak pada ketidakmampuan kita memenangkan pertarungan dalam berbagai ruang khusus. Dalam bahasa Piere Bourdieu disebut “Arena”.

Dalam “Arena”, guna memenangkan pertarungan, maka diperlukan modal yang tepat. Disinilah modal kultural berupa intelektualitas generasi millenial Indonesia adalah modal yang elegan dan tepat sebagai alternatif untuk memenangkan persaingan pasar bebas.

Menakar Intelektualitas

Generasi millenial merupakan angkatan manusia yang lahir pada kisaran periode 1980-2000. Mereka lahir dan tumbuh-kembang seiring dengan kecanggihan teknologi informasi. Posisi ini membentuk pola perilaku stagnan dan memanjakan. Rutinitas dalam koneksi internet selama 24 jam berikut gawai di genggaman tangan adalah realitasnya.

Sebagai generasi modern dan mahir dalam menggunakan teknologi, seharusnya mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal, bukan justru diperbudak oleh teknologi sebegitu banal (kasar, tidak elok). Dilematis. Ini sungguh disayangkan ketika kecanggihan teknologi informasi yang diciptakan oleh penguasa kapital membentuk dua poros kesenjangan.

Poros pertama, ketika tsunami informasi merebak pada tiap akses internet, mampukah generasi millenial memilih secara bijak informasi yang sesuai kebutuhan, bukan hasrat nafsu semu. Sebab, keberhasilannya akan turut merancang percepatan pembangunan kesejahteraan. Sebaliknya, kegagalan justru bisa mengakibatkan petaka berupa wabah kebodohan akut, kesadaran palsu, dan memberi keuntungan pada penguasa kapital media. Sebutlah menjadi budak kapital media.

Poros kedua, kecepatan dan keluasan akses informasi yang didapat akan bermanfaat secara maksimal jika dikomparasikan secara baik dengan buku sebagai sumber yang terverifikasi dan valid. Perlu disepakati bahwa internet dan informasinya tidak bisa dijadikan bahan acuan kevalidan suatu data, tetapi cukup sebagai informasi awal dan pemantik jalan menuju telaah sumber yang terverifikasi dan valid. Ingat, serakan informasi dan susunan ilmu pengetahuan itu berbeda. Menjadi oposisi kapital media.

Secara naluriah, baik poros budak kapital media (literasi media) maupun poros oposisi kapital media (literasi buku) terpisah oleh kuasa modal. Keduanya menapaki jalan berbeda dalam menemukan suara jernih diantara suara-suara bising.

Kadar intelektualitas generasi millenial Indonesia dalam takaran terbaru sangat memprihatinkan. Berdasarkan studi “Most Littered Nation In The World” yang dilakukan oleh Central Connecticut University tahun 2016, menyebutkan litarasi masyarakat Indonesia teburuk kedua dari 65 negara di dunia yang diteliti. Artinya, Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara.

Tetap Optimis

Meskipun produksi informasi antah-berantah dan media perangkap pembentuk perilaku konsumtif terus berinovasi, namun generasi millenial Indonesia tetap berkesempatan merebut kuasa dari perilaku konsumtif menuju kegiatan produktif. Optimisme menyeruak kala modal intelektual (kultural) yang benar-benar paling mungkin dikuasai dalam “arena” telah dimiliki. Sekecil apapun, modal tetaplah modal. Merintis adalah jalan terjal yang memang perlu ditempuh.

Data yang memberikan catatan buruk kepada intelektualitas millenial Indonesia dipukul balik dengan segudang prestasi generasi millenial di bidang pendidikan yang banyak diraih di ajang internasonal. Ini suatu bukti betapa seksinya modal kultural (intelektual) ini untuk dibangun dan dikembangkan.

Secara fundamental sudah kokoh. Tinggal bagaimana kemudian generasi millenial mampu mendemonstrasikan modal kultural berupa intelektualitas dengan konsisten, berani, dan rapi.

Raihan tertinggi atas bonus demografi dan mega proyek generasi emas 2045 akan tercapai ketika penguasaan dan kepemilikan modal intelektual mampu diamankan dan diaplikasikan. Dalam periode tersebut generasi millenial adalah penyumbang terbesar dalam komposisi demografi indonesia. Kontribusi personal generasi millenial melalui modal kultural adalah jalan yang diharapkan bisa ditemukan formulasinya oleh pemangku kebijakan.

Agar tidak melulu pada aspek modal ekonomi (alat produksi) yang tersentuh, maka modal kultural (intelektual) patut dirambah dan dipertimbangkan potensinya dalam berbagai “arena”. (*)

Editor : Bambang Bes