Dilema Nasib Perkuliahan Si Anak ”Penurut”

JUDUL asli dari penulis untuk artikel ini adalah “Nasib Kuliah Siswa SMA”. Istilah siswa SMA bisa berarti jamak, sedangkan yang dimaksud dalam artikel ini adalah “nasib” anak yang terpaksa menjalani kuliah pada jurusan pilihan orang tuanya. Agar lebih tepat pada pokok bahasan maka redaksi melakukan perubahan seperlunya.

Banyak pihak tidak menyadari bahwa tidak semua orang tua tahu keinginan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang lebih bisa mengamati keberhasilan orang lain. Lalu membentuk angan-angannya dan “dialamatkan” kepada putera-puterinya. Lahirlah kediktatoran angan-angannya itu kepada mereka (anak-anaknya).

Sungguh miris ketika mendengar seorang anak terpaksa harus mengikuti jalan obsesi yang ”dipahatkan” oleh kedua orang tuanya. Bukan justru mengikuti dan tut wuri handayani kemana sebenarnya perasaan dan arah pikiran berkeinginan buah hatinya.

Kediktatoran orang tua dalam menentukan kehidupan seorang anak tidak hanya dapat dilihat ketika sedang memakaikan baju saat akan pergi ke luar rumah. Ternyata hal demikian juga dapat dilihat bagaimana orang tua menawarkan pilihannya kepada anak-anaknya. Misalnya tawaran seperti ini: Bapak dan Ibu, mau kamu kuliah di jurusan ini” atau “Mau jadi apa kamu?” Dua kalimat tersebut tidak hanya bisa menenggelamkan angan-angan si pemilik hidup, anak-anaknya, tetapi juga mematikan semangatnya.

Seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri saat ini sudah selesai. Bahkan saat ini tibalah waktunya para siswa SMA “berperang” melawan keinginan orang tua dalam memilih jurusan yang dikehendakinya (tadi).

Meskipun pada dasarnya SNMPTN dan SBMPTN memberlakukan sistem prioritas, kejujuran dalam memilih jurusan kuliah, tetapi tampaknya masih berkedok karena takut tidak lulus serta paksaan orang tua. Sehingga, para lulusan siswa SMA yang hanya mengandalkan kedok tersebut, semata-mata menjadikan urusan kuliah menjadi seperti “gambling”, spekulatif, atau untung-untungan.

Kondisi serupa pernah terjadi pada seseorang yang penulis kenali. Ketika harapannya besar untuk ingin berkuliah sesuai dengan angan-angan di dalam pikirannya, desakan orang tua tiba-tiba membuat angan-angan itu perlahan mulai runtuh.

Tidak sedikit para orang tua di desa mengharapkan putera-puterinya menjadi seorang dokter, atau setidaknya guru. Maklum, para orang tua di desa masih terkungkung dengan pesona mindset ”karir yang visibel”, masih ragu untuk melihat ke cangkupan karir yang lebih luas. Dampaknya, para lulusan SMA malah carut-marut karena ada keraguan atau ingkar janji antara keinginannya dengan kepatuhan terhadap titah orang tuanya.

Penulis ingat dengan salah seorang anak berusia 13 tahun bernama Logan La Plante. Logan adalah salah seorang anak dari segelintir siswa yang memilih untuk menjalani pendidikan versi dirinya, misalnya belajar sejarah lewat drama.

Logan lalu memilih untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Ia tidak mengikuti sistem pendidikan yang orang lain terapkan. Dalam perjalanan studinya, Logan telah mengarungi model pendidikannya sendiri, atau ia menyebutnya sebagai “Hackschooling”. Logan mengakui bahwa dukungan orang tuanya pada apa yang ia yakini menjadi faktor yang menentukan keberhasilannya.

Pada sesi TEDx, Logan mengatakan, ”I didn’t used to write because my teacher wanted me to write about butterfly and rainbow, but I wanted to write about skiing.” Dengan kata lain, ia ingin menyampaikan bahwa jika seseorang memiliki motivasi untuk menjalankan apa yang dia suka, maka ia bisa mencapai kesuksesan tanpa harus didikte orang lain.

Dari kisah Logan di atas, tentu hal demikian bisa mencerminkan kondisi yang berlawanan antara kondisi para siswa SMA di Indonesia, khususnya di kawasan desa. Para siswa sejatinya memiliki fitrah mereka sendiri dalam menjalani pendidikannya, meskipun kontribusi orang tua sebagai pemberi dukungan memegang peranan penting.

Dari ulasan yang saya sampaikan di atas, perlu diketahui oleh para lulusan SMA yang saat ini sedang menuju masa gamang bahwa pilihan jurusan kuliahnya tetap berada di tangan kalian. Jujurlah pada diri kalian sendiri, sehingga kalian tidak akan menyesal ketika sudah masuk ke bangku perkuliahan dengan label jurusan yang entah itu “dipilih” atau “dipilihkan”. (*)

Editor : Bambang Bes




Idealisme, Moral, dan Semester Akhir: Tantangan Mahasiswa

PREDIKAT sebagai seorang mahasiswa merupakan level derajat paling tinggi yang disematkan bagi kalangan penuntut ilmu. Sudah tentu, predikat tersebut disandangkan untuk mengukuhkan diri bahwa mahasiswa adalah insan pengejar ilmu yang harus memiliki kesadaran keilmuan secara lebih holistik, baik di tingkat penguasaan pengetahuan, maupun pada praktik moral pertanggungjawaban keilmuan itu sendiri kepada masyarakat. Dalam kerangka itulah gelar mahasiswa sejatinya teramat sakral, mewah, dan tidak boleh disia-siakan, terlebih lagi disalahgunakan.

Lebih jauh lagi, ada banyak catatan sejarah yang kemudian menempatkan peran sentral mahasiswa sebagaimana yang selalu didengungkan; yakni tampil sebagai leader of change di saat-saat kritis yang paling menentukan. Oleh karena itu, baju idealisme adalah senjata yang tidak boleh ditanggalkan oleh para mahasiswa sekaligus para lulusannya yang telah diwisuda.

Idealisme ibaratnya taring ideology, yang tanpa sadar bisa mendorong sebuah energi amat besar, sehingga perubahan itu menjadi suatu keniscayaan. Idealisme itu pula bisa menjadi cermin pembimbing, yang selalu mengajak akal dan budi kita selalu berdiskusi. Menjauh dari watak tercela, membimbing pada pandangan moral yang benar. Tidak berdusta, dan berani ksatria: hidup mati mempertahankan kejujuran dan kebenaran.

Sebagai bagian dari mahasiswa itu sendiri, sebagai bagian dari Ksatria Airlangga dengan semboyan “Excelencce with morality”, sesungguhnya kita diajak untuk tidak hanya hafal kalimat dari semboyan tersebut. Akan tetapi juga meresapinya serta menerimanya tanpa sanksi. Karena kita yakin bahwa diri kita berusaha agar mampu mengemban amanat yang berat, seirama dengan dengan gelar mahasiswa dan gelar Ksatria Airlangga.

Dengan demikian, modal moral termasuk dalam idealisme mahasiswa. Perlu digali lebih jeli lagi, bahwa walaupun realitas menggerusnya dengan berbagai cara. Tetapi sepanjang kita jujur pada diri sendiri, kita tidak akan kalah.

Kita harus terus memelihara kadar idealisme mahasiswa ini sama besarnya ketika pertama kali kita diterima (sebagai mahasiswa), ketika kita optimis semasa menjadi mahasiswa baru, maupun di penghujung sisa-sisa masa perkuliahan. Tentu saja, ini akan amat hebat jika memeliharanya tidak lekang dimakan oleh waktu hingga akhir hayat nanti.

Kemudian point dari idealisme yang disandingkan dengan moral akan menjaga tata perilaku, yang tidak lain karena jenjang usia kedewasaan, luasan pengetahuan, sekaligus derajat kehormatan diri seseorang dan almamater yang (senantiasa) perlu dijaga. Ibaratnya: jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Teramat durhaka. Guru-guru kita akan ternistakan karena ulah kelakuan moral yang melenceng dari ajaran dan suara idealisme yang pernah menggelora.

Marilah memaknai idealisme tersebut sebagai bagian dari cara kita untuk adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kalau kita percaya bahwa berbuat curang itu adalah sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai kebenaran, maka standar itu tidak boleh hanya diberlakukan hanya untuk menghantam objek-objek yang ada di luar diri kita.

Justru, warning itu pertama dan yang utama harus membuat diri seseorang mau untuk membuka mata. Membuka makna tentang gelora perjuangannya —walau memang terkadang di banyak kasus, kita ingin segalanya itu serba instan karena terlalu jenuh.

Sebagai pejuang semester akhir yang harus dijalani oleh seorang mahasiswa, seyogyanya dijaga agar spirit idealisme mahasiswa tidak pernah untuk dilupakan. Spirit itu harus menjadi modal yang lebih luas untuk menyongsong keberkahan dalam menyelesaikan tugas akhir dan mensyukuri prosesi wisuda yang sudah di depan mata.

Insya Allah, mimpi-mimpi yang sudah direncanakan itu akan dimudahkan kalau kita punya kemauan keras untuk jujur, menjadi pejuang yang gigih, memegang idealisme serta bersiteguh memegang moral dan pekerti. Kemudian benar-benar keluar dengan membawa ilmu yang “Excellence with morality”. Semoga. Amin. (*)

Editor: Bambang Bes




Bisakah Dokter Indonesia Diandalkan di Era MEA?

SAAT ini Indonesia telah memasuki era Asian Free Trade Area (AFTA). Negara-negara di Asia Tenggara akan melakukan liberalisasi perdagangannya. Salah satu poin dari AFTA merupakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga melakukan liberalisasi di bidang jasa.

Dalam bidang kesehatan terdapat tiga profesi yang akan diliberalisasi, yaitu dokter, dokter gigi dan perawat. Satu hal yang dikhawatirkan jasa kesehatan akan mengikuti mekanisme pasar dan  Indonesia terjebak dalam situasi ini, karena kualitas tenaga kerja kita yang masih kurang kompetitif.

Masuknya Indonesia dalam AFTA memaksa negeri ini untuk mengikuti mekanisme pasar dalam usaha jasanya. Kompetisi menjadi ketat. Produk jasa yang berkualitas tinggi akan menguasai pasar. Kompetitor yang lemah tidak akan dapat bertahan dan akhirnya ditinggalkan. Jasa kesehatan Indonesia terancam oleh kompetitor-kompetitor lain yang (sementara) lebih maju seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Indonesia, harus kita akui, masih perlu pembenahan. Rasio dokter spesialis di Indonesia saja terbilang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Masyarakat seakan tidak percaya dengan kualitas dokter dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke atas untuk berobat ke luar negeri. Singkatnya, pelayanan kesehatan di Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan negara lain di ASEAN.

Ketidaksiapan tenaga kesehatan Indonesia ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang belum terselesaikan. Apa saja itu? Komunikasi dan koordinasi antar lini dalam bidang kesehatan masih memprihatinkan. Ditambah dengan implementasi di lapangan yang masih kurang. Hal ini  mengakibatkan pencapaian kesehatan yang rendah.

Kemudian dominasi pelayanan kuratif atas preventif, serta distribusi dokter yang tidak merata akan mengakibatkan tantangan penyakit infeksi ditambah dengan penyakit bersumber dari gaya hidup yang semakin meningkat.

Di sektor hulu, proses pendidikan para calon dokter juga memegang peranan penting. Sayangnya, pendidikan kedokteran ini belum didukung penuh oleh pemerintah. Pendidikan kedokteran yang seharusnya menciptakan dokter-dokter yang paripurna, seakan ternodai dengan maraknya praktik komersialisasi.

Kasus terbaru, kegiatan belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Papua (Unipa) yang akhirnya “dibuka” kembali setelah berhenti selama sepuluh bulan karena kekurangan biaya. Pembukaan kembali FK Unipa itu setelah ada perjanjian kerjasama tentang pengembangan pendidikan dokter di Kemenristekdikti antara Pemerintah Papua Barat, Unipa, dan Universitas Indonesia (25/7/2017).

Sebelumnya, 102 mahasiswa FK Unipa sejak Oktober 2016 tidak dapat melanjutkan kegiatan akademiknya dikarenakan tidak adanya biaya dari Pemkab Sorong untuk mendatangkan dosen dari UI. Belum lagi maraknya Fakultas Kedokteran yang dibuka oleh Kemenristekdikti tanpa melalui rekomendasi dari tim evaluasi pengusulan program studi yang mereka bentuk sendiri.

Bahkan mahasiswa FK Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan, yang baru berdiri tahun 2016 lalu  melakukan kegiatan perkuliahannya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan bukan di Sulawesi tempat asal FK mereka sendiri.

Intinya, mutu pendidikan kedokteran yang ada juga belum merata, kalau boleh dikatakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan ”hanya” 17 dari 83 program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi A (sumber: BAN PT).

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut akan berimbas pada ketidaksiapan dokter untuk berkompetisi di arena AFTA. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders yang menangani bidang kesehatan.

Berbicara masalah kesehatan, kita tidak bisa hanya menyalahkan dokter dan Kemenkes. Saya menghitung, setidaknya terdapat sekitar 20 stakeholders atau malah lebih yang ikut terlibat dalam bidang kesehatan, mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, IDI, KKI, DPR, KKI, BPJS, Kemenristekdikti, Pemprov, Pemkot, BPK, KPK, BPOM, Jaksa, Polri, media hingga pasien. Itu semua adalah stakeholders yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan diperlukan komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders tersebut.

Melihat realita seperti itu, pemerintah seyogyanya perlu berbenah dan mereformasi pendidikan kedokteran dan peningkatan mutu berbasis teknologi. Reformasi tersebut antara lain mencakup strategi pembiayaan, seleksi (mahasiswa) masuk perguruan tinggi dan distribusi dokter. Dengan demikian dokter kembali menjadi aktor dalam mendukung ketahanan nasional.

Ini sangat penting, mengingat kesehatan merupakan bagian dari ketahanan nasional dan tidak bisa kita serahkan kepada mekanisme pasar. Pembiayaan mahasiswa kedokteran dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Mahasiswa tidak lagi dibebani oleh biaya pendidikan yang terbilang fantastis.

Seleksi masuknya juga harus diperketat, sehingga tersaring mahasiswa yang berkualitas dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu pemerintah wajib untuk mendistribusikan dokter ke daerah yang membutuhkan. Ketiga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokter guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara mandiri.

Selain meningkatkan kualitas dokter, penguasaan teknologi berbasis kedokteran juga perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan teknologi kedokteran akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam negeri akan meningkat.

Upaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi ditempuh dengan mengirimkan tenaga kesehatan Indonesia untuk mengembangkan ilmunya ke luar negeri, atau mendatangkan pakar teknologi ke Indonesia untuk alih teknologinya. Pemerintah sendiri yang harus memimpin penguasaan teknologi dengan perbaikan kebijakan pengadaan alat teknologi canggih, perbaikan infrastruktur, dan insentif bagi pengembangan ilmu dan teknologi ini. Kiranya itu. (*)

*) Penulis adalah dokter umum lulusan FK UNAIR, Pengurus IDI Surabaya 2017-2020. Pernah menjabat sebagai Vice President External Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) 2014, dan Ketua BEM Fakultas Kedokteran UNAIR 2013. Tinggal di: JagaddhitoProbokusumo@gmail.com

Editor: Bambang Bes




Membingkai Pancasila Sebagai Fundamental Bangsa

MERUNUT pada sejarah panjang perjalanan bangsa ini, maka tidak berlebihan apabila tanggal 20 Mei dijadikan sebagai awal dari masa pergerakan. Disanalah bibit-bibit ideologi pergerakan mulai tumbuh. Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang telah disepakati ketika berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi awal munculnya rasa nasionalisme di dada setiap pemuda. Sebuah tanggungjawab yang muncul dari darah juang pemuda untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Namun, bukan berarti selama 109 tahun sejak momentum penting tersebut tidak ada satu pun hambatan yang datang. Pasang surut tercatat mewarnai perjalanan tersebut yang memanifes dalam beragam bentuk upaya meretakkan ideologi melalui gerakan separatisme.

Seperti pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sampai perubahan bentuk negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, beragam upaya meretakkan batu sendi nasionalisme tersebut tidak pernah berhasil menggoyahkan keu tuhan NKRI, sampai sekarang!

Urgensi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini nampak jelas di tengah hiruk-pikuk gerakan politik yang membawa isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Begitupun dengan gerakan politik internasional yang menginginkan Indonesia menjadi bagian dari Daulah Khilafah. Menjadi sebuah hal yang penting untuk mengetengahkan kembali nasionalisme dan ideologi Pancasila sebagai reminder bagi seluruh elemen masyarakat, bahwa ada masalah mendasar yang tengah dihadapi bangsa.

Bingkai Nasionalisme

Nasionalisme telah menjadi salah satu tali pengikat dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, menghadirkan nasionalisme –jika dilakukan tanpa memperbarui pemaknaan dan penerjemahan ideologi dengan realitas kekinian– bisa akan menambah persoalan. Benar kiranya kata Ichwan Arifin yang menyatakan bahwa hal-hal yang merekatkan sebagai ikatan sebuah bangsa merupakan sesuatu yang bersifat imajiner.

Karena itu Benedict Anderson dalam Imagined Communities mendefinisikan bangsa sebagai sebuah komunitas politis dan dibayangkan terbatas secara inheren dan memiliki kedaulatan. Ditambahkan, bahwa bangsa merupakan sebuah komunitas terbayang, karena mustahil bagi individu anggotanya benar-benar pernah berinteraksi. Merujuk pada konsepsi Anderson itu,  nasionalisme seakan berpijak pada fondasi yang rapuh dan mudah rusak manakala imajinasi kolektif tersebut hilang atau berubah.

Bagi generasi Y yang telah menjadi pelopor perubahan dan masa depan bangsa, mungkin nasionalisme dirasakan sangat abstrak. Kehadirannya hanya dapat dilihat melalui sebuah momentum seremonial seperti upacara bendera, pertandingan olahraga antar-bangsa misalnya Olimpiade, Piala Dunia, dan semacamnya. Apabila ditarik ke ranah politik, menguatnya pragmatisme, politik transaksional, serta sistem dan budaya politik yang korup, semakin menguatkan skeptisme masyarakat terhadap makna nasionalisme.

Ahmad Sahal dalam Terjerat Rumah Kaca mengemukakan bahwa nasionalisme Indonesia juga hadir tidak dalam suatu ruang kosong. Kolonialisme juga berperan besar dalam membentuk nasionalisme di negara jajahan. Sahal bahkan menegaskan bahwa nasionalisme itu sendiri tidak luput dari persoalan dan mengandung ambivalensi sejak kelahirannya. Misalnya dalam ungkapan-ungkapan yang menjadi kata kunci nasionalisme, seperti perasaan senasib sependeritaan sebagai Bumi Putera.

Makna ungkapan-ungkapan tersebut menjadi sangat relatif karena dalam struktur sosial masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Seperti Bumi Putera yang terbagi ke dalam kelas buruh maupun kelas priyayi, seperti halnya imperialism Barat. Realitas senasib sependeritaan tentu berbeda diantara keduanya, meskipun sama-sama dalam genggaman kuasa kolonialisme.

Namun, terlepas dari kritik tersebut, nasionalisme Indonesia hadir pada saat bangsa ini memerlukan suatu ideologi yang mampu menyatukan segenap elemen bangsa, menjadi satu kekuatan politik perlawanan terhadap kolonialisme-imperialisme. Inilah momen dimana elemen nasionalisme membingkai ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara. Lewat ideologi itulah berhasil membawa bangsa Indonesia menjadi satu negara merdeka melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pergerakan Kebangsaan dalam Pancasila

Apabila hanya menyandarkan pada kenangan kolektif masa lalu untuk merawat nasionalisme, tentu tidaklah cukup. Apalagi, problem kebangsaan saat ini dan di masa depan sangat kompleks. Karena menurut Pengalaman Enam Tahun Pembasisan Pancasila mengemukakan peta masalah bangsa.

Hal itu meliputi sisa-sisa karut-marut kondisi sosial-ekonomi-politik sebagai imbas kegagalan pembangunan di masa lalu masih dirasakan pada masa sekarang. Pembangunan yang dipisahkan dari tujuan mewujudkan keadilan sosial telah melahirkan anyam-anyaman ketimpangan. Antara pusat dan daerah.

Selain itu juga mencakup masalah gelombang globalisasi. Percepatan proses globalisasi yang didorong oleh universal liberalisasi perdagangan dan perubahan teknologi secara terus-menerus telah menurunkan biaya produksi, transportasi, dan komunikasi. Fenomena ini semakin mengintegrasikan ekonomi bangsa-bangsa ke dalam pelukan kapitalisme global.

Masalah lain yang timbul adalah demokratisasi dan oligarki. Partai politik sebagai pilar demokrasi tak luput dari penyakit oligarkis yang akut. Pada akhirnya, pemimpin politik yang lahir dari proses politik itu cenderung mendekat atau menjadi bagian dari oligarki.

Sehingga Pancasila sebagai ideologi fundamental bangsa ini harus dibingkai melalui rasa nasionalisme. Upaya tersebut diharapkan akan merangkai persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia. Hal itu sekaligus sebagai alternatif solusi dalam mengatasi peta masalah bangsa yang terpetakan dalam pembasisan Pancasila. (*)

Penulis adalah mahasiswa S-1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga, angkatan 2016.

Editor: Bambang Bes




Budi Pekerti, Nusantara, dan Pramuka

Secara etimologi, budi pekerti terdiri atas dua unsur kata: budi dan pekerti. Budi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran, pikiran, dan kecerdasan. Kata pekerti berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan, atau perilaku.

Dengan demikian budi pekerti berarti kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak dan watak. Kemudian dalam bahasa Arab, budi pekerti disebut dengan akhlak. Lalu dalam kosa kata latin dikenal dengan istilah etika, dan dalam bahasa Inggris disebut ethics.

Budi pekerti adalah induk dari segala etika: tata krama, tata susila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Budi pekerti dapat dibangun melalui beragam cara. Salah satunya lewat instrumen pendidikan. Mengingat budi pekerti adalah salah satu produk dari pendidikan karakter yang menjadi tema utama dalam dunia pendidikan, hingga dalam wacana berbangsa dan bernegara.

Apabila dirunut lebih dalam, antara moral dan karakter, keduanya tidak bisa dipisahkan. Karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral (Jack Corley dan Thomas Philip. 2000). Atau dengan kata lain karakter adalah kualitas moral sesorang.

Pendidikan karakter menjadi penting dan strategis dalam membangun bangsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan, dan menjadi manusia seutuhnya yang memiliki karakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.

Ketiga substansi psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Upaya membangun karakter bangsa itu sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Soekarno sebagai salah satu pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya itu, yang kemudian dikenal sebagai nation and character  building.

Sejarah yang Panjang

Indonesia merupakan sebuah wilayah kepulauan yang terkenal dengan adat ketimuran sejak masih bernama nusantara. Kerendahan hati dan budi pekerti yang luhur seolah-olah menjadi branding nusantara sejak abad para raja-raja. Baik kerajaan Hindu, Budha, hingga Islam yang telah merangsak ke Pulau Jawa. Fakta di lapangan membuktikan kehalusan budi pekerti pendahulu kita itu. Ketika toleransi belum dikenal, namun ruhnya telah ditanam di dalam asimilasi dan akulturasi budaya, baik budaya baru dengan budaya lama.

Tak berhenti sampai disitu. Di zaman pergolakan dan penjajahan Belanda sampai Jepang, warga nusantara senantiasa memiliki budi pekerti yang luhur. Walaupun mereka dijajah oleh orang-orang yang berasal dari antah-berantah, diperbudak zaman, mereka tetap tunduk patuh kepada penguasa. Sungguh, kerendahan hati yang tulus memancar dari setiap pribumi nusantara. Eksplorasi kekayaan budi pekerti yang telah diwariskan secara turun temurun berada pada puncaknya ketika bangsa ini menata diri untuk menjadi bangsa yang merdeka dari kungkungan bangsa penjajah.

Menuju menjadi bangsa yang luhur memang diperlukan sebuah falsafah dan ideologi bangsa yang mampu merepresentasikan sikap dan keteguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi cita-cita, sekaligus menahan derasnya arus zaman. Lewat sebuah kelompok bernama PPKI, tiga orang berpikir keras sekaligus berpikir cerdas mewakili aspirasi seluruh pribumi bangsanya untuk merumuskan sebuah ideologi bangsa. Lewat buah pemikiran Soekarno, M Yamin, dan Soepomo terbentuklah Lima Sila yang kita kenal dengan Pancasila sebagai dasar acuan berbangsa dan bernegara kita, hingga detik ini!

Pancasila adalah sebuah prasasti peradaban bangsa Indonesia sebagai saksi sekaligus bukti bahwa bangsa ini, yang dulu terkenal di seantero dunia dengan nama Nusantara memiliki kekayaan budaya, berbudi pekerti luhur, dan memiliki nilai-nilai kehidupan yang terlalu sempit apabila hanya diwakili oleh lima buah statemen yang melekat di Pancasila.

Itulah mengapa, Nugroho Notosusanto menyimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber, kekayaannya terlalu dalam apabila tidak dieksplorasi, dipelajari, dan diamalkan. Itulah mengapa, Pancasila mampu tetap eksis di tengah dikotomi global saat ini.

Pramuka dan Budi Pekerti

Lantas, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan beranekaragam. Dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Budi pekerti juga dapat menjadi dasar atau pilar utama dalam membangun kebersamaan, kesetaraan, dan persamaan hak dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

Sempat terlintas di benak saya, mengapa budi pekerti tidak dimasukkan dalam Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka? Sebenarnya, Dasa Dharma dan Tri Satya yang menjadi sumpah setia seorang pramuka, merupakan esensi yang bermuara kepada budi pekerti.

Inilah sebuah pertanda bahwa budi pekerti dalam pramuka apabila diibaratkan layaknya dua buah sisi mata uang yang tak akan pernah bisa dipisahkan. Seperti halnya Pancasila, budi pekerti dalam pramuka selain sebagai ujung tombak pembangun bangsa yang berbudi pekerti luhur, juga untuk digali dan dipelajari nilai-nilai luhur bangsa ini yang telah menjadi ruh gerakan pramuka Indonesia. (*)

Editor: Bambang Bes.




Pengantar “Ritual” di Bulan Ramadan

Datangnya bulan Ramadhan menandakan bahwa perjuangan muslim harus semakin diperkuat dan ditegakkan. Setidaknya, begitulah pesan implisit dari kegiatan yang biasa dipersepsi sebagai “ritual” ini.

Meski telah bertahun-tahun bulan ini kita lalui, jarang sekali saya menemukan orang-orang yang bersuara layaknya orang-orang yang berpuasa. Banyak dari suara-suara yang saya dengar adalah suara diskon busana, segarnya sirup, dan info-info betapa “ajaib”-nya puasa itu sendiri. Seolah-olah, hal yang spesial darinya adalah “kesejahteraan” ekonomi dan kebahagiaan material.

Padahal, puasa, utamanya di Bulan Ramadhan, bak matahari yang terbit setelah lama terbenam. Dia menyinari setiap muslim sejati. Mencerahkan kembali dan memperkuat jiwa mereka, dalam rangka berjuang sesuai jalan yang ditunjukan-Nya pada masa-masa yang telah lalu.

Puasa dan Ketaqwaan

Saya terkejut ketika paman mengatakan bahwa puasanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Tentu sempat terdengar kabar bahwa puasa sanggup mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh. Tetapi menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berpuasa, bukankah itu aneh?

Barangkali, juga tidak sedikit orang yang mempersepsi puasa sebagai upaya mencapai kesehatan yang baik. Meskipun demikian, sebenarnya itu bukanlah motif sejati dari berpuasa. Bukan pula untuk melatih ketahanan saat minim sumber energi, diet, atau bahkan sekedar untuk menahan nafsu. Tujuan puasa lebih besar daripada itu semua.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa (Al-Baqarah 2:183)

Akan tetapi, ketaqwaan yang berusaha dibangun bukanlah untuk kepentingan individual, melainkan untuk kepentingan kolektif komunitas muslim. Dengan sikap taqwa, setidaknya kesadaran kolektif yang terbentuk akan lebih bersatu dan harmonis dalam kaitannnya terhadap perilaku penghambaan kepada Tuhan.

Pada masa kini, biasanya, taqwa diidentikkan dengan perilaku yang rajin shalat, dzikir, serta minim perilaku konsumtif. Melihat tanda hitam didahi seseorang menjadi salah satu indikator ketaqwaan. Bahkan, ada pakaian yang juga diidentikkan oleh ketaqwaan, namanya baju taqwa.

Jika seseorang sering ke masjid, hitam pada dahinya, dan menggunakan baju taqwa, barangkali lengkap sudah bahan-bahan “istilah taqwa” itu. Tetapi sebenarnya taqwa tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang ritualistik saja.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 2:177)

Allah telah menggambarkan makna taqwa menurut konteks masyarakat pada jaman Rasulullah. Akan tetapi, ayat tersebut tidak menunjukkan makna sejati dari taqwa, melainkan sekedar teknis-teknis kontekstual terkait dengan latar belakang turunnya, serta kesadaran kolektif pada masyarakat tersebut.

Akan lebih tepat jika taqwa dimaknai sebagai sikap tunduk (takut) kepada Allah. Sebagai konsekuensinya, sikap itu ibarat sebuah fakta sosial atau kesadaran kolektif antara manusia dengan Tuhannya. Hal itu karena, sikap tersebut akan koersif, dan berada di luar individu itu sendiri (Damsar, 2015). Eksistensi dari fakta sosial yang demikian itu adalah determinisme perilaku. Meskipun, manusia tidak sepenuh determinstik.

Puasa dan Budaya

Teknis berpuasa sendiri cukup unik. Puasa mengharuskan pelakunya untuk menahan diri dari perilaku tertentu, dengan dalil perintah Allah. Apabila kegiatan semacam itu terus dilakukan, maka yang terjadi bukan hanya terbiasa. Menahan diri dari perilaku tertentu atas dasar teologis, di kemudian waktu bisa berevolusi menjadi budaya. Misalnya muncul komunitas yang berbudaya taqwa.

Budaya dipelajari dan dibentuk oleh manusia (Horton dan Hunt, 1987), ini menandakan betapa lenturnya budaya itu sendiri. Kelenturannya menyebabkan mudahnya pergantian budaya. Maka puasa adalah koin pertama yang dapat membangkitkan budaya taqwa.

Sebagai konsekuensi dari budaya taqwa, seorang muslim yang sukses dalam puasanya tidak hanya menghasilkan perilaku-perilaku positif. Dia juga turut berpartisipasi dalam memperbaiki masyarakat; memecahkan masalah sosial di sekitarnya, mengingatkan temannya jika bertingkah melebihi batas kewajaran, dan juga berprestasi dalam bentuk nilai, gagasan, pemikiran, serta teknologi. Betapa produk budaya yang indah.

Produk-produk yang dihasilkan pun tidak hanya produk dalam waktu relatif singkat. Norma-norma, pertemanan, keluarga, serta struktur sosial lainnya akan turut membentuk komunitas muslim yang terbaik. Kembali lagi, secara tidak langsung, akan terbentuk suatu aspek yang koersif dan eksternal, yang mana akan turut menentukan perilaku masing-masing individu.

Dengan adanya budaya dan kesadaran kolektif yang semacam itu, komunitas muslim tidak sekedar menjadi agregasi (penyatuan) sosial. Mereka akan diikat dalam satu rasa kesolidaritasan, dibawah esensi wahyu Allah. Dapat dibayangkan ketika secara otomatis perilaku negatif adalah sesuatu yang akan dianggap rendah, maka perilaku positif: perilaku yang membangun, akan dinaikkan. Ibarat itulah pencapaian yang harus diimpikan oleh orang-orang. Dengan kata lain, norma dan nilai yang tertanam akan mengarah kepada ketaqwaan.

Muncullah pendidikan yang membangun kualitas peserta didiknya. Pendidikan yang tidak hanya mampu mengajarkan aspek-aspek teologis, tetapi juga humanis serta ramah terhadap alam. Kemudian ada banyak efek positif lainnya apabila puasa dijalankan sebagaimana mestinya oleh kaum muslim. Ekonomi, politik, militer, dan beragam sektor lain akan turut terbantu. Hanya jika muslimin serius menekuni puasanya pada bulan Ramadhan ini.

Sebagai bagian akhir, dualitas manusia menyebabkan dirinya yang tak bisa ditentukan perilakunya secara utuh. Tak pernah ada manusia yang seumur hidupnya bersifat deterministik. Selalu ada aspek subyektif dari masing-masing manusia, yang mana menentukan masa depannya. Baik itu dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Begitu pula pada muslim yang berpuasa.

Seideal-idealnya sistem berpuasa, akan masih ada kesempatan bagi setiap manusia untuk melenceng dari jalan yang lurus, sehingga hanya sekedar lapar dan dahaga. Tak lebih dari itu. Padahal, menunggu datangnya Bulan Ramadhan pada fase berikutnya, atau datanglah malaikat pencabut nyawa, jadi sungguh rugi bagi orang-orang yang tak sukses dalam berpuasa.

“Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja.” (HR. Ibnu Majah nomor 1690 dan Syaikh Albani berkata, ”Hasan Shahih.”).

Semoga puasa kita semua tidak sampai pada titik kesia-siaan. (*)

Editor: Bambang Bes




Kartini, Spirit dan Simbol

Hari bersejarah untuk bangsa kita,  bahwa pada Tanggal 21 April 1879, di kota Jepara, Jawa Tengah, lahir perempuan keturunan bangsawan, yaitu Bupati Jepara. Nama perempuan ini adalah Kartini. Karena tidak bisa diam, dia di juluki Trinil. Di masa gadis kecil, dia sempat bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Namun, terpaksa harus dihentikan saat  usia 12 tahun karena datang haid pertama yang artinya sudah saatnya untuk dipingit. Dikurung dalam rumah, menunggu ada pria meminangannya.

Saat itu, di kepala para wanita Jawa, hanya pinangan pria yang akan membawanya keluar menuju derajat yang lebih tinggi. Kartini sesungguhnya berkecukupan akan materi, namun kekecewaannya yang amat mendalam akibat dilarang melanjutkan pendidikan, membuatnya menderita batin yang berat.

Surat-suratnya kepada kawannya bernama Stella di Belanda menyiratkan itu. Kumpulan surat ini dibukukan menjadi sebuah buku dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang sudah begitu tersohor. Buku itu diterbitkan ketika masa politik etik di Eropa menyeruak atas banyaknya perilaku kolonial yang melanggar kemanusiaan.

Terlepas dari motif tertentu pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan nama harum dengan menerbitkan buku Kartini, buku tersebut cukup mengguncang bumi nusantara untuk menoleh akan keberadaan perempuan Indonesia yang terpuruk. Bahkan, hingga saat ini!

Atas informasi yang lengkap tentang Kartini dari Buku tersebut, serta jasa jasanya, diangkatlah Kartini sebagai salah satu pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Buku Kartini mungkin sudah dibaca jutaan perempuan Indonesia. Namun sejumlah pertanyaan menyeruak: Sudahkah kita mewarisi spirit perjuangan Kartini? Atau, benarkah kita mampu menangkap pemikiran transformatif Kartini yang sesungguhnya?  Atau lebih jauh dari itu, dapatkah kita melanjutkan cita-cita luhurnya untuk masa sekarang dan yang akan datang? Jangan-jangan, kita masih menangkap simbol-simbol fisik Kartini belaka.

Simbol fisik

Jika kita mau merenungkan substansi buku Kartini, akan muncul banyak pertanyaan. Sampai sejauh ini, peringatan Hari Nasional Kartini sebatas simbol fisik. Yakni, kebaya, jarit, sanggul,  masak-memasak dan seputar atribut domestik wanita Jawa di Zaman dulu. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, jika hanya berhenti di situ,  sangatlah disayangkan.

Kita sepakat, bahwa hari Kartini diperingati sebagai hari kebangkitan bagi perempuan Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Ibu Kartini, janganlah dilupakan pahlawan perempuan yang lain yang tidak kecil pula jasanya untuk memperjuangkan kemajuan. Sebut saja, Cut Nyak Dhien, Martina Martha Tyahohu, Dewi Sartika, Malahayati, Rasuna Said dan Maria Maramis. Mereka banyak yang tidak bersanggul, mungkin  berkerudung, atau bercelana panjang,  itu semua hanya simbol budaya lokal.

Keperkasaan pemikiran-pemikiran mereka tak bisa dibilang pemikiran perempuan biasa, itu yang terpenting. Pemikiran mereka telah melampaui zamannya. Namun, masih sering kita mendengar kata: surga perempuan adalah bersama suaminya, sehingga harus bungkam meski teraniaya, tanpa kritis mempertanyakan nasibnya. Simbol dan slogan Jawa yang dapat disalahartikan masih banyak membelit pikiran para perempuan. Misalnya, suami adalah “pengeran katon ( tuhan yang kelihatan)”, tugas wanita adalah bakti pada suami, dan lain-lain.

Tanpa memiliki pretensi negatif terhadap siapapun, marilah kita berpikir lebih dalam dan lebih luas. Kartini adalah sosok yang inspiratif, seorang nasionalis sekaligus  feminis. Kartini menolak primodialisme (penghambaan manusia atas manusia). Fokus perjuangan kartini jauh ke depan dan luas. Yaitu, kaumnya, bangsanya, pendidikan, kemiskinan, kebodohan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Pemikirannya transformatif ratusan tahun di depannya.

Otokritik

Cibiran terkadang masih terlontar, mengapa Kartini  memilih untuk melepas beasiswanya untuk studi ke Belanda? Mengapa Kartini tetap menerima dipoligami oleh Bupati Rembang? Mengapa dia diam dengan kondisi ibu kandungnya yang jelas tersubordinasi dan terdiskriminasi secara telak oleh ayahnya sendiri?

Masih banyak kritikan tertuju pada Kartini atas semua pilihannya yang dianggap bumerang untuk dirinya sendiri. Terlepas dari semua yang dipandang kelemahan oleh banyak pihak itu, yang jelas Kartini telah menabur benih percik kemajuan. Pendidikan adalah substansi kemajuan.

Kartini telah merintisnya untuk perempuan miskin saat itu. Bagaikan  lilin  yang memecah gelapnya kebodohan. Kartini tidak sekadar mengutuk kegelapan, lebih dari itu, Kartini  telah membuka mata para petinggi di zaman itu dan zaman sekarang, bahwa perempuan belumlah mendapatkan haknya yang setara dalam berbagai kesempatan. Kalaulah ada, hanya bisa dihitung dengan jari.

Perempuan sebagai korban budaya patriarki telah disadarinya sejak dia kecil. Begitu kuatnya kungkungan budaya saat itu, hingga dia pun terpaksa menerima posisi subordinasi dan diskriminasi (dipingit), serta tidak berdaya dipoligami walau hatinya menolak dan memberontak.

Sekarang, kita hidup di zaman jauh setelah kartini wafat. Namun, masih banyak pikiran kita terbelenggu dan berkutat pada atribut fisik dan terbelit hegemoni materi. Jika kita tidak memiliki materi, kita seolah bukan siapa-siapa. Jika kita memiliki materi, kita seolah bisa menjadi siapapun dan apapun. Materi dapat meninggikan derajat seseorang, namun jika salah  “menggaulinya” materi dapat menghinakan manusia.

Penutup

Kartini sudah memiliki pemikiran besar di usia masih belasan tahun. Di zaman kini, rintangan jauh berkurang untuk berpemikiran besar dan transformatif seperti Kartini. Namun, masih banyak fakta kondisi subordinasi (posisi tidak setara) terhadap perempuan. Semua itu masih bisa kita jumpai di semua level kehidupan.

Kondisi menempatkan perempuan di level kelas 2, menjadikan perempuan sasaran target kekerasan fisik, verbal, ekonomi, sosial, politik, apalagi budaya. Lalu, dari mana kita dapat memulai perubahan? Dari diri sendiri.

Perempuan sendiri harus membetulkan mindset tentang kesetaraan. Masih sering kita jumpai perempuan lebih berperilaku bias terhadap kaumnya sendiri. Untuk itu, mindset harus diluruskan terlebih dahulu. Menolak segala bentuk penindasan fisik maupun mental sebagai hasil dari sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sudahkan kita membenahi mindset?  Sekarang saatnya!




Literasi Digital sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial

Media Sosial dan Intensitas Ujaran kebencian

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi revolusi dalam proses komunikasi antar manusia. Kehadiran internet sebagai bentuk media baru (new media) membentuk pola baru komunikasi antar masyarakat. Dennis Mcquail, ilmuwan komunikasi terkemuka, menyebut satu perubahan yang paling penting ialah meningkatnya interaktifitas dan konektifitas[1]. Kondisi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Ilmuwan Lain, Martin Lister dkk. Menurutnya media baru menawarkan keaktifan yang tidak bisa diberikan oleh media tradisional (pasif). Aspek interaktifitas ini menjadi karakter utama bagi media baru[2].

Media sosial (Social Network) sebagai salah satu bentuk media baru menjadi fenomena di dunia termasuk indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat drastis. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebut ada 79 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan makin beragamnya fitur media sosial yang bisa dimanfaatkan penggunanya. Beragam penelitian tentang motif penggunaan media sosial menunjukkan berbagai keleluasaan yang diperoleh pengguna seperti dalam mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan rekan jauh, atau sebagai ruang eksistensi diri.

Secara konsep, peran dasar media sosial untuk berbagi informasi, komunitas virtual, dan forum diskusi. Peran tersebut dapat dicapai karena sifatnya yang partisipatif, terbuka, mendorong percakapan, komunitas, dan keterhubungan antar pengguna. Media sosial memungkinkan semua pengguna menjadi produsen informasi, menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi, pada akhirnya dapat membangun komunitas virtual yang diwarnai diskusi di ruang maya. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan intensitas diskusi di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Permasalahannya, keleluasaan berdiskusi di media sosial ini menyiratkan beberapa dampak negatif. Salah satu yang dipotret ialah hadir dan meningkatnya intensitas ujaran kebencian (hate speech). Secara sederhana, Komunitas Uni Eropa mendefinisikan konsep ini merujuk pada ekspresi yang menghasut, menyebarkan, membenarkan kebencian yang biasanya berkaitan dengan Suku Ras dan Agama. Ujaran kebencian adalah bentuk dari sikap intoleran pada kelompok masyarakat lain. Pandangan lain melihat dampak lanjutnya yang menganggap ujaran kebencian sebagai ungkapan yang menyerang dan mendorong terjadi kekerasan.

Wacana ujaran kebencian ini semakin serius manakala banyak kasus kekerasan yang terjadi akibat provokasi via media sosial. Sebagai contoh kasus pembakaran masjid Tolikara di Papua menimbulkan keriuhan yang meluas karena simpang siurnya informasi di media sosial. Kalimat bersifat SARA yang menyerang leluasa ditemukan. Bentuk lain, ialah provokasi yang dilakukan pendukung Persija Jakarta saat pertandingan antara Sriwijaya lawan Persib Bandung. Hasutan melalui media sosial mendorong aksi pengrusakan dan penyerangan aparat.

Merespon banyakya kasus yang diakibatkan oleh ujaran kebencian, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat edaran yang mengatur tentang hate speech, atau ujaran kebencian. Terbitnya surat edaran ini mendapat respon beragam. Sebagian mendukung dengan alasan intensitas ujaran kebencian yang makin mengkhawatirkan. Di satu sisi, ada juga yang memperingatkan kejelasan Surat tersebut agar tidak menjadi instrumen aparat untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Esensi Kehidupan demokratis dicirikan oleh penghormatan kebebasan berekspresi sekaligus melarang penyerangan terhadap hak individu. Kondisi dilematis ini mendorong pertanyaan klasik namun urgen, Bagaimana upaya menjaga kondisi kebebasan berpendapat tanpa menimbulkan ekspresi kebencian yang menyerang hak orang lain?

Mendudukkan Kebebasan Berekspresi, Mengatur Ujaran Kebencian

Pertanyaan terakhir mendorong diskusi penting tentang kebebasan berpendapat. Dalam masyarakat yang pluralistik, dicirikan dengan keberagaman agama dan budaya, kadang penting untuk mendudukkan kebebasan berpendapat dengan hak asasi lain seperti berpikir atau beragama. Anne Weber dalam risetnya mengusulkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan[3]. Di satu sisi hak untuk mengkomunikasikan gagasan tentang keyakinan berkomunikasi gagasannya tentang keyakinan agama kepada masyarakat dan di sisi lain, hak untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Anne menekankan keseimbangan tersebut karena menurutnya dalam beberapa keadaan, kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman ke hak untuk menghormati privasi. Ada pula risiko konflik antara kebebasan berekspresi dan larangan dari segala bentuk kebebasan ekspresi yang mengandung unsur kebencian / hate speech.

Mengantisipasi posisi dilematis tersebut, berbagai negara mengatur wacana ujaran kebencian secara eksplisit. Isu ini dinilai sangat serius sehingga mendapat perhatian penuh pula dari negara bahkan sebelum boomingnya media sosial. Uni Eropa misalnya, memberikan batas pada kebebasan berekspresi terhadap penghormatan hak orang lain dan moralitas. Komite Menteri Eropa memberi ruang lingkup ujaran kebencian sebagai setiap ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan dan menjustifikasi kebencian berbasis rasial, xenofobia, anti-semitisme (diskriminasi pada Yahudi) atau bentuk lain kebencian berbasis intoleransi, termasuk nasionalisme agresif, etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan pada minoritas, imigran.

Sementara itu, Amerika yang mengagungkan kebebasan berekspresi secara tegas menyatakannya tidak absolut. Perundang-undangan mengatur secara rigid ihwal ujaran kebencian dengan beragam pengaturan tentang :  (1) melarang penyerangan yang bertujuan mengintimidasi, kekerasan, atau mempermalukan korban, (2) aturan tentang intimidasi etnis atau rasial, (3) undang-undang yang melarang tindakan-tindakan kebencian seperti seperti pembakaran salib atau gambar swastika (Nazi); (4) undang-undang yang melarang menutupi sengaja identitas seseorang; (5) undang-undang atau umum larangan hukum terhadapujaran kebencian yang mengganggu perdamaian (6) hukum atau umum larangan hukum terhadap kalimat yang menyerang/ujaran kebencian yang mengganggu perdamaian; (7) tindakan sipil untuk pencemaran nama baik; (8) pemulihan sipil individu karena dampak ujaran kebencian yang mencederai (9) tindak pidana pencemaran nama baik kelompok; (10) undang-undang membatasi kebencian di lingkungan terbatas tertentu seperti tempat kerja atau universitas (11) penggunaan ijin publik untuk menolak demonstrasi yang berkaitan dengan ujaran kebencian[4].

Begitu pula di Afrika selatan yang pernah punya cerita panjang dengan rasisme. Konstitusi Negara menyatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa berujung ekpresi tentang : a. Propaganda perang b. Hasutan yang memicu kekerasan c. Advokasi kebencian yang berdasarkan ras, etnis, gender dan agama yang memicu penghasutan dan menyebabkan kerusakan[5].Puncaknya, selain negara, PBB melalui International Committee on the Elimination of Racial Discrimination mengatur secara jelas tentang ujaran kebencian dalam kerangka penghormatan pada Hak Asasi Manusia tentang martabat dan kesetaraan.

Media Baru, Demokrasi, dan Tatanan Masyarakat Baru

Media baru tak sekadar mengubah pola komunikasi antar warga. Lebih dari itu ia membangun sistem baru yang kerap disebut cyberdemocracy atau demokasi siber. Model demokrasi ini mengisyarakatkan proses kebebasan, partisipasi, maupun kontestasi tak hanya berlangsung secara offline atau face to face tetapi juga secara online. Martin Hilbert mencirikan demokrasi siber ini sebagai meningkatnya kebebasan pribadi dalam pengambilan keputusan[6]. Kebebasan mendapatkan informasi membuat setiap orang mampu mengambil keputusan secara pribadi. Sementara, Joanah Gadzikwa menekankan konsep interaktivitas dalam cyber democracy, lebih dari kebebasan akses informasi dan transparansi

Menurut Mark Poster, Pusat konsep demokrasi siber ini adalah konsep ruang publik[7]. Habermas menggambarkan konsep ideal demokrasi dalam konsep ruang publik yaitu ruang bebas dimana setiap warga mampu mengkomunikasikan pendapatnya dan berdialog secara logis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Beberapa ahli pernah memikirkan media massa sebagai pengejawantahan konsep ruang publik tersebut. Namun, kian kuatnya kepentingan ekonomi politik kapitalis besar membuat media kan jauh dari posisinya menyediakan ruang berdiskusi yang penuh kesetaraan. Dalam titik ini, mulai banyak yang menyebut media baru sebagai wujud ruang publik tersebut.

Anggapan bahwa internet adalah ruang publik baru muncul berdasarkan kecenderungan kesesuaian kriteria munculnya ruang publik. Habermas menyebut tiga syarat munculnya ruang publik, yaitu: ketiadaan status, kepentingan bersama, dan inklusivitas[8]. Kriteria pertama, yaitu ketiadaan status, ditandai dengan tidak adanya pembatasan bagi individu yang ingin masuk dan berdiskusi di internet. Ketiadaan status di internet juga terlihat dari tidak adanya pembagian atau klasifikasi nasyarakat berdasarkan kelas sosial karena semua individu yang berada di dalam internet tergabung menjadi pengguna internet. Kriteria kedua, yaitu aspek kepentingan bersama, ditandai dengan banyaknya isu yang didiskusikan oleh masyarakat di dalam internet. Isu-isu yang dibahas pada diskusi yang terdapat di internet umumnya adalah berbagai masalah yang menyangkut kepentingan berbagai golongan masyarakat di dunia nyata. Sedangkan untuk kriteria ketiga, yaitu inklusivitas, kriteria ini terdapat dalam internet karena internet sangat inklusif dan terbuka bagi setiap orang. Dengan adanya penghilangan batasan di dalam internet menyebabkan jumlah masyarakat yang berdiskusi di dalam internet menjadi tidak terbatas.

Dalam perspektif yang lebih luas dari sekadar politik, internet membangun tatanan baru yang kerap disebut masyarakat digital (digital society). Masyarakat digital dicirikan oleh kebebasan, partisipasi, dan berjejaring (komunitas). Mereka melakukan semua hal di kehidupan nyata di layar komputer;  berbincang, berdiskusi intelektual, berbagi pengetahuan, saling memberi dukungan, membuat rencana, mencari teman, kekasih, musuh, bermain, dll[9].

Perbincangan mengenai tatanan masyarakat digital ini membawa pada dua kelompok masyarakat digital yaitu digital native dan digital immigrat. Digital Immigrant, mereka yang dilahirkan sebelum teknologi digital ditemukan sehingga harus belajar atau bermigrasi. Sementara digital natives ialah mereka yang lahir ketika teknologi digital sudah ditemukan. Digital native melihat dunia horizontal, mereka melihat semua orang egaliter. Dengan kesetaraan itu memudahkan mereka berinteraksi untuk berbagi ide dan gagasan dengan orang lain. Cara pandang ini berbeda dengan digital immigrant ataupun generasi analog yang sangat hierarkhis.

Rekomendasi : Mencerdaskan Masyarakat Digital

Dalam konteks masyarakat digital ini, kita membayangkan ke depan potensi ujaran kebencian dengan melihat aktifnya diskusi di media sosial. Menyusun regulasi yang lebih konkret menjadi salah satu cara tetapi juga perlu dilengkapi dengan kecerdasan masyarakat digital. Konsep ini sering disebut sebagai Literasi digital. Literasi digital lebih kompleks. Merujuk Allan Martin, literasi digital merupakan gabungan dari beberapa bentuk literasi yaitu: komputer, informasi, teknologi, visual, media dan komunikasi. Ini berarti literasi digital membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi, kompetensi menganalisa informasi, kemampuan berkomunikasi efektif,  menikmati karya visual[10].

Literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasinya di kanal-kanal tertentu. Melalui media digital, masyarakat dapat menyuarakan perspektif dan opininya demi keadilan tanpa merugikan pihak lain. literasi digital membuat seseorang dapat mengawasandi lingkungannya dengan baik. Sehingga ia dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan lebih baik[11].

Dalam konteks melawan ujaran kebencian, Unesco telah menyusun beberapa langkah penting dalam menciptakan kecerdasan masyarakat digital ini[12], yaitu :

  • Kampanye Literasi Digital

Pendidikan kewarganegaraan menyiapkan seseorang untuk terdidik dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan meningkatkan kesadaran akan hak sosial budaya dan politik individu dan kelompok, termasuk tentang kebebasan berpendapat beserta konsekuensi yang didapatkan. Dalam merespon ujaran kebencian, pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan untuk mengindentifikasi dan kemampuan menanganinya. Dengan perubahan konsep masyarakat digital maka pendidikan kewarganegaraan mesti menambahkan pengajaran tentang literasi digital tersebut. Masyarakat kini bukan sekadar konsumen tetapi menjadi produsen informasi sehingga tak hanya perlu kemampuan memproduksi pesan tetapi juga pengetahuan tentang etika. Maka dalam hal ini, inisiatif berbagai pihak dalam menyelanggaarakan kampanye literasi digital meski digalakkan di berbagai kalangan masyarakat.

  • Pendidikan, Langkah Terstruktur melawan Ujaran Kebencian

Selama ini kampanye literasi media, dijalankan secara sporadis, bergantung pada inisiatif. Padahal melihat potensi ujaran kebencian yang masif ke depannya diperlukan langkah yang lebih terstruktur. Institusi pendidikan seperti sekolah atau kampus, mungkin harus memikirkan untuk memperkenalkan literasi digital ke dalam materi pembelajarannya. Usulan ini juga menjadi langkah proyeksi mengingat siswa yang kebanyakan pengguna media baru sehingga ke depan kita bisa menyiapkan masyarakat digital yang cakap dan toleran. (*)

Catatan:

[1]  Lihat Dennis Mcquail, Mcquail’s Mass Communication Theory. 2011

[2]  Lihat Martin Lister dkk, New Media, Critical Introduction, 2009

[3]Lihat  Anne Weber, Manual on Hate Speech.2009

[4] Lihat Ronna Greff Schneider, hate Speech in United Speech : recent Legal Development

[5]  Lihat Freedom Expression Institute, Hate Speech and Freedom of Expression in South Africa.2013

[6]  Lihat Martin Hilbert, Digital Processes and Democratic Theories.2007

[7]  Lihat Mark Poster, Cyberdemocracy : Internet and Public Sphere.1995.

[8] Lihat F Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif.2009

[9] Lihat Erhan Akyzazi. Cyberculture and Interactivity. 2005

[10] Lihat Allan Martin, Digital Natives and digital literacy. 2008

[11] Lihat Dyah Herlina, Membangun Karakter Bangsa lewat Literasi digital

[12] Lihat Unesco Publishing, Countering hate speech.




Tantangan Alumni Bidikmisi, Ekspektasi dan Realitanya

Manusia dididik agar pintar. Benar dan tepatkah parameter itu untuk menyelesaikan seluruh persoalan di negeri ini? Mungkin iya, namun bisa juga tidak. Akan tetapi orang-orang yang pintar selalu istimewa, karena dia berpeluang besar memperoleh kemudahan menata masa depan, meskipun hanya bersandar atas kepandaiannya saja.

Kalau Anda mendengar tentang Bidikmisi, maka mahasiswa dan lulusannya adalah bagian dari sejarah itu semua. Yaitu sejarah orang-orang yang terdidik dan beruntung. Mengapa? Sebab mereka dipilih dan dibiayai oleh Negara, meskipun untuk meraihnya harus bersaing dan menyisihkan sesama kelas ekonominya demi duduk di kursi perguruan tinggi. Itulah perjuangan.

Hanya rasa syukur dan kebanggaanlah yang bisa kita panjatkan sebagai bentuk kesadaran bahwa Bidikmisi merupakan bagian penting dari perjalanan anak bangsa yang terpilih untuk mencari ilmu menuju sebuah gelar kesarjanaan, yang sungguh terlampau mewah bagi kelas ekonomi kurang mampu. Karena sadar bahwa pendidikan tinggi masih terlampau mahal.

Apabila berkaca pada idealisme, sebenarnya kebanggaan dan kesyukuran itu sendiri adalah modal penting, namun belum cukup. Tingginya prestasi itu baru titik awal dari pengabdian. Tetapi sebenarnya, terdapat tantangan lain yang lebih besar yang disandarkan kepada lulusan peraih beasiswa dari pemerintah bernama Bidikmisi itu. Mereka memang tidak dituntut untuk membalas budi, tetapi naluri balas budi adalah panggilan jiwa yang suci, dalam rangka merealisasikan cita-cita Bidikmisi: memutus mata rantai kemiskinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam suratnya kepada mahasiswa peraih Bidikmisi tertanggal 11 Maret 2014, menegaskan sebuah harapan atas masa depan lulusan Bidikmisi.

Saya ingin pada saatnya nanti, ikutlah mengubah jalannya sejarah. Bayar dan tebuslah apa yang telah negara berikan kepada kalian semua…”

Demikian petikan Pak SBY yang mengingatkan betapa besarnya beban yang ditanggungkan para generasi Bidikmisi: ”mengubah jalannya sejarah” dan tentunya dengan paradigma baru yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Beasiswa ini tidak boleh hanya melahirkan kelas priyayi baru yang asyik dengan zona nyamannya sendiri-sendiri. Melainkan generasi Bidikmisi harus mampu menyokong perubahan zaman dengan kepekaan sosialnya sebagai anak-anak negara.

Kalau kita membaca kisah-kisah menarik, yang mengandung nilai motivasi dan pengharapan dari buku “Para Pembidik Mimpi: 99 Kisah Penerima Bidikmisi Berprestasi”, tentu optimisme tentang kebangkitan Generasi Bidikmisi sebagai bagian dari kado 100 tahun Indonesia sangatlah niscaya. Diantara mereka banyak yang kemudian melakukan studi lanjut di perguran tinggi ternama di tanah air maupun di manca negara.

Tidak heran juga kalau M. Nuh dalam buku “Menyemai Kreator Peradaban” juga menyatakan optimis bahwa “dalam 5-10 tahun mendatang akan hadir di negeri tercinta ini ribuan master dan doktor dari keluarga miskin”.

Kita berharap upaya-upaya lulusan Bidikmisi yang masih terus berlangsung dalam menghimpun dirinya pada sebuah jaringan Bidikmisi dapat terealisasi dengan segera. Wadah jejaring para lulusan diharapkan menjadi silang kesinambungan yang terus tersambung dari proses Bidikmisi pasca mahasiswa.

Jika dengan sungguh-sungguh, jejaring alumni Bidikmisi akan menjadi pembuktian dua hal sekaligus yakni kenyataan bahwa kualitas Bidikmisi memang lebih dari lainnya, dan kenyataan lain bahwa mahasiswa Bidikmisi punya darah juang konsisten untuk tidak lupa —bahwa mereka dibantu dengan uang rakyat dan akan kembali mengabdi memperjuangkan rakyat.

Semoga semboyan itu tidak terlupakan oleh para lulusan peraih beasiswa Bidikmisi! (*)

 

Editor: Bambang BES




Potensi Tiga Sektor Dunia Paska Kampus

“DIAKUI atau tidak, hampir sebagian besar pandangan mengatakan bahwa tujuan perkuliahan adalah untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompeten” (Yanfaune Ade)

Sebagai pembuka pada tulisan ini penulis ingin memperkecil lingkupannya tentang bagaimana identitas mahasiswa, terutama jurusan kedokteran dan medical dalam memaksimalkan potensinya paska kampus.

Bagi penulis, niat seorang calon mahasiswa untuk berkuliah: apakah untuk menjadi calon tenaga kerja, calon peneliti, atau bahkan bukan keduanya. Namun ada pertanyaan yang hadir ketika membahas niat tersebut. Apakah kita sudah memilih dan memaksimalkan dengan tepat tentang tempat yang kita pilih? Sebelum menuju kesana, penulis akan menjelaskan basic dari dunia kerja terlebih dahulu.

Di dalam dunia medical, terdapat dua komponen besar yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaku kesehatan. Yaitu, terdiagnosa oleh penyakit apa, dan bagaimana pengobatannya. Kedua poin ini menjadi syarat mutlak dalam menempuh dunia praktisi. Tahapan ini bisa ditempuh ketika sudah menempuh pendidikan profesi.

Menurut Dr. M. Sohibul Iman, sarjana dan calon sarjana harus mampu bernalar global solutif dalam memberdayakan Indonesia kelak. Menurutnya, ranah mahasiswa paska dunia kampus terbagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor publik, sektor privat, dan sektor ketiga.

Berangkat dari sektor privat, sektor ini mempunyai fleksibilitas dan tingkat keleluasaan lebih besar. Privat lebih dikenal dengan sektor swasta, yang bergelut di bidang perekonomian, mulai dari bidang produksi hingga distribusi barang dan jasa. Contoh sektor privat ini adalah perusahaan, UKM, koperasi, dan wiraswasta mandiri.

Sedangkan di dunia pemerintahan dan sektor publik, komponennya adalah pengambilan suatu kebijakan. Publik menyerupai kinerja pemerintah dalam keputusannya. Ambillah contoh zoonosis. Misalkan bagaimana menekan angka zoonosis di suatu wilayah, bagaimana proses terjadinya penyebaran zoonosis, berapa penaksiran kerugian terhadap kejadian itu, siapa pihak yang sebaiknya bertanggung jawab, dan poin besar membedakannya adalah peran serta potensi kebijakan yang dapat dimaksimalkan demi mendukung suatu wilayah bebas dari penyakit zoonosis.

Berbeda lainnya dengan sektor ketiga. Sektor ini sering dikaitkan dengan NGO (Non Goverment Organization) atau sebuah instansi atau lembaga yang bergerak dinamis karena berlandasan nonprofit. Sektor ini berfokus pada pengembangan masyarakat dengan tujuan tertentu. Arah geraknya pun cenderung lebih mulia, berisikan mereka yang ingin berkontribusi lebih melalui pelayanan masyarakat.

Ketiga sektor tersebut bisa ditempuh dengan start dan pembekalan yang berbeda. Tentu, memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi mampu menjadi batu loncatan terhadap sektor. Tetapi, apakah selama proses akademik berlangsung, pihak pertama diperkenalkan kemudian diarahkan kepada tiga sektor tersebut?

Mari Kita Evaluasi.

Penulis berasumsi pihak pertama sebagai mahasiswa adalah pihak innocent secara garis halus. Belum memahami secara mendalam terkait ketiga sektor itu, maka perubahannya dimulai dari sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan diangkat dari proses selama 4 tahun kuliah plus co-assistent.

Menyinggung dengan manusia dan sistem, maka secara teologis tidak akan lepas dari yang namanya pengkaderan. Pengkaderan mempunyai etiologi berbeda dengan mengajarkan. Mengkader harus memenuhi dua komponen, sumber daya manusia (SDM), dan proses mencapai tujuan.

Di dalam perguruan tinggi, pengkaderan dilalui dengan berberapa tahap. Sebut saja salah satunya masa orientasi pengenalan kampus. Penggiringan mahasiswa yang dibawa menuju dunia paska kampus kerap sekali tidak diarahkan untuk menjadi salah satu dari ketiga sektor tersebut, melainkan berorientasi terhadap satu-dua sektor. Hingga yang terburuk, mayoritas mahasiswa hingga akhir perkuliahannya belum menentukan sektor mana yang akan menjadi tombak hasil akhir dengan gelar sarjana.

“Bergeraklah seperti BJ Habibie menemukan “Faktor Habibie”, menentukan dan menekuni suatu bidang di awal sebuah proses”

Ternyata kesepahaman sektor di lingkungan kampus sendiri menjadi ibarat grassland yang cenderung sama. Selama perkuliahan, sebagian besar ruang lingkup sektor sering diperkecil menjadi kurang terbuka.

Hal ini tergolong positif. Tetapi jika semuanya diarahkan pada satu-dua sektor maka potensi jumlah mahasiswa kesehatan dengan kebutuhan masyarakat akan mengalami penyimpangan skala. Padahal sektor ketiga, dan sektor pemerintahan publik membutuhkan jauh lebih banyak dokter yang expert pada ranah bidangnya. Jangan sampai pihak luar dengan jurusan ilmu sosial yang sengaja dirancang orientasinya terhadap pejabat publik kelak menempatkan tahta kokoh besar hubungannya dengan kesehatan. Momentum ini tentu menyebabkan suatu perkara tidak akan selesai jika dikerjakan oleh bukan pakarnya.

Lingkungan juga mempunyai pengaruh besar terhadap pengkaderan mahasiswa. Dosen dan saudara seprofesi ternyata menentukan keberlanjutan sektor pilihan. Belum lagi membahas gender. Lalu persaingan asing dengan negara berkompetensi jauh melebihi Indonesia.

Oleh karena itu, ketiga sektor ini harus kembali ditanamkan pada masa pengkaderan hingga proses perkuliahan selesai. Ketiga sektor ini mempunyai peran sama penting, dan memaksimalkan potensi mahasiswa di jalur-jalur itu menjadi tugas bersama untuk mewujudkan Indonesia lebih baik dan bermartabat. (*)

Editor: Bambang Bes

(* Wahyu Hidayat, adalah penggiat kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga.