Ruang Mahasiswa

Budaya Titip Absen, antara Solidaritas dan Moralitas

Mahasiswa, mahanya para siswa. Insan yang lebih dewasa dan dianggap mampu untuk bertahan akan sulitnya kehidupan di masa mendatang. Karena dunia mahasiswa dan dunia siswa sendirir sudah berbeda. Dunia mahasiswa lebih akrab dengan dunia organisasi dibandingkan dunia siswa. Padatnya jadwal kuliah dan keorganisasian terkadang menjadikan mahasiswa kebingungan untuk mengatur jadwal mereka, apalagi mahasiswa baru yang notabene di penuhi dengan mahasiswa yang ingusan.

Berbicara mengenai budaya titip absen di kalangan mahasiswa sudah bukan hal yang baru lagi untuk dibicarakan. Akan tetapi kesadaran moralitas tetaplah hal unik untuk dibicarakan, karena berkaitan dengan kepribadian individu seorang mahasiswa. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 2002:7). Anehnya terkadang dua hal yang ada dalam satu jiwa saling berseberangan. Seperti moralitas dan solidaritas yang kedua duanya merupakan sifat yang diperlukan untuk menjadi mahasiswa yang unggul, baik dalam perkuliahan maupun keorganisasian.

Sebenarnya titip absen dapat digolongkan sebagai budaya dalam mahasiswa. Yang namanya budaya pastilah sesuatu yang bersifat turun temurun. Dalam artian sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Atau dapat juga dikatakan sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang buruk yang semestinya harus ditinggalkan. Karena secara tidak langsung, titip absen telah mengikis kesadaran mahasiswa. Perilaku bermoral yang semestinya sudah menjadi dasar moral yang penting untuk menunjang kehidupan mereka di masa mendatang terkikis dengan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dianggap sepele seperti titip absen.

Kenapa moralitas dan solidaritas ? Menggunakan kata solidaritas untuk mencapai sebuah tujuan adalah hal yang baik. Akan tetapi, titip absen dengan mendasarkan solidaritas adalah hal yang bisa dibilang salah karena mengesampingkan moralitas. Keduanya menjadi berseberangan apabila digabungkan dalam satu situasi misalnya titip absen. “Katanya mahasiswa yang bermoral kok malah titip absen ?” atau “Katanya mahasiswa solidaritas, titip absen saja tidak mau ?”  Kedua hal tersebut masih saja menjadi pertanyaan bagi saya sendiri. Ibarat kata, maju kena mundur juga kena. Titip absen salah, akan tetapi kalau ada teman yang mau titip absen kita menolak juga tidak enak.

Sebagai mahasiswa yang bijak, tentunya kamu harus memilih untuk tidak melakukan titip absen. Lebih baik izin kepada pihak yang berwenang agar tetap bisa melakukan ujian semester. Mengapa demikian ? Karena setinggi tingginya sokidaritas, bila tanpa moralitas tidak akan berguna.  Solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan antar individu dan atau kelompok yang didasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Paul Johnson 1980:181).

Kebanyakan mahasiswa lebih mengedepankan solidaritas dibandingkan moralitas. Hanya mahasiswa yang dianggap pengecut yang mengedepankan moralitas. Di sinilah pentingnya kesardaran mahasiswa dibutuhkan. Sudah sepatutnya mahasiswa Indonesia sadar akan pentingnya moralitas menjadi dasar bagi solidaritas. Seperti kutipan terkenal dari Albert Einstein “ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh”.

Mungkinkah budaya titip absen di Indonesia akan terus berlanjut ? Dengan kesadaran pendidikan yang sedemikian rupa ? Entah yang terjadi di luar negeri dengan kesadaran pendidikan yang tentunya jauh lebih tinggi di atas Indonesia, khususnya di negara-negara maju. Seperti Jepang, Amerika, dan Rusia. Kenapa Indonesia bisa begini dan bisa begitu ? Kembali lagi pada pribadi masing-masing, mau jadi apa Indonesia di masa mendatang wahai mahasiswa ?




Ilustrasi oleh Materi Kelas Com

Passing Grade Bukan Segalanya

Setiap tahunnya euphoria pendaftaran peserta didik baru selalu menyita perhatian banyak pihak. Baik oleh para peserta pendaftar maupun panitia seleksi, terutama di tingkat perguruan tinggi. Jalur pendaftarannya pun didesain beraneka ragam demi mengakomodir kemampuan atau skill calon mahasiswa yang juga beraneka ragam. Semua dilakukan sebagai upaya panitia seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang paling berprestasi. Dari pihak calon mahasiswa juga tak kalah strategi, setiap siswa berlomba-lomba masuk di universitas ter hits dengan jurusan ter hits pula. Dimana, biasanya, secara otomatis akan memiliki tingkat passing grade yang cukup tinggi.

Sebagai contoh, dilansir dari laman resmi sbmptn.ac.id, jurusan FK UI pada tahun 2017 memiliki passing grade sebesar 3,12. Dibandingkan FK Universitas Syiah Kuala yaitu sebesar 2,38 pada tahun yang sama. Suatu nilai atau anggapan “hits” memang telah mengakar sejak dahulu kala. Lembaga-lembaga perankingan juga ramai dibuka pada masa-masa itu untuk menggiring penilaian calon peserta didik terhadap pilihan universitas-universitas yang ada. Tidak salah memang jika semangat berlomba-lomba tersebut semakin memacu siswa untuk berprestasi. Namun, yeng menjadi masalah justru hal ini dijadikan sebagai ajang adu gengsi semata.

Bagi sebagian siswa yang memiliki prestasi di atas rata-rata, tingkat keberanian untuk memilih jurusan yang “hits” lebih tinggi dibandingkan mereka yang biasa-biasa saja atau bahkan menengah ke bawah. Segala probabilitas dipertimbangkan dalam memilih jurusan. Ada yang bersikukuh dengan idealismenya dengan hanya memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Namun ada juga yang hanya berdasar pada pemikiran “yang penting kuliah”. Pola pikir yang terakhir tersebut agaknya perlu sedikit perhatian khusus bagi para orang tua, guru BK, maupun siswa yang bersangkutan itu sendiri. Tidak munafik jika mindset itu wajar adanya karena memang di negara kita saat ini, selembar ijazah masih menjadi tolak ukur utama dan hal yang hampir bersifat mutlak diperlukan jika ingin bekerja di perusahaan-perusahaan atau instansi negera.

Poin yang perlu diperhatikan disini adalah seberapa mampu individu tersebut bertahan dalam menjalani jurusan yang “terpaksa” dipilih tersebut. Survive disini tidak hanya saat individu menjalani perkuliahan. Namun, juga nantinya saat individu tersebut telah lulus dan menjalani profesinya. Sebagai contoh, siswa yang memiliki prestasi akademik “pas-pasan” sebenarnya berkeinginan untuk menjadi dokter, namun karena keterbatasan itu, terpaksa memasukkan pilihan terakhirnya untuk menjadi guru yang notabene memiliki passing grade yang lebih rendah. Sehingga probabilitas diterima cukup tinggi.

Dalam permisalan di atas, seseorang bisa survive selama perkuliahan sehingga lulus tepat waktu. Namun masalah akan muncul saat indivitu itu telah menjadi guru dan tidak bisa optimal dalam berbagi ilmu karena niatnya yang setengah hati atau dengan kata lain “nggak ada feelnya”. Padahal peran guru sangat penting demi kemajuan generasi bangsa. Apa jadinya jika sebagian besar guru memiliki kondisi yang demikian? Dampaknya tentu akan sangat meluas dan kompleks.

Belum lagi, ditambah adanya praktik sogok menyogok yang marak dilakukan oleh orang tua yang menginginkan anaknya kuliah di jurusan tertentu yang dianggap memiliki prospek karir yang bagus. Mungkin, siswa tersebut lolos dan diterima di jurusan yang diharapkan, namun apakah nantinya individu itu mampu menjalani proses perkuliahan dengan segala tugas dan ujian yang harus dilalui? Apakah  mampu lulus dengan baik? Mungkinkah  justru mengalami depresi? Hal-hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan secara matang baik oleh siswa yang bersangkutan, orang tua, maupun guru BK.

Pada dasarnya passing grade bukanlah segalanya. Beberapa jurusan telah ditetapkan  masuk standar nasional, salah satu contohnya adalah PERMENRISTEK No. 18 Tahun 2015 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dokter atau Dokter Gigi. Dengan adanya aturan tersebut, lulusan dokter dari Universitas Indonesia maupun dari Universitas Syiah Kuala akan diangap memiliki latar belakang pendidikan yang setara. Perbedaan kemampuan masing-masing individu dokter dilihat dari hasil ujian tersebut. Jadi selow saja. Justru yang menjadi tantangan disini adalah perbedaan kelengkapan fasilitas dan juga atmosfer proses perkuliahan yang boleh jadi berdampak pada kualitas lulusan. Meskipun demikian, keberhasilan ditentukan oleh diri sendiri, dimanapun berada, kalau serius, maka pasti akan mampu survive. Toh dengan semakin majunya teknologi, informasi bisa diakses dimana saja, semua orang berhak berpartisipasi atas kemajuan peradaban. Tinggal bagaimana setiap individu mampu berkembang dengan memanfaatkan kondisi disekitarnya.

Jadi, yang penting harus tahu dulu maunya apa, bisanya apa, dan sukanya apa. Ringkasnya, mencari tahu apa yang sekiranya mampu dan baik untuk diperjuangkan. Walaupun tidak dapat dipungkiri pertimbangan prospek kerja juga ikut dipikirkan. Tapi, bukankah tidak sedikit juga contoh tokoh publik yang kerjanya tidak linier dengan latar belakang pendidikannya. Ya itulah realitas, banyak probabilitas. Intinya, kampus memisahkan mahasiswa berdasarkan almamater, profesi memisahkan manusia berdasarkan perannya. Masalah kualitas, diri sendiri yang menentukan. Selamat berporses !




Mahasiswa adalah pahlawan hari ini. (Foto: Feri Fenoria R)

Pahlawan Masa Kini

Pahlawan zaman dulu berperang mengusir penjajah dengan kobaran semangat dan rela mengorbankan jiwa raganya demi meraih kemerdekaan negara Indonesia. Siapa dan apa yang dilakukan pahlawan masa kini?

“Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan bangsa sendiri,” ungkapan Bung Karno tentang perjuangan pahlawan.

Mungkin, hari ini kita masih bingung memaknai ungkapan tersebut. Sulit dibayangkan ketika zaman yang serba mudah ini malah membuat para pahlawan masa kini lebih sulit berperan. Dan yang menjadi pertanyaan kenapa melawan bangsa sendiri? Kadang, memang tanpa kita sadari kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan saat ini justru membuat kita terlena dan bahkan membuat kepekaan kita terhadap keadaan lingkungn sekitar redup. Maksud melawan bangsa sendiri, mungkin melawan hawa nafsu diri sendiri dan melawan mereka-mereka yang dikuasai hawa nafsunya untuk mencapai apa yang diinginkan dengan segala cara, seperti menduduki sebuah jabatan atau dalam memperoleh kekuasaan. Hal itu mungkin yang menjadi alasan bung Karno memberikan ungkapan tersebut. Kembali ke topik awal, mari kita mencari tahu siapa dan apa yang dilakukan para pahlawan saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.

Jika kita memaknai kata pahlawan menurut KBBI, kata kuncinya adalah orang yang menonjol karena membela kebenaran dan pejuang yang gagah berani.

Menonjol karena membela kebenaran, kata tersebut jika kita mengamati orang disekitar kita yang mencerminkan kalimat tersebut, apakah para mahasiswa dan aktifis-aktifis yang berteriak dengan lantang dan siap turun ke jalan pasang badan untuk membela kebenaran karena menganggap hukum di Indonesia adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah bisa disebut pahlawan? Ataukah para politikus yang mengatasnamakan wakil rakyat, sering terlihat berdebat dengan keras  menuntut keadilan dan kesejahteraan rakyat katanya, juga bisa disebut pahlawan masa kini?

Sedangkan pejuang yang gagah berani, apakah para tokoh-tokoh yang memiliki badan gagah dan berani yang kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah karena menilai hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah bisa disebut sebagai pahlawan masa kini? Atau mereka yang berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional baik dalam bidang olahraga, keilmuan dan sebagainya  juga bisa disebut sebagai pahlawan masa kini?

Sebenarnya siapakah pahlawan masa kini? Apakah mereka yang berbuat hal-hal besar saja disebut sebagai pahlawan? Ataukah mereka yang melakukan kegiatan kecil asalkan positif dan bermanfaat bagi masyarakat seperti berjuang menyadarkan masyarakat dilingkungan sekitar untuk membuang sampah pada tempatnya sudah bisa disebut sebagai pahlawan masa kini? Sebenarnya hal yang sederhana untuk memaknai pahlawan masa kini tapi terkadang malah membuat kita bingung.

Pahlawan masa kini jika kita cermati dari ungkapan dan pengertian diatas adalah mereka yang berjuang demi menegakkan kebenaran dan memiliki mimpi besar untuk masa depan Indonesia meskipun yang dilakukan sekarang terlihat kecil dan sepele, tetapi asalkan memiliki dampak positif ke orang banyak mereka sudah bisa disebut sebagai pahlawan masa kini.

Jika memahami dari makna pahlawan diatas, maka yang dilakukan pahlawan masa kini seperti mereka yang bersuara lantang dengan tujuan membela kepentingan rakyat, yang berjuang menegakkan kebenaran. Mereka yang bisa disebut sebagai pahlawan saat ini adalah mereka yang berbuat nyata, positif, dan dapat berdampak besar bagi banyakorang untuk hari ini dan masa mendatang.

Hari ini tanggal sepuluh November 2018, kita memperingati Hari Pahlawan. Mari bersama-sama kita menjadi pahlawan masa kini, berbuat hal positif sebanyak-banyaknya sebagai wujud kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan mengusir kebodohan, kebencian, kemalasan, dengan memperjuangkan kepandaian, kedamaian, dan kepedulian terhadap keadaan masa kini dan masa depan generasi Indonesia yang lebih baik. Mari pahlawan-pahlawan masa kini, siapapun kalian dan hal positif apapun yang kalian lakukan, kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa  yang besar dan bermartabat.

Selamat Hari Pahlawan.




Kampus Sobo

PSDKU Banyuwangi, “After” Akreditasi

Akreditasi merupakan sebuah nilai yang harus diperjuangkan. Dahulu, mahasiswa terus menuntut kejelasan masa depan kampus kecil ini, Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Airlangga di Banyuwangi. Meskipun kampus PSDKU menjadi bagian kecil dari Kampus Universitas Airlangga di Surabaya, standar dan mutu program studinya pun tidak boleh diabaikan. Mahasiswa angkatan pertama sudah bosan mungkin, jika ditanyai mahasiswa baru tentang akreditasi program studi. Apakah sama akreditasinya dengan UNAIR Surabaya atau tidak?

PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi didirikan  berdasar permintaan Pemerintah  Daerah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 276/E.E2/DT/2014 tentang Mandat Penyelenggaraan Program-program Studi baru di Luar Kampus Utama. PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi terdiri dari empat Program Studi yakni Kesehatan Masyarakat, Budidaya Perairan, Akuntansi, dan Kedokteran Hewan. Karena berbeda lokasi dengan kampus induk, pastinya iklim perkuliahan di PSDKU berbeda dengan kampus induk.

Proses akreditasi program studi merupakan sebuah berkah bagi mahasiswa PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Pada dasarnya, akreditasi merupakan sebuah aset penting yang menentukan posisi lembaga perguruan tinggi dalam tataran kompetisi pengelolaan yang dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan. Akreditasi pula menjadi tolok ukur kualitas dari lulusan yang dihasilkan. Seberapa pentinghkah proses akreditasi ini? Tentu saja akreditasi sangatlah penting bagi semua pihak, baik bagi pemerintah, calon mahasiswa, mahasiswa itu sendiri, bagi perguruan tinggi, dan pasar kerja untuk menjamin kualitas tenaga kerja.

Merintis tidaklah mudah, penuh perjuangan didalamnya. Banyak sekali hal yang disiapkan untuk menghadapi tim asesor. Simulasi pun beberapa kali dilakukan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah informasi mengenai kurikulum yang sedang dilaksanakan, jumlah tenaga pendidik, keadaan mahasiswa, koordinasi pelaksanaan pendidikan, serta segala persiapan administrasi. Tentang kurikulum dan tenaga pendidik pihak kampus PSDKU tidak cemas karena sudah dibantu oleh tenaga pendidik dari Surabaya. Optimis pula dengan keadaan mahasiswa, karena mahasiswa PSDKU tak sedikit yang memiliki prestasi baik nasional maupun internasional. Keaktifan pada organisasipun tidak diragukan lagi karena di kampus PSDKU begitu banyak wadah pengembangan mahasiswa yang bisa diikuti. Koordinasi pelaksanaan Pendidikan lintas sektoral juga turut andil dalam proses pelaksanaan akreditasi. Seperti dinas kesehatan yang turut mendukung kerjasama dengan program studi kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan proses pembelajaran di PSDKU.

Selama proses akreditasi, mahasiswa merasa miris dan bahagia ketika mempersiapkan akreditasi. Bahagia karena dalam waktu dekat semua fasilitas bisa lengkap. Adanya AC, Ruang Baca, Laboratorium, dan yang paling penting adalah Jaringan WiFi tiba-tiba berada dimana-mana. Miris karena menghafalkan visi misi program studi menjadi warna suasana Ujian Tengah Semester. Kerja lembur dalam mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya. Serta berlatih menggunakan alat-alat laboratorium yang baru mahasiswa kenali. Sempat pesimis karena mempersiapkan segala hal dengan waktu yang begitu sempit.

Pada akhirnya berbagai usaha yang dilakukan telah membuahkan hasil. Kualitasnya tidak diragukan oleh internalnya sendiri. Keempat program studi di PSDKU terakreditasi B. Nilai akreditasi B yang merupakan berkah bagi kampus kecil PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Nilai akreditasi B yang sedang dinantikan berujung menyenangkan bagi mahasiswa pioner angkatan pertama sebagai bekal lulus nantinya. Akreditasi merupakan jaminan bagi alumni untuk sukses di dunia kerja. Kata Mutiara tidak ada perjuangan yang menghianati hasil kita rasakan betul. Kita tak perlu lagi minder dengan sebutan kampus cabang, karena kita sudah membuktikan bahwa kitapun memiliki standar mutu yang bagus.

Menjadi yang ideal tidaklah mudah terutama bagi perintis. Dalam hal ini rintisan bagi Lembaga Pendidikan yaitu PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Tidak perlu minder dengan kampus utama, menjadi baik dengan segala yang dimiliki, dan terus meningkatkan kapasitas untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Kini, yang harus menjadi pekerjaan rumah bersama-sama adalah menjaga iklim akademisi yang ada di PSDKU Banyuwangi usai akreditasi. Mampukah untuk bisa terus meningkatkan kualitas? atau hanya berhenti pada saat proses akreditasi?




Ilustrasi oleh HR Excellency

Rapat dan Smart Talk Trap

Dibandingkan organisasi lain, perguruan tinggi memiliki kondisi yang unik. Sistem manajemen yang collegial dipilih dikarenakan jabatan maupun keilmuan anggota organisasi dibandingkan pemimpinnya relatif sama. Sama-sama doktor, sama-sama guru besar, bahkan sering terjadi sama-sama satu almamater dari S1 hingga S3-nya. Hal inilah yang mengakibatkan perlu seni (manajemen) kelas tinggi agar pemimpin dapat mengelola perguruan tinggi secara efektif.

Hal-hal yang bersifat strategis biasanya didiskusikan melalui rally meetings sebelum keputusan diambil dan dijalankan, sedangkan hal yang bersifat teknis biasanya cukup satu atau dua kali rapat. Yang menjadi persoalan adalah apakah frekuensi rapat sebanding dengan banyaknya keputusan yang dibuat, terlebih yang diimplementasikan?

Bila kita melihat jadwal pejabat di organisasi dalam sebuah institusi pendidikan tinggi, umumnya Senin hingga Jum’at dipenuhi oleh jadwal rapat. Dari pagi hingga sore, bahkan hingga malam, juga dipenuhi oleh jadwal rapat. Terkadang beberapa pejabat pada saat yang sama menerima undangan lebih dari satu. Rapat di tingkat program studi, rapat departemen, rapat fakultas, rapat lintas fakultas (task force), bahkan rapat tingkat universitas. Semakin banyak rapat yang harus dihadiri, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan seberapa penting nilai sosial seseorang di sebuah universitas. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa banyak kontribusi kita dalam pengambilan keputusan yang dirapatkan?

Kita tentu sepakat bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Partisipasi dalam rapat menyebabkan opportunity lost dalam berkarya. Melalui tulisan ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan aktifitas rapat yang telah kita lakukan, apakah sudah efektif dan apa yang perlu kita benahi.

Smart-Talk Trap

Sejak pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tertinggi (doktor), kita dibesarkan oleh iklim akademik yang menilai penguasaan pengetahuan melalui bahasa yang artikulatif dan kompleks, baik verbal maupun non-verbal. Menurut dua professor Stanford University, Jeffrey Pfeffer dan Robert I. Sutton, besar kemungkinan rapat di kalangan akademisi akan dipenuhi oleh peserta rapat yang artikulatif, ide-ide yang menarik, dikemas dengan bahasa yang ilmiah. Hal ini akan meningkatkan kompleksitas permasalahan yang dibahas dan kaburnya solusi yang ditawarkan, ujung-ujungnya rapat lanjutan akan diagendakan. Kedua profesor tersebut menamakannya smart-talk trap (Harvard Business Review, May-June, 1999).

Tidak hanya di perguruan tinggi, fenomena ini juga banyak terjadi pada institusi lain, bahkan yang berorientasi laba. Tentunya opini ini tidak dibuat untuk menyudahi diskusi atau rapat yang rutin diselenggarakan maupun melarang berbicara secara artikulatif. Sebagai akademisi, mengungkapkan pendapat secara artikulatif tentunya dibutuhkan untuk menginspirasi dan mengarahkan tindakan yang tepat. Yang dilarang adalah rapat dilakukan untuk menjadi pengganti tindakan.

 Rekomendasi

Lebih lanjut, Pfeffer dan Sutton (1999) menyatakan ada 5 karakteristik yang dapat menghindarkan organisasi dari smart-talk trap. Pertama, memiliki pemimpin yang tahu dan juga melakukan pekerjaan. Dengan pemimpin yang terlibat secara aktif dalam tri dharma perguruan tinggi dibandingkan membicarakannya akan mengurangi knowing-doing gap. Hal ini mengarah pada karakteristik yang kedua, diskusi tidak didominasi bahasa yang kompleks melainkan konsep yang sederhana, sehingga keputusan dapat dilaksanakan lebih efektif. Ketiga, menggunakan “bagaimana” lebih sering dibandingkan “kenapa.” Bila rapat didominasi pertanyaan kenapa, maka peserta rapat akan menyibukkan diri untuk meyakinkan peserta lain untuk sependapat dengannya dibandingkan bagaimana ide tersebut dapat dijalankan. Hal inilah yang menjadikan rapat dilakukan secara bersambung, tanpa ada keputusan yang jelas. Keempat, menutup diskusi dengan sebuah keputusan adalah keharusan. Mem-follow up hasil rapat dengan menentukan mengawasi secara reguler pelaksanaannya menjadikan keputusan tidak hanya menjadi dokumen tertulis, namun ada tindakan yang mengiringi. Terakhir, keputusan yang dilaksanakan biasanya kurang optimal karena kondisi telah berubah sehingga dibutuhkan banyak penyesuaian. Itu lebih baik dibandingkan dengan tertundanya bahkan tidak adanya keputusan yang menjadikan permasalahan organisasi menggantung.

Penulis menyadari bahwa sebelum keputusan diambil, masukan dari berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda tentunya dibutuhkan agar keputusan yang diambil nantinya dapat diimplementasikan dengan smooth. Mengingat frekuensi rapat yang relatif tinggi, perlu dipikirkan kembali mekanisme rapat agar diskusi yang dilakukan menghasilkan keputusan yang berdampak bagi kita. Apakah isu yang diangkat perlu melibatkan semua unsur pimpinan atau cukup diputuskan internal? Bila cukup diputuskan di tingkat fakultas atau unit kerja, biarlah pimpinannya yang memutuskan sebagai bagian dari empowerment. Apakah jenis rapat hanya sosialisasi atau membutuhkan diskusi yang intens? Bila hanya sosialisasi, cukup via PPT yang dikirimkan via email dan bila ada tanggapan silahkan diajukan dalam mailing list tertentu. Yang terpenting adalah, apakah isu yang dibahas memiliki relevansi tinggi dengan strategic objectives kita? Bilamana tidak, perlu dipikirkan kembali urgensi diadakannya rapat. Dan banyak hal lain yang perlu diatur kembali, sehingga efektifitas rapat kembali tinggi dengan hasil akhir yang siap dilaksanakan dan berdampak strategis bagi kita.




Ilustrasi oleh Lensakaltara

Digital Divide: Sisi Lain Kampanye Pemilu Melalui Media Sosial

Selamat datang musim kampanye!!! Begitulah kira-kira masyarakat dalam menyambut masa pemilihan umum Presiden tahun 2019. Tentunya dalam waktu dekat akan marak alat peraga yang dipasang di setiap sudut strategis sebuah daerah. Namun, beberpa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan main tentang kampanye dengan memanfaatkan media sosial yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Tentunya hal ini menarik para peserta pemilihan umum termasuk calon legislatif untuk menggunakannya dengan berbagai pertimbangan, diantaranya lebih murah dan lebih longgar, walaupun para calon peserta Pemilu tersebut juga menekankan bahwa media sosial bukanlah sebagai tumpuan sepenuhnya dalam menjaring suara dalam Pemilu (Jawa Pos, 18/10).

Di era digital ini, kampanye di media sosial merupakan alat komunikasi yang memang dirasa paling efektif untuk mendongkrak suara, memobilisasi pendukung (supporter) serta mempengaruhi opini publik (Stier, 2018). Berbagai kajian tentang kampanye di media sosial pun telah banyak dilakukan, mulai yang berfokus bagaimana mendesaian komunikasi yang tepat untuk pengguna berbagai macam platform media sosial yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda hingga nilai popularitas sebuah akun seorang politisi yang tidak beriringan dengan kesuksesan atau kemenangan dalam pemilihan umum (Bright, et al., 2017).

Dalam PKPU tersebut, aturan berkampanye di media sosial menyangkut: 1)pembatasan akun media sosial yang digunakan untuk setiap jenis aplikasi; 2)bentuk dan materi kampanye dalam media sosial yang menyangkut tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan kesemuanya; 3)pendaftaran akun resmi media sosial peserta Pemilu; 4)tata cara periklanan media dalam jaringan beserta bentuk dan materi iklannya. Selain itu juga terdapat larangan-larangan kampanye kepada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran  yang menyangkut tentang: 1) pemblokiran segmen dan waktu; 2)program sponsor dalam format dan segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu; 3)penjualan spot iklan yang tidak dimanfaatkanoleh salah satu peserta Pemilu. Sementara itu PKPU ini juga memuat kewajiban untuk media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran untuk: 1) menyiarkan Iklan kampanye Pemilu dalam durasi tertentu dengan mempertimbangkan rasa adil, berimbang dan tidak memihak ke salah satu calon peserta.

Tentunya untuk dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi melalui media sosial, jaringan internet beserta infrastruktur pendukung menjadi kuncinya. Di sisi para calon legislatif maupun calon pemilih, dengan lanskap geopolitik Indonesia dan kualitas infrastruktur digitalnya yang tidak merata, kemajuan komunikasi internet yang pesat di daerah perkotaan tentu bebeda dengan yang ada di area terpencil. Hal ini menyebabkan adanya ketidakrataan informasi yang didapat dan dinikmati oleh warga negara.

Digital Divide dan Hak Dasar Warga Negara

Adalah Kesenjangan Digital atau Digital Divide yaitu kondisi yang menggambarkan kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, kelompok masyarakat dan area geografis pada tingkat ekonomi sosial yang berbeda dalam hal akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau telematika dan penggunaan internet untuk berbagai aktifitas sehari-hari (OECD, 2001). Isu kesenjangan digital (digital divide) inilah yang perlu mendapatkan perhatian diluar hingar bingar pesta demokrasi.

Mengenai isu TIK tentunya hal ini kontra dengan amanah UUD 1945 Pasal 28C yangmewajibkan Negara untuk memberikan hak kepada warga negaranya untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, haruslah dimaknai sebagai sebuah hak yang tidak hanya berfokus atau beririsan dengan masalah pendidikan, tapi lebih sebagai ke hak fundamental yang dapat memperbaiki kualitas seorang warga negara.

Pada akhirnya kesenjangan digital ini bukanlah sebuah fenomena melainkan merefleksikan kondisi kesenjangan lainnya termasuk kondisi pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, pangan dan lain sebagainya (Kurbalija, 2014) . Untuk itu perlu dipikirkan kembali oleh Negara untuk selalu memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk turut serta mensukseskan pesta demokrasi yang ujung-ujungnya dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur menghapus kesenjangan digital.




Ilustrasi oleh Ujiansma

Mengapa Kita Harus Sadar Arsip?

Ketika usai membaca buku sejarah, sesuatu mengganjal dibenakku. Pertanyaan sederhana mengenai mengapa sejarah harus bermula dari Yunani kuno? Peradaban yang melahirkan banyak manusia bijak yang gagasannya masih dikutip oleh manusia dihampir seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Pertanyaan selanjutnya muncul, apakah nenek moyang orang Nusantara tidak memiliki peradaban yang penuh oleh manusia bijak. Seharusnya memang ada, seluruh kebijakannya lenyap pudar dalam kabut sejarah. Keganasan waktu menelan itu semua tanpa belas kasihan hingga menyisakan apa yang dinamakan kebijakan setempat atau kearifan lokal.

Semua kearifan lokal berasal dari tradisi lisan yang tidak menyebutkan siapa penuturnya. Dari sini, kita mengetahui bahwa ukuran sebuah peradaban yang sudah terkonstruksi dalam pemikiran global adalah karya tulis. Salah satu manusia kuno yang bijak yaitu Herodotus yang mewariskan quote sederhana “Aku menulis untuk mengabadikan seluruh tindakan manusia”. Bapak sejarah itu merekam peristiwa yang ditemui sehingga tulisannya sekarang menjadi arsip penting. Akibat dari manusia manusia bijak seperti Herodutus dan filsuf-filsuf lainnya, yang meninggalkan karya tulis adalah penobatan Yunani kuno sebagai pusat peradaban dan intelektual tertua.

Rekam jejak kegemilangan Yunani kuno dapat ditelusuri berkat adanya arsip. Oleh karena itu, arsip merupakan memori kolektif masyarakat. Diary kehidupan masyarakat yang berhasil terdokumentasi dengan baik akan mampu mengisahkan ulang kenangan masa lampau. Elie Wiesel bahkan dengan keras mengatakan “Without memory, there is no culture. Without memory, there would be no civilization, no society, no future. Ungkapan Elie Wiesel memberikan pemahaman bahwa pelestarian memori sangatlah penting untuk keperluan eksistensi identitas sebagai suatu budaya, masyarakat, peradaban maupun demi mengisi jawaban pertanyaan masa lalu ketika sudah berada di masa depan.

Setiap individu membutuhkan identitas. Untuk memperolehnya mereka akan mengorek-ngorek memori masa lalunya, begitu pula masyarakat. Individu dan masyarakat adalah komponen sosial yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan tidak berseberangan. Setiap manusia adalah bagian dari masyarakat sehingga memori individu juga merupakan memori masyarakat. Memori masyarakat terdiri dari gabungan dari memori memori individu. Jadi dapat pula disebut memori kolektif. Istilah memori berasal dari Yunani kuno, diangkat dari nama ibu dari sembilan dewi, Mnemosin. Ibu dari sembilan dewi mengkiaskan sebagai induk segala seni. Bahasa Latin pun menyerapnya menjadi memor-oris atau ia yang mengingat.

Menurut Fernando Baez, adanya memori menyebabkan teks arsip bisa dilihat sebagai patrimonium budaya. Pakar perbukuan asal Venezuela ini berusaha mencermati hubungan memori dengan patrimonium budaya melalui kajian Historio-Linguistik.  Patrimonium juga berasal dari bahasa Yunani Padre berarti Ayah dan kata kerja moneo yang diterjemahkan sebagai mengingat.

Maka secara harfiah partrimonium berarti yang diingat oleh ayah. Patrimonium budaya yang berperan sebagai ayah dan Mnemosin sebagai ibu. Patrimonium budaya berupa perpustakaan, arsip dan museum sedangkan Mnemosin adalah gudang memorinya yang akan melahirkan memori memori lainnya. Keduanya merupakan bentuk dari identitas masyarakat, bangsa, negara maupun peradaban. Oleh karena itu, pelestarian arsip yang sesuai dengan prosedur, ketentuan dan tata tertib yang berlaku bisa dikatakan sebagai upaya menjaga identitas masyarakat, bangsa maupun negara dengan tujuan akhir membangun peradaban.

Tradisi tulis menulis menjadi tolak ukur kemajuan peradaban. Oleh karena itu, menulis adalah sarana untuk berkontribusi kepada kemajuan peradaban. Universitas didirikan untuk melawan tradisi lisan sekaligus mendokumentasikan seluruh tradisi lisan. Sementara itu, tradisi lisan dalam dunia akademis merupakan simbol keprimitifan atau keterbelakangan. Jadi sadar arsip bisa menjadi perilaku positif yang menunjukkan kontribusi membangun peradaban.

Masyarakat yang sadar arsip memahami bahwa arsip adalah memori kolektif mereka. Eksistensi dan identitas serta warisan budaya yang menandakan bahwa mereka ada. Arsip adalah kebanggaan masyarakat yang telah berlalu. Arsip memang seperti tanda bukti kehadiran. Ketakutan paling mendalam setiap orang adalah dilupakan, sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh nenek moyang kita. Arsip mencegah keberadaannya menghilang begitu saja dalam perputaran roda sejarah.




Ilustrasi oleh Kiblatnet

Geliat Pesta Demokrasi Kampus

Memasuki penghujung akhir tahun, dunia kampus kini disibukkan oleh gema regenerasi dalam rangka menyiapkan sosok pemimpin maupun kader-kader baru yang akan berlaga dalam pesta demokrasi. Kegiatan tersebut berlangsung secara kontinuitas, yakni dilakukan setiap menjelang akhir tahun. Proses kaderisasi yang telah dipersiapkan sejak dini oleh organisasi mahasiswa (ormawa) terhadap mahasiswa baru rupanya cukup efektif untuk mencetak para kader yang siap tampil menghadap panggung publik. Berbagai macam cara ditempuh seperti melalui kegiatan ospek, kepanitiaan, cangkruk maupun dalam hal lainnya yang sifatnya produktif. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan pendekatan serta untuk sekedar melihat potensi terhadap para kader yang telah dibidik, maupun secara random.

Beberapa waktu kini, terlihat sudah berbagai event maupun kegiatan yang disemarakkan oleh ormawa untuk merealisasikan program kerja yang telah dirancang sebelumnya pada rapat kerja tahunan. Apalagi dengan mendekati masa akhir periode kepengurusan, justru kian nampak bagi ormawa untuk berlomba-lomba mempersiapkan event akhir tahunan sebagai penutup penghujung tahun. Saling sikut dalam upaya perebutan hegemoni atas waktu dan tempat maupun tarik ulur terhadap pemenuhan sumber daya manusia dalam hal kepanitiaan terlihat sudah lazim dilakukan. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk sekadar melegitimasi ataupun cukup mengkultuskan kekuasaan bahwa organisasi juga harus berkompetisi.

Ruang Strategi

Perebutan ruang semakin nampak dengan ramainya titik pusat kumpul mahasiswa di kampus seperti gazebo, perpustakaan, student center, galeri, ataupun tempat lainnya yang telah disediakan birokrat kampus. Namun di luar lingkaran tersebut, juga telah tercipta obrolan-obrolan hangat yang terjadi di warung kopi.

Kini warung kopi tak lepas dari kehidupan keseharian mahasiswa baik untuk sekadar mengerjakan tugas, diskusi, memenuhi kebutuhan perut, ngobrol mengenai kuliah atau kehidupan maupun sebagai ajang wadah silaturahmi. Citra warung kopi  kemudian turut berubah seiring dengan obrolan yang tecipta didalamnya. Kini warung kopi dapat dikatakan mengalami perubahan makna dari yang awalnya berlabel ruang “cangkruk” menjadi ruang “berdialektika”.

Kampus yang saat ini tengah memasuki bulan regenerasi rupanya juga turut mengubah peran warung kopi menjadi ruang untuk mengatur strategi.

Gelaran pesta demokrasi tak ubahnya menjadi ajang mahasiswa untuk saling berdiskusi membahas percaturan politik kampus. Obrolan yang dibicarakan tak lain adalah untuk mempersiapkan diri (individu) maupun sekelompok orang untuk maju dalam kontestasi panggung politik kampus. Jabatan untuk mengisi ketua, ataupun masuk dalam jajaran kepengurusan organisasi rupanya sudah dipersiapkan begitu matang. Hal ini lah yang menarik untuk diamati, bahwasannya obrolan-obrolan politik kampus telah merambah menuju warung-warung kopi. Ekspansi mahasiswa terhadap warung kopi, juga bisa membawa stigma bahwa kampus saat ini belum bisa mewadahi ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemadaman arus listrik atau wifi yang kemudian dimatikan. Selain itu pemberlakuan jam malam, dirasa semakin mengkultuskan bahwa peran kampus hanya sebagai tempat untuk melakukan kegiatan perkulihan saja.

Perebutan Hegemoni

Peran koalisi dari organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek) maupun dari pihak oposisi (netral) sangatlah menentukan dalam upaya untuk meraup suara. Utusan ataupun perwakilan yang menjadi calon haruslah berkompeten melalui proses seleksi yang sehat dan sesuai prosedur. Selain itu penilaian dari sosok figur atas calon pemimpin yang akan maju dalam pesta demokrasi tersebut juga tak kalah menentukan untuk dapat melihat, membaca serta memprediksikan siapa yang akan keluar menjadi jawara.

Perjalanan karier atau track record maupun latarbelakang personal dalam upaya untuk menghimpun massa adalah hal yang patut diperhitungkan. Tak hanya itu, pembagian status kursi jabatan untuk menempati posisi strategis seperti badan pengurus harian pun tentu sudah didiskusikan secara bersama. Apa yang ada dibelakangnya serta orang-orang yang berada di lingkarannya seperti kehadiran tim sukses (timses) merupakan kunci yang menjadi penentu atas keberhasilan untuk memenangkan salah satu calon.

Menjadi pemimpin haruslah bijaksana, berhati nurani serta memiliki tingkah laku yang lembut. Menurut Hatta pemimpin berarti suri tauladan dalam segala perbuatannya. Semua manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin, setidaknya dalam lingkup kecil yakni menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Manusia harus bisa memberi, bukan hanya menerima. Dengan demikian tak hanya sosok seorang pemimpin yang mengemban tanggungjawab sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Seorang pemilih sejati haruslah mengawal dan bisa bertanggungjawab atas pilihannya.




Ilustrasi oleh Kumparan.com

Sepak bola Sebagai Penguat Nasionalisme

Popularitas si kulit bundar di tanah air menjadikan branding tersendiri dalam dunia olahraga. Sepak bola membuat daya tarik magis bagi jutaan masyarakat Indonesia untuk memperoleh hiburan merakyat. Pertandingan yang di gelar dalam kompetisi nasional maupun internasional memanjakan mata publik tanah air untuk menikmati sepak bola sebagai hiburan akhir pekan. Eksistensi sepak bola tidak terlepas dari kebudayaan sekitar yang melekat pada masyarakat. Sepak bola menjadikan budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita yang heterogen dalam kesehariannya.

Masyarakat kita yang terkenal fanatik dalam dunia sepak bola membuat semakin di gandrunginya olahraga ini oleh dunia luar. Fanatik dalam mendukung klub kebanggaan sebagai representatif  atas dukungan supporter terhadap klub kesayangan yang berlaga dalam sebuah pertandingan. Sehingga budaya fanatisme muncul terhadap olahraga sepak bola yang menghasilkan perdebatan-perdebatan positif maupun negatif terjadi akibat fanatisme yang dilakukan oleh supporter.

Munculnya tindakan radikal yang terjadi pada supporter saat mendukung tim kebangaan memberikan dampak yang signifikan bagi klub yang bertanding. Adanya motivasi untuk memenangkan pertandingan menjadi hal mutlak yang diinginkan oleh supporter manapun. Dan jika tidak dibarengi dengan keinginan mendapatkan hasil yang terbaik, budaya fanatisme ternodai oleh ulah atau oknum supporter yang memprovokatori sebuah peristiwa. Timbulnya rasisme dan hal – hal yang tidak diperbolehkan dalam Law Of The Game sepak bola otomatis akan naik ke permukaaan dan dilanggar oknum supporter yang merusak suasana stadion dalam mendukung sebuah klub.

 

Fanastisme Berujung Duka atau Suka ?

Tentu fanatisme dalam mendukung tim kebanggaan sangat digencarkan oleh supporter, tidak ada aturan yang melarang supporter melakukan dukungan terhadap sebuah tim kebanggan. Fanatik dengan kreatifitas yang mempertontonkan aksi koreografi dalam mengobarkan semangat juang bertanding tim kebanggaan. Upaya tersebut menimbulkan tindakan positif antar supporter. Tetapi nilai-nilai positif tercederai dengan adanya aksi kotor yang dilakukan supporter sendiri dan merugikan kedua pihak. Fanatisme akan menjadi bumerang yang mematikan ketika perilaku tidak terpuji memakan tumbal melalui aksi-aksinya yang brutal dalam mendukung tim kesebelasan.

Sudah sekian kalinya tragedi yang terjadi karena ulah supporter memakan korban jiwa di tanah air. Haringga Sarila semoga menjadi kasus yang terakhir dalam duka kelam persepakbolaan kita, nyawa Haringga Sarila tewas di tangan fanatisme karena rivalitas kedua supporter yang egois dan buta akan perdamaian. Ketika rivalitas terjadi pada sebuah klub yang telah berlangsung lama menjadikan fanatisme dalam mendukung sebuah kesebelasan akan sangat tinggi tensi dan emosionalnya karena yang diinginkan hanya kemenangan atas rival tanpa memikiran tindakan sportif. Fanatisme menjadi penyakit akut yang dialami supporter kita dalam mendukung tim kebanggaan ketika tim tersebut melawan tim rival.

Haringga Sarila menjadi momentum sepak bola kita untuk meningkatkan perdamaian dan mengawal tindakan fair play. PSSI selaku federasi tertinggi harus berani dan tegas dalam memberantas fanatisme garis keras, hukum dan tindak pindana terhadap pelaku yang memakan korban maupun meresahkan pertandingan sepak bola harus dituntaskan.

Momentum Mengusung Perdamaian

Sepak bola kita telah mendunia melalui fanatisme dengan aksi-aksi koreografi. Tetapi fanatisme juga menjadi identitas keburukan dalam sepak bola di Indonesia. Sudah banyak kasus yang merusak pertandingan dan berujung maut, bukannya mendukung tim kebanggaan tetapi merusak keadaan. Fanatisme berujung positif hanya melalui Tim Nasional kita saat berlaga demi lambang negara dan masyarakat tanah air. Momentum Tim Nasional berlaga membawa secerca harapan untuk selalu mengkampanyekan aksi perdamaian antar supporter.

Semangat Tim Nasional Garuda dalam meraih hasil terbaik, menutup semua mata stigma terhadap fanatisme. Supporter menyatu membawa nama Garuda tanpa melakukan tindakan aksi provokator yang tidak terpuji. Peran Tim Nasional dalam setiap laga sangat vital dalam memutus rantai penyakit fanatisme. Haus akan aksi punggawa Tim Nasional membuat supporter rindu fanastisme mendukung panji Garuda. Ketika Tim Nasional berlaga, aksi-aksi fanatisme supporter kita menjadi satu tanpa memandang persoalan rivalitas antar supporter. Setiap laga dan pertandingan harus berani dan tegas dalam mengkampanyekan aksi damai. Pihak federasi harus mendukung dan mengawal aksi momentum damai antar supporter.




Ilustrasi oleh Tribunnews

Memaknai Gaung Sumpah Pemuda

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

 

Sebagai warga negara Indonesia tentunya kita tidak asing dengan kutipan tersebut, terlebih untuk para kaum muda. Ikrar yang sejak masa sekolah telah dikenalkan melalui pendidikan sejarah ini tentunya sangat melakat di kenangan kolektif kita bahkan dapat diingat diluar kepala. Ya, inilah Ikrar Sumpah Pemuda

Memasuki penghujung bulan Oktober rasanya tak asing dengan atmosfer semangat pemuda, dimana hal ini dipengaruhi oleh adanya hari nasional yang diperingati setiap tahunnya yang bertajuk Hari Sumpah Pemuda persisnya tanggal 28 Oktober. Sudah 90 tahun berlalu sejak tercetusnya ikrar tersebut  hingga dengan hari ini banyak diselenggarakan berbagai perayaan dan hiruk pikuk mewarnai hari yang dianggap sebagai tonggak dari bangkitnya kaum pemuda ini.

Ditetapkannya tanggal tersebut sebagai hari Nasional yang identik dengan gelora kaum muda yakni melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Dipilihnya tanggal 28 Oktober sendiri mengacu kepada hasil kongres pemuda II yang diselenggarakan selama 2 hari yakni pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta).

Menilisik lebih jauh kebelakang tentang latar belakang tercetusnya Ikrar Sumpah Pemuda tersebut sejatinya tidak dapat dipisahkan dari peran pemuda pada masa itu untuk turut andil dalam Pergerakan Nasional guna membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Lalu bagaimana dengan peran pemuda saat ini ketika Indonesia sudah tak lagi dijajah oleh bangsa asing?

Momen Pemuda Bersatu

Seperti yang kita tahu, bahwa akar dari tercetusnya ikrar sumpah pemuda tak lain adalah dari adanya semangat persatuan yang sedang diagungkan oleh pemuda di seluruh Indonesia. Bahwa perjuangan melawan penjajahan haruslah dengan kekuatan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia, yang dengan ini diawali oleh para pemuda.

Melalui persatuan pemuda yang terhimpun dalam Indische Vereeniging atau himpunan mahasiswa Hindia yang bersekolah di Belanda para pemuda ini memulai pergerakannya. Perhimpunan ini banyak mengalami dinamika dalam perjuangannya. Seperti hal nya pergantian nama dari Indische Vereeniging manjadi Indonesische Vereeniging yang artinya turut mengubah arah perjuangan himpunan ini yang awalnya bersifat sosial kemudian berorientasi pada politik sebagai bentuk nyata perlawanan pemuda untuk segera mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka. Dari pergantian nama tersebut yang pada akhirnya dipertegas lagi menjadi Himpunan Indonesia kita dapat melihat bagaimana keberanian pemuda pada masa itu lewat pemikiran politiknya untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka.

Dengan tercetusnya sumpah pemuda yang merupakan puncak dari persatuan pemuda seluruh Indonesia menandai runtuhnya pagar-pagar identitas kedaerahan seperti “Sumatera” atau “Jawa” atau “Manado”. Dengan meleburnya semua pemuda dari berbagai daerah yang berpegang teguh pada ikrar sumpah pemuda ini lah yang kemudian menggelorakan semangat untuk segera mewujudkan Indonesia yang merdeka.

Pemuda: Lain dulu lain sekarang

Menggaungkan romantisme boleh-boleh saja, sekadar menggali pemikiran maupun menengok semangat pemuda masa lalu. Kondisi antara masa lalu dengan masa kini tentu berbeda, entah dari segi waktu maupun dalam semangat zaman.  Seorang singa podium yang sekaligus salah satu pendiri bangsa, Bung Karno mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Melawan bangsa sendiri lebih sulit karena kesamaan hidung, warna kulit, ataupun ras, etnis, dan agama hingga tempat lahirnya pun sama (Indonesia). Bennedict Anderson, melihat bahwa pemuda mengalami dekandensi yang kini identik dengan istilah remaja.

Indonesia yang saat ini memasuki tahun-tahun politik, sangat rentan mengalami konflik yang terjadi di dalam negeri. Perpecahan dapat timbul dari perbedaan pikiran maupun pandangan politik yang kemudian melahirkan berbagai koalisi. Selain itu wacana intoleransi dapat menjadi boomerang menjelang pesta demokrasi 2019. Isu prahara politik yang berhembus, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok tentu dapat menggiring opini masyarakat. Saling serang antar pendukung parpol maupun berkembangnya isu hoax sudah lazim menjadi pemanis akhir-akhir ini.

Wacana dibalik pesta demokrasi yang membawa isu prahara politik haruslah mendapat pengawalan ketat dari para kalangan pemuda dari berbagai elemen seperti kalangan akademisi maupun para golongan pekerja muda. Selain membawa semangat agen perubahan, tuntuta untuk mengawal perjalanan bangsa juga tak kalah penting. Salah satu cara untuk menghilangkan identitas bangsa adalah dengan mematikan pemudanya, entah dari cara berfikir ataupun menjauhkannya dari sejarah bangsa. Dengan demikian selain mewarisi gelora semangat sumpah pemuda yang digaungkan sejak 90 tahun lalu, pemuda harus mewarisi karakter bangsa dan menjadi pengawal bangsa dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Pemuda yang bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa satu.