UAS: Uji Kemampuan, Pengetahuan, dan Kejujuran

MENJELANg akhir tahun 2017 ini, Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan. Setidaknya dalam masa sekitar dua pekan itu, mahasiswa idealnya mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk belajar.

Mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian, semakin rajin mengunjungi perpustakaan, mencari bahan bacaan, serta mengunjungi situs-situs penyedia jurnal penelitian, utamanya bagi mereka yang berhadapan dengan UAS dalam bentuk penugasan.

Umumnya, nilai yang diperoleh saat UAS itu memiliki porsi yang tinggi terhadap nilai akhir suatu mata kuliah yang telah dipelajari selama satu semester. Tidak heran, jika momentum UAS bagi sebagian mahasiswa menjadi sangat sacral, karena hasil yang diperoleh saat UAS sangat menentukan apakah seorang mahasiswa perlu mengulang kembali suatu mata kuliah atau bisa melangkah pasti pada semester berikutnya tanpa ada tanggungan mata kuliah yang harus diulang.

Itu berarti bahwa UAS sebenarnya adalah ujian kemampuan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang apa yang telah mereka pelajari dalam satu semester terakhir. Nilai yang diperoleh itu dianggap sebagai representasi pengetahuan dan kemampuan seorang mahasiswa.

Pertanyaannya, apakah nilai tersebut benar-benar mewakili kemampuan dan pengetahuan seorang mahasiswa? Pertanyaan ini muncul karena telah menjadi rahasia umum bahwa ada mahasiswa ber-IP (Indeks Prestasi) tinggi tetapi gagal membuktikan kemampuannya ketika dihadapkan pada tuntutan dunia kerja. Ada juga kenyataan lain bahwa dalam proses penyelesaian ujian, mahasiswa melakukan kecurangan, seperti mencontoh pekerjaan mahasiswa lain, bahkan melakukan plagiasi.

Fakta lainnya, sejumlah mahasiswa masih melakukan metode “SKS” (Sistem Kebut Semalam) dalam mempersiapkan diri mengahadapi ujian, maupun dalam menyelesaikan suatu penugasan take home. Akibatnya, memang ada yang berhasil meraih prestasi belajar dengan hasil bagus, tetapi apakah materi yang dipelajari dalam tempo sesingkat-singkatnya itu akan bisa diingat dalam jangka panjang?

Kemungkinan besar tidak, karena saat melakukan metode kebut semalam, sebenarnya seseorang hanya memasukkan suatu informasi ke dalam ingatan jangka pendek (short term memory). Dengan kata lain, meskipun segala bentuk upaya yang dilakukan, seperti mencontoh orang lain, plagiasi, maupun “SKS” tadi, bisa saja membuat mahasiswa mendapat prestasi yang tinggi (kuantitas bagus), tetapi kualitasnya dipertanyakan.

Hal ini sekaligus menjadi jawaban mengapa di luar sana masih bertebaran sarjana yang dianggap belum bisa mendayagunakan ilmunya. Mungkin saja permasalahan dulunya adalah mahasiswa yang hanya main-main dalam menjalani proses perkuliahan, seperti terurai diatas.

Dengan demikian, UAS selain sebagai ujian pengetahuan dan kemampuan juga adalah ujian kejujuran. Mahasiswa diuji untuk jujur terhadap diri sendiri tentang apakah usaha yang dilakukan selama ini memang sudah layak untuk diganjar dengan nilai yang tinggi? Juga, apakah ilmu yang dipelajari sudah benar-benar dipahami? Tentu, juga jujur apakah memang nilai yang diperoleh adalah murni hasil usaha sendiri?

Pastinya, UAS bukan hanya tentang lolos dari semester ini untuk menuju ke semester berikutnya. Atau UAS untuk meraih nilai tinggi demi membuat bangga orang tua, pacar, dsb, melainkan pertanggungjawaban jangka panjang tentang seberapa dalam pengetahuan yang telah dimiliki oleh para ilmuwan-ilmuwan muda. Padahal, ilmuwan muda inilah kedepan akan dibaktikan untuk menyegerakan kemajuan bangsa. Semoga. (*)

Editor : Bambang Bes




Refleksi Hari Kesehatan Nasional, Pentingnya Investasi Pembangunan SDM

HKN atau Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Riwayat ditetapkannya tanggal tersebut sebagai HKN berawal dari peristiwa sederhana, tetapi sarat makna. Hari itu, tanggal 12 November, 58 tahun yang lalu, Presiden Soekarno dalam perjalanan pulang dari Solo menuju Jakarta,  melalui bandara Adi Sutjipto Yogyakarta.

Mengapa singgah di Yogyakarta? Karena dijadwalkan singgah di rumah seorang guru Sekolah Dasar (SD) bernama Darsono, di Desa Kringinan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keperluannya untuk memberikan Komando Nasional Pemberantasan Penyakit Malaria (KNPPM). Setelah beristirahat sebentar di Balai Desa Tirtomartani, dengan berjalan kaki Presiden Soekarno menuju rumah Darsono. Presiden kemudian menyemprotkan cairan DDT ke dinding ruang bagian dalam rumah Darsono yang terbuat dari gedek (anyaman bambu).

Provinsi DIY dipilih sebagai lokasi pencanangan komando pemberantasan malaria secara nasional, mengingat waktu itu DIY bersama Provinsi Jawa Tengah dan Lampung merupakan wilayah-wilayah yang mempunyai angka penderita penyakit malaria relatif tinggi. KNPPM itu sendiri tertuang dalam Keppres Nomor 118 Tahun 1959 yang pencanangannya baru dilakukan Presiden Soekarno beberapa hari setelah keputusan dikeluarkan.

Penyakit malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles waktu itu memang menjadi musuh utama masyarakat Indonesia. Penyakit ini banyak menimbulkan kesengsaraan dan kematian, sehingga bila tidak diberantas secara nasional, kata Bung Karno, “akan dapat mengurangi kekuatan bangsa”.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres dan KNPPM tersebut, dibentuklah Panitia Negara Urusan Pembasmian Malaria yang diketuai Menteri Kesehatan dan terdiri dari departemen lintas sektoral, seperti unsur Departemen Dalam Negeri, pertahanan, penerangan, pelayaran, keuangan, biro perancang nasional serta perguruan tinggi. Pelaksanaan panitia ini dilakukan KNPPM yang ada di daerah-daerah.

Kondisi Kesehatan Zaman Now

Saat ini, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan 58 tahun yang lalu. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular di Indonesia cukup signifikan. Jika dulu penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, ISPA, TBC, dan penyakit infeksi lainnya mendominasi jenis penyakit di Indonesia, saat ini penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker, dan gagal ginjal menjadi permasalahan kesehatan utama di Indonesia.

Hal ini disebabkan banyak factor. Salah satunya adalah perubahan pola gaya hidup masyarakat ke arah gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, kurang beraktivitas fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan sebagainya.

Hal lain yang berbeda dari 58 tahun yang lalu adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dulu masyarakat  menanggung sendiri biaya untuk berobat (fee for service), maka mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan program JKN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan nasional yang sifatnya wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Harus diakui, program JKN sejak didirikan tahun 2014 telah memberikan manfaat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Selama tahun 2014-2016, sebanyak Rp 168 triliun dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk biaya pelayanan kesehatan dengan 416,8 juta pemanfaatan  program JKN-KIS ini.

Hasil survey Myriad Research Comitted sungguh istimewa. Hasil itu menunjukkan indeks kepuasan peserta BPJS mencapai angka 81%. Ini melampaui target pemerintah yang hanya 75%. Namun, yang menjadi “trending topic” saat ini adalah defisit BPJS yang terus membengkak dari tahun ke tahun, keluhan care provider yang tak kunjung reda, dan keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan BPJS. Timbul pertanyaaan, apakah kepuasaan pasien bisa menjadi tolak ukur menilai layanan kesehatan?

Laporan Indeks Daya Saing World Economic Forum (WEF) 2017-2018 menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia dalam kondisi yang mencemaskan, yaitu berada pada posisi ke-94 dari 137 negara. Level kesehatan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapore (3), Malaysia (30), Vietnam (67), dan Thailand (90).

Posisi ini memang meningkat enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya 2016-2017 (100), namun sempat anjlok 20 peringkat dari tahun 2015-2016 (80). Data ini menunjukkan bahwa negara ASEAN lain telah melakukan investasi pembangunan manusia secara tepat, sedangkan kita masih belum menemukan “formula” yang tepat.

Pembangunan manusia adalah investasi terpenting dari suatu negara. Sejarah membuktikan, SDM adalah kunci dari keberhasilan negara dalam membangun masa depannya dan bukan sumber daya alam. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi saat ini menjadi negara maju dan memiliki indeks daya saing yang lebih baik dari Indonesia.

Keliru apabila melihat bidang kesehatan sebatas pada layanan kesehatan semata. Kesehatan jelas berkaitan erat dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Akankah sistem kebijakan kesehatan Indonesia mengalami kemunduran dari tahun ke tahun?

Semua tergantung dari pemerintah. Apabila pada saat zaman pemerintahan Soekarno saja paham mengenai kondisi ini, sehingga beliau sendiri yang turun tangan dalam menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia, bagaimana dengan sekarang? (*)

Editor: Bambang Bes

*) Penulis, Jagaddhito Probokusumo, adalah dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pengurus IDI Kota Surabaya, Wakil Sekretaris Jendral Bidang Eksternal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia 2014/2015, dan Ketua BEM FK Unair 2013.




Sudahkah Kita Memenuhi Hak-hak Anak?

PADA tanggal 20 November 2017, hari ini, momen peringatan Hari Anak se-Dunia kembali digaungkan. Baru-baru ini, UNICEF mengadakan kampanye tentang pemenuhan Hak-Hak Anak. Dalam kaitannya dengan kondisi para generasi muda Indonesia saat ini, tentu penting untuk mengkampanyekan sesuatu yang dibutuhkan anak dan bagaimana seorang anak harus diperlakukan oleh orang tua, guru, teman sebaya atau pun orang-orang di sekitarnya.

Momentum Hari Anak se-Dunia mungkin terlalu luas untuk dibicarakan. Karenanya, saya ingin mengajak pembaca untuk menapak tilas kekeliruan yang terjadi di negeri ini. Tentu, kita tidak ingin mengulangi kesalahan sama yang terjadi beberapa bulan silam. Kasus bullying tidak menjadi pokok pembahasan yang jarang diperbincangkan di Indonesia.

Tahun 2011 hingga 2014, kasus bullying di sekolah tercatat sebagai kasus terbanyak yang diadukan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tercatat ada 369 pengaduan. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan berbagai pihak. Salah satu kasus yang terjadi bulan Agustus lalu adalah siswa kelas II SD di Kebumen meninggal karena dipukuli teman sekelasnya. Dilihat dari munculnya kasus ini, tentu jika tidak ada api, gejolak tidak akan terjadi.

Mengetahui fakta seputar kasus bullying  ini, anak seharusnya menjadi perhatian khusus di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mencegah adanya bullying, dua stakeholders ini tentunya tidak bisa bekerja secara terpisah. Sinkronisasi pendidikan moral perlu ditanamkan di dua kondisi; saat anak di rumah dan saat anak di sekolah.

Namun, wacana ini tentu merujuk pada bagaimana sebenarnya orang tua dan guru memahami tentang kebutuhan anak, sehingga mereka bisa terhindar dari perilaku dan sasaran bullying. Kasus bullying seperti halnya contoh di atas, memang mengakibatkan siswa tersebut meninggal. Ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres dari lingkungan sekolah tempat anak tersebut belajar.

Mari kita renungkan, apa yang sudah kita ketahui tentang kebutuhan anak/anak didik kita. Apakah orang tua dan guru telah mengetahui Hak-Hak Anak yang sejatinya harus dipenuhi? Apakah orang tua dan guru pernah sedikitpun memahami poin-poin Hak-Hak Anak yang tercetus di hukum Indonesia dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)? Jika belum, mari kita pahami bersama.

Hak-Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997 terdiri dari 10 hak mutlak. Itu berarti hak-hak ini wajib dihargai hukumnya oleh orang tua maupun guru. Hak ini meliputi Hak Gembira, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan, Hak untuk Memperoleh Nama, Hak atas Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, dan Hak Peran dalam Pembangunan.

Dari kesepuluh hak-hak anak ini, saya menekankan pada Hak Perlindungan yang berkaitan dengan kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Negara wajib untuk menjamin dan menghargai perlindungan dan perawatan anak seperti yang tercetus di Konvensi Hak-Hak Anak PBB.

Hal ini dapat terjadi jika elemen-elemen kecil di dalamnya bekerja untuk mensinkronkan pemahaman-pemahaman bersama. Pasal 3 dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyatakan ”Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.”

Artinya, peran keluarga dan sekolah menjadi sangat penting dalam pencegahan kasus bullying. Misal, bullying di sekolah mungkin tidak akan terjadi jika guru mau terlibat untuk “ngemong”, observatif, atau sedikit interogatif. Nilai-nilai untuk saling menghargai perbedaan dan rasa saling menyayangi dapat dibangun melalui kegiatan di kelas yang dapat meningkatkan nilai-nilai afektif anak satu sama lain.

Sama halnya dengan sikap yang harus diambil oleh orang tua di rumah. Orang tua menjadi “tempat curhat” yang mumpuni jika orang tua membangun kedekatan dengan anak. Dengan memberikan anak ruang untuk bercerita, orang tua setidaknya tahu masalah anak di lingkungan sekitarnya.

Opini ini penulis ungkap setelah mendengar langsung kasus-kasus kekerasan pada anak dari seorang aktivis sosial bernama Yuliati Umrah. Ia adalah pendiri Yayasan Arek Lintang Surabaya, tempat pengembangan bakat dan rumah cerita untuk anak-anak di Surabaya.

Awal berdirinya yayasan ini berasal dari pengalamannya dalam berhubungan dengan carut-marut sosial di Kota Surabaya yang berkaitan dengan anak-anak. Mendengar kisahnya dalam mengurus anak-anak jalanan yang dipukuli orang tuanya dan bahkan di-bully di sekolahnya, menjadi insipirasi untuk mengkritisi sejauh mana kita menghargai hak-hak anak.

Setiap orang tua dan guru perlu tahu bahwa sebagian anak-anak Indonesia terbiasa dengan silent culture, yaitu budaya yang membuat anak takut berbicara karena mereka jadi korban atau melakukan kesalahan. Budaya inilah yang perlahan harus kita hapus bersama agar memberikan ruang kepada anak untuk berdiskusi dengan orang terdekatnya.

Jika Thomas Alpha Edison saja bisa menemukan lampu karena ia mendapat dukungan dari Ibunya yang berhasil mendidik dan mengembangkan minat Thomas, bukankah orang tua dan guru juga seharusnya mampu untuk mendukung anak-anaknya menjadi lebih terbuka dan dihargai. Selamat Hari Anak se-Dunia untuk anak-anak Indonesia yang hebat! (*)

Editor : Bambang Bes




‘Critical Thinking’ untuk Memberangus Isu Hoax dan Radikalisme

AKHIR-akhir ini masyarakat banyak diresahkan oleh tersebarnya berita hoax, berita palsu, dan berita isu yang tidak jelas kebenarannya. Berita-berita itu tersebar di berbagai media cetak maupun media elektronik di Indonesia, dan yang paling gencar pada media sosial.

Beberapa personal dan oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja membuat berita hoax dengan berbagai maksud. Ada motif untuk menjatuhkan pihak lawan, mencemarkan nama baik, mencari kontroversi (dengan dalih ketenaran), sampai mengunggulkan dan mempromosikan golongan atau kelompok tertentu.

Media publik sengaja meramaikan dengan isu hoax sebagai legitimasi agar masyarakat percaya bahwa dengan keadaan yang diberitakan itu, media yang sejatinya esensi itu justru menjadi sensasi. Senggol sana senggol sini merupakan keadaan realita yang menimpa dunia media di Indonesia.

Masalah lain yang menjadi viral saat ini juga berasal dari maraknya isu radikalisme in-toleran di tengah masyarakat Indonesia. Isu agama dijadikan alasan sebagai alat untuk mengacaukan kebhinekaan dan stabilitas politik. Keyakinan yang buta (taklid) dan budaya ikut-ikutan tampaknya juga dijadikan kesempatan oleh organisasi massa (ormas) untuk tidak bertanggungjawab untuk ikut menyebarluaskan paham radikalisme.

Di tengah keadaan yang seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk senantiasa selektif dan self help dalam memilah dan memilih dan atau mendengarkan berita-berita yang beredar.

Salah satu langkah yang efektif untuk mencegah atau menangkal berita hoax dan isu-isu radikalisme itu antara lain dengan menggunakan critical thinking (berpikir kritis), yaitu metode berpikir dengan cara skeptis, analitis, dan praktis untuk mengidentifikasi prasangka-prasangka, berita bias (isu keberpihakan), propaganda, kebohongan, distorsi (penyesatan), misinformasi (informasi yang salah), terhadap media yang sedang diberitakan (FK UNS, 2014: 1).

Selama ini, critical thinking hanya digunakan sebatas pada dunia akademis, birokrasi dan dunia kedokteran. Namun, mengingat kondisi jagad media di negeri ini, seperti yang terurai diatas, rasanya critical thinking perlu untuk diberdayakan dan dikedepankan.

Kemudian, gagasan baru untuk mengimplementasikan critical thinking itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam rencana jangka pendek, critical thinking dapat dilakukan dengan membentuk sekelompok ”kaum literasi” untuk menulis opini di media massa (koran, buletin, majalah dan berita lain) di Indonesia.

Kaum literasi ini akan menggunakan diskusi Sokrates, yaitu suatu diskusi dengan pemecahan isu masalah terkini, kemudian mengintegrasikannya ke dalam sebuah tulisan. Latihan ini mencakup pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mencetuskan pemikiran kritis (FK UNS, 2014:4).

Dalam jangka panjang, critical thinking dapat dijadikan sebagai sebuah mata ajar pada sekolah atau mata kuliah pada perguruan tinggi. Cara ini dipandang sangat efektif, dimana guru dan atau dosen mengajarkan critical thinking melalui daya kritis siswa dan mahasiswa, kemudian mengomparasikannya ke dalam pembenaran fakta dari berita hoax dan radikalisme.

Khusus untuk mahasiswa, kelompok status ini tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sekaligus bisa berperan sebagai distributribution of change yang merupakan penyebaran secara menyeluruh kepada masyarakat.

Kemudian, jika cara jangka panjang dapat dilakukan, maka eksistensi berita hoax dan penanaman faham radikalisme tersebut kiranya akan sulit dilakukan. Ini untuk menjaga integrasi dan kebhinekaan negara kita, Indonesia. Semoga. (*)

Editor: Bambang Bes




Optimisme Cakupan Vaksin MR Menuju Generasi Sehat Berkualitas

PENYAKIT campak di dunia ini bersifat endemik. Di semua negara di dunia ini, tahun 2013 terjadi 145.700 kematian yang disebabkan oleh campak. Artinya setiap hari terdapat 400 kematian, atau 16 kematian setiap jam pada sebagian besar anak dibawah usia 5 tahun (balita).

Berdasarkan laporan Dirjen PP&PL Kemenkes RI tahun 2014, masih banyak kasus campak di Indonesia dengan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 12.222 kejadian. Frekuensi KLB (kasus luar biasa) terdapat 173 kejadian dengan 2.104 kasus. Sebagian besar kasus campak itu menyerang anak-anak usia pra-sekolah dan usia SD.

Selama periode empat tahun, kasus campak lebih banyak terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun (3591 kasus) dan pada kelompok umur 1-4 tahun (3383 kasus). Di Indonesia, Rubella merupakah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pencegahan efektif.

Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Selain itu, berdasarkan studi tentang estimasi beban penyakit CRS di Indonesia, tahun 2013 diperkirakan terdapat 2.767 kasus CRS, dan 82/100.000 terjadi pada usia ibu 15-19 tahun, lalu menurun menjadi 47/100.000 pada usia ibu 40-44 tahun.

Selain itu, seorang dari 10 bayi yang menderita penyakit campak akan mendapatkan komplikasi infeksi telinga tengah (Otitis Media). Penyebab gangguan pendengaran atau tuli bawaan dan menetap. Satu orang dari 20 bayi yang menderita penyakit campak akan mendapatkan komplikasi pneumonia (radang paru paru), sebagai satu penyebab utama kematian bayi yang baru lahir.

Kemudian satu orang dari 1000 bayi yang menderita penyakit campak akan mendapatkan komplikasi infeksi otak atau ensefalitis (terjadi kejang, cacat pendengaran dan keterbelakangan mental). Kemudian satu atau dua bayi akan meninggal dari 1000 bayi yang menderita penyakit campak di negara berkembang, dimana malnutrisi dan kekurangan vitamain A kerap terjadi, maka penyakit campak berperan menyebabkan kematian satu dari empat anak yang menderita penyakit campak.

Selain itu campak juga menjadi penyakit utama penyebab kebutaan permanen pada anak anak di negara-negara berkembang. Dampak secara ekonomi pun sangat besar akibat infeksi campak dan rubella. Di AS misalnya, pada 12 (saja) kasus campak yang dilaporkan tahun 2008 di negara bagian Kalifornia, biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat mencapai 125.000 USD.

Pada tahun yang sama di negara bagian Arizona, 14 kasus yang dilaporkan memakan biaya 800.000 USD. Sedangkan di Indonesia, Badan Litbang Kesehatan Kemenkes tahun 2015 memperkirakan kerugian makro-ekonomi sebesar 1,09 triliun akibat sindrom rubella kongenital.

Berdasarkan pengkajian biaya disability-adjusted life year (DALY), yaitu estimasi kerugian berupa kehilangan hari-hari potensial untuk bekerja dalam hitungan tahun akibat penyakit campak dan rubella, antara yang mendapatkan imunisasi MR dengan yang tidak mendapatkan imunisasi adalah sebesar Rp 26.598.238/orang. Anak dengan sindrom rubella kongenital mengalami katarak sejak lahir yang harus dioperasi, dengan jantung (celah/katup jantung yang masih terbuka), sedangkan biayanya mencapai hitungan huruf “M”.

VAKSIN RUBELLA

Pada tahun 2011, WHO merekomendasikan agar semua negara yang belum mengintroduksikan vaksin rubella dan telah menggunakan 2 (dua) dosis vaksin campak dalam program imunisasi rutin untuk memasukkan vaksin rubella dalam program imunisasi rutin. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) sudah mengeluarkan rekomendasi pada 11 Januari 2016 mengenai introduksi, agar mengintegrasikan vaksin Measles Rubella ke dalam program imunisasi nasional untuk menurunkan angka kejadian penyakit rubella dan Congenital Rubella Syndrome.

Pemerintah telah mencanangkan Program Vaksin MR, pelaksanaan kampanye vaksin MR pada anak usia 9 – 15 tahun secara bertahap dalam dua fase sbb: Fase pertama, bulan Agustus-September 2017 di seluruh Pulau Jawa. Fase kedua, bulan Agustus-September 2018 di seluruh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan cakupan ≥ 95% terdapat 66.859.112 anak di seluruh Indonesia.

Imunisasi MR ini diberikan tanpa melihat status imunisasi maupun riwayat penyakit campak dan rubella sebelumnya. Vaksin rubella tersedia dalam bentuk monovalent maupun kombinasi dengan vaksin virus yang lain, misalnya dengan campak (Measles Rubella/MR) atau dengan campak dan parotitis (Measles Mumps Rubella/MMR).

Semua vaksin rubella dapat menimbulkan serokonversi sebesar 95% atau lebih setelah pemberian satu dosis vaksin dan efikasi vaksin diperkirakan sekitar 90% – 100%. Satu orang tenaga kesehatan diperkirakan mampu memberikan pelayanan suntikan imunisasi MR pada maksimal 100-125 sasaran/hari. Vaksin yang sudah dilarutkan pun hanya boleh digunakan dalam waktu enam jam. Karena itu, hanya boleh melarutkan satu vial vaksin dan baru boleh melarutkan vaksin lagi bila vaksin pada vial sebelumnya sudah habis, serta masih ada sasaran.

Tenaga kesehatan juga harus mencatat jam pelarutan vaksin pada label vaksin dan memperhatikan prosedur aseptik. Pelaporan kejadian ikutan pasca vaksinasi dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat, dengan jangka waktu 24 jam.

Terkait hal itu, GAVI memberi hibah 27 juta dollar AS guna kampanye vaksin MR. Sementara biaya operasional imunisasi 3,9 juta dollar AS dengan APBN. Efektivitas vaksin rubela ini 90%. Efek samping vaksin MR yakni bercak merah dan demam, tetapi jarang terjadi.

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr H.M. Subuh, MPPM optimis mencapai angka 95% dari seluruh anak-anak di Pulau Jawa pada hari ke-30. Sampai akhir bulan Agustus lalu di Jawa Tengah terdapat 3,007 juta anak (sekitar 39,26%) dari total sasaran yang harus diimunisasi.

Kemudian menyusul Jawa Barat sebanyak 4.38 juta (sekitar 35,57%), Yogyakarta 35,67%, dan Jawa Timur 37,47%. Sedangkan cakupan terendah ada di DKI Jakarta sebanyak 700.000 anak dengan persentase 28.61%. Kepala Biro Komunikasi dan Humas Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, menjelaskan, jumlah cakupan anak tervaksin MR di Pulau Jawa mencapai 20 juta atau secara rinci 20.503.180 (58,6%) sampai awal September dan sejauh ini dilaporkan hanya ada 17 anak sakit setelah imunisasi, dari 17.133.271 vaksin yang sudah diberikan. Itupun semua hasilnya menyatakan koinsiden, atau sakit yang terjadi hanya kebetulan setelah imunisasi, sedangkan penyebab asli penyakit yang diderita telah ditemukan.

Hasil pertemuan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek memberikan komitmen untuk memperjuangkan dan mensukseskan program imunisasi MR. Pihaknya juga sedang berusaha mensertifikasi halal vaksin MR, sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat yang mayoritas muslim. Semangat terus dan jaga optimisme pejuang vaksin MR untuk generasi penerus bangsa menuju sehat dan berkualitas. (*)

Editor: Bambang Bes

*) Penulis, Dr. M. Yusuf Alamudi, S.Si., M.Trop.Med adalah peneliti pada Institute of Tropical Deseases (ITD) Universitas Airlangga, serta Ketua Alumni Program Pascasarjana Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.

 




Tangan Emas Kebangsaan Pemuda

HEBERT Feith, seorang Indonesianis sekaligus professor ilmu politik terkemuka, mempunyai perhatian khusus terhadap sejarah Indonesia modern.

Ia berpandangan bahwa melalui pemuda dan intelektual, Indonesia di awal abad XX ini bahasan diskusi tentang nasionalisme menjadi lebih konkret. Latar belakang yang membawa dinamika demikian itu tidak lain karena terjadi berbagai macam bentuk perubahan yang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Abad XX adalah abad dimana ide-ide baru terkait pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, disintegrasi masyarakat kuno, dan perkembangan teknologi, mulai memasuki sendi-sendi kehidupan sosial, baik secara kemasyarakatan maupun pemerintahan (Wibowo, 2016).

Di Indonesia sendiri, tentunya juga merasakan hal serupa bahwa timbulnya disintegrasi masyarakat lama yang “gagal” atau tidak mampu menyesuaikan dengan segala macam bentuk perubahan yang ada. Walhasil, timbullah guncangan sosial yang menciptakan fenomena generation gap diantara masyarakat lama dan masyarakat baru. Catatan Wibowo (2016), secara umum kondisi demikian itulah yang melatarbelakangi munculnya peranan politik pemuda awal abad XX.

Secara sederhana, generation gap dapat diartikan sebagai sebuah perbedaan cara pandang antara generasi muda dan generasi tua. Sehingga jelas, ketika benih perjuangan kemerdekaan di kalangan kaum muda mulai tumbuh dengan diiringi berbagai macam bentuk perubahan, disinilah kemudian apa yang disimpulakn Herbert Feith menjadi sangat wajar.

Saat itu, pemuda mampu membawa pandangan-pandangan baru tentang nasionalisme yang menjadi cikal perjuangan pengusiran penjajah dari bumi nusantara. Herbert Feith juga mencatat penyebaran isme-isme (aliran) yang sedang berkembang di dunia masuk ke Indonesia dan kemudian bersinkretis dengan nilai tradisional, sehingga melahirkan peta pemikiran politik Indonesia modern (Wibowo, 2016).

Kemudian pemuda, dalam pandangan sejarahwan Onghokham, pada umumnya adalah yang berumur dibawah 30 tahun, memegang peranan penting hanya pada saat-saat tertentu, seperti perang dan revolusi. Pandangan ini benar, tapi kebenarannya tidak secara mutlak.

Berpegang pada pendapat Herbert Feith sebelumnya, peranan penting pemuda tidak hanya pada saat tertentu saja, seperti perang dan revolusi. Pentingnya peran dan posisi pemuda, menurutnya, juga sangat berpengaruh pada kondisi-kondisi stagnan yang dialami oleh entitas politik dalam hal kenegaraan.

Dalam catatan John Ingleson, kita dapat mengetahui bagaimana pemuda dapat mengambil dan menjalankan peran vital bagi masa depan suatu bangsa. Sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara Belanda mendirikan Perhimpunan Indonesia (PI).

PI kemudian mengobarkan semangat dan konsepsi nasionalisme, khususnya tentang perspektif bangsa Indonesia yang akan dating. Bahkan menurut John Ingleson, mereka (para pemuda) itu mampu menjadi kekuatan politik orang muda (mahasiswa) yang cukup diperhitungkan pemerintahan kolonialisme di Hindia Belanda dan negara Belanda.

Keyakinan ini semakin diperkuat dengan pendapat George Mc T.Kahin dalam bukunya “Nationalism and Revolution in Indonesia”. Disini George juga melihat peranan pemuda dan mahasiswa sangat besar dalam menjalankan dan mengatur revolusi di tahun 1945-1949.

Berdasarkan kajian-kajian diatas, penulis berkeyakinan bahwa peran pemuda akan selalu ada dalam setiap nafas perjuangan bangsa Indonesia, baik dari era kolonialisme, awal kemerdekaan, tumbangnya Orde Lama, kesuksesan gelombang reformasi 1998 yang berhasil menghanyutkan Orde Baru, dan bahkan hingga hari ini pemuda tetap dan akan selalu memiliki “tangan emas” dalam setiap gejolak kebangsaan di negeri tercinta ini. (*)

Editor : Bambang Bes

Sumber: Wibowo, Ari. (2016) ”Gerakan Mahasiswa” dalam Seminar kuliah Gerakan Sosial dan Politik Identitas, FISIP UNAIR.




Idealisme, Moral, dan Semester Akhir: Tantangan Mahasiswa

PREDIKAT sebagai seorang mahasiswa merupakan level derajat paling tinggi yang disematkan bagi kalangan penuntut ilmu. Sudah tentu, predikat tersebut disandangkan untuk mengukuhkan diri bahwa mahasiswa adalah insan pengejar ilmu yang harus memiliki kesadaran keilmuan secara lebih holistik, baik di tingkat penguasaan pengetahuan, maupun pada praktik moral pertanggungjawaban keilmuan itu sendiri kepada masyarakat. Dalam kerangka itulah gelar mahasiswa sejatinya teramat sakral, mewah, dan tidak boleh disia-siakan, terlebih lagi disalahgunakan.

Lebih jauh lagi, ada banyak catatan sejarah yang kemudian menempatkan peran sentral mahasiswa sebagaimana yang selalu didengungkan; yakni tampil sebagai leader of change di saat-saat kritis yang paling menentukan. Oleh karena itu, baju idealisme adalah senjata yang tidak boleh ditanggalkan oleh para mahasiswa sekaligus para lulusannya yang telah diwisuda.

Idealisme ibaratnya taring ideology, yang tanpa sadar bisa mendorong sebuah energi amat besar, sehingga perubahan itu menjadi suatu keniscayaan. Idealisme itu pula bisa menjadi cermin pembimbing, yang selalu mengajak akal dan budi kita selalu berdiskusi. Menjauh dari watak tercela, membimbing pada pandangan moral yang benar. Tidak berdusta, dan berani ksatria: hidup mati mempertahankan kejujuran dan kebenaran.

Sebagai bagian dari mahasiswa itu sendiri, sebagai bagian dari Ksatria Airlangga dengan semboyan “Excelencce with morality”, sesungguhnya kita diajak untuk tidak hanya hafal kalimat dari semboyan tersebut. Akan tetapi juga meresapinya serta menerimanya tanpa sanksi. Karena kita yakin bahwa diri kita berusaha agar mampu mengemban amanat yang berat, seirama dengan dengan gelar mahasiswa dan gelar Ksatria Airlangga.

Dengan demikian, modal moral termasuk dalam idealisme mahasiswa. Perlu digali lebih jeli lagi, bahwa walaupun realitas menggerusnya dengan berbagai cara. Tetapi sepanjang kita jujur pada diri sendiri, kita tidak akan kalah.

Kita harus terus memelihara kadar idealisme mahasiswa ini sama besarnya ketika pertama kali kita diterima (sebagai mahasiswa), ketika kita optimis semasa menjadi mahasiswa baru, maupun di penghujung sisa-sisa masa perkuliahan. Tentu saja, ini akan amat hebat jika memeliharanya tidak lekang dimakan oleh waktu hingga akhir hayat nanti.

Kemudian point dari idealisme yang disandingkan dengan moral akan menjaga tata perilaku, yang tidak lain karena jenjang usia kedewasaan, luasan pengetahuan, sekaligus derajat kehormatan diri seseorang dan almamater yang (senantiasa) perlu dijaga. Ibaratnya: jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Teramat durhaka. Guru-guru kita akan ternistakan karena ulah kelakuan moral yang melenceng dari ajaran dan suara idealisme yang pernah menggelora.

Marilah memaknai idealisme tersebut sebagai bagian dari cara kita untuk adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kalau kita percaya bahwa berbuat curang itu adalah sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai kebenaran, maka standar itu tidak boleh hanya diberlakukan hanya untuk menghantam objek-objek yang ada di luar diri kita.

Justru, warning itu pertama dan yang utama harus membuat diri seseorang mau untuk membuka mata. Membuka makna tentang gelora perjuangannya —walau memang terkadang di banyak kasus, kita ingin segalanya itu serba instan karena terlalu jenuh.

Sebagai pejuang semester akhir yang harus dijalani oleh seorang mahasiswa, seyogyanya dijaga agar spirit idealisme mahasiswa tidak pernah untuk dilupakan. Spirit itu harus menjadi modal yang lebih luas untuk menyongsong keberkahan dalam menyelesaikan tugas akhir dan mensyukuri prosesi wisuda yang sudah di depan mata.

Insya Allah, mimpi-mimpi yang sudah direncanakan itu akan dimudahkan kalau kita punya kemauan keras untuk jujur, menjadi pejuang yang gigih, memegang idealisme serta bersiteguh memegang moral dan pekerti. Kemudian benar-benar keluar dengan membawa ilmu yang “Excellence with morality”. Semoga. Amin. (*)

Editor: Bambang Bes




Dilema Nasib Perkuliahan Si Anak ”Penurut”

JUDUL asli dari penulis untuk artikel ini adalah “Nasib Kuliah Siswa SMA”. Istilah siswa SMA bisa berarti jamak, sedangkan yang dimaksud dalam artikel ini adalah “nasib” anak yang terpaksa menjalani kuliah pada jurusan pilihan orang tuanya. Agar lebih tepat pada pokok bahasan maka redaksi melakukan perubahan seperlunya.

Banyak pihak tidak menyadari bahwa tidak semua orang tua tahu keinginan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang lebih bisa mengamati keberhasilan orang lain. Lalu membentuk angan-angannya dan “dialamatkan” kepada putera-puterinya. Lahirlah kediktatoran angan-angannya itu kepada mereka (anak-anaknya).

Sungguh miris ketika mendengar seorang anak terpaksa harus mengikuti jalan obsesi yang ”dipahatkan” oleh kedua orang tuanya. Bukan justru mengikuti dan tut wuri handayani kemana sebenarnya perasaan dan arah pikiran berkeinginan buah hatinya.

Kediktatoran orang tua dalam menentukan kehidupan seorang anak tidak hanya dapat dilihat ketika sedang memakaikan baju saat akan pergi ke luar rumah. Ternyata hal demikian juga dapat dilihat bagaimana orang tua menawarkan pilihannya kepada anak-anaknya. Misalnya tawaran seperti ini: Bapak dan Ibu, mau kamu kuliah di jurusan ini” atau “Mau jadi apa kamu?” Dua kalimat tersebut tidak hanya bisa menenggelamkan angan-angan si pemilik hidup, anak-anaknya, tetapi juga mematikan semangatnya.

Seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri saat ini sudah selesai. Bahkan saat ini tibalah waktunya para siswa SMA “berperang” melawan keinginan orang tua dalam memilih jurusan yang dikehendakinya (tadi).

Meskipun pada dasarnya SNMPTN dan SBMPTN memberlakukan sistem prioritas, kejujuran dalam memilih jurusan kuliah, tetapi tampaknya masih berkedok karena takut tidak lulus serta paksaan orang tua. Sehingga, para lulusan siswa SMA yang hanya mengandalkan kedok tersebut, semata-mata menjadikan urusan kuliah menjadi seperti “gambling”, spekulatif, atau untung-untungan.

Kondisi serupa pernah terjadi pada seseorang yang penulis kenali. Ketika harapannya besar untuk ingin berkuliah sesuai dengan angan-angan di dalam pikirannya, desakan orang tua tiba-tiba membuat angan-angan itu perlahan mulai runtuh.

Tidak sedikit para orang tua di desa mengharapkan putera-puterinya menjadi seorang dokter, atau setidaknya guru. Maklum, para orang tua di desa masih terkungkung dengan pesona mindset ”karir yang visibel”, masih ragu untuk melihat ke cangkupan karir yang lebih luas. Dampaknya, para lulusan SMA malah carut-marut karena ada keraguan atau ingkar janji antara keinginannya dengan kepatuhan terhadap titah orang tuanya.

Penulis ingat dengan salah seorang anak berusia 13 tahun bernama Logan La Plante. Logan adalah salah seorang anak dari segelintir siswa yang memilih untuk menjalani pendidikan versi dirinya, misalnya belajar sejarah lewat drama.

Logan lalu memilih untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Ia tidak mengikuti sistem pendidikan yang orang lain terapkan. Dalam perjalanan studinya, Logan telah mengarungi model pendidikannya sendiri, atau ia menyebutnya sebagai “Hackschooling”. Logan mengakui bahwa dukungan orang tuanya pada apa yang ia yakini menjadi faktor yang menentukan keberhasilannya.

Pada sesi TEDx, Logan mengatakan, ”I didn’t used to write because my teacher wanted me to write about butterfly and rainbow, but I wanted to write about skiing.” Dengan kata lain, ia ingin menyampaikan bahwa jika seseorang memiliki motivasi untuk menjalankan apa yang dia suka, maka ia bisa mencapai kesuksesan tanpa harus didikte orang lain.

Dari kisah Logan di atas, tentu hal demikian bisa mencerminkan kondisi yang berlawanan antara kondisi para siswa SMA di Indonesia, khususnya di kawasan desa. Para siswa sejatinya memiliki fitrah mereka sendiri dalam menjalani pendidikannya, meskipun kontribusi orang tua sebagai pemberi dukungan memegang peranan penting.

Dari ulasan yang saya sampaikan di atas, perlu diketahui oleh para lulusan SMA yang saat ini sedang menuju masa gamang bahwa pilihan jurusan kuliahnya tetap berada di tangan kalian. Jujurlah pada diri kalian sendiri, sehingga kalian tidak akan menyesal ketika sudah masuk ke bangku perkuliahan dengan label jurusan yang entah itu “dipilih” atau “dipilihkan”. (*)

Editor : Bambang Bes




Bisakah Dokter Indonesia Diandalkan di Era MEA?

SAAT ini Indonesia telah memasuki era Asian Free Trade Area (AFTA). Negara-negara di Asia Tenggara akan melakukan liberalisasi perdagangannya. Salah satu poin dari AFTA merupakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga melakukan liberalisasi di bidang jasa.

Dalam bidang kesehatan terdapat tiga profesi yang akan diliberalisasi, yaitu dokter, dokter gigi dan perawat. Satu hal yang dikhawatirkan jasa kesehatan akan mengikuti mekanisme pasar dan  Indonesia terjebak dalam situasi ini, karena kualitas tenaga kerja kita yang masih kurang kompetitif.

Masuknya Indonesia dalam AFTA memaksa negeri ini untuk mengikuti mekanisme pasar dalam usaha jasanya. Kompetisi menjadi ketat. Produk jasa yang berkualitas tinggi akan menguasai pasar. Kompetitor yang lemah tidak akan dapat bertahan dan akhirnya ditinggalkan. Jasa kesehatan Indonesia terancam oleh kompetitor-kompetitor lain yang (sementara) lebih maju seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Indonesia, harus kita akui, masih perlu pembenahan. Rasio dokter spesialis di Indonesia saja terbilang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Masyarakat seakan tidak percaya dengan kualitas dokter dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke atas untuk berobat ke luar negeri. Singkatnya, pelayanan kesehatan di Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan negara lain di ASEAN.

Ketidaksiapan tenaga kesehatan Indonesia ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang belum terselesaikan. Apa saja itu? Komunikasi dan koordinasi antar lini dalam bidang kesehatan masih memprihatinkan. Ditambah dengan implementasi di lapangan yang masih kurang. Hal ini  mengakibatkan pencapaian kesehatan yang rendah.

Kemudian dominasi pelayanan kuratif atas preventif, serta distribusi dokter yang tidak merata akan mengakibatkan tantangan penyakit infeksi ditambah dengan penyakit bersumber dari gaya hidup yang semakin meningkat.

Di sektor hulu, proses pendidikan para calon dokter juga memegang peranan penting. Sayangnya, pendidikan kedokteran ini belum didukung penuh oleh pemerintah. Pendidikan kedokteran yang seharusnya menciptakan dokter-dokter yang paripurna, seakan ternodai dengan maraknya praktik komersialisasi.

Kasus terbaru, kegiatan belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Papua (Unipa) yang akhirnya “dibuka” kembali setelah berhenti selama sepuluh bulan karena kekurangan biaya. Pembukaan kembali FK Unipa itu setelah ada perjanjian kerjasama tentang pengembangan pendidikan dokter di Kemenristekdikti antara Pemerintah Papua Barat, Unipa, dan Universitas Indonesia (25/7/2017).

Sebelumnya, 102 mahasiswa FK Unipa sejak Oktober 2016 tidak dapat melanjutkan kegiatan akademiknya dikarenakan tidak adanya biaya dari Pemkab Sorong untuk mendatangkan dosen dari UI. Belum lagi maraknya Fakultas Kedokteran yang dibuka oleh Kemenristekdikti tanpa melalui rekomendasi dari tim evaluasi pengusulan program studi yang mereka bentuk sendiri.

Bahkan mahasiswa FK Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan, yang baru berdiri tahun 2016 lalu  melakukan kegiatan perkuliahannya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan bukan di Sulawesi tempat asal FK mereka sendiri.

Intinya, mutu pendidikan kedokteran yang ada juga belum merata, kalau boleh dikatakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan ”hanya” 17 dari 83 program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi A (sumber: BAN PT).

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut akan berimbas pada ketidaksiapan dokter untuk berkompetisi di arena AFTA. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders yang menangani bidang kesehatan.

Berbicara masalah kesehatan, kita tidak bisa hanya menyalahkan dokter dan Kemenkes. Saya menghitung, setidaknya terdapat sekitar 20 stakeholders atau malah lebih yang ikut terlibat dalam bidang kesehatan, mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, IDI, KKI, DPR, KKI, BPJS, Kemenristekdikti, Pemprov, Pemkot, BPK, KPK, BPOM, Jaksa, Polri, media hingga pasien. Itu semua adalah stakeholders yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan diperlukan komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders tersebut.

Melihat realita seperti itu, pemerintah seyogyanya perlu berbenah dan mereformasi pendidikan kedokteran dan peningkatan mutu berbasis teknologi. Reformasi tersebut antara lain mencakup strategi pembiayaan, seleksi (mahasiswa) masuk perguruan tinggi dan distribusi dokter. Dengan demikian dokter kembali menjadi aktor dalam mendukung ketahanan nasional.

Ini sangat penting, mengingat kesehatan merupakan bagian dari ketahanan nasional dan tidak bisa kita serahkan kepada mekanisme pasar. Pembiayaan mahasiswa kedokteran dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Mahasiswa tidak lagi dibebani oleh biaya pendidikan yang terbilang fantastis.

Seleksi masuknya juga harus diperketat, sehingga tersaring mahasiswa yang berkualitas dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu pemerintah wajib untuk mendistribusikan dokter ke daerah yang membutuhkan. Ketiga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokter guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara mandiri.

Selain meningkatkan kualitas dokter, penguasaan teknologi berbasis kedokteran juga perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan teknologi kedokteran akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam negeri akan meningkat.

Upaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi ditempuh dengan mengirimkan tenaga kesehatan Indonesia untuk mengembangkan ilmunya ke luar negeri, atau mendatangkan pakar teknologi ke Indonesia untuk alih teknologinya. Pemerintah sendiri yang harus memimpin penguasaan teknologi dengan perbaikan kebijakan pengadaan alat teknologi canggih, perbaikan infrastruktur, dan insentif bagi pengembangan ilmu dan teknologi ini. Kiranya itu. (*)

*) Penulis adalah dokter umum lulusan FK UNAIR, Pengurus IDI Surabaya 2017-2020. Pernah menjabat sebagai Vice President External Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) 2014, dan Ketua BEM Fakultas Kedokteran UNAIR 2013. Tinggal di: JagaddhitoProbokusumo@gmail.com

Editor: Bambang Bes




Membingkai Pancasila Sebagai Fundamental Bangsa

MERUNUT pada sejarah panjang perjalanan bangsa ini, maka tidak berlebihan apabila tanggal 20 Mei dijadikan sebagai awal dari masa pergerakan. Disanalah bibit-bibit ideologi pergerakan mulai tumbuh. Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang telah disepakati ketika berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi awal munculnya rasa nasionalisme di dada setiap pemuda. Sebuah tanggungjawab yang muncul dari darah juang pemuda untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Namun, bukan berarti selama 109 tahun sejak momentum penting tersebut tidak ada satu pun hambatan yang datang. Pasang surut tercatat mewarnai perjalanan tersebut yang memanifes dalam beragam bentuk upaya meretakkan ideologi melalui gerakan separatisme.

Seperti pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sampai perubahan bentuk negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, beragam upaya meretakkan batu sendi nasionalisme tersebut tidak pernah berhasil menggoyahkan keu tuhan NKRI, sampai sekarang!

Urgensi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini nampak jelas di tengah hiruk-pikuk gerakan politik yang membawa isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Begitupun dengan gerakan politik internasional yang menginginkan Indonesia menjadi bagian dari Daulah Khilafah. Menjadi sebuah hal yang penting untuk mengetengahkan kembali nasionalisme dan ideologi Pancasila sebagai reminder bagi seluruh elemen masyarakat, bahwa ada masalah mendasar yang tengah dihadapi bangsa.

Bingkai Nasionalisme

Nasionalisme telah menjadi salah satu tali pengikat dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, menghadirkan nasionalisme –jika dilakukan tanpa memperbarui pemaknaan dan penerjemahan ideologi dengan realitas kekinian– bisa akan menambah persoalan. Benar kiranya kata Ichwan Arifin yang menyatakan bahwa hal-hal yang merekatkan sebagai ikatan sebuah bangsa merupakan sesuatu yang bersifat imajiner.

Karena itu Benedict Anderson dalam Imagined Communities mendefinisikan bangsa sebagai sebuah komunitas politis dan dibayangkan terbatas secara inheren dan memiliki kedaulatan. Ditambahkan, bahwa bangsa merupakan sebuah komunitas terbayang, karena mustahil bagi individu anggotanya benar-benar pernah berinteraksi. Merujuk pada konsepsi Anderson itu,  nasionalisme seakan berpijak pada fondasi yang rapuh dan mudah rusak manakala imajinasi kolektif tersebut hilang atau berubah.

Bagi generasi Y yang telah menjadi pelopor perubahan dan masa depan bangsa, mungkin nasionalisme dirasakan sangat abstrak. Kehadirannya hanya dapat dilihat melalui sebuah momentum seremonial seperti upacara bendera, pertandingan olahraga antar-bangsa misalnya Olimpiade, Piala Dunia, dan semacamnya. Apabila ditarik ke ranah politik, menguatnya pragmatisme, politik transaksional, serta sistem dan budaya politik yang korup, semakin menguatkan skeptisme masyarakat terhadap makna nasionalisme.

Ahmad Sahal dalam Terjerat Rumah Kaca mengemukakan bahwa nasionalisme Indonesia juga hadir tidak dalam suatu ruang kosong. Kolonialisme juga berperan besar dalam membentuk nasionalisme di negara jajahan. Sahal bahkan menegaskan bahwa nasionalisme itu sendiri tidak luput dari persoalan dan mengandung ambivalensi sejak kelahirannya. Misalnya dalam ungkapan-ungkapan yang menjadi kata kunci nasionalisme, seperti perasaan senasib sependeritaan sebagai Bumi Putera.

Makna ungkapan-ungkapan tersebut menjadi sangat relatif karena dalam struktur sosial masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Seperti Bumi Putera yang terbagi ke dalam kelas buruh maupun kelas priyayi, seperti halnya imperialism Barat. Realitas senasib sependeritaan tentu berbeda diantara keduanya, meskipun sama-sama dalam genggaman kuasa kolonialisme.

Namun, terlepas dari kritik tersebut, nasionalisme Indonesia hadir pada saat bangsa ini memerlukan suatu ideologi yang mampu menyatukan segenap elemen bangsa, menjadi satu kekuatan politik perlawanan terhadap kolonialisme-imperialisme. Inilah momen dimana elemen nasionalisme membingkai ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara. Lewat ideologi itulah berhasil membawa bangsa Indonesia menjadi satu negara merdeka melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pergerakan Kebangsaan dalam Pancasila

Apabila hanya menyandarkan pada kenangan kolektif masa lalu untuk merawat nasionalisme, tentu tidaklah cukup. Apalagi, problem kebangsaan saat ini dan di masa depan sangat kompleks. Karena menurut Pengalaman Enam Tahun Pembasisan Pancasila mengemukakan peta masalah bangsa.

Hal itu meliputi sisa-sisa karut-marut kondisi sosial-ekonomi-politik sebagai imbas kegagalan pembangunan di masa lalu masih dirasakan pada masa sekarang. Pembangunan yang dipisahkan dari tujuan mewujudkan keadilan sosial telah melahirkan anyam-anyaman ketimpangan. Antara pusat dan daerah.

Selain itu juga mencakup masalah gelombang globalisasi. Percepatan proses globalisasi yang didorong oleh universal liberalisasi perdagangan dan perubahan teknologi secara terus-menerus telah menurunkan biaya produksi, transportasi, dan komunikasi. Fenomena ini semakin mengintegrasikan ekonomi bangsa-bangsa ke dalam pelukan kapitalisme global.

Masalah lain yang timbul adalah demokratisasi dan oligarki. Partai politik sebagai pilar demokrasi tak luput dari penyakit oligarkis yang akut. Pada akhirnya, pemimpin politik yang lahir dari proses politik itu cenderung mendekat atau menjadi bagian dari oligarki.

Sehingga Pancasila sebagai ideologi fundamental bangsa ini harus dibingkai melalui rasa nasionalisme. Upaya tersebut diharapkan akan merangkai persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia. Hal itu sekaligus sebagai alternatif solusi dalam mengatasi peta masalah bangsa yang terpetakan dalam pembasisan Pancasila. (*)

Penulis adalah mahasiswa S-1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga, angkatan 2016.

Editor: Bambang Bes