Ilustrasi oleh geotimes

Tentukan Pilihan, Planet atau Plastik?

Planet atau plastik? Kata “atau” adalah sebuah kata sambung yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, seperti kata dengan kata, frase dengan frase ataupun kalimat dengan kalimat. Tetapi sejak kapan kata “planet” dan “plastik” bisa menjadi pilihan yang sederajat ataupun seimbang?

Produk plastik pertama kali diciptakan dari bahan seluloid di tahun 1868 oleh John Wesley Hyatt. Sejak saat itu senyawa plastik yang lain digunakan untuk memproduksi peralatan rumah tangga, stoking sampai pesawat militer. Plastik berhasil menggantikan bahan tradisional seperti kayu, batu, tulang, kulit maupun logam dengan proses produksi yang murah dan hasil yang tahan lama. Sifatnya yang tahan lama dan sulit terurai inilah yang membawa kita ke masalah lingkungan baru yaitu sampah plastik. Menurut hasil studi NOAA, sebuah badan ilmiah di Departemen Perdagangan AS sebagaimana dilansir oleh BBC, menunjukkan bahwa mangkuk styrofoam baru bisa terurai setelah 50 tahun, kaleng aluminium setelah 200 tahun dan botol dari minuman yang sering kita beli di mini market dan toko kelontong baru bisa terurai secara alami setelah 450 tahun.

Menurut BBC dari sumber Euromonitor, botol-botol minuman merupakan jenis sampah plastik yang paling banyak. Di tahun 2016 saja, sekitar 480 miliar botol plastik dijual di seluruh dunia, atau sekitar satu juta botol plastik per menit. Dengan jumlah sebesar itu wajar saja jika plastik bisa dibandingkan dengan planet kita. Tanpa tindakan nyata, bumi akan menjadi planet plastik.

Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, bangkai paus sperma ditemukan dengan 5,9 kilo sampah plastik di perutnya (Kompas.com, 22 November 2018). Wilayah konservasi mangrove di Muara Angke sempat tercemar karena kedatangan lebih dari 50 ton sampah yang sebagian besar merupakan sampah plastik dari lautan (Liputan6.com, 28 November 2018). Perlukah lebih banyak tanda-tanda lain yang lebih buruk untuk membuat kita sadar?

Daur ulang sepertinya sudah tidak bisa lagi menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi masalah sampah plastik. Berbagai inovasi sudah dikembangkan untuk mendaur ulang sampah plastik, mulai dari pengembangan eco-brick, mengolahnya menjadi bahan bakar sebagaimana yang dilakukan pemkot Semarang, sampai mencampurnya dengan aspal untuk pembangunan jalan raya seperti yang diujicobakan oleh Dinas PU di Bali.

Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bumi ini menjadi “Planet Plastik”? Kita bisa mulai dari diri sendiri, tentukan pilihan kita, planet atau plastik? Istilah ini sering kita dengar akhir-akhir ini karena istilah ini merupakan kampanye dari sebuah media internasional, National Geographic. Setelah menentukan pilihan, tindakan nyata apa dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan?

Pertama, refuse. Kita bisa menolak penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, tas kresek, sendok/garpu plastik, gelas maupun botol plastik. Hal ini bisa kita lakukan mudah dan sederhana dengan bilang “tanpa sedotan, mbak” saat memesan minuman di kantin, atau “gak usah sendok plastik, mbak”. Tanpa sedotan kita masih bisa minum dari gelasnya. Tanpa sendok plastik kita masih bisa makan dengan tangan, bahkan hal itu disunnahkan. Relakan untuk makan di tempat, jika tidak siap tas pengganti kresek.

Kedua, reduce. Selalu membawa tas atau totebag berbahan kain untuk menggantikan tas kresek. Kurangi minum air kemasan gelas atau botol saat tidak mendesak.

Ketiga, reuse. Kita bisa menggunakan kotak makan atau botol sendiri yang bisa dipakai berulangkali. Saat terpaksa menggunakan tas kresek dari mini market, lipat dan simpanlah untuk dipakai kembali.

Selain tindakan nyata dari diri sendiri, semua pemangku kepentingan, dari hulu sampai hilir serta pemerintah sebaiknya terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan polusi sampah plastik yang kian hari kian mengkhawatirkan. Produsen bisa menciptakan inovasi kemasan lain yang ramah lingkungan, seperti misalnya kemasan produk dari rumput laut yang dirintis oleh Evoware. Restoran-restoran bisa mengganti sedotan plastiknya dengan sedotan dari lain misalnya kertas. Pemerintah bisa mendukung program ini dengan mengeluarkan larangan menggunakan sedotan atau kantong plastik. Pasar-pasar tradisional maupun minimarket bisa dibudayakan untuk memakai kantung kertas berwarna coklat sebagaimana di negara lain.

Sampai kapan kita terus memakai plastik tanpa kendali. Seandainya kita tidak bisa merubah kebiasaan orang lain. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan sampai kota terbenam oleh plastik yang tak bisa redam.




Ilustrasi oleh The Conversation

Orang Kaya dan Ketimpangan

Pekan lalu, majalah Forbes kembali merilis 50 orang terkaya Indonesia. Budi dan Michael Hartono, pemilik pabrik rokok Djarum dan Bank BCA, tetap menjadi orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 35 miliar (sekitar 507,5 triliun), disusul pemilik pabrik rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo (Rp 133 triliun), Eka Tjipta Widjaja (Rp 126 triliun), dan Sri Prakash, dan Antonie Salim.

Yang menarik, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang memburuk, kekayaan mereka masih menunjukkan peningkatan signifikan. Jika tahun lalu kekayaan 50 orang terkaya Indonesia USD 126 miliar, tahun 2018 naik menjadi USD 129 miliar atau Rp 1.844,7 triliun. Ya, hampir sama dengan APBN kita tahun 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun, atau 13,5% dari Produk Domestik Bruto Rp 13.588 triliun.

***

Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia yang dirilis Forbes tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2018 cukup baik. Diperkirakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi masih di sekitar 5%, yang artinya secara umum, transaksi ekonomi di seluruh negeri ini naik 5%.

Hal itu juga terlihat dari income per capita yang telah tumbuh mencapai Rp 51 juta per tahun. Angka ini mencerminkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 50 juta, berarti rata-rata warga Indonesia berpendapatan di atas Rp 4,2 juta, lebih 10 kali lipat di atas  garis kemiskinan. Tahun 2018, garis kemiskinan adalah Rp 401 ribu per bulan atau Rp 4,81 juta per tahun.

Lantas, apakah itu berarti masyarakat kita sudah sejahtera? Sudah tak ada lagi yang miskin? Ternyata, kenyataannya sama sekali tidak. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 masih 9,8 persen atau 25,5 juta penduduk. Jumlah yang sangat besar. Ya, pertumbuhan ekonomi ternyata belum secara signifikan mengangkat ekonomi orang-orang kecil. Inilah yang disebut paradok ekonomi.

Mengapa terjadi paradok ekonomi? Penyebabnya adalah penguasaan ekonomi hanya oleh segelintir orang saja. Dus, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sedikit orang kaya saja.  Ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup tajam, antara kaum the have dan the have not.

Saat ini, ketimpangan ekonomi Indonesia memang  sudah cukup parah. Hal itu terlihat dari  rasio gini yang telah mencapai 0,39. Bahkan di beberapa kota mencapai 0,43, yang berarti ketimpangannya sudah sangat dalam. Rasio gini adalah suatu angka bernilai 0 – 1, di mana 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Ketimpangan ekonomi tampak pada  penguasaan aset atau kekayaan. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia (INFID) mencatat bahwa kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.  Menurut survey mereka, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Bahkan, 10 persen orang terkaya menguasai  75,7 persen kekayaan nasional. Kondisi ini membuat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di urutan keenam terburuk di dunia, sebagaimana  dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017.

Ketimpangan juga tampak pada penguasaan tanah. The Institut for Global Justice (IGJ) mencatat, 175 juta hektar atau sekitar 93 persen daratan dikuasai oleh pemodal swasta/asing (2015). Sebanyak  0,2 persen penduduk menguasai 56 persen lahan. Hal yang sama terungkap dari penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang mencatat bahwa 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Apa sebenarnya penyebab ketimpangan ekonomi? Pertama, fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan besar dalam perekonomian.  Selama ini, pemerintah lebih banyak menyerahkan urusan ekonomi kepada pasar, dengan pandangan bahwa pasar memiliki kemampuan self regulating dan self  controlling. Nyatanya,  free competition dan market fundamentalism telah mendorong  pelaku pasar yang kuat untuk mendistorsi pasar sehingga memperoleh keuntungan yang besar.

Kedua,  orientasi pemerintah yang hanya pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, trade off dari pertumbuhan adalah pemerataan. Orang-orang miskin berada pada sektor pertanian yang kontribusinya terhadap ekonomi (PDB) tidak terlalu besar (16%). Pemerintah lebih mementingkan sektor yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, yaitu industri  dan perdagangan. Kebijakan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati “kelas atas” saja,  sehingga justru membuat ketimpangan semakin lebar.

Ketiga, political capture yang kuat, di mana orang-orang kaya  mampu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka. Ini terlihat dari banyak  terungkapnya KKN antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif, seperti kasus e-KTP, UU Minerba, impor daging, dan sebagainya. Keempat, ketimpangan infrastruktur antara di kota dan desa yang menyebabkan high cost economy di pedesaan dan daerah terpencil. Kelima, sistem perpajakan yang tak mampu meredistribusi kekayaan.

Kelima hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, sebelum ketimpangan semakin dalam. Jika terlambat, hal-hal buruk bisa terjadi, dan memulihkannya butuh dana dan waktu yang jauh lebih besar. Wallahu a’lam.




Ilustrasi oleh newsantara

Pentingnya Memiliki Prinsip dalam Menyongsong Tahun Politik

Senyum kecut ketika melihat berita di Jawa Pos Online yang berisikan pernyataan seorang akademisi sebuah universitas di Sumatera yang menyayangkan tingginya angka golongan putih (golput) dan menyerukan agar generasi milenial melek politik. Bukan tingginya angka golput yang membuat senyum kecut pertanda jengkelnya terhadap golput, tapi lebih ke pelabelan golput sebagai sikap yang tak berguna dan tak kontributif terhadap negara. Bukan berarti gagasan ini sebagai bentuk dukungan dan mengajak pembaca untuk golput dalam menghadapi tahun politik mendatang. Namun tulisan ini lebih ingin mengajak teman-teman untuk memiliki ketegasan prinsip saat menentukan pilihannya dalam tahun pemilu, bukan sekadar ikut-ikutan euforia semata.

Baiklah, pertama mari mulai mencoba memahami pilihan seseorang untuk golput dengan memasuki perspektif mereka. Kenapa perlu memahami pilihan seseorang untuk golput, bukan pilihan umumnya yang memilih calon-calon yang ada adalah upaya kita semua untuk menyejajarkan pilihan golput dengan pilihan-pilihan partisipatif, mengingat framing selama ini atas pilihan golput selalu menempatkannya lebih rendah dari pilihan partisipatif, seakan-akan pilihan golput tidak dilatarbelakangi alasan.

Ingat! Ketegasan sikap dalam menentukan pilihan tidaklah akan muncul, jika ia tidak dilatarbelakangi alasan yang kuat.

Baiklah, kembali pada artikel di paragraf pertama. Argumen yang diusung oleh akademisi dalam berita tersebut ialah bahwa golput bukanlah pilihan di era demokrasi dan gerakan golput tidak membuat perubahan apapun tehadap bangsa dan negara. Padahal dalam ayat 23 pasal 1 UU No 39 tentang HAM disebutkan: “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Mengacu ayat tersebut maka jelaslah bahwa golput juga bisa dikategorikan sebagai pilihan.

Masalahnya, kenapa seseorang bisa menjadi golput? Berdasarkan beberapa sumber dan pendapa-pendapat teman-teman yang memilih golput, alasan-alasan ada dua: halangan dan ketidakpercayaan. Halangan bisa meliputi sakit, atau kendala jarak dan waktu. Ketidakpercayaan bisa didorong oleh ideologi atau kekecewaan terhadap sistem.

Masalahnya, stereotipe yang berkembang selama ini menyederhanakan pandangan bahwa golput ialah sikap apatis. Namun kita seringkali mengabaikan alasan di balik pilihan golput, terutama alasan ketidakpercayaan. Kita lupa, banyak mereka yang memilih golput lantaran kecewa dengan berjalannya sistem yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja, atau sumpek melihat kotornya pertarungan politik yang disajikan para calon. Toh, wajar jika mereka memilih golput jika berdasarkan rational choice theory, golput bagi mereka merupakan pilihan lebih menguntungkan, daripada memilih orang-orang tak dikenal namun hanya digunakan untuk sandiwara gelut para elit, dan masyarakat biasa tak merasakan dampak apapun dari berjalannya sistem.

Harusnya tingginya angka golput mencambuk mereka yang akan bertarung dalam kompetisi politik untuk mawas diri, lebih aktif dan serius untuk mendengar suara masyarakat. Mereka yang saat ini sedang memegang amanah rakyat, atau akan mendapatkan amanah rakyat, seharusnya turun ke masyarakat, aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat untuk menjaring keluhan dan aspirasi.

Sudah berapa banyak orang yang fotonya terpajang di baliho, spanduk, dan sejenisnya di pinggir jalan, yang turun menyambangi anda dan konstituen lainnya untuk mendengarkan suara dan mencatat aspirasi? Atau jangan-jangan sama sekali tak pernah? Kalau begitu, maka foto mereka yang terpampang di pinggir jalan tak lebih dari sampah visual. Dan saya pun akan sangat memaklumi pilihan teman-teman yang golput, jika melihat realitasnya seperti itu.

Oleh karenanya, rasionalisasi atas prinsip perlu teman-teman miliki. Jangan memilih hanya karena mbebek euforia yang bergelora. Ketika euforia golput lagi marak, maka ikut-ikutan golput, atau euforia memilih si A, B, atau C, maka ikut-ikutan juga untuk nyoblos tanpa ada rasionalisasi jelas. Jika memang tahun politik merupakan ajang perubahan, bagaimana bisa mengubah keadaan jika sikap saja tak punya?

Tahun Politik Butuh Peran Mahasiswa

Berangkat dari penjelasan tentang golput di atas, maka penting bagi mahasiswa agar memiliki prinsip saat menentukan pilihan. Jangan sampai mahasiswa seperti orang yang terombang-ambing di laut, panik mencari benda apapun yang dapat ia jadikan pegangan yang mencegahnya tenggelam, karena tidak memiliki prinsip. Jika demikian, maka sudah pasti akan hanya mbebek saja dan percayalah bahwa harapan akan perubahan lewat tahun politik itu akan musnah.

Kemudian perlunya ada sebuah aksi nyata pencerdasan politik masyarakat. Mahasiswa yang sering digadang-gadang sebagai agent of change tentu harus memiliki peran aktif untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang ditimbulkan oleh tahun politik.

Pertama dan yang fundamental mahasiswa harus mampu menumbuhkan kesadaran menentukan prinsip di kalangan mahasiswa sendiri. Mahasiswa yang berilmu, harus menumbuhkan kesadarannya untuk membaca kondisi perpolitikan hari ini, jangan sampai terseret euforia semu, atau bahkan sentimen-sentimen yang cenderung menjatuhkan satu sama lain. Prinsip atas pilihan ini harus berangkat dari keadaan objektif berbagai bidang hari ini, ditujukan bagi kemaslahatan bersama. Sudah diajari dan dituntut berpikir objektif, masa masih doyan menelan informasi-informasi yang berbau post-truth?

Kedua, jangan memposisikan diri sebagai intelektual menara gading, yang hanya menikmati sendiri ilmunya, tanpa ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Jika tak mampu mempengaruhi orang banyak, bisa dimulai dari lingkup terdekat dahulu: keluarga. Namun jangan posisikan masyarakat sebagai objek, yang dianggap tak tahu apa-apa soal pencerdasan politik. Tempatkan mereka sebagai subjek, ketahui pendapat-pendapat mereka tentang pencerdasan politik. Jangan tempatkan anda sebagai orang yang lebih ‘pintar’ dan lebih ‘tahu’, seakan-akan mereka tidak mempunyai pengalaman tersendiri yang mungkin lebih manjur.

Ketiga, desak mereka yang maju dalam persaingan politik, yang wajahnya terpampang di baliho atau spanduk pinggir jalan untuk turun langsung temui, dengarkan keluhan, dan catat aspirasi konstituennya, jangan hanya numpang pamer wajah di pinggir jalan yang hanya membuat mereka seperti sampah visual. sebagai mahasiswa, kita punya power yang cukup untuk memaksa mereka untuk turun lebih aktif menemui konstituennya. Lagipula beberapa mahasiswa yang sudah aktif terlibat dalam tim pemenangan calon-calon yang maju, maka seharusnya mereka memiliki power tersebut.

Singkatnya, harapan akan perubahan tidak bisa langsung kita serahkan ke mereka yang akan maju mewakili rakyat, Namun ada di pundak kita sendiri, para mahasiswa, yang dapat bertugas sebagai penyampai dan sekaligus watchdog.




Ilsutrasi oleh media siber

Cyberspace Media Sosial dan Konsumsi Kolektif Masyarakat Urban

Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, Munib (bukan nama sebenarnya) masih saja tergeletak santai, tidur di kamar kontrakan sembari menatap lekat gawainya yang sama sekali tidak ia lepaskan sejak bangun tidur tadi. Barang tentu, ia belum makan apalagi mandi pagi yang katanya justru menyehatkan. Ia masih saja tenggelam dalam dunia virtual instagram, whatsapp, dan sesekali membuka Youtube dan melihat apa saja yang ditemuinya di gawai tersebut. Tentu saja kejadian ini tidak hanya terjadi pada seorang Munib, melainkan menjadi fenomena yang sering kita temui di sudut-sudut warung kopi hingga ruang akademis yang seringkali abai terhadap kehidupan nyata.

Dewasa ini, dunia Cyberspace menjadi Common reality, bentuk baru perkembangan hiperrealitas.  Perkembangannya pun tidak dapat dilepaskan dari pondasi-pondasi nilai filosofis, etis, ideologis. Berbagai bentuk imajinasi dan  visi yang semula hanya merupakan angan-angan, kini terbungkus pada kain harapan bernama “realitas”.

Masalah pun muncul, ketika nilai-nilai yang bersifat partikular ditawarkan di dalam dunia Cyberspace  mengakibatkan nilai-nilai saling berkontradiksi satu sama lain dengan masyarakat pengguna. Maka, timbullah sebuah distorsi nilai ideologi, etika dan nilai-nilai budaya yang berbeda dengan pandangan dunia masyarakat pengguna.

Lalu, fenomena ini menanggalkan pertanyaan paling jujur, “untuk siapa  sifat komunikatif cyberspacedalam mendulang banyak kekuatan massa?” untuk menjawab hal tersebut perlulah kiranya taksonomi skema maupun struktur berbntuk klasifikasi terhadap fenomena Cyberspace media sosial.

Mengacu pada istilah definitif Strinati (2009)terhadap peristilahan budaya massa sebagai platform yang menaungi media sosial. Jika budaya massa merupakan budaya popular yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen, maka media sosial merupakan platform yang sengaja dibuat dalam menunjang kegiatan tersebut, terutama dalam melakukan bentuk komunikasi.Bahkan, Wattimena melalui tulisannya dalam “Menggagas CyberSpace Sebagai Ruang Publik Virtual Yang Emansipatif.” melihat sebagai bentuk baru imperialisme barat dalam bentuk neo liberalisme serta sebagai kekuatan baru masyarakat sipil yang luar biasa.

Redana dalam Potret Manusia Sebagai Si Anak Kebudayaan Massa menyebutkan bahwa Cyberspace merupakan realitas gadungan, dunia fiksi yang tidak jelas batasnya, dunia bebas tanpa sekat yang menjadikan masyarakat yang belum sepenuhnya, lebur di rekstrukturisasi oleh media sosial. Lalu menyebutnya sebagai zaman edan.

Cyberspace sebagai Ruang Sosial

Dalam Barker (2000), konsep Cyberspace  melekat pada penggunaan istilah tempat ‘yang tidak ada dimanapun’ dimana pesan-pesan elektronik berlalu lalang,  transfer uang berlangsung, pesan-pesan digital bergerak hingga situs-situs World Wide Web diakses. Suatu tempat tanpa ruang, secara konseptual adalah dimana hubungan manusia, kata-kata, data, status kekayaan, status kekuasaan dimunculkan oleh orang-orang yang menggunakan teknologi komunikasi dengan perantara gawai yang tehubung dengan internet.

Each day, more people access to the Internet. According to Internet Usage Statistics, the number of users has grown 444, 8 per cent since the year 2000. Most of the internet users are from Asia (42, per cent), followed by Europe (24, 2 per cent) and North America (13, 54 per cent). The rest of users are distributed between Latin America/Caribbean (10, 4 per cent), Africa (5, 6 per cent) and Oceania/Australia (1 per cent). At the time of the writing of this entry, the penetration of Internet in the world is of 28, 7 per cent. Therefore, in a world population of 6,845,609,960 persons, there are 1,966,514,816 internet users” ujar Gómez-Diago dalam bukunya Cyberspace and Cyberculture

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengguna cyberspace semakin membludak. Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipsos MediaCT, dan The Wall Street Journal pada tahun 2014 melibatkan 839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari, melebihi aktivitas untuk mengakses media tradisional. Lalu bagaimana dengan keadaan ruang Privat Individu ?

Dengan tingkat intensitas yang sedemikian rupa, terjadilah proses peleburan karakter. Mengingat pada Karakteristik kerja komputer dalam Web 1.0 adalah pengenalan individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2.0 adalah bagaimana individu berkomunikasi (human communication) dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam Web 3.0 karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (users) bekerja sama(human cooperation). Maka, melalui tahapan tersebut. individu tidak lagi dalam ruang yang benar-benar indvidu.

Dalam himpunan data dari APJII (2015) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2013-2014 terdapat 71,19 juta pengguna internet di Indonesia dengan mayoritas pengguna internet adalah kelas menengah urban sebesar 83,4 persen berbanding dengan pertumbuhan 6 persen di pedesaan. Adapun untuk angka penetrasi Internet di Indonesia juga mengalami kenaikan signifikan yang semula hanya 28 persen pada tahun 2013, kini tahun 2014 silam mencapai 34 persen.

Profil kelas menengah sebagai netizen aktif dalam pengguna internet di Indonesia sebagian besar didominasi kalangan pekerja (55 persen), mahasiswa (18 persen), dan juga ibu rumah tangga (16 persen) (APJII, 2015). Pulau Jawa – Bali sendiri menenmpatkan sebagai populasi internet terbesar sebesar 52 persen diikuti Sumatera sebesar 18,6 persen, sisanya 13,4 persen terkonsentrasi di Indonesia Timur (APJII 2015). Adapun aktivitas penggunaan internet bagi kelas menengah Indonesia didominasi kebutuhan leisure and pleasure seperti halnya sosialisasi (71 persen), informasi (65,3 persen), mengikuti perkembangan zaman 51,2 persen), dan bersenang-senang (32,6 persen) (APJII, 2015).

Data tersebut menunjukkansekilas sebuah fenomena yangmenarik, dalam fenomena tersebut menunjukkan pola perubahan ruang privat menuju ruang publik akibat tendensitas yang terjadi didalamnya, makacyberspace menjadi ruang sosial yang juga terpapar pengaruh postmodernis. Mengapa hal itu penting ?

Posmodernis sejatinya sangat skeptis terhadap metanarasi, sebab metanarasi tercerai berai, validitas dan legitimisinya tumbang, sehingga semakin sukar bagi kita untuk menyusun dan menginterpretasi kehidupan dalam tuntunan metanarasi. Begitu pula dengan keberadaan Cyberspace yang sejatinya juga telah mengikis identitas kolektif (publik) dan identitas personal (privat).

Adanya peleburan identitas tersebut pula yang menciptakan gagasan tersendiri sebagai sebuah konsumsi kolektif akibat penjenuhan media. Sehingga orang-orang mulai berbondong-bondong memberikan narasi atas apa yang dilakukan dalam kehidupannya

Konsumsi Kolektif

Melalui hal tersebut, Praktik hegemoni berlaku yang berlaku di mediasosial memungkinkan dibuatnya konteninteraktif, melakukan pengabungan dankolaborasi, dan pertukaran informasi antarpara pengguna sehingga terjadilan proses transfer penerimaan ideologi kelompok dominan terhadap kehadiran ideologi lain dan berlangsung dalam suatu proses yang damai.

Dalam prosesnya yang berjalan damai, praktik hegemoni mempersembahkan metastruktur sosial dalam membentuk perilaku konsumsi kolektif. Sehingga Fuchs dalam bukunya yang berjudul Social Media a Critival Introduction, menerangkan bahwa struktur sosialtidak dapat dilepaskan dari kekuatan ataukekuasaan (hegemoni) yaitu kekuatanekonomi, politik dan budaya.

 




Ilustrasi oleh conference com mx

Fintech dan Hak Asasi

Pekan-pekan ini, dunia financial technology (fintech) diramaikan oleh demonstrasi nasabah di Jakarta dan laporan  kepada Lembaga Bantuan  Hukum (LBH). Dalam waktu dua pekan, sedikitnya ada 1.300-an laporan tentang praktik nakal collection fintech yang masuk, tidak termasuk 2.000-an laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Para nasabah melapor karena merasa menjadi korban intimidasi, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh perusahaan fintech. Yang dialami nasabah bermacam-macam. Ada yang diintimidasi oleh collector fintech, dicaci-maki, dan diminta foto telanjang. Ada juga yang foto pribadi dalam smarphonediakses dan disebarkan, dan ada juga penagihan dilakukan terhadap  kontak-kontak di smartphone (baca: HP).

Yang menarik, laporan tersebut bukan hanya ditujukan kepada satu perusahaa fintech. LBH mencatat  laporan-laporan nasabah itu ditujukan kepada 89 platform fintech. Hampir semua adalah fintech yang bergerak dalam peer to peer lending.

Platform umumnya menawarkan kredit cepat tanpa agunan dan tanpa survey. Platform hanya melakukan survey melalui teknologi dengan cara diperbolehkan mengakses berbagai informasi penting nasabah. Bahkan, kontak dalam smartphone nasabah.

Inilah awal dari bencana ini. Begitu kredit nasabah bermasalah atau macet, fintech menggunakan berbagai cara untuk menagih. Sebagian nasabah mengaku kontak-kontak dalam handphone-nya dihubungi untuk mengingatkan kewajiban nasabah. Ada yang penagihan disebar ke berbagai pihak dengan tujuan mempermalukan nasabah jika tidak segera membayar tagihannya.

Pengaduan lain berkaitan dengan denda harian yang sangat besar. Keterlambatan pembayaran langsung dikenakan denda yang dihitung setiap hari, sehingga tiap hari membesar. Ada yang dendanya Rp 50.000 rupiah per hari untuk pinjaman yang besarnya antara Rp 600.000 hingga Rp 1.500.000,-. Bunganya juga sangat tinggi hingga 62,5% sebulan, meskipun umumnya berkisar 20-30 persen per bulan.

Fakta menarik lainnya adalah kebanyakan fintech di Indonesia adalah illegal. Dari sekitar 300 platform fintech yang beroperasi di Indonesia, tercatat hanya 60-an yang memiliki izin operasional dari OJK. Menurut data pada OJK per Oktober 2018, ada 182.895 rekening pemberi pinjaman uang berbasis teknologi ini. Peminjamnya mencapai 2.805.026 rekening dengan nilai pinjaman mencapai 15,99 triliun.

***

Tindakan para platform fintech yang mengakses data-data pribadi nasabah  untuk  mengintimidasi dan memanfaatkannya untuk mempermalukan nasabah harus menjadi pelajaran bagi OJK. Sebab,  diperkirakan platform fintech yang bergerak pada peer to peer lendingakan berkembang sangat pesar. Diperkirakan,  omzet tahun depan bisa mencapai Rp 40 triliun.

Banyaknya platform illegal serta perlindungan nasabah, khususnya hak asasi nasabah, harus menjadi perhatian serius pemerintah (OJK). Sebab, jika tidak segera dicegah dan dilakukan tindakan tegas, hal itu akan membahayakan masa depan fintech itu sendiri.

Kasus akses data pribadi dan menggunakannya untuk kepentingan tertentu seperti ini mirip dengan kasus Cambridge Analytica yang disebut-sebut berperan besar dalam kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Menurut informasi Facebook Inc., terdapat sekitar 80 ribu  akun facebook yang dibobol, sekitar 1 juta di antaranya dari Indonesia.

Konsultan dan analis Cambridge Analytica yang berkantor pusat di Inggris itu pun menjadi sorotan. Pembonolan data itu sebagian besar digunakan untuk kepentingan politik tersebut dianggap telah merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Facebook sebagai penyedia jasa teknologi informasi pun harus bertanggung jawab terhadap hal ini.

Dalam konteks Indonesia, fintech nakal yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini bisa  dikenai  hukuman pidana dan perdata. Misalnya,  melanggar undang-undang (UU) informasi dan transaksi elektronik (ITE), penyalahgunaan data nasabah dan melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik di media elektronik.

Oleh sebab itu, sebelum kasus seperti ini akan membesar seiring perkembangan fintech, penegakan hukum harus dilakukan. OJK harus berani memberi sanksi berat penutupan terhadap fintech nakal yang melanggar Pasal 47 Peraturan OJK No. 77, meskipun fintech ini belum masuk dalam POJK No 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, nasabah yang dirugikan juga harus berani melaporkan para platform nakal tersebut kepada pihak kepolisian.  Aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah tegas dengan penuntutan dan hukuman maksimal atas berbagai tindak pidana teknologi di bidang keuangan ini.

Satu hal yang tidak kalah penting, DPR atau pemerintah harus segera menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sempat diinisiasi. Ini untuk mengantisipasi pengambilan secara illegal data-data pribadi melalui teknologi informasi untuk kepentingan apa saja, bisnis atau politik, yang akan merugikan masyarakat.*




Ilustrasi oleh Marketplus

Efektifkah Ekonomi Digital di Indonesia?

Di era globalisasi saat ini, digital menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam segala urusan manusia salah satunya dalam bidang ekonomi. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott (1998) yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi.

Di Indonesia, masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya ekonomi digital, terlebih dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam memanfaatkan layanan tersebut. Di satu sisi, ekonomi digital memberikan keuntungan lebih bagi para pelaku usaha baik produk maupun jasa, namun di sisi lain layanan tersebut dapat menambah angka pengangguran bagi masyarakat yang belum memahami ekonomi digital. Lalu, efektifkah jika ekonomi digital diterapkan di Indonesia?

Dilihat dari sisi manfaatnya, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah efisiensi. Dengan penggunaan layanan ekonomi digital, masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang cepat dan murah. Para pelaku usaha tidak perlu membawa barang dagangannya sendiri ke tempat di mana para konsumen berada. Mereka para pelaku usaha bisa dengan mudah mendapat pelanggan melalui perantara layanan ekonomi digital. Dengan begitu, usaha kecil menengah (UKM) yang tidak memiliki modal terlalu banyak bisa mengembangkan usahanya dengan bersaing di skala nasional maupun internasional.

Selain itu, dengan layanan ekonomi digital masyarakat dapat menemukan metode usaha yang baru. Terbukti dengan adanya digital ekonomi mulai terbentuk berbagai usaha yang menguntungkan seperti layanan belanja online, ojek online, jasa pembayaran online, dan sebagainya. Maka dari itu layanan ekonomi digital dapat mempermudah siapa saja yang ingin menjadi pengusaha.

Dalam bidang produksi, para pengusaha tidak perlu memproduksi barangnya sendiri untuk dijajakan kepada konsumen, melainkan bisa menggunakan metode dropship. Dalam metode tersebut para pelaku usaha dapat mengirimkan barang secara langsung kepada pelanggan dari pemasok. Maka dari itu semua masyarakat berkesempatan untuk menjadi seorang pengusaha bukan menjadi konsumen saja. Dengan semakin banyaknya para pengusaha, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia di masa depan.

Akan tetapi, di sisi lain adanya layanan ekonomi digital dapat mengancam bertambahnya jumlah pengangguran. Sebagai contoh, para pengusaha yang menyerap tenaga kerja sebagai penjaga toko ataupun kasir akan diberhentikan. Hal itu dikarenakan dengan adanya layanan ekonomi digital, penjual bisa bertransaksi langsung melalui layanan yang ada dengan cara yang mudah. Pada gerbang tol, yang semula melakukan transaksi pembayaran melalui penjaga tol, saat ini hanya menggunakan kartu e-toll untuk membayarnya.

Masyarakat yang belum bisa memanfaatkan layanan ekonomi digital akan semakin terpinggirkan dan sulit mencari penghasilan. Saat ini, orang yang memiliki keahlian bekerja tapi tidak diimbangi dengan kecerdasan menggunakan layanan ekonomi digital akan sulit bersaing dengan mereka yang bisa menggunakan layanan tersebut. Bisa kita lihat di sekitar kita, masyarakat lebih memilih jasa taksi atau ojek online untuk bepergian daripada jasa taksi atau ojek biasa.

Layanan ekonomi digital dihadapkan pada masalah yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat. Dalam e-commerce misalnya, masih sering ditemukan insiden kecurangan oleh oknum pekerja. Selain itu, data yang ditampilkan oleh para pengguna layanan ekonomi digital sebagian kurang valid dan mengenai kerahasiaan data pribadi juga masih bermasalah karena belum ada regulasi mengenai jaminan data dan sistem transaksi elektronik.

Digital ekonomi sebenarnya bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Namun, walaupun pengguna internet di Indonesia cukup tinggi tapi pemanfaatan layanan ekonomi digital masih tergolong rendah. Hal itu dikarenakan kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan internet  hanya untuk main game atau bermain media sosial. Oleh karena itu, untuk lebih memaksimalkan layanan ekonomi digital maka perlu adanya pengenalan mengenai ekonomi digital. Dari pengenalan tersebut juga berguna untuk menekan jumlah masyarakat yang tidak bisa menggunakan layanan ekonomi digital. Untuk lebih efektif, pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur seperti akses internet dan kelistrikan yang baik, di samping membuat regulasi mengenai ekonomi digital yang jelas.




Ilustrasi oleh Liputan 6

Phubbing: Degradasi Empati dalam Distorsi Komunikasi Masa Kini

Perkembangan teknologi yang kian canggih, telah memberikan banyak pengaruh dan kemudahan bagi manusia untuk melakukan komunikasi maupun akses informasi. Jika dahulu banyak orang berkomunikasi secara lisan dan bertatap muka, maka pada era digital seperti saat ini, seseorang tidak lagi diharuskan bertemu untuk sekadar menyampaikan pesan atau informasi. Sebab, piranti komunikasi seperti ponsel atau gawai menjadi perangkat yang mampu mengantarkan pesan dalam waktu singkat. Ditambah lagi kehadiran media baru seperti internet dan sosial media dewasa ini telah menawarkan akses informasi secara mudah, luas, dan bebas. Hal tersebut kemudian melahirkan realitas baru berbentuk virtual bernama dunia maya. Keberadaan dunia maya yang memfasilitasi kebebasan berekspresi dan berbagi informasi tanpa disadari telah mengakibatkan pola interaksi manusia dalam berjejaring di kehidupan nyata mengalami perubahan.

Mari kita perhatikan sejenak, ada berapa banyak orang yang lebih sering menatap layar gawai dibanding menatap lawan bicaranya? Ya, kini banyak dijumpai orang-orang yang lebih disibukkan dengan gawai dan dunia maya dibandingkan harus berinteraksi atau membangun hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Fenomena ini disebut dengan phubbing. Bagi sebagian orang mungkin istilah phubbing masih terdengar asing. Namun rupanyaperilaku tersebut sering kita jumpai atau bahkan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Phubbing merupakan akronim dariphone dan snubbing. Kata ini diciptakan oleh sejumlah ahli bahasa, komunikasi, dan teknologi di Australia bersama organisasi bernama Macquaire Dictionary untuk merumuskan sebuah istilah yang menggambarkan perilaku atau sikap tidak mempedulikan lawan bicara akibat fokus mengoperasikan gawai. Pelaku phubbing disebut sebagai phubber, sedangkan korban phubbing disebut sebagai phubbed.

Jika dahulu pepatah mengatakan jauh di mata dekat di hati, maka yang terjadi pada para perilaku phubbing justru sebaliknya. Ketika seseorang asyik menggunakan gawai saat terlibat perbincangan, seringkali ia tak mengindahkan keberadaan lawan bicaranya. Ironisnya, phubbing justru sering terjadi saat momen kebersamaan sedang berlangsung. Alih-alih menjalin silaturahim, waktu berkumpul justru menjadi ajang saling menunduk dan senam jari. Begitupun dalam lingkungan keluarga, pemandangan phubbing juga kerap dijumpai. Phubbing menunjukkan betapa pengguna media sosial saat ini telah menjadi manusia yang asyik sendiri. Phubbing mengindikasikan terjadinya komunikasi yang tidak sempurna antara dua pihak yang saling berinteraksi.

Perilaku phubbing dapat dianalisis menggunakan teori ketergantungan media. Secara sederhana, teori ini menegaskan bahwa semakin seseorang tergantung pada kebutuhannya dalam menggunakan media, maka semakin penting peranan media dalam kehidupan seseorang. Hal tersebut kemudian dapat memberikan banyak pengaruh kepada individu yang bersangkutan (Barran, 2010).Ketika seseorang keasyikan mengoperasikan gawai saat terlibat perbincangan, maka besar kemungkinania tidak dapat menyerap informasi dari lawan bicaranya secara maksimal. Tak jarang lawan bicara mereka harus mengulang pernyataan yang sama untuk menjelaskan. Robert Kaunt (dalam Sparks, 2013) menyatakan bahwa indvidu yang menggunakan gawai secara berlebihan akan mengalami short attention span atau gangguan pemusatan perhatian. Pada level tersebut, mereka tidak dapat memahami informasi yang didengar secara utuh. Lebih lanjut, Kaunt menjelaskan bahwa semakin sering seseorang menggunakan internet, maka semakin besar pula kemungkinan dirinya terisolasi dari lingkungannya. Bukan hanya itu, phubbing juga seringkali menjadi pemicu keretakan hubungan dalam relasi sosial. Keberadaan gawai saat ini seolah mampu menggeser kebutuhan manusia untuk saling bersosialisasi.

Phubbing adalah sebuah dampak ketika pengguna tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Tak dapat dipungkiri, terkadang phubbing justru menjadi pilihan ketika seseorang tengah bosan dan enggan menyimak pembicaraan. Rendahnya kesadaran untuk mendengarkan menjadi faktor utama penyebab terjadinya sikap acuh tak mengacuhkan. Degradasi adab akibat phubbing akan terus terjadi apabila masyarakat tak memiliki rasa simpati dan saling menghargai. Kebiasaan ini dapat dikurangi mulai dari memupuk kesadaran diri. Kesadaran untuk meminimalisir penggunaan gawai dan akses media sosial, kesadaran untuk saling bersosialisasi, berempati, dan tentu saja, kesadaran bahwa kita adalah manusia, bukan budak teknologi.




Ilustrasi oleh People Prime Consulting

Pilah Pilih Organisasi Kampus

Baru baru ini muncul wacana mengenai program yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi mengenai pencegahan radikalisme di Kampus dengan cara mengikutsertakan organisasi mahasiswa di kampus untuk mengedukasi dan mengajak mahasiswa agar tidak bergabung dengan kelompok radikalisme, kebijakan ini bisa saja ampuh namun kita juga harus mampu memilah organisasi kampus mana yang akan kita ikuti.

Kehidupan kampus tidak bisa lepas dari eksistensi organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada didalamnya, di Universitas Airlangga misalnya ada 2 tipe organisasi, baik yang dinaungi oleh kampus seperti BEM, HIMA Jurusan, BLM, UKM. Maupun organisasi yang pergerakannya berada di luar kendali kampus yaitu GMNI, HMI, PMII, Ormada, dan sebagainya. Yang namanya organisasi pasti akan mencari, menyaring dan merekrut anggota anggota baru untuk menambah jaringan organisasi atau hanya untuk eksistensi dan gengsi karena mampu meraup anggota yang banyak. Mahasiswa baru atau maba seringkali menjadi incaran organisasi untuk dijadikan pasukan tambahan. bahkan tak jarang mereka sengaja membentuk sebuah panitia khusus (pansus) untuk merekrut calon keluarga keluarga barunya. Bukan berlebihan, namun itu sudah seperti menjadi agenda tahunan bagi suatu organisasi, pantas saja karena jika tidak ada anggota yang masuk tentu saja nanti tidak ada penerus untuk menjalankan roda organisasi mereka selanjutnya.

“OPREC” biasa disebut, seringkali posternya menjamur di timeline media sosial setiap masa masa orientasi mahasiswa baru, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menarik perhatian para maba dengan tujuan supaya para maba memutuskan bergabung ke organisasi mereka. Tidak hanya melalui poster, biasanya anggota dari organisasi akan mencoba mendekati mahasiswa mahasiswa baru yang mereka kenal untuk menjual apa yang ada pada dirinya dan organisasinya, ideologinya juga pandangannya. Seperti agen yang menawarkan sebuah produk tentu saja segala macam kelebihan dan rayuan diberikan agar berhasil merayu sang maba yang masih dilema tersebut.Organisasi organisasi tersebut seringkali menampilkan dan menyebarkan apa yang menjadi tujuan dan garis haluan organisasi mereka agar para mahasiswa yang memiliki pemahaman yang sama bisa bergabung bersama mereka. ada yang orientasi kepada nilai keagamaan, kebangsaan, kedaerahan, keterampilan, bahkan gabungan dari semuanya. Seakan akan mahasiswa dihadapkan pada sebuah katalog organisasi dengan banyak varian, rasa dan warna. Tapi seperti itulah, terkadang jika difikirkan kembali hal hal tersebut sangat indah kompetisi antar organisasi dalam merekrut mahasiswa, namun tentu saja harus dengan cara yang baik dan beradab pula.

Untuk itu, mahasiswa diharapkan mampu memilah dan memilih organisasi yang dirasa cocok dengan diri dan keinginan.Jika ingin mengikuti kegiatan mahasiswa yang berada dibawah naungan kampus pilihlah BEM yang secara legal dan resmi mewakili nama kampus, jika ingin kegiatan yang berkaitan dengan jurusan kuliah pilihlah HIMA atau ingin berkumpul dengan mahasiswa dari daerahnya bisa masuk ke ORMADA. Bahkan tak jarang organisasi yang berafiliasi kepada partai politik maupun memiliki pandangan politik organisasi.

Berkaca dari pengetahuan saya mengenai organisasi kampus, di dalam organisasi kampus sendiri memiliki banyak divisi atau bidang, mahasiswa dapat memilih salah satunya, misalnya bidang Pengabdian Masyarakat yang fokus pada bidang semacam tanggung jawab mahasiswa terhadap Pembangunan masyarakat

Sebagai mahasiswa memang dituntut untuk baik dalam bidang akademik dan aktif dalam bidang organisasi, bukan tanpa alasan, organisasi berguna untuk menambah kawan dan jaringan bahkan bisa jadi ajang menambah gebetan. jika sudah lulus nantipun bisa saja teman teman organisasi yang akan memberi kita informasi pekerjaan. Selagi banyak organisasi yang memiliki arah dan tujuan kepada hal yang baik, tidak ada alasan untuk menjadi mahasiswa kupu kupu (kuliah pulang kuliah pulang). Mari berorganisasi !




Ilustrasi oleh Ilustrasi oleh ehrintelligence com

Peran Generasi Muda dalam Menangkal Berita Hoax

Menggeliatnya arus tekhnologi ibarat dua mata pisau, di satu sisi memiliki segi yang positif dan di sisi lain dapat melukai kita sendiri. Generasi muda berperan sangat penting dalam perkembangan tekhnologi dan media sosial. Hal ini karena kehidupan mereka yang seakan tidak pernah bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial. Oleh karena itu generasi muda ini sangat potensial untuk dipengaruhi oleh berita hoax. Pada akhir-akhir ini kita sebagai masyarakat Indonesia tidak asing dengan istilah berita “ Hoax “. Berita hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat sebagai alat politik, entah itu untuk memenangkan salah-satu kandidat calon, maupun  untuk memecah Kebhinekaan bangsa Indonesia.

Suhu perpolitikan yang mendekati masa pemilu seakan membuat bangsa Indonesia terkotak-kotakan secara golongan. Berita hoax yang disebarkan secara terus-menerus melalui perantara media sosial bukan hanya berbahaya secara individu, namun juga berbahaya secara konteks keIndonesiaan. Maka disinilah peran yang sesungguhnya bagi generasi muda untuk menangkal berita Hoax dan terus membangkitkan semangat nasionalisme. Media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter bukan sebuah hal yang asing ditelinga generasi muda kita. Kita pasti sering menulis sebuah status, ngetwit dan bahkan story di Instagram, meskipun itu kita anggap hanya sebagai bentuk pengekspresian diri.

Akun media sosial para generasi muda ini tentunya mayoritas memiliki pengikut lebih dari 500 orang. Maka untuk itu mulai dari sekarang saya mengajak para generasi muda untuk merubah orientasi menulis status mereka di media sosial. Status yang mulanya hanya untuk sarana mengumbar eksistensi semata perlahan-lahan harus difokuskan sebagai sarana penyadaran kolektif guna menangkal berita Hoax. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya “ Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama-sekali tak berjuang untuk tanah air dan bangsa nya, pemuda begini lebih baik digunduli saja kepalanya “. Berjuangnya pemuda pada masa lalu, tentunya berbeda dengan pemuda pada masa sekarang yang sudah hidup dengan tekhnologi yang serba modern. Namun semangat perjuangan mereka harus terus-menerus diwarisi oleh generasi muda ( di era kapanpun itu ).

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap media sosial Instagram, media sosial ini tidak pernah sepi dalam menu insta story nya. Kebanyakan dari generasi muda yang menggunakan aplikasi ini hanya memanfaatkan nya untuk menunjukan kehidupan keseharian nya, atau bercerita tentang permasalahan percintaan nya saja. Kecil dari mereka yang memanfaatkan menu tersebut sebagai sarana penyadaran, entah secara individu maupun masyarakat luas. Penyadaran yang dimaksudkan adalah menulis status atau bahkan opini singkat tentang bahayanya berita hoax dan tentang nasionalisme yang sudah mulai menurun di kalangan generasi muda.

Media sosial adalah sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran dan opini. Namun media sosial juga ibarat hutan belantara dan setiap orang yang tidak berhati-hati akan terjebak di dalam nya. Terjebak yang dimaksudkan adalah termakan isu-isu yang sengaja di tuliskan dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Generasi muda juga dapat membuat semacam Official Account untuk sarana saling berdiskusi dan berdialektika sesama penggiat media sosial. Hal seperti ini perlahan-lahan juga akan memupuk kesadaran para pemuda untuk tahu mana informasi yang benar dan salah. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menangkal hoax adalah dengan cara membuat semacam meme comic, yang mana hal seperti itu mudah untuk diterima kalangan manapun. Meme comic tersebut tentunya harus mengandung konten yang membangun dan positif serta kemudian dapat disebarkan secara luas di media sosial.

Pemerintah sudah secara tegas dalam upaya memberantas Hoax, dari pembuatan UU ITE hingga lembaga semacam Cyber Crime. Maka untuk itu generasi muda harus turut ambil andil dalam mengawal hukum tersebut. Dikarenakan generasi muda ini adalah generasi yang nantinya juga akan memegang tonggak kepemimpinan bangsa di masa depan. Penulis harapkan setelah tulisan ini terbit para generasi muda lebih memiliki kesadaran tersendiri untuk memanfaatkan akun media sosialnya dalam upaya memberantas hoax.




Ilustrasi oleh nasional kompas

Menemukan Arah Kemajuan Bangsa dengan Excellence with Morality

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural, yang memiliki berbagai suku dan kebudayaannya yang ber-bhineka. Kebhinekaan bangsa Indonesia yang beragam merupakan suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia. Namun, apabila tidak diarahkan kepada suatu cita-cita bersama yang sesuai dengan Pancasila, kekayaan tersebut akan berubah menjadi perbedaan yang meruncing menjadi perpecahan. Untuk menetralisir hal tersebut, dibentuk adanya institusi sebagai pengajar ‘kebangsaan’ yang selalu proaktif dalam mengayomi keberagaman di Indonesia. Institusi tersebut adalah melalui ‘pendidikan’.

Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dan oleh karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya, maka pendidikan merupakan suatu kegiatan budaya. Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Sangat nampak jelas jika pendidikan  di dukung oleh Pemerintah yang telah dipalangi oleh Undang-Undang (UU) untuk tujuan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Kemudian dengan Semakin terbukanya dunia pendidikan karena globalisasi, ditambah semakin berkembangnya teknologi informasi, membuat terlihatlah kemajuan setiap negara. Setiap orang begitu mudah untuk saling memperbandingkan diri.Tentu tidak ada kemajuan sebuah negara yang bisa ditiru secara mentah-mentah. Perbedaan sistem politik, kondisi masyarakat, budaya, potensi ekonomi membuat kebijakan suatu negara tidak bisa sepenuhnya diterapkan di negara lain. Namun, perbandingan tetap diperlukan untuk menjadi pemicu, menjadi pembangkit semangat. Mengapa negara yang sama-sama melakukan pembangunan bangsa, bisa berbeda hasilnya.

Inilah yang melandasi adanya akreditasi sekaligus pemerataan perangkingan dunia yang dikenal dengan World Class University untuk memberikan daya dorong kemajuan bagi setiap universitas di dunia. Ini yang menjadi bekal institusi pendidikan di Indonesia untuk selalu berpacu menjadi yang terbaik, sepertiUniversitas Airlangga yang menunjukkan eksistensinya dengan bekal jargon “Excellence with Morality”.

Excellence With Morality untuk Kemajuan Indonesia

Dalam buku yang berjudul Membangun Peradaban Bangsa Mendidik Generasi Excellence With Morality yang ditulis Purnawan Basundoro (2015), dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat Excellence with Morality,Di awali dengan ‘Excellence’ yang bermakna suatu kemampuan yang cerdas berkualitas tinggi, mampu menghasilkan produk-produk saintifik dan humaniora yang berkualitas tinggi. Ukurannya adalah prestasi dan kualitas dari civitas akademika.Kemudian kata ‘Morality’ bermakna sebagai kualitas jati diri seseorang yang memiliki kualitas budi pekerti, religiusitas, spiritualitas, keimanan, dan akhlak. Dalam konteks “morality” inilah Universitas Airlangga menegaskan jika untuk mencapai tahapan yang unggul, dibutuhkan proses penyelenggaraan yang didasari oleh moralitas yang tinggi.

Kemudian sebagai tanggung jawab terbesar dari jargon tersebut, yang harus dijalankan oleh Universitas Airlangga adalah dengan mendidik generasi muda agar tercerahkan, sehingga generasi tersebut mampu mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang. Tanggung jawab semacam itu bukanlah hal yang ringan, karena proses itu adalah membentuk karakter seseorang agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, amanah, serta mampu mengatasi berbagai problem yang mereka hadapi.

Konsekuensi dari tanggung jawab untuk mendidik generasi masa depan adalah dengan mencetak lulusan sarjana yang terbaik dalam setiap bidangnya serta senantiasa bermoral untuk kepentingan bangsa.