Tahun Utopia Politik dan Pandangan Indonesia ”Bubar”

BEBERAPA hari ini kita digemparkan oleh sebuah penyataan Prabowo, yang kemudian dinilai fiksi oleh beberapa kalangan. Pernyataan Ketua Umum Gerindra itu mengenai bubarnya Indonesia pada tahun 2030. Ada yang menilai bahwa hal ini bertolak belakang dengan harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang dicanangkan pemerintah.

Di sisi lain, pernyataan ini disambut positif oleh Kapolri Tito Karnavian dan tokoh hukum Prof. Mahfud MD bahwa pernyataan tersebut akan menjadi sumber kekuatan kebangkitan kita.

Seperti dilansir BBC.Com, merujuk pernyataan Prabowo itu, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, rasio begini merupakan masalah tanah nasional yang disebutnya 0,8% merupakan salah satu prasyarat bubarnya Indonesia.

Ketimpangan pola penguasaan tanah itu dinilai menjadi intrik sumber masalah yang diungkapkan, selain menyadur dari tulisan fiksi Ghost Fleet. Dalam makalah yang ditulis Kuntowijoyo yang berjudul ”Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani. Pola-pola penguasaan tanah yang disadurkan pada rekapan data pemerintah setempat itu, mengaburkan jenis pemilik dan penggarap tanah, sebab terdapat unsur yang belum bisa dipetakan secara matematis terhadap masyarakat pedesaan yang menjaga erat kultur mereka.

Pernyataan yang dilontarkan Prabowo pun menghasilkan kontekstualisasi hubungan Negara dengan masyarakat pembangunnya, utamanya masyarakat pedesaan. Dalam mengklasifikasikan struktur pada masyarakat, khususnya pedesaan, saya dihadapkan pada kesulitan dalam melakukan pemetaan unit-unit serta elemen yang menjadi bagian penting dalam masyarakat ini.

Walaupun pemetaan –utamanya masyarakat Jawa– sudah disandarkan pada pola dan kriteria yang saya nilai ajeg, sebab kriteria tersebut tidak melakukan proses adaptasi terhadap mobilitas sosial dan perkembangannya. Hal ini saya buktikan melalui hipotesa awal dengan akhir kesimpulan yang penulis dapatkan. Walau dengan prosentase yang kecil, pengamatan tersebut cukup memberikan catatan kecil terhadap klasifikasi masyarakat pada ranah yang besar.

Menyongsong Tahun Utopis Politik

Cukup absurd juga jika dikatakan bahwa masyarakat kita terklasifikasi menjadi dua poros. Hal ini mengingat dualitas ini cukup labil untuk dikatakan sebagai poros pola dasar dalam pembentukan sosio-kulturalnya.

Apa yang disebutkan oleh Emile Durkheim dalam menilai masyarakat sebagai organisme social, mengindasikan pola perkembangan dan pertumbuhan yang tidak stagnan, pola kekerabatan yang disebut sebagai solidaritas sosial pun mengimplikasikan dualitas yang terkesan sangat dipaksakan.

Sedangkan pembacaan terhadap anomali-anomali yang muncul jarang dibahas, padahal dampak anomali beradaptasi pada membentuk pola struktur anomalinya tersendiri. Dalam masalah ini ada hal menarik dalam esai yang ditulis Kuntowijoyo dalam menganalisis polarisasi yang dijaga erat oleh masyarakat dalam membahas ideologi pertentangan.

Pertama, polarisasi yang terjadi disebabkan oleh pertentangan sosio-ekonomi yang menjerat pemilik dan penggarap tanah. Kedua, ketegangan kultural yang diwakilkan kaum santri dan abangan, ini gambaran gesekan sosio-kultural yang cukup mengganggu. Yang ketiga, polarisasi gabungan sosio-kultural-ekonomi yang cukup bias sebenarnya.

Radikalisasi yang terjadi pada masyarakat, khusunya pedesaan jika menganut penilaian Durkheim, adalah kepemilikan solidaritas mekanik yang disandarkan pada asas persamaan nasib, maupun mata pencaharian.

Pola inilah yang dinilai cukup mengambil jarak dalam tindak-tanduk politik maupun demokrasi kita. Meminjam istilah Pamungkas Dewanto, ada Pola Transaksi Menjalar yang menjaga identitas solidaritas sosial ini, maka tak heran kalau objek sasaran politik masyarakat pedesaan adalah pemangku kewenangan hagemoni mereka. Dan, transaksi ini yang banyak dijaga oleh angkatan diatas saya.

Lalu, masyarakat perkotaan akibat industrialisasi yang berkembang dalam kawasan pusat-pusat pemerintahan menciptakan skema masyarakat beserta politiknya yang egaliter. Unsur heterogen yang diruncingkan oleh spesialisasi pekerjaan mengingatkan akan proses kapitalisme yang dinilai serius oleh Adam Smith, walaupun beberapa orang menganggap Adam Smith dan Wealth of Nation bukanlah pondasi dasar kapitalisme, tetapi keterkaitan kapitalisme terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai kelas, menjelaskan diorama pikiran mereka.

Polarisasi yang mewakili populis masing-masing pun tampak meruncing. Dampaknya, tesis-tesis itulah yang mengilhami isu-isu politik yang kita rasa dan gunakan, baik politik tingkat desa, kota, kampus, hingga Negara, yang sejatinya adalah mengatur kehidupan bernegara termanipulasi oleh kepentingan golongan.

Kasarannya, dualitas itu semakin tersekat. Maka tak heran kalau beberapa masyarakat ada yang merindukan masa-masa orde baru, yang berupaya mengejawantahkan solusi pragmatisasi politik dan demokrasi kita sekarang. Walau ternyata kesalahan itu berulang kembali.

Maka, mengahadapi tahun-tahun politik yang semakin meruncing, dimana beberapa kubu mengindikasikan ketegangan sosial-politik warisan masyarakat, anomali-anomali kebudayaan pun berubah menjadi agregat penting dalam proses kemenangan. Itu harapan mereka. Oleh sebab itu perlakuan yang sejatinya sudah lama kita prediksi akan merepetisi dengan sendirinya.

Sedangkan poin penting mengenai pandangan ”bubarnya Indonesia” adalah peranan kunci dalam menilai kembali budaya millenarianisme. Sebab jika mengacu pada yang dikatakan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib – red) mengenai martabat yang hilang, disanalah pondasi awal pijakan kita yang masih lemah, mengingat keadaan yang terjadi pasca reformasi dari yang seharusnya dapat memberikan wadah baru bagi iklim positif demokrasi, menjelang satu dekade reformasi ini pun tidak memberikan dampak positif. Ayah saya pernah bilang di suatu kesempatan, “Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan kecil, apa itu? Kita masih miskin definisi.” (*)

Editor : Bambang Bes




’Green Politics’ dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan

Dewasa ini, lingkungan alami telah banyak mengalami kerusakan dan terdegradasi. Sehingga sangat perlu untuk diperhatikan kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia. Menyikapi fenomena ini, green politics theory (politik hijau) menjadi salah satu solusi konkret dan menarik untuk dijadikan sebagai instrumen dalam mengkaji, merencanakan program lingkungan, dan mewujudkan kelestarian lingkungan.

Produk politik yang menciptakan regulasi berbasis politik hijau, tentunya akan mengarahkan kita kepada upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan, sekaligus optimalisasi pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan yang eco-friendly.

Dalam politik hijau, lingkungan menjadi sumber daya yang menyediakan bahan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya tersebut setidaknya dibagi dalam tiga sektor, yaitu sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya politik.

Sebagai sumber daya alam, lingkungan menyediakan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia dan atau menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai sumber daya ekonomi, lingkungan dapat menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai penyedia bahan baku atau komoditas ekonomi maupun sebagai penyedia tempat melangsungkan kegiatan ekonomi.

Sedangkan sebagai sumber daya politik, lingkungan dapat mempengaruhi dan berperan dalam proses-proses politik, seperti proses pergantian kekuasaan, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, serta proses pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, politik hijau dapat dikaji dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Namun sebelum melihat contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah, perlu memperhatikan tugas pokok fungsi pemerintah terlebih dahulu. Setidaknya ada empat fungsi pemerintah Indonesia yang dapat dilihat menggunakan kacamata politik hijau ini.

Pertama, fungsi regulative yaitu mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam, termasuk syarat-syarat ketika melakukan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan sebelum melaksanakan eksploitasi, sudah harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai aturan awalnya. Salah satu contoh, pemerintah mewajibkan PT Semen Indonesia melakukan AMDAL sebelum mendirikan pabrik semen dan eksploitasi sumber daya alam di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Kedua, fungsi alokatif. Fungsi ini menempatkan berbagai jenis manfaat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan. Contohnya, pemerintah Indonesia membentuk beberapa kementerian yang tugasnya mengurusi hal ihwal lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. APBN yang didapat dari pajak juga dialokasikan untuk mendorong kinerja dan program-program kementerian tersebut.

Ketiga, fungsi distribusi. Disini pemerintah memberikan berbagai bantuan yang bersifat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Contoh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan 690 paket bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan kepada nelayan sebagai solusi mengatasi maraknya illegal fishing yang merusak lingkungan.

Terakhir, fungsi ekstraktif, yaitu keputusan politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memonopoli penyerapan sumber daya alam untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah melalui Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta perusahaan dibawahnya mengelola langsung eksploitasi sumber daya di pegunungan Kendeng untuk produksi semen.

Kebijakan pemerintah dalam bekerjasama dengan Multinational Corporation (MNC) dan Transnational Corporation (TNC) dalam melakukan industrialisasi menjadi salah satu contoh yang dapat dikaji menggunakan politik hijau ini. Dalam menjelaskan kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan MNC dan TNC sebagai upaya mewujudkan skema industri hulu ke hilir, politik hijau dapat diimplementasikan sebagai dasar dari integrasi skema industri.

Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, jasa terkait, hingga menjadi produk akhir, bahkan sampai pada daur ulang produk industri tersebut. Aspek-aspek lingkunga dalam politik hijau digunakan sebagai alat analisis dan pendorong upaya pemanfaatan alam Indonesia di sektor-sektor lainnya yang menopang kehidupan negara.

Hal tersebut dilakukan dengan upaya mereduksi efek negatif pada lingkungan seminimal mungkin atau bahkan (bila mampu) tidak ada efek samping terhadap lingkungan sama sekali.

Dengan menggandeng MNC dan TNC ini tujuannya untuk menyediakan investasi, promosi produk, dan program industri berbasis eco-friendly yang mendunia. Hal tersebut kemudian menjadi wajar aklau disangsikan, terutama dari segi konservasi dan preservasi lingkungan.

Maka dari itu, alangkah lebih baiknya bila politik hijau mampu hadir sebagai mekanisme kontrol terhadap skema industri hulu ke hilir, sehingga pembangunan yang akan terjadi akan berbasis kepada aspek lingkungan dan sustainable development.

Apabila pembangunan industri di Indonesia menggunakan analisa green politics, maka proses pembangunan tersebut akan dijiwai oleh semangat pelestarian lingkungan. Salah satu sektor kimia hilir yang mampu mendorong ekonomi berkeadilan di Indonesia, antara lain industri barang jadi karet.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, potensi industri barang jadi karet di dalam negeri misalnya, dari hulunya didukung dengan area perkebunan karet terluas di dunia mencapai 3,64 juta hektare. Sedangkan di sektor hilir, yang diantaranya meliputi industri ban, sarung tangan karet, dan komponen otomotif, terdiri dari 308 perusahaan dengan kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun.

Hal tersebut kemudian, dalam prosesnya, jika didukung oleh politik hijau maka akan menjadikan rangkaian proses yang ramah lingkungan dan bahkan nanti ketika produk hilir telah jadi, maka akan sudah siap pula skema daur ulang atau pengolahan sampahnya.

Dengan demikian, sikap ini sangat mendukung penciptaan ekonomi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga kemudian dalam implementasinya, pemerintah akan mengurangi hambatan-hambatan di sektor perindustrian dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. (*)

Editor : Bambang Bes




Menumbuhkan Budaya Luhur Saling Kenal di Kampus

APABILA ada dua perusahaan besar ingin melakukan merger, maka kedua pihak harus membicarakan terlebih dahulu secara serius hal-hal yang menyangkut operasional perusaahaan. Misalnya neraca keuangan, aset perusahaan, piutang dan utang perusahaan, modal perusahaan, dsb, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya.

Para ahli kedua perusahaan itu – kadang dibantu oleh konsultan bisnisnya– mudah menyelesaikan persoalan yang muncul tentang hal-hal tersebut. Namun pembicaraan yang relative sulit adalah soal menggabungkan “Corporate Culture” atau “Organizational Culture: atau budaya organisasi kedua perusahaan, karena masing-masing memiliki kekhasan budaya yang sudah dibangun lama dan agak susah untuk digabungkan. Budaya organisasi ini penting karena menentukan maju tidaknya suatu institusi.

Dalam ilmu manajemen personalia, ada dua macam budaya institusi itu, pertama “Terminal Value” – tujuan yang sudah diinginkan organisasi untuk mencapainya. Misalnya excellence, stabilitas, inovasi, keuntungan, dsb. Yang kedua, “Istrumental Value” yaitu perilaku yang diinginkan oleh organisasi kepada anggotanya untuk melaksanakannya, seperti bekerja keras, kreative, menghormati tradisi, dsb.

Menghormati tradisi termasuk menghormati orang yang lebih senior merupakan nilai–nilai yang diinginkan sebuah organisasi kepada semua orang di dalamnya untuk melaksanakannya. Kalau itu sebuah universitas, maka nilai-nilai tersebut harus dijalankan oleh semua sivitas akademika. Excllence with Morality milik UNAIR juga termasuk nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh semua orang di kampus tersebut.

Pada saat saya masuk Fakultas Ekonomi (sekarang FEB) Universitas Airlangga tahun 1973, saya dan kolega saya saling mengenal dan menghormati para senior, baik di lingkungan fakultas maupun universitas. Budaya ini ditanamkan sejak saya masuk, sehingga saya mengenal beberapa mahasiswa diluar fakultas saya (FE).

Waktu itu saya mengetahui nama-nama professor (Guru Besar) di Fakultas Kedokteran. Misalnya almarhum Prof. Asmino, yang keras mengajarkan disiplin kepada para dokter muda. Juga Prof. Ilyas, Prof. Sudarto dsb. yang beliau-beliau itu tentu tidak mengenal saya.

Saya dan sahabat-sahabat saya juga hafal dengan nama “Jenderal” –atau ketua regu fakultas lain waktu masa perpeloncoan. Senior saya, Prof. Komang Wiarsa Sardjana dari FKH mengaku bahwa dirinya dibentuk jiwanya oleh senior-senior di UNAIR, misalnya Mas Tjuk Sukiadi, dan Mas Husein Suropranoto yang nota bene dari Fakultas Ekonomi.

Mengenal kolega dan senior secara lintas fakultas, waktu itu, menjadi budaya yang sudah “deep rooted in the human heart” atau tertanam dalam-dalam di hati sanubari. Waktu tahun 1985-an saya berangkat ke Duesldorf, Jerman, petugas imigrasi di bandara Sukarno Hatta tidak memeriksa saya dengan seksama, tapi malah menyapa: ”Mas Cholis Ekonomi yang bisa Bahasa Inggris ya?” Saya tanya balik, kok kenal saya? Dia ternyata yunior alumni Fakultas Hukum UNAIR.

Akibat dari budaya luhur tersebut, maka jiwa “esprit de corps” itu sangat tinggi, tidak berfikir sektoral kefakultasan, tapi sudah lebih luas: UNAIR. Ketika saya bertemu dengan kolega, yunior dan senior dari fakultas lain, maka jiwa saya berkata bahwa saya bertemu orang UNAIR.

Sekarang, ketika saya menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi swasta dan menghadapi mahasiswa jaman now, saya agak stress: karena nampaknya budaya mengenal dan menghormati senior itu tidak ada. Bayangkan, ketika ada mahasiswa yang tidak mengikuti Quiz dan harus minta Quiz susulan dari saya dengan membawa surat dari bagian akademik, dan sebelum minta tanda tangan saya, ia bertanya –tanpa kata maaf: “Bapak namanya siapa?”.

Ketika setiap akan selesai kuliah terakhir menghadapi UAS, saya mengedarkan questioner dari pihak akademik tentang kinerja dosen, para mahasiswa juga bertanya nama saya: padahal saya sudah mengajar mereka sebanyak 14 kali pertemuan, dan mereka seharusnya tahu nama saya ketika mengambil mata kuliah yang saya ampu.

Apakah fenomena itu hanya terjadi di wilayah saya mengajar? Ternyata tidak. Bulan Desember 2017 lalu, ketika saya makan di sebuah resto di Bandung, ada dua mahasiswi dari Universitas Pajajaran Bandung menjual bunga dalam rangka mencari dana.

Saya membeli bunga itu sambil memberi info kepada mereka bahwa saya punya sahabat mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, namanya Professor Deddy Mulyana, Ph.D. Mereka menggelengkan kepala, tanda tidak mengenal, dan sepertinya nama itu asing betul baginya.

Padahal, Prof. Deddy Mulyana itu terkenal dimana-mana sampai ke level internasional dan buku-bukunya jadi textbook wajib di berbagai universitas. Beliau juga sering menulis di koran-koran lokal dan nasional.

Saya bertanya lagi ke kedua mojang Periangan itu bahwa dia dari fakultas mana, ternyata kedua mahasiswi itu dari Fakultas Ekonomi Unpad. Tetapi dalam hati saya berkata; itu bukan alasan, karena saya dulu juga dari FE tapi mengenal nama-nama Professor dari FK, FH, dsb.

Ketika hal tersebut saya ceritakan kepada Prof. Deddy Mulyana dan istrinya, saat menjamu makan malam saya, keduanya juga menunjukkan muka kecewa karena melihat kenyataan di Unpad pun mahasiswa satu fakultas juga tidak kenal dengan nama dekannya. Sang Professor sahabat saya itu tersirat mengakui bahwa “Organizational Culture” sudah hilang dari kampus.

Bagaimana di UNAIR? Sama saja. Banyak para mahasiswa yang duduk-duduk di masjid kampus C Mulyorejo, yang ketika saya Tanya: ”kenal beliau itu” ketika ada seorang professor yang sedang lewat, mereka tidak tahu padahal mereka sudah mahasiswa semester hampir akhir.

Kuliah dan Kegiatan Bersama itu Penting

Mengingat pentingnya kita saling mengenal dan menghormati sebagai bagian dari nilai-nilai luhur budaya organisasi, maka kampus seperti UNAIR perlu menggalakkan kegiatan bersama, kuliah bersama yang dihadiri mahasiswa semua fakultas pada awal-awal mereka masuk kampus.

Kegiatan bersama ini akan menumbuhkan esprit de corps yang tinggi dan akan mengenal satu sama lain. Esprit de Corps ini secara umum didefinisikan sebagai ”A feeling of pride, fellowship, and common loyalty shared by the members of a particular group. Perasaan memiliki kebanggaan, persaudaraan, dan kesetiaan bersama terhadap institusi.

Apabila hal ini tidak dijalankan maka perasaan kebanggaan itu hanya bersifat sektoral atau kefakultasan saja. Akibatnya, hanya kenal orang-orang di fakultasnya, itupun kalangan terbatas. Kita lihat yell-yell kebanggaan pun hanya bersifat fakultas, bukan universitas!

Budaya luhur saling mengenal dan menghormati itu sebenarnya adalah bagian dari motto Univeritas Airlangga: “Excellence with Morality” – sehingga sayang kalau itu hanya menjadi slogal retorik belaka manakala mahasiswa tidak kenal dosennya sendiri, manakala mahasiswa tidak pernah menyapa dosennya ketika berpapasan di jalan.

Apabila realita seperti itu sampai terjadi, meskipun seorang mahasiswa tersebut kategori yang pandai, cerdas, IQ-nya 150, dan lulus cumlaude, mahasiswa tersebut Excellence tapi Without (tanpa) Morality. (*)

Editor : Bambang Bes




Menakar Potensi Intelektualitas Generasi Millenial Indonesia

PEMBAHASAN tentang generasi millenial sudah cukup banyak dilakukan. Mayoritas membidik perspektif potensi ekonomi dan optimalisasi kuantitas demografi. Pada kesempatan ini, penulis coba menawarkan perspektif baru, yakni telaah kritis tentang intelektualitas generasi millenial Indonesia.

Ketika kepemilikan modal menciptakan suatu kesempatan untuk mendominasi, maka memahami teori fraksi kelas milik Piere Bourdieu adalah jalan. Teori fraksi kelas ini mengajarkan preferensi estetika kaum muda, yang ditentukan oleh variasi antara modal sosial, modal ekonomi, dan modal kultural.

Di Indonesia, modal kultural merupakan potensi yang sangat relevan dan urgen untuk dimapankan. Dimana modal tersebut merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual setiap orang yang diasah dalam dunia pendidikan.

Sarana alternatif, penguasaan modal kultural (intelektual) sebagai senjata, patut diberikan porsi yang ideal. Ketika melihat realitas hari ini, negara dan generasi muda (generasi baby boomers dan generasi X) tidak mampu menguasai modal ekonomi (alat produksi), modal sosial (diplomatik), serta modal simbolik (pengakuan identittas), maka bisa berdampak pada ketidakmampuan kita memenangkan pertarungan dalam berbagai ruang khusus. Dalam bahasa Piere Bourdieu disebut “Arena”.

Dalam “Arena”, guna memenangkan pertarungan, maka diperlukan modal yang tepat. Disinilah modal kultural berupa intelektualitas generasi millenial Indonesia adalah modal yang elegan dan tepat sebagai alternatif untuk memenangkan persaingan pasar bebas.

Menakar Intelektualitas

Generasi millenial merupakan angkatan manusia yang lahir pada kisaran periode 1980-2000. Mereka lahir dan tumbuh-kembang seiring dengan kecanggihan teknologi informasi. Posisi ini membentuk pola perilaku stagnan dan memanjakan. Rutinitas dalam koneksi internet selama 24 jam berikut gawai di genggaman tangan adalah realitasnya.

Sebagai generasi modern dan mahir dalam menggunakan teknologi, seharusnya mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal, bukan justru diperbudak oleh teknologi sebegitu banal (kasar, tidak elok). Dilematis. Ini sungguh disayangkan ketika kecanggihan teknologi informasi yang diciptakan oleh penguasa kapital membentuk dua poros kesenjangan.

Poros pertama, ketika tsunami informasi merebak pada tiap akses internet, mampukah generasi millenial memilih secara bijak informasi yang sesuai kebutuhan, bukan hasrat nafsu semu. Sebab, keberhasilannya akan turut merancang percepatan pembangunan kesejahteraan. Sebaliknya, kegagalan justru bisa mengakibatkan petaka berupa wabah kebodohan akut, kesadaran palsu, dan memberi keuntungan pada penguasa kapital media. Sebutlah menjadi budak kapital media.

Poros kedua, kecepatan dan keluasan akses informasi yang didapat akan bermanfaat secara maksimal jika dikomparasikan secara baik dengan buku sebagai sumber yang terverifikasi dan valid. Perlu disepakati bahwa internet dan informasinya tidak bisa dijadikan bahan acuan kevalidan suatu data, tetapi cukup sebagai informasi awal dan pemantik jalan menuju telaah sumber yang terverifikasi dan valid. Ingat, serakan informasi dan susunan ilmu pengetahuan itu berbeda. Menjadi oposisi kapital media.

Secara naluriah, baik poros budak kapital media (literasi media) maupun poros oposisi kapital media (literasi buku) terpisah oleh kuasa modal. Keduanya menapaki jalan berbeda dalam menemukan suara jernih diantara suara-suara bising.

Kadar intelektualitas generasi millenial Indonesia dalam takaran terbaru sangat memprihatinkan. Berdasarkan studi “Most Littered Nation In The World” yang dilakukan oleh Central Connecticut University tahun 2016, menyebutkan litarasi masyarakat Indonesia teburuk kedua dari 65 negara di dunia yang diteliti. Artinya, Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara.

Tetap Optimis

Meskipun produksi informasi antah-berantah dan media perangkap pembentuk perilaku konsumtif terus berinovasi, namun generasi millenial Indonesia tetap berkesempatan merebut kuasa dari perilaku konsumtif menuju kegiatan produktif. Optimisme menyeruak kala modal intelektual (kultural) yang benar-benar paling mungkin dikuasai dalam “arena” telah dimiliki. Sekecil apapun, modal tetaplah modal. Merintis adalah jalan terjal yang memang perlu ditempuh.

Data yang memberikan catatan buruk kepada intelektualitas millenial Indonesia dipukul balik dengan segudang prestasi generasi millenial di bidang pendidikan yang banyak diraih di ajang internasonal. Ini suatu bukti betapa seksinya modal kultural (intelektual) ini untuk dibangun dan dikembangkan.

Secara fundamental sudah kokoh. Tinggal bagaimana kemudian generasi millenial mampu mendemonstrasikan modal kultural berupa intelektualitas dengan konsisten, berani, dan rapi.

Raihan tertinggi atas bonus demografi dan mega proyek generasi emas 2045 akan tercapai ketika penguasaan dan kepemilikan modal intelektual mampu diamankan dan diaplikasikan. Dalam periode tersebut generasi millenial adalah penyumbang terbesar dalam komposisi demografi indonesia. Kontribusi personal generasi millenial melalui modal kultural adalah jalan yang diharapkan bisa ditemukan formulasinya oleh pemangku kebijakan.

Agar tidak melulu pada aspek modal ekonomi (alat produksi) yang tersentuh, maka modal kultural (intelektual) patut dirambah dan dipertimbangkan potensinya dalam berbagai “arena”. (*)

Editor : Bambang Bes




Dua Tahun ”Unair News” dan Perangai Ilmiah

TIDAK ada sumber pasti yang menyatakan kapan berita pertama hadir di muka bumi. Namun, terselip sebuah fakta menarik pada kisah Nabi Nuh yang melegenda. Ketika itu, bumi ditimpa banjir yang berkepanjangan dan berbulan-bulan sampai menenggelamkan seluruh daratan.

Hanya kapal Nabi Nuh yang bertahan bersama orang-orang yang beriman dan juga hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Hingga salah seorang diantara mereka bertanya bagaimana kondisi air bah di luar? Akhirnya Nabi Nuh mengutus burung Hud-Hud untuk menengok kondisi banjir yang telah mengombang-ambingkan mereka berbulan-bulan lamanya.

Beberapa saat kemudian, datanglah burung Hud-Hud sembari melaporkan kondisi yang ada di luar. Ia menyampaikan bahwa banjir telah berangsung-angsur surut. Sementara bahtera Nabi Nuh telah terdampar di sebuah gunung.

Itulah kabar atau berita yang pertama kali tercatat di muka bumi ini. Benar atau pun tidak fakta tersebut, yang pasti sejak momentum itu penyampaian informasi di muka bumi bertransformasi begitu cepatnya, mengikuti perkembangan zaman.

Berlanjut ke zaman Romawi kuno. Di era ini mereka memiliki ide membuat catatan sehari – hari dalam bentuk gulungan yang biasa disebut dengan Acra Diurna. Kegiatan tersebut berubah drastis ketika Guttenberg memperkenalkan inovasi sebuah mesin ketik di abad ke-15. Semenjak itulah sejarah perkembangan surat kabar telah memasuki babak baru. Dimana kertas-kertas telah ikut serta dalam penyebaran berita. Tercatat, surat kabar pertama kali muncul tahun 1960 di Amerika dengan nama Public Occurrenses Both Foreign and Domestic.

Melalui kegiatan penjelajahan bangsa barat untuk misi rempah-rempah sebagai kekayaan daerah timur, akhirnya tahun 1744 terbit sebuah surat kabar Belanda pertama bernama ”Bataviasche Nouvelles di bumi Nusantara.

Surat kabar itu memuat kabar pemerintahan, surat lelang, sampai kutipan-kutipan berita dari surat kabar Eropa. Pasang surut perjalanan industri surat kabar di Nusantara akhirnya sampai di zaman pergerakan. Para pejuang sudah mulai berani menyuarakan keadilan melalui surat-surat kabar bawah tanah untuk kemerdekaan Indonesia.

Hingga sampai di masa orde baru, dimana media massa berada di zaman kegelapan. Ketika kebebasan pers benar-benar dibatasi oleh pemerintahan. Banyak surat kabar yang mengkritisi pemerintahan kala itu dibreidel oleh pemerintah. Namun, era reformasi menjanjikan kebebasan pers bagi para pelaku penyebar berita.

Momen globalisasi semakin menyemarakkan arti kebebasan berpendapat melalui media massa. Hingga sampai pada Marc Prensky (2001), seorang lulusan Harvard University memperkenalkan istilah digital native atau penduduk asli dunia digital untuk mendeskripsikan betapa kompleksnya pusaran jejaring online.

Abad media informasi telah berganti. Kini telah banyak kita temui portal-portal berita online yang bermunculan bak musim penghujan. Mulai dari portal berita yang berbadan hukum, penyebar kebaikan, sampai situs-situs mainstream penyebar ujaran kebencian dan berita hoax. Mereka memiliki satu tujuan: yakni mempermudah manusia zaman sekarang ini untuk mengakses konten-konten berita melalui layar laptop maupun ”genggaman” layar smartphone. Praktis, media cetak mulai tersaingi.

Di Universitas Airlangga sendiri juga terjadi hal serupa. Dimana penyebaran media informasi antar sivitas akademika yang semula melalui Warta Unair dan terbit setiap bulan (bulanan) berbentuk tabloid, telah diganti dengan portal media online kampus; unair.news.ac.id. Tetapi media of-line-nya (media cetak) masih dipertahankan. Warta Unair berubah wujud menjadi majalah ”Warta Universitas Airlangga” dan terbit tiga bulanan setebal 80 halaman.

Salah satu alasan terkait hal tersebut adalah sudah saatnya untuk tidak menghambur – hamburkan kertas yang sejalan dengan pengrusakan lingkungan. Maka tertanggal 30 Desember tepat dua tahun yang lalu, unair.news.ac.id resmi berdiri.

Mahasiswa dan Perangai Ilmiah

Perangai Ilmiah merupakan kondisi puncak seorang manusia setelah semasa hidupnya dijejali dengan pengetahuan ilmiah, kemudian diterapkan dalam keterampilan ilmiah, melalui pembiasaan, sampai menjadi sebuah perangai baik dalam berpikir maupun bertindak.

Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India yang pertama, mendefinisikan perangai ilmiah dengan istilah Scientific Temper pada tahun 1946. Bahwa perangai ilmiah adalah perangai berpetualang guna menggali kebenaran dan pengetahuan baru. Tidak hanya sebatas dunia sains saja, karena perangai ilmiah juga diperlukan manusia dalam kehidupan guna menyelesaikan problematika hidup.

Bagi mahasiswa, perangai ilmiah memiliki peranan yang begitu sentral. Karena melalui kebiasaan tersebut, mahasiswa selaku agen perubahan dapat menyelaraskan sesuatu yang didapat dengan kenyataan yang ada di lingkungan. Tidak asal mengambil hipotesis, tetapi melalui proses berpikir, hingga memperbaiki Mind Mapping yang dimiliki. Praktis, mahasiswa memerlukan wadah dan lingkungan untuk mengasah perangai ilmiah yang dimiliki.

Salah satu hal yang dapat dioptimalkan adalah melalui peran serta portal berita online kampus, dalam hal ini News Unair. Selama dua tahun berjalan, eksistensi News Unair perlu mendapatkan peremajaan sebagai media teraktual dalam memberitakan kemajuan kampus. Mengingat literasi menjadi salah satu wadah dalam mengasah perangai ilmiah. Apalagi masih banyak mahasiswa Unair yang belum mengerti akan keberadaan News Unair.

Oleh karena itu, pada momentum dua tahun berdirinya, besar harapan News Unair menjadi portal media online kampus teraktual dalam memberitakan prestasi maupun sepak-terjang sivitas akademika Universitas Airlangga.

Dengan demikian, era World Class University (WCU) sebagai mimpi tertinggi Universitas Airlangga pada dekade ini akan dapat tergapai dengan bantuan News Unair, melalui informasi dan berita-beritanya, serta kabar gembira bagi seluruh sivitas akademika. Semoga. (*)

Editor : Bambang Bes




Waspadai Ancaman Difteri di Indonesia

POSISI geografis Indonesia itu sangat strategis. Terletak di daerah tropis diantara dua benua (Asia dan Australia), diantara dua samudera (Pasifik dan samudera Hindia). Kemudian dilalui garis katulistiwa dan terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur. Juga dikelilingi oleh lautan yang luas. Keadaan demikian menjadikan wilayah Indonesia memiliki keragaman cuaca dan iklim.

Keragaman iklim Indonesia ini dipengaruhi oleh fenomena global. Misalnya El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang bersumber dari wilayah Ekuator Pasifik Tengah, serta Indian Ocean Dipole (IOD) yang bersumber dari wilayah Samudera Hindia, barat Sumatera hingga timur Afrika.

Keragaman iklim itu juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi angin monsun Asia-Australia. Daerah pertemuan angin antar-tropis atau Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) merupakan daerah pertumbuhan awan, serta kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia.

Sementara kondisi topografi wilayah Indonesia yang memiliki daerah pegunungan, berlembah, banyak pantai, merupakan topografi lokal yang menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia, baik menurut ruang (wilayah) maupun waktu.

Berdasarkan analisis data rata-rata 30 tahun terakhir (1981-2010), secara klimatologis wilayah Indonesia memiliki 407 pola iklim, dimana 342 pola merupakan Zona Musim (ZOM) dimana terdapat perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan 65 pola lainnya adalah Non Zona Musim (Non ZOM), yang pada umumnya memiliki dua kali maksimum curah hujan dalam setahun (pola Ekuatorial) atau daerah yang sepanjang tahun curah hujannya selalu tinggi atau rendah.

Menurut informasi BMKG, awal musim hujan 2017/2018 di sebagian besar wilayah Indonesia dimulai akhir Oktober-November 2017 lalu sebanyak 260 ZOM (76.0%), sedang puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 2017-Februari 2018.

Padahal hingga saat ini, permasalahan kesehatan terbesar di Indonesia masih berkutat pada penyakit infeksi menular atau penyakit tropik. Sejak masa kolonial Belanda, ratusan tahun lalu, berbagai penyakit menular seperti cacar, polio, frambusia (puru), malaria, kolera, tuberkulosis, kusta, dan elefantiasis (kaki gajah) telah dilakukan pemberantasan dengan berbagai metode dan mengeluarkan dana cukup besar. Namun hingga kini, sebagian besar penyakit tersebut masih menular di kelompok masyarakat dan wilayah tertentu.

Data Kementerian Kesehatan menujukkan, sampai dengan November 2017 terdapat 95 kabupaten/kota dari 20 provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri. Kemudian secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 diantaranya terjadi kefatalan (meninggal dunia).

Sementara pada rentang Oktober hingga November 2017 terdapat 11 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB difteri. Antara lain di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Data ini meningkat sekitar 42% dibanding tahun 2016 dimana terdapat 415 kasus dengan 24 kematian.

Adanya kejadian tersebut menunjukkan bahwa difteria masih merupakan penyakit endemik di banyak negara. Pada awal 1980-an terjadi peningkatan insidensi kasus difteria di negara bekas Uni Soviet, karena kekacauan program imunisasi. Kemudian tahun 1990-an masih terjadi epidemik yang besar di Rusia dan Ukraina. Kemudian tahun 2000-an epidemic difteria masih terjadi dan menjalar ke negara-negara tetangga.

Difteria memang gangguan penyakit yang jarang terjadi. Biasanya, penyakit ini menyerang remaja dan orang dewasa. Di Amerika Serikat selama tahun 1980-1996 terdapat 71% kasus dan menyerang usia kurang dari 14 tahun. Tahun 1994 terdapat lebih dari 39.000 kasus difteria dengan kematian 1.100 kasus (CFR= 2,82%), sebagian besar menyerang usia lebih dari 15 tahun. Di Ekuador, Amerika Selatan, tahun 1993-1994 terjadi ledakan kasus sebesar 200 kejadian, dimana 50%-nya anak berusia 15 tahun atau lebih.

Dari tahun 1980 sampai 2010, terdapat 55 kasus difteri yang dilaporkan CDC Nasional Penyakit Surveillance System. Sebagian besar (77%) kasusnya menyerang usia 15 tahun keatas, empat dari lima kasus fatal terjadi di kalangan anak-anak yang tidak divaksinasi. Sedangkan kasus fatal yang kelima adalah seorang laki-laki yang dalam 75 tahun kembali  ke AS dari negara yang berpenyakit endemik.

Sedangkan difteri, pada beberapa negara berkembang tetap penyakit endemik, termasuk beberapa negara Karibia, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Tenggara, dan Afrika. Dari wabah inilah mayoritas kasus menimpa kalangan remaja dan orang dewasa, bukan anak-anak! Mengapa? Karena banyak remaja dan orang dewasa belum menerima vaksinasi rutin, atau dosis booster toksoid difteri.

Pada tahun 2011 dengan 806 kasus difteri, Indonesia merupakan negara tertinggi kedua setelah India. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2010, dimana Indonesia juga negara tertinggi kedua dengan kejadian 385 kasus difteri. Kemudian tahun 2009 terdapat 189 kasus atau meningkat dari tahun 2008 (219 kasus).

Sedangkan kasus difteri tertinggi di dunia terjadi di India. Di negeri ”Kisah Mahabharata” itu tahun 2008 pernah terjadi 3.977 kasus difteri. Kemudian menurun di tahun 2009 tinggal 3.529 kasus, dan tahun 2010 turun lagi jadi 3.123 kasus. Tetapi tahun 2011 meningkat lagi terdapat 3.485 kasus.

Sudan merupakan negara tertinggi kedua dengan 193 kasus difteri pada tahun 2011. Sedangkan Nepal merupakan negara tertinggi ketiga dengan 146 kasus difteri pada tahun 2010, dan 277 kasus pada tahun 2009, serta 149 kasus pada tahun 2008.

Perlu diketahui bahwa Corynebacterium Diphteriae adalah kuman batang gram-positif (basil aerob), tidak bergerak, pleomorfik, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, dan bisa mati pada pemanasan 60º Celsius, tetapi tahan dalam keadaan beku dan kering. Corynebacterium diphtheria ini dapat diklasifikasikan dengan cara bacteriophage lysis menjadi 19 tipe.

Tipe 1-3 termasuk tipe mitis. Tipe 4-6 termasuk tipe intermedius. Tipe 7 termasuk tipe gravis yang tidak ganas, sedangkan tipe-tipe lainnya termasuk tipe gravis yang virulen.

Sedangkan Corynebacterium diphtheria ini, baik dalam bentuk satu atau dua varian yang tidak ganas, dapat ditemukan pada tenggorokan manusia, yaitu pada selaput mukosa. Inilah maka manusia merupakan reservoir tunggal dan sumber penularan utama difteri, baik sebagai penderita maupun sebagai carier.

Cara penularannya difteri ini bisa melalui kontak dengan penderita, yaitu pada masa inkubasi atau masuknya bibit penyakit melalui kontak dengan carier yaitu melalui batuk, bersin atau berbicara dan kontak tidak langsung melalui debu, baju, buku atau mainan yang terkontaminasi oleh bakteri difteri.

Masa inkubasi penyakit difteri ini antara 2 – 5 hari, sedangkan masa penularan penderita 2-4 minggu sejak masa inkubasi, sedangkan masa penularan carier bisa sampai enam bulan.

Penularan kuman yang infektif itu bisa melalui tetesan air liur akibat batuk, bersin, dan berbicara atau melalui alat-alat atau pakaian dan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Tingkat kekebalan terhadap difteri pada setiap negara memang bervariasi. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh kepadatan, sanitasi, dan higienitas yang kurang baik, sehingga memiliki peranan cukup penting dalam proses penularan difteri.

Dengan sifat-sifat seperti diataslah maka pada musim penghujan ini sangat rawan dengan penyakit berbasis lingkungan, misalnya Infeksi Saluran Atas (ISPA), termasuk difteri. Hal ini disebabkan penularan bakteri difteri ini melalui udara atau droplet.

Meningkatnya intensitas hujan akibat anomali cuaca, sangat rentan menyebabkan banyak lokasi menjadi rawan banjir. Sampah yang menumpuk serta suhu udara yang cepat berubah, andil memudahkan ketahanan tubuh seseorang menurun drastis, terutama pada anak-anak dan remaja.

Meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan minuman yang mengandung vitamin C, pola makan yang teratur dan mengatur pola tidur, termasuk vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, merupakan langkah-langkah preventif dalam menghadapi penyakit tropis, termasuk difteri ini. Jadi waspadai. (*)

Editor : Bambang Bes




Antara Passion, Pekerjaan dan Jurusan: Sanggupkah Memilih Ketiganya?

”SAYA kuliah di jurusan politik, bekerja di bank sebagai front liner. Namun, sebenarnya saya sangat ingin bekerja di bidang mengajar, khususnya kepada anak-anak”.

Pernyataan tersebut tidak sedikit terlontar dari sebagian alumni sebuah perguruan tinggi yang merasa bahwa sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan pasca kampus, bertolak belakang dengan yang mereka inginkan. Istilah umumnya salah memilih jurusan.

Namun dalam hal ini tidak hanya salah jurusan. Jika salah jurusan maka ketika minat di bidang A tetapi kuliah di jurusan B. Pada kasus ini, yang terjadi minatnya di bidang A, kuliah di jurusan B, dan bekerja di bidang C. Artinya, seseorang tersebut sudah ada pada titik “salah jurusan”, dan kemudian diteruskan hingga ke titik ”salah pekerjaan”.

Di Indonesia, berdasarkan penelitian Indonesia Career Center Network (ICCN) tahun 2017, sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan minatnya. Atau dengan kata lain salah jurusan (Baranews.co/blog, 2017). Persentase tersebut sangat besar, sekaligus ironi bahwa sebagian besar mahasiswa Indonesia ternyata tidak sesuai dengan minat atau passion yang diinginkan.

Akibatnya, dalam melakukan aktivitas akademisnya mereka merasa terpaksa dan cenderung menerapkan prinsip “pokoknya selesai”, tanpa ada keinginan untuk memaksimalkan studi yang dipilih. Tidak sedikit juga mahasiswa yang mengalami realita itu mengaku jenuh, dan akan mengambil jurusan sesuai yang ia minati sejak awal sebelum kuliah.

Ada beberapa faktor yang mempengarugi sehingga seseorang salah memilih jurusan atau bahkan salah pekerjaan. Orang tua sebagai pendamping anak juga punya peran terbesar dalam mencegah dan atau membimbing anak agar dapat menempuh pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang dia inginkan.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa memang ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan seseorang dengan sengaja atau terpaksa memilih “salah jurusan dan pekerjaan” tersebut. Salah satunya yang Lynn O’ Shaugnessy (2013) jelaskan dalam “New Study Shows Careers and College Majors Often Don’t Match” (www.cbsnews.com) bahwa mahasiswa cenderung memilih jurusan mainstream yang dibutuhkan dunia kerja seperti kedokteran, ekonomi, hukum, akuntansi dan sebagainya meski jurusan tersebut tidak sesuai dengan minat dan keinginannya.

Dalam hal ini, setelah lulus pun, dari segi kuantitas para alumni tersebut dapat dengan mudah memilih pekerjaan di bursa kerja, sehingga masa menganggur pasca-wisuda tidak berlangsung lama. Hal ini menjadi faktor rasional karena jurusan yang non-mainstream sangat sedikit dibutuhkan dalam bursa kerja.

Disisi lain, mahasiswa yang memilih jurusan non-mainstream, meski sesuai dengan minat dan kapabilitasnya, namun cenderung sulit mencari pekerjaan yang sesuai di bursa kerja. Misalnya seorang alumni jurusan Hubungan Internasional yang memiliki minat dan bakat menjadi seorang diplomat, atau seorang alumni jurusan politik yang ingin menjadi politikus atau analisis politik, tentu profesi tersebut tidak mudah dicari dalam lowongan kerja mainstream. Jika pun ada, tentu sangat terbatas dibanding dengan jumlah lulusannya. Bahkan ketika ingin bekerja di luar jurusannya, mereka harus bertarung dengan jurusan lain pada lowongan pekerjaan yang menulis kualifikasi “S1 Semua Jurusan”.

Program Entrepeneurship

Melihat gambaran seperti itu, tidak sedikit universitas kemudian menggalakkan program entrepeneurship sebagai salah satu solusi untuk meminimalisasi pengangguran pada alumni. Berbagai bantuan dan kompetensi diadakan hingga bekerjasama dengan perusahaan, baik dalam skala besar maupun kecil.

Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil program kewirausahaan yang berhasil dibawa keluar dari kampus. Tidak (kurang) adanya pembinaan secara berkelanjutan, baik dari pihak kampus maupun pihak lainnya, menjadikan seorang alumni harus berjuang sendirian dalam memenangkan dengan kompetitor lain di luar kampus.

Selain itu, tidak semua yang diinginkan mahasiswa, baik sesuai atau tidak sesuai dengan jurusannya, bisa dikembangkan menjadi industri wirausaha. Konsep entrepeneurship juga tidak seharusnya menjadi fokus utama pembuat kebijakan universitas dalam mengentas pengangguran alumni atau mahasiswanya.

Karena pada hakikatnya, universitas adalah tempat belajar formal yang didalamnya berkembang disiplin ilmu secara holistik melalui berbagai macam kegiatan riset/penelitian. Karena itulah mengapa tugas akhir mahasiswa berbentuk skripsi yang isinya hasil penelitian suatu masalah, bukan mendirikan industri.

Memang tidak ada jawaban pasti mengenai ketidakcocokan antara passion/minat, jurusan dan pekerjaan pada setiap alumni. Setiap keputusan yang diambil tentunya akan berdampak pada pilihan selanjutnya. Mahasiswa yang mengambil jurusan sesuai minatnya belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kedua hal tersebut. Begitu juga dengan mahasiswa “salah jurusan” belum tentu mendapatkan pekerjaan yang tidak dia sukai.

Disinilah pentingnya kesadaran calon mahasiswa untuk menentukan pilihan yang benar-benar diinginkan, sehingga tidak ada keterpaksaan dalam mengerjakan kewajibannya. Jika sesuatu dikerjakan dengan terpaksa, maka hasilnya tentu kurang maksimal selain bisa menimbulkan penyesalan.

Berbanding terbalik jika mengerjakan sesuatu dan sesuai dengan minatnya. Tidak ada beban dan selalu termotivasi untuk melakukan dengan maksimal, maka kesuksesan pun bisa dicapai tanpa harus disetir orang lain.

Kemudian jujur pada diri sendiri merupakan kunci penting dalam mengambil keputusan untuk mengayuh masa depan. Memang tidak salah jika bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan dan minatnya, namun apakah kita benar-benar mengingkan pekerjaan seperti itu? Juga, benarkah ingin mengambil jurusan tersebut? Pada akhirnya, pilihlah mana yang memang diinginkan agar tidak ada beban dan penyesalan di kemudian hari. (*)




UAS: Uji Kemampuan, Pengetahuan, dan Kejujuran

MENJELANg akhir tahun 2017 ini, Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan. Setidaknya dalam masa sekitar dua pekan itu, mahasiswa idealnya mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk belajar.

Mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian, semakin rajin mengunjungi perpustakaan, mencari bahan bacaan, serta mengunjungi situs-situs penyedia jurnal penelitian, utamanya bagi mereka yang berhadapan dengan UAS dalam bentuk penugasan.

Umumnya, nilai yang diperoleh saat UAS itu memiliki porsi yang tinggi terhadap nilai akhir suatu mata kuliah yang telah dipelajari selama satu semester. Tidak heran, jika momentum UAS bagi sebagian mahasiswa menjadi sangat sacral, karena hasil yang diperoleh saat UAS sangat menentukan apakah seorang mahasiswa perlu mengulang kembali suatu mata kuliah atau bisa melangkah pasti pada semester berikutnya tanpa ada tanggungan mata kuliah yang harus diulang.

Itu berarti bahwa UAS sebenarnya adalah ujian kemampuan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang apa yang telah mereka pelajari dalam satu semester terakhir. Nilai yang diperoleh itu dianggap sebagai representasi pengetahuan dan kemampuan seorang mahasiswa.

Pertanyaannya, apakah nilai tersebut benar-benar mewakili kemampuan dan pengetahuan seorang mahasiswa? Pertanyaan ini muncul karena telah menjadi rahasia umum bahwa ada mahasiswa ber-IP (Indeks Prestasi) tinggi tetapi gagal membuktikan kemampuannya ketika dihadapkan pada tuntutan dunia kerja. Ada juga kenyataan lain bahwa dalam proses penyelesaian ujian, mahasiswa melakukan kecurangan, seperti mencontoh pekerjaan mahasiswa lain, bahkan melakukan plagiasi.

Fakta lainnya, sejumlah mahasiswa masih melakukan metode “SKS” (Sistem Kebut Semalam) dalam mempersiapkan diri mengahadapi ujian, maupun dalam menyelesaikan suatu penugasan take home. Akibatnya, memang ada yang berhasil meraih prestasi belajar dengan hasil bagus, tetapi apakah materi yang dipelajari dalam tempo sesingkat-singkatnya itu akan bisa diingat dalam jangka panjang?

Kemungkinan besar tidak, karena saat melakukan metode kebut semalam, sebenarnya seseorang hanya memasukkan suatu informasi ke dalam ingatan jangka pendek (short term memory). Dengan kata lain, meskipun segala bentuk upaya yang dilakukan, seperti mencontoh orang lain, plagiasi, maupun “SKS” tadi, bisa saja membuat mahasiswa mendapat prestasi yang tinggi (kuantitas bagus), tetapi kualitasnya dipertanyakan.

Hal ini sekaligus menjadi jawaban mengapa di luar sana masih bertebaran sarjana yang dianggap belum bisa mendayagunakan ilmunya. Mungkin saja permasalahan dulunya adalah mahasiswa yang hanya main-main dalam menjalani proses perkuliahan, seperti terurai diatas.

Dengan demikian, UAS selain sebagai ujian pengetahuan dan kemampuan juga adalah ujian kejujuran. Mahasiswa diuji untuk jujur terhadap diri sendiri tentang apakah usaha yang dilakukan selama ini memang sudah layak untuk diganjar dengan nilai yang tinggi? Juga, apakah ilmu yang dipelajari sudah benar-benar dipahami? Tentu, juga jujur apakah memang nilai yang diperoleh adalah murni hasil usaha sendiri?

Pastinya, UAS bukan hanya tentang lolos dari semester ini untuk menuju ke semester berikutnya. Atau UAS untuk meraih nilai tinggi demi membuat bangga orang tua, pacar, dsb, melainkan pertanggungjawaban jangka panjang tentang seberapa dalam pengetahuan yang telah dimiliki oleh para ilmuwan-ilmuwan muda. Padahal, ilmuwan muda inilah kedepan akan dibaktikan untuk menyegerakan kemajuan bangsa. Semoga. (*)

Editor : Bambang Bes




Refleksi Hari Kesehatan Nasional, Pentingnya Investasi Pembangunan SDM

HKN atau Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Riwayat ditetapkannya tanggal tersebut sebagai HKN berawal dari peristiwa sederhana, tetapi sarat makna. Hari itu, tanggal 12 November, 58 tahun yang lalu, Presiden Soekarno dalam perjalanan pulang dari Solo menuju Jakarta,  melalui bandara Adi Sutjipto Yogyakarta.

Mengapa singgah di Yogyakarta? Karena dijadwalkan singgah di rumah seorang guru Sekolah Dasar (SD) bernama Darsono, di Desa Kringinan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keperluannya untuk memberikan Komando Nasional Pemberantasan Penyakit Malaria (KNPPM). Setelah beristirahat sebentar di Balai Desa Tirtomartani, dengan berjalan kaki Presiden Soekarno menuju rumah Darsono. Presiden kemudian menyemprotkan cairan DDT ke dinding ruang bagian dalam rumah Darsono yang terbuat dari gedek (anyaman bambu).

Provinsi DIY dipilih sebagai lokasi pencanangan komando pemberantasan malaria secara nasional, mengingat waktu itu DIY bersama Provinsi Jawa Tengah dan Lampung merupakan wilayah-wilayah yang mempunyai angka penderita penyakit malaria relatif tinggi. KNPPM itu sendiri tertuang dalam Keppres Nomor 118 Tahun 1959 yang pencanangannya baru dilakukan Presiden Soekarno beberapa hari setelah keputusan dikeluarkan.

Penyakit malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles waktu itu memang menjadi musuh utama masyarakat Indonesia. Penyakit ini banyak menimbulkan kesengsaraan dan kematian, sehingga bila tidak diberantas secara nasional, kata Bung Karno, “akan dapat mengurangi kekuatan bangsa”.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres dan KNPPM tersebut, dibentuklah Panitia Negara Urusan Pembasmian Malaria yang diketuai Menteri Kesehatan dan terdiri dari departemen lintas sektoral, seperti unsur Departemen Dalam Negeri, pertahanan, penerangan, pelayaran, keuangan, biro perancang nasional serta perguruan tinggi. Pelaksanaan panitia ini dilakukan KNPPM yang ada di daerah-daerah.

Kondisi Kesehatan Zaman Now

Saat ini, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan 58 tahun yang lalu. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular di Indonesia cukup signifikan. Jika dulu penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, ISPA, TBC, dan penyakit infeksi lainnya mendominasi jenis penyakit di Indonesia, saat ini penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker, dan gagal ginjal menjadi permasalahan kesehatan utama di Indonesia.

Hal ini disebabkan banyak factor. Salah satunya adalah perubahan pola gaya hidup masyarakat ke arah gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, kurang beraktivitas fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan sebagainya.

Hal lain yang berbeda dari 58 tahun yang lalu adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dulu masyarakat  menanggung sendiri biaya untuk berobat (fee for service), maka mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan program JKN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan nasional yang sifatnya wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Harus diakui, program JKN sejak didirikan tahun 2014 telah memberikan manfaat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Selama tahun 2014-2016, sebanyak Rp 168 triliun dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk biaya pelayanan kesehatan dengan 416,8 juta pemanfaatan  program JKN-KIS ini.

Hasil survey Myriad Research Comitted sungguh istimewa. Hasil itu menunjukkan indeks kepuasan peserta BPJS mencapai angka 81%. Ini melampaui target pemerintah yang hanya 75%. Namun, yang menjadi “trending topic” saat ini adalah defisit BPJS yang terus membengkak dari tahun ke tahun, keluhan care provider yang tak kunjung reda, dan keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan BPJS. Timbul pertanyaaan, apakah kepuasaan pasien bisa menjadi tolak ukur menilai layanan kesehatan?

Laporan Indeks Daya Saing World Economic Forum (WEF) 2017-2018 menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia dalam kondisi yang mencemaskan, yaitu berada pada posisi ke-94 dari 137 negara. Level kesehatan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapore (3), Malaysia (30), Vietnam (67), dan Thailand (90).

Posisi ini memang meningkat enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya 2016-2017 (100), namun sempat anjlok 20 peringkat dari tahun 2015-2016 (80). Data ini menunjukkan bahwa negara ASEAN lain telah melakukan investasi pembangunan manusia secara tepat, sedangkan kita masih belum menemukan “formula” yang tepat.

Pembangunan manusia adalah investasi terpenting dari suatu negara. Sejarah membuktikan, SDM adalah kunci dari keberhasilan negara dalam membangun masa depannya dan bukan sumber daya alam. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi saat ini menjadi negara maju dan memiliki indeks daya saing yang lebih baik dari Indonesia.

Keliru apabila melihat bidang kesehatan sebatas pada layanan kesehatan semata. Kesehatan jelas berkaitan erat dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Akankah sistem kebijakan kesehatan Indonesia mengalami kemunduran dari tahun ke tahun?

Semua tergantung dari pemerintah. Apabila pada saat zaman pemerintahan Soekarno saja paham mengenai kondisi ini, sehingga beliau sendiri yang turun tangan dalam menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia, bagaimana dengan sekarang? (*)

Editor: Bambang Bes

*) Penulis, Jagaddhito Probokusumo, adalah dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pengurus IDI Kota Surabaya, Wakil Sekretaris Jendral Bidang Eksternal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia 2014/2015, dan Ketua BEM FK Unair 2013.




Sudahkah Kita Memenuhi Hak-hak Anak?

PADA tanggal 20 November 2017, hari ini, momen peringatan Hari Anak se-Dunia kembali digaungkan. Baru-baru ini, UNICEF mengadakan kampanye tentang pemenuhan Hak-Hak Anak. Dalam kaitannya dengan kondisi para generasi muda Indonesia saat ini, tentu penting untuk mengkampanyekan sesuatu yang dibutuhkan anak dan bagaimana seorang anak harus diperlakukan oleh orang tua, guru, teman sebaya atau pun orang-orang di sekitarnya.

Momentum Hari Anak se-Dunia mungkin terlalu luas untuk dibicarakan. Karenanya, saya ingin mengajak pembaca untuk menapak tilas kekeliruan yang terjadi di negeri ini. Tentu, kita tidak ingin mengulangi kesalahan sama yang terjadi beberapa bulan silam. Kasus bullying tidak menjadi pokok pembahasan yang jarang diperbincangkan di Indonesia.

Tahun 2011 hingga 2014, kasus bullying di sekolah tercatat sebagai kasus terbanyak yang diadukan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tercatat ada 369 pengaduan. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan berbagai pihak. Salah satu kasus yang terjadi bulan Agustus lalu adalah siswa kelas II SD di Kebumen meninggal karena dipukuli teman sekelasnya. Dilihat dari munculnya kasus ini, tentu jika tidak ada api, gejolak tidak akan terjadi.

Mengetahui fakta seputar kasus bullying  ini, anak seharusnya menjadi perhatian khusus di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mencegah adanya bullying, dua stakeholders ini tentunya tidak bisa bekerja secara terpisah. Sinkronisasi pendidikan moral perlu ditanamkan di dua kondisi; saat anak di rumah dan saat anak di sekolah.

Namun, wacana ini tentu merujuk pada bagaimana sebenarnya orang tua dan guru memahami tentang kebutuhan anak, sehingga mereka bisa terhindar dari perilaku dan sasaran bullying. Kasus bullying seperti halnya contoh di atas, memang mengakibatkan siswa tersebut meninggal. Ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres dari lingkungan sekolah tempat anak tersebut belajar.

Mari kita renungkan, apa yang sudah kita ketahui tentang kebutuhan anak/anak didik kita. Apakah orang tua dan guru telah mengetahui Hak-Hak Anak yang sejatinya harus dipenuhi? Apakah orang tua dan guru pernah sedikitpun memahami poin-poin Hak-Hak Anak yang tercetus di hukum Indonesia dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)? Jika belum, mari kita pahami bersama.

Hak-Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997 terdiri dari 10 hak mutlak. Itu berarti hak-hak ini wajib dihargai hukumnya oleh orang tua maupun guru. Hak ini meliputi Hak Gembira, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan, Hak untuk Memperoleh Nama, Hak atas Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, dan Hak Peran dalam Pembangunan.

Dari kesepuluh hak-hak anak ini, saya menekankan pada Hak Perlindungan yang berkaitan dengan kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Negara wajib untuk menjamin dan menghargai perlindungan dan perawatan anak seperti yang tercetus di Konvensi Hak-Hak Anak PBB.

Hal ini dapat terjadi jika elemen-elemen kecil di dalamnya bekerja untuk mensinkronkan pemahaman-pemahaman bersama. Pasal 3 dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyatakan ”Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.”

Artinya, peran keluarga dan sekolah menjadi sangat penting dalam pencegahan kasus bullying. Misal, bullying di sekolah mungkin tidak akan terjadi jika guru mau terlibat untuk “ngemong”, observatif, atau sedikit interogatif. Nilai-nilai untuk saling menghargai perbedaan dan rasa saling menyayangi dapat dibangun melalui kegiatan di kelas yang dapat meningkatkan nilai-nilai afektif anak satu sama lain.

Sama halnya dengan sikap yang harus diambil oleh orang tua di rumah. Orang tua menjadi “tempat curhat” yang mumpuni jika orang tua membangun kedekatan dengan anak. Dengan memberikan anak ruang untuk bercerita, orang tua setidaknya tahu masalah anak di lingkungan sekitarnya.

Opini ini penulis ungkap setelah mendengar langsung kasus-kasus kekerasan pada anak dari seorang aktivis sosial bernama Yuliati Umrah. Ia adalah pendiri Yayasan Arek Lintang Surabaya, tempat pengembangan bakat dan rumah cerita untuk anak-anak di Surabaya.

Awal berdirinya yayasan ini berasal dari pengalamannya dalam berhubungan dengan carut-marut sosial di Kota Surabaya yang berkaitan dengan anak-anak. Mendengar kisahnya dalam mengurus anak-anak jalanan yang dipukuli orang tuanya dan bahkan di-bully di sekolahnya, menjadi insipirasi untuk mengkritisi sejauh mana kita menghargai hak-hak anak.

Setiap orang tua dan guru perlu tahu bahwa sebagian anak-anak Indonesia terbiasa dengan silent culture, yaitu budaya yang membuat anak takut berbicara karena mereka jadi korban atau melakukan kesalahan. Budaya inilah yang perlahan harus kita hapus bersama agar memberikan ruang kepada anak untuk berdiskusi dengan orang terdekatnya.

Jika Thomas Alpha Edison saja bisa menemukan lampu karena ia mendapat dukungan dari Ibunya yang berhasil mendidik dan mengembangkan minat Thomas, bukankah orang tua dan guru juga seharusnya mampu untuk mendukung anak-anaknya menjadi lebih terbuka dan dihargai. Selamat Hari Anak se-Dunia untuk anak-anak Indonesia yang hebat! (*)

Editor : Bambang Bes